<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JLLB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Realisasi pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT) bakal membutuhkan waktu yang lama. Sebab, anggaran yang diperlukan untuk menuntaskan pembebasan lahan sangat besar. Meski begitu, Pemkot Surabaya memastikan pembebasan lahan akan dilakukan bertahap setiap tahun.  Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menyebut kebutuhan yang besar membuat realisasi JLLT juga butuh waktu. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasannya. Karena itu, pembebasan dilakukan bertahap.  ’’JLLT itu butuh Rp 7 triliun. APBD yo entek, dadine cuma tanah. Makanya, di sini Pemkot Surabaya punya skala prioritas,’’ katanya.  Dia menuturkan, saat ini pembebasan secara bertahap itu masih berjalan. Pihaknya pun menyadari bahwa warga ingin tanahnya yang sudah masuk peta penentuan lokasi (penlok) segera dibeli pemkot. Namun, mereka harus bersabar dulu untuk menanti realisasi pembebasan itu.  Menurut dia, saat ini ada dua kondisi lahan JLLT di lapangan. Pertama, tanah sudah diukur dan belum diukur BPN. Kedua, untuk tanah yang sudah diukur itu, ada yang sudah dibayar dan belum dibayar.  ’’Makanya saya bilang, ini harus bertahap dulu. Sekarang anggaran itu kami hitung habis berapa dan yang ingin dibebaskan berapa persil. Nah, ini masuknya ke RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),’’ jelasnya.  Sementara itu, saban tahun dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) menyebut ada anggaran Rp 400 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan proyek tersebut. Pembebasan sempat terhambat karena dua tahun pandemi yang mengharuskan anggaran harus direstrukturisasi.  ’’Kalau memang ada anggaran, bisa dituntaskan tahun ini. Tapi, bila anggaran belum cukup, harus menunggu pada 2023,’’ ujar Kepala DSDABM Lilik Arijanto.  Pakar transportasi ITS Putu Rudy Setiawan mengatakan, sejak awal JLLT dibangun untuk memecah konsentrasi kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya. Tidak melulu lewat jalur tengah. Ada alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi volume kendaraan yang berjubel.  Namun, para pakar mewanti-wanti betul agar nasib JLLT nanti tidak seperti jalan lain. Contohnya, MERR yang kini tingkat kejenuhannya sudah tinggi. ’’Kinerjanya sudah turun,’’ ujarnya.  Rudy menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah MERR juga menjadi penghubung antarzona dalam kota. Akhirnya muncul hambatan-hambatan yang mengurangi efisiensi jalan. ’’Padahal, klasifikasi dan kualitas jalan sudah tinggi,’’ papar Rudy.  RENCANA JALUR LINGKAR  Panjang JLLT: 16,2 kilometer  Penlok: 2015  Wilayah pembangunan: Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar  Selesai dibangun: Bulak (850 meter), Mulyorejo (400 meter)  Spesifikasi Jalan  Lebar jalur utama: 42 meter  Lebar frontage: 18 meter

Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Butuh Rp 7 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/jalan-raya-medayu-utara.jpg" alt="Jalan akses menuju JLLT di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, rusak karena belum dipaving. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Jalan akses menuju JLLT di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, rusak karena belum dipaving. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jalan akses menuju Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) di Jalan Raya Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, kondisinya rusak, sebab, di sana belum dipasang paving.  ”Keluhan bukan hanya warga permukiman, melainkan juga petani tambak yang memanfaatkan jalan itu,” kata Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Wilayah Surabaya Timur Mikhael Markus seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Selain Jalan Raya Medayu Utara merupakan akses menuju JLLT, lanjut dia, di jalan tersebut juga bakal dibangun sejumlah bangunan penting. Seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yayasan RS Soetomo, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Al Uswah, perumahan PT YEKAPE, dan lainnya.  Menurut Markus, pembangunan di wilayah Medokan Ayu saat ini terus bergerak. Namun, dengan skala kecil seperti halnya pavingisasi di jalan gang-gang kecil. Sedangkan untuk Jalan Raya Medayu Utara yang merupakan akses ribuan warga hingga saat ini masih belum ada pavingisasi.  ”Telah berulang kali disurvei oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait. Saat ini hanya tiang PJU (penerangan jalaun umum) saja yang telah terpasang di Jalan raya Medayu Utara hingga ujung. Itu pun baru dipasang beberapa bulan lalu,” ujar Markus.  Untuk itu, kata dia, warga berharap jalan di perbatasan Kelurahan Medokan Ayu dan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, itu segera direalisasikan hingga masuk ke permukiman warga. ”Ini agar program peningkatan ekonomi juga semakin bertambah dari sebelumnya dengan adanya akses jalan yang layak untuk manfaat masyarakat," kata dia.  Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, Jalan Raya Medayu Utara penting sebagai akses menuju JLLT yang bakal dibangun. Apalagi banyak warga yang tinggal di perumahan setempat lewat di jalan itu.  ”Kami berharap pemkot segera menindaklanjuti keluhan warga ini. Kami akan terus memperjuangkan itu hingga terealisasi,” kata Cak Toni panggilan akrab Arif Fathoni yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) 3 setempat.  Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati. Sebagai anggota dewan yang juga Dapil 3 mempunyai tugas untuk terus mengawal pembangunan jalan di wilayah Medokan Ayu.

