<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG-20240815-WA0051-2168521508.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan kasus dugaan pencatutan KTP oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Keduanya mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.&nbsp;</p> <p>Langkah itu diambil usai Gakkumdu yang merupakan gabungan dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu memeriksa Dharma-Kun.&nbsp;</p> <p>"Dari pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan ya," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan kepada wartawan, Kamis (29/8).</p> <p>Meski demikian, dia mengatakan bahwa Bawaslu DKI Jakarta tetap akan meneruskan dugaan tindak pidana tentang perlindungan data pribadi yang dilakukan Dharma-Kun ke Polda Metro Jaya.&nbsp;</p> <p>"Supaya dari sisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa dilanjutkan," ucap Quin.</p> <p>Terlepas dari itu, Quin menegaskan bahwa Dharma-Kun tetap bisa mendaftar Pilkada Jakarta 2024 ke KPU DKI Jakarta sebagai calon independen.&nbsp;</p> <p>"Kalau dari dasar dia mendaftar karena ketetapan (memenuhi syarat) yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja (mendaftar Pilkada Jakarta 2024)," pungkasnya.</p> <p>Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 akan ditutup malam ini pukul 23.59 WIB. Tidak akan ada perpanjangan waktu pendaftaran karena sudah ada dua bakal pasangan calon yang mendaftar.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, KPU RI menyatakan akan melaksanakan keputusan Bawaslu terkait dugaan pencatutan KTP yang dilakukan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp;</p> <p>"Apapun nanti putusan Bawaslu, tentunya akan dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta, ya," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (27/8).</p> <p class="class-paragraph">Namun, selama belum ada putusan Bawaslu, KPU DKI Jakarta akan tetap menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp;</p> <p>"Artinya yang bersangkutan dipersilakan daftar, kecuali memang ada keputusan Bawaslu yang memutuskan lain," tegasnya.&nbsp;</p>

Sentra Gakkumdu Bawaslu memutuskan menghentikan kasus dugaan pencatutan KTP oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Hentikan Kasus Pencatutan KTP Dharma-Kun, Malam ini Batas Akhir Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG-20240815-WA0051-2168521508.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta pernah dinyatakan tak lolos verifikasi oleh KPU DKI Jakarta hingga dua kali sebelum akhirnya lolos kali ini.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pertama, pasangan Dharma-Kun ini sempat tak lolos pada tahapan verifikasi administrasi. Kedua, pasangan Dharma-Kun juga sempat tak lolos pada verifikasi faktual pertama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahapan pertama verifikasi administrasi, Dharma-Kun sempat mengajukan perbaikan yang dibuka sejak 3 Juni lalu dan berakhir pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 23:59 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983751/10-tahun-menjabat-presiden-jokowi-pamer-pertumbuhan-ekonomi-terjaga-5-persen-banyak-negara-melambat">10 Tahun Menjabat, Presiden Jokowi Pamer Pertumbuhan Ekonomi Terjaga 5 Persen: Banyak Negara Melambat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun tahapan verifikasi administrasi perbaikan adalah tahapan melakukan pengecekan keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan baik itu surat pernyataan dukungan, KTP-el, kesesuaian data yang di input di Silon, maupun surat pernyataan identitas bagi pendukung yang pada KTP-el memiliki status pekerjaan sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, maupun usia belum 17 tahun namun sudah kawin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, pada Rabu (19/6), KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tak dapat lanjut melaju untuk bertarung dalam Pilkada 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Para verifikator KPU DKI telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sejak 9 Juni sampai dengan 18 Juni 2024 melalui SILON&rdquo; kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya kepada wartawan, Rabu (19/6) saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dody menerangkan, dari 1.229.777 data yang diunggah ke SILON, sebanyak 447.469 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 782.308 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014983735/tak-pernah-ketinggalan-tren-4-shio-ini-paling-suka-belanja-dan-mengoleksi-barang-mewah">Tak Pernah Ketinggalan Tren! 4 Shio Ini Paling Suka Belanja dan Mengoleksi Barang Mewah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah dukungan yang MS dari pasangan Dharma-Kun masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Menggugat ke Bawaslu</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai dinyatakan tak memenuhi syarat administrasi oleh KPU, Dharma-Kun kemudian menggugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan akhirnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari data yang sudah diverifikasi, sebanyak 721.221 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya kepada wartawan, Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data dukungan yang MS melebihi dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan. Sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Gagal Verifikasi Faktual</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai dinyatakan lolos verifikasi administrasi KPU, Dharma Pongrekun-Kun Wardana melaju ke tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalan tahapan itu, Dharma-Kun kembali dinyatakan belum memenuhi syarat untuk ikut Pilgub Jakarta 2024. Hal itu usai KPU DKI melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemilih Dharma-Kun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total 721.221 dukungan yang disampaikan oleh bapaslon perseorangan, hasil verifikasi faktual sebanyak 183.043 dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan 538.178 Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya kepada wartawan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983732/puan-ungkap-alasan-megawati-tak-hadiri-sidang-tahunan-mpr-ri">Puan Ungkap Alasan Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR RI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan angka tersebut, Dodi mengatakan bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari syarat minimal untuk ikut Pilgub Jakarta jalur perseorangan, yaitu 618.968 orang di 4 kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga atas kondisi tersebut bakal pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kini Dinyatakan Lolos Maju Pilgub Jakarta 2024 Jalur Independen&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun dinyatakan belum memenuhi syarat, Dodi mengatakan bahwa Dharma-Kun masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 25-27 Juli 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2024. Selanjutnya verifikasi faktual kedua akan dilaksanakan pada 3 Agustus-12 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perbaikan dokumen syarat dukungan itu, KPU DKI Jakarta memutuskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto lolos menjadi Calon Gubernur Jakarta-Calon Wakil Gubernur Jakarta Indpenden di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdasarkan rapat pleno yang digelar KPU DKI Jakarta pada Kamis (15/8) petang atas hasil verifikasi faktual kedua pasangan Dharma-Kun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 27 November mendatang," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta pernah dinyatakan tak lolos verifikasi oleh KPU DKI Jakarta.

Perjalanan Dharma-Kun Lolos Maju Pilkada Jakarta Jalur Independen: Sempat Gagal Verifikasi Dua Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/IMG-20240710-WA0023-2028117426.jpg" alt="Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto akhirnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto akhirnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendadak terkenal usai dinyatakan lolos ikut Pilgub Jakarta lewat jalur independen. Masalahnya, kini banyak orang mengaku KTP-nya dicatut mendukung keduanya padahal tidak.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu diketahui usai para warganet mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) di website KPU dan menemukan data bahwa mereka mendukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta lewat jalur independen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut KPU, persyaratan pasangan Dharma-Kun telah memenuhi syarat dengan 677.468 dukungan. Data itu melebihi syarat minimal yakni di angka 618.968 dukungan yang minimal tersebar di empat wilayah kabupaten dan kota di Jakarta untuk calon independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014983094/konsisten-terapkan-prinsip-keberlanjutan-btn-borong-penghargaan-esg-initiatives-awards-2024">Konsisten Terapkan Prinsip Keberlanjutan, BTN Borong Penghargaan Esg Initiatives Awards 2024</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, siapakah sosok Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dharma adalah purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse selama di kepolisian. Menariknya, ia juga sempat menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BSSN sendiri adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menjadi Wakil Kepala BSSN, selama menjabat sebagai polisi aktif, Dharma yang kini berusia 58 tahun ini pernah juga menjadi Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Pati Bareskrim Polri, Karorenmin Bareskrim Polri, dan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014983071/sebelum-ramai-ktp-dicatut-dukung-dharma-kun-kpu-sudah-bantah-mereka-sengaja-diloloskan-agar-rk-tak-lawan-kotak-kosong">Sebelum Ramai KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun, KPU Sudah Bantah Mereka Sengaja Diloloskan agar RK Tak Lawan Kotak Kosong</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di akhir karirnya sebagai polisi, Dharma bertugas sebagai Pati Lemdiklat Polri sejak tahun 2021 hingga 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Kun Wardana adalah seorang dosen dan politisi berkebangsaan Indonesia.&nbsp; Ia merupakan dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam karirnya sebagai politisi, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) periode 2010&ndash;2015 menggantikan Rapiuddin Hamarung sebelum akhirnya berpindah partai ke Partai Amanat Nasional (PAN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kun juga pernah maju sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan Jawa Timur II ketika pemilihan umum 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 2024, ia maju sebagai kandidat Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Dharma Pongrekun dengan memperoleh 749.298 suara sehingga memenuhi syarat minimal dan menjadi pasangan calon satu-satunya melalui independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendadak terkenal usai dinyatakan lolos ikut Pilgub Jakarta lewat jalur independen.