Jalan ke JLLT Medayu Utara Surabaya Rusak Belum Dipaving

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JLLB-1.jpg" alt="Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota memprioritaskan pembangunan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) sebagai upaya mengurai kemacetan di kawasan Kota Surabaya bagian timur.  ”Kawasan Surabaya Timur sangat macet khususnya di daerah Keputih dan sekitarnya. Jadi JLLT seharusnya juga menjadi prioritas,” kata Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Baktiono seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, Pemkot Surabaya diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan proyek infrastruktur Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), melainkan juga JLLT. Hingga saat ini, proyek itu masih dalam pembebasan lahan dan belum dimulai pembangunan fisik.  ”Jadi kawasan Surabaya Timur dan Barat bisa menikmati pembangunan yang merata, bukan salah satu sisi saja,” ujar Baktiono.  Pemkot Surabaya sudah mulai melakukan tender untuk melakukan pengerjaan proyek JLLB dan JLLT pada 2018. Pembangunan JLLB lebih cepat selesai dibandingkan JLLT. Sebab, jalur yang dilalui JLLB lebih banyak dikuasai pengembang perumahan.  Untuk JLLB sekitar 70–80 persen lahannya milik pengembang. Pengembang sendiri yang mengerjakan sebagian besar proyek JLLB, sedangkan sisanya dikerjakan Pemkot Surabaya.  Sebelumnya, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan, Pemkot Surabaya menganggarkan kelanjutan pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) di Jalan Raya Sememi, Surabaya pada 2022 senilai Rp 50 miliar. Pekerjaan lanjutan pembangunan JLLB di Jalan Raya Sememi saat ini dalam masa proses lelang dan diluncurkan pada 8 Maret.  ”Belum ada pemenang, nanti action, Insya Allah akhir April mendekati Lebaran. Mungkin aktivitas setelah Lebaran bisa dimulai,” terang Adi.  Menurut dia, pembangunan JLLB saat ini melanjutkan sisi sebelah utara yang akan lewati lintasan rel kereta api kurang lebih crossing-nya sekitar 55 meter. Dilanjutkan 300 meter dengan model sleppon pile.  Sedangkan untuk yang sisi barat dan timur, lanjut Adi, kurang lebih ada sekitar 200 meter. Saat ini, di dua sisi tersebut sedang penyelesaian beberapa tiang pancang.

DPRD Minta Pembangunan JLLT Jadi Prioritas Urai Kemacetan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/saatnya-menyulap-kaki-suramadu-ada-cable-car-yang-digarap-2018_m_156777.jpeg" alt="IKON SURABAYA: Pada 2018 pemkot menggarap kaki-kaki Jembatan Suramadu. Kawasan itu akan diubah menjadi tempat wisata yang oke." width="100%">
<figcaption>IKON SURABAYA: Pada 2018 pemkot menggarap kaki-kaki Jembatan Suramadu. Kawasan itu akan diubah menjadi tempat wisata yang oke.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemkot Surabaya sedang menyusun rencana besar untuk mengelola kaki Jembatan Suramadu sisi selatan. Salah satu yang akan diwujudkan ialah menyulapnya menjadi kawasan wisata. Maklum saja, Jembatan Suramadu sudah menjadi ikon Surabaya. Bahkan, Jawa Timur. Saat ini, jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan itu merupakan yang terpanjang di Indonesia. Panjangnya 5,4 kilometer. Wisatawan yang datang pasti penasaran dengan wujud jembatan tersebut. Bagi yang belum tahu wujud Suramadu, jangan heran saat datang ke lokasi. Dari kejauhan, jembatan itu memang terlihat megah. Sayang, begitu didekati, ternyata kawasan kaki jembatan tersebut belum tersentuh pembangunan. Tak pelak, rasa penasaran wisatawan akhirnya berbuah kekecewaan. Kini rencana