Lolos Ikut Pilgub Jakarta Jalur Independen, Begini Profil Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Ternyata Pernah Jadi Wakil Kepala BSSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pendaftaran calon kepala daerah dari jalur independen atau non partai sebenarnya sudah ditutup sejak Mei lalu. Sedangkan verifikasinya hingga kini masih berlangsung.</p> <p>Meski begitu, KPU tengah mengkaji untuk membuka pendaftaran kembali calon kepala daerah dari jalur non partai atau independen menjelang Pilkada Serentak tahun ini.</p> <p>Pertimbangannya, karena Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah.</p> <p>"Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada tanggal 8&mdash;12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit," kata anggota KPU RI Idham Holik, Senin (8/7) seperti dikutip dari Antara.</p> <p>Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.</p> <p>Namun setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung ketika pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada tanggal 1 Januari 2025.</p> <p>Dengan adanya putusan MA itu, calon kepala daerah dari jalur non partai yang awalnya tidak bisa maju karena terkendala batas syarat usia minimal, kini bisa mendaftarkan diri.</p> <p>Hingga kini, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak calon kepala daerah terpilih yang akan diatur melalui peraturan presiden (perpres).</p> <p>Sementara itu, calon non partai yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan tetap diproses lebih lanjut beriringan dengan KPU membuka kembali pendaftaran untuk calon independen lain yang mungkin masih ada yang berminat maju.</p> <p>Yang membedakan dengan pendaftaran pada Mei lalu, lanjutnya, tahapannya akan lebih singkat yaitu hanya 87 hari karena waktu yang sudah mepet.</p> <p class="class-paragraph">Berbeda dengan calon nonpartai yang pendaftarannya diproses sejak Mei akan tetap menjalani tahapan selama 126 hari.</p> <p>Perbedaan lainnya, calon nonpartai yang mendaftar pada bulan Mei lalu punya waktu lima hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Sedangkan pada pendaftaran kali ini, calon nonpartai hanya punya 4 hari untuk memenuhi persyaratan yang sama.</p> <p>Dari sisi KPU, pihaknya mempunyai waktu 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan calon nonpartai yang mendaftar pada Mei lalu. Namun untuk kali ini mereka hanya punya waktu 15 hari untuk melakukan verifikasi tersebut.</p> <p>Idham menambahkan bahwa simulasi untuk membuka kembali pendaftaran calon independen masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah, sebelum resmi ditetapkan menjadi kebijakan dan kepastian jadwal.</p>

KPU tengah mengkaji untuk membuka pendaftaran kembali calon kepala daerah dari jalur non partai ataupun independen.