pengembangan sudah disusun. Pengembangan bakal dilakukan tahun depan. Anggaran masih dihitung untuk masuk ke Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Kabid Sarpas Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Herlambang Sucahyo menerangkan bahwa wilayah kaki Suramadu dikembangkan secara mixed zone. Tujuan utamanya tempat wisata, pengembangan potensi nelayan, dan sarana transportasi. &rdquo;Major-nya di pengembangan wisata pantai,&rdquo; ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember itu. Di sana Surabaya bakal ada cable car. Mirip cable car milik Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Transportasi wisata itu memanjang dari Suramadu ke Jembatan Suroboyo. Konsep tersebut digunakan agar wisatawan dapat menikmati pemandangan pantai dari ketinggian. Wilayah yang bakal dilewati cable car itu terus dikaji. Yang jelas, kawasan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Jembatan Suroboyo, dan Sentra Ikan Bulak (SIB) menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, pemkot sedang menunggu terealisasinya proyek patung tertinggi Surabaya di depan SIB. Kawasan kumuh di sepanjang pantai juga dibenahi sejak tahun lalu. Genting-genting rumah yang kusam sudah dicat warna-warni. Jadi, saat dilihat dari cable car, kawasan itu tidak terlihat kumuh lagi. Bappeko sudah memiliki desain pengembangan kawasan Suramadu. Namun, daerah mana yang bakal dikembangkan terlebih dahulu? Herlambang belum bisa memastikan. Yang jelas, pengembangan bakal dimaksimalkan di lahan-lahan yang telah dikuasai pemkot. Sebab, sejumlah kawasan masih dimiliki perseorangan atau swasta. Kawasan pengembangan kaki Suramadu memang sangat luas. Memanjang dari Suramadu ke Jembatan Suroboyo. &rdquo;Kami dahulukan yang aset pemkot,&rdquo; lanjutnya. Pengembangan kawasan tersebut juga dimaksudkan untuk pemberdayaan nelayan. Upaya itu sebenarnya sudah dilakukan dengan membangun SIB. Namun, banyak pedagang yang tidak mau berdagang di kawasan tersebut. Maklum, pengembangan wisata pantai utara Surabaya memang belum tuntas. Konsep pemberdayaan pemkot tetap sama. Yakni, menjadikan wisatawan sebagai pembeli ikan-ikan hasil nelayan Surabaya. Pengembangan kaki Suramadu juga tidak terlepas dari jalur lingkar luar timur (JLLT). Sejumlah lahan di Tanah Kali Kedinding masuk proses pembebasan. Jalur tersebut memanjang dari Pelabuhan Tanjung Perak hingga Juanda dengan melintasi kawasan timur Surabaya. JLLT bakal menjadi akses penunjang menuju Suramadu. Lebar jalan tersebut mencapai 60 meter. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan menerangkan, pemkot bakal mengebut pengembangan tersebut. Selain sarana wisata, akan ada sarana olahraga pantai. Terutama olahraga air. &rdquo;2018 kami kerjakan,&rdquo; jelas mantan kepala bappeko tersebut. Pemkot tidak bisa mengandalkan uang APBD saja. Rencananya, investor bakal digandeng untuk mewujudkan rencana itu. Saat ini sistem kerja sama dengan pihak ketiga sedang dimatangkan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menerangkan, pengembangan Suramadu sudah molor lama. Akibatnya, para wisatawan yang datang untuk melihat ikon Surabaya itu kecele. &rdquo;Ternyata, begitu-begitu saja. Padahal, kalau dikembangkan, potensi wisatanya luar biasa,&rdquo; ujar politikus asal Madura itu. Buchori menerangkan, pengembangan banyak dilakukan di sisi timur Suramadu. Sisi kanan diperuntukkan hunian. Potensi pantai utara dan timur memang bisa dikembangkan. Terutama pantai timur Surabaya (pamurbaya). Wisata mangrove bisa dijual untuk menarik wisatawan.

Saatnya Menyulap Kaki Suramadu, Ada Cable Car yang Digarap 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64875_83978_Around-JLLT.jpg" alt="TUNGGU DIBEBASKAN: Pemkot telah memasang patok JLLT di Kelurahan Keputih, Sukolilo. Total ada 13 kelurahan yang terdampak." width="100%">
<figcaption>TUNGGU DIBEBASKAN: Pemkot telah memasang patok JLLT di Kelurahan Keputih, Sukolilo. Total ada 13 kelurahan yang terdampak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penetapan lokasi (penlok) jalur lingkar luar timur (JLLT) terbit sejak 2015. Namun, sampai saat ini pemkot belum membebaskan lahan warga yang terkena proyek JLLT. Lamanya pembebasan dianggap merugikan warga. Selain lahan tidak boleh dijual, mereka tidak bisa mengurus sertifikat tanah. Kelurahan Medokan menjadi salah satu daerah yang dilewati JLLT. Salah seorang warga yang rumahnya terkena pembebasan adalah Titik Lusiani. Dia mempertanyakan kebijakan pemkot yang menyebut sertifikat tanah dapat diurus di kelurahan. &rsquo;&rsquo;Tidak semua warga bisa ngurus itu,&rsquo;&rsquo; ucap Titik kepada Jawa Pos. Dosen Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya tersebut mengungkapkan, sejumlah warga berupaya mengurus surat tanah. Selama ini banyak yang masih memegang petok D. &rsquo;&rsquo;Yang pasti, JLLT ditolak,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Bersama warga, Titik membentuk grup agar setiap keluhan masyarakat bisa didengar bersama. Terdapat 70 warga Medokan Ayu Sawah Timur yang terkena pembebasan lahan. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Surabaya II Samsul Bahri mengakui, tidak semua persil yang terdampak JLLT bersertifikat. Artinya, masih ada lahan yang berstatus petok D. &rsquo;&rsquo;Kalau berapa yang petok D dan berapa yang bersertifikat, saya tidak hafal. Tapi, memang masih ada yang berstatus petok D maupun letter C,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menjelaskan, warga yang memiliki tanah petok D atau letter D dan letter C boleh mengikuti program sertifikat masal swadaya yang dimulai awal 2017. Namun, program tersebut hanya ditujukan pemilik tanah-tanah yang sudah klir. Artinya, tanah tidak berada dalam sengketa maupun di area penlok proyek pemerintah. Samsul mengungkapkan, di kawasan Surabaya Timur, masih banyak dijumpai tanah petok D pada lahan-lahan terdampak proyek JLLT. Nah, persil calon JLLT yang sudah masuk peta bidang tidak dapat disertifikatkan. &rsquo;&rsquo;Semua tanah yang terkena JLLT tidak dapat disertifikatkan, kecuali ada sisa luas tanah di luar penlok,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Misalnya, seorang warga mempunyai tanah seluas 1.000 meter persegi. Hanya 600 meter persegi yang terkena proyek JLLT. &rsquo;&rsquo;Yang 400 meter persegi itu bisa disertifikatkan,&rsquo;&rsquo; terang Samsul. Namun, tambahnya, pemilik lahan harus meminta surat rekomendasi dari kelurahan setempat bahwa 600 meter persegi terkena rencana proyek JLLT. Sementara itu, bila penlok berubah dan tanah yang terdampak proyek bertambah, warga tinggal melakukan pemotongan sertifikat. &rsquo;&rsquo;Begitu juga jika bertambah. Tapi, biasanya pemkot akan membebaskan lahan yang sudah sesuai dengan penlok,&rsquo;&rsquo; paparnya. Selain itu, kekhawatiran warga lainnya adalah harga jual tanah bersertifikat lebih mahal jika dibandingkan dengan petok D. Samsul membantahnya. Dia menyatakan bahwa harga jual tanah yang sudah bersertifikat dengan petok D sama saja. Sebab, dasar pembebasan lahan adalah nilai appraisal. &rsquo;&rsquo;Selain luas tanah dan bangunan, yang dinilai adalah fungsi bangunan, ada tidaknya tanaman di sana. Bukan tanah itu punya sertifikat atau tidak,&rsquo;&rsquo; jelas Samsul. Sebab, kekuatan hukum petok D dengan sertifikat tanah nyaris sama. Hanya, sertifikat status hukumnya jelas. Lurah Medokan Ayu Bambang Hariyanto menerangkan, selama ini tidak ada larangan penyertifikatan tanah ke kelurahan. Yang dia ketahui, warga dilarang melakukan jual beli tanah. &rsquo;&rsquo;Karena sudah penlok (penetapan lokasi, Red),&rsquo;&rsquo; tuturnya. Saat ini pihak kelurahan sudah melakukan sosialisasi. Selain warga Medokan Sawah Timur, terdapat permukiman lain yang terdampak. Total bidang yang harus dibebaskan mencapai 154. (rst/sal/c14/oni/sep/JPG)

Pembebasan JLLT Belum Jelas, Warga Terdampak Tak Bisa Sertifikatkan Tanah