KPU Berencana Buka Kembali Pendaftaran Calon Kepala Daerah Jalur Independen, Berikut Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/IMG20231217133342_BURST000_COVER-332646757.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM tahun 2014-2016 sekaligus mantan Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Sudirman Said, mengenang almarhum Kuntoro Mangkusubroto." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM tahun 2014-2016 sekaligus mantan Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Sudirman Said, mengenang almarhum Kuntoro Mangkusubroto.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memutuskan batal maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada Jakarta 2024 dari jalur independen. Hal itu diungkapkan tim relawan Sudirman Said.</p> <div dir="auto">Tim relawan Sudirman Said, Teguh Setiawan mengatakan, pihaknya batal mendaftarkan Sudirman sebagai cagub Jakarta dari jalur independen karena belum memenuhi syarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat utama bagi para calon independen yang hendak maju di Pilkada Jakarta sendiri adalah mendapatkan dukungan berupa 618.968 fotokopi KTP dari warga Jakarta yang minimal di 4 kabupaten kota di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak kami bergerak mengumpulkan dukungan dari tanggal 1 Mei 2024 sampai berakhir pendaftaran KPU 12 Mei 2024 kami sudah berhasil mengumpulkan 319 ribu dukungan," ujar Teguh kepada wartawan, Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, waktu yang diberikan KPU untuk mengumpulkan fotokopi sebanyak itu tak cukup dan mepet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum lagi kendala sistem silon down dan sebagainya," pungkas Teguh&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU DKI Jakarta membenarkan bahwa mantan co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said berkonsultasi dengan KPU DKI Jakarta untuk maju sebagai bakal calon gubernur dari jalur perseorangan atau independen tahun 2024. Sudirman Said berencana maju Pilkada DKI Jakarta bersama Abdillah Mansuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan daftar jadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPUD Jakarta, Dody Wijaya di kantor KPUD Jakarta, Jumat (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Sudirman Said sudah mengajukan akses Silon (Sistem Informasi Pencalonan)," sambungnya.</div>

Tim relawan Sudirman Said, Teguh Setiawan mengatakan, pihaknya batal mendaftarkan Sudirman sebagai cagub Jakarta dari jalur independen.

Belum Kumpulkan Syarat Dukungan, Sudirman Said Batal Jadi Cagub DKI Jakarta Jalur Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Idham-Holik-KPU-ANTARA-770089296.jpg" alt="Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, potensi bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 jalur perseorangan tidak sebanyak pemilihan sebelumnya.</p> <p>&ldquo;Kalau melihat dinamika dan mengkaji berbagai informasi yang kami terima sepertinya penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan tidak seperti pada pilkada-pilkada sebelumnya, artinya dari sisi jumlah potensinya ada penurunan,&rdquo; kata Idham di Denpasar, Bali, Minggu (5/5) malam.</p> <p>Idham usai peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2024 di Denpasar, Bali, menilai hal ini bukan karena kurangnya sosialisasi KPU di daerah, lantaran sejak jauh hari mereka sudah menginstruksikan untuk gencar dalam sosialisasi pendaftaran bakal calon Pilkada perseorangan.</p> <p>Namun, KPU RI melihat perbedaan situasi dengan saat pilkada-pilkada sebelumnya, dimana biasanya calon pendaftar sudah konfirmasi sejak awal tapi untuk tahun ini belum ada.</p> <p>&ldquo;Informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan KPU di daerah tidak seperti pada pilkada sebelumnya, termasuk KPU Bali sampai saat ini belum ada yang konfirmasi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Diketahui, tahap pencalonan untuk Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai dengan pengumuman penerimaan dukungan hari ini, kemudian akan ditunggu penyerahan persyaratannya hingga Minggu, 12 Mei 2024.</p> <p>Meski masih terdapat waktu, Koordinator Divisi Teknis KPU RI itu menilai semestinya koordinasi dilakukan lebih awal bagi bakal calon kepala daerah perseorangan, sebab perlu dilakukan pengunggahan data pada aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon).</p> <p>&ldquo;Kami memang komunikasi ke semua pihak yang sekiranya berpotensi menyerahkan persyaratan agar segera konfirmasi dan kami di daerah memberi pelayanan Helpdesk, kami memberikan pelatihan khusus agar petugas bacalon dapat mengoperasikan Silon,&rdquo; jelas Idham.</p> <p>Saat ini ia masih menunggu sembari meminta jajaran di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberi informasi ke KPU RI apabila terdapat bakal calon yang mengajukan pendaftaran lewat jalur non partai tersebut.</p> <p>&ldquo;Nanti setelah tahapan ini dilewati tanggal 13 Mei kami akan sampaikan ke publik berapa banyak bacalon perseorangan yang menyerahkan dukungannya,&rdquo; kata dia.</p> <p>Lebih lanjut apabila terdapat daerah dengan pendaftar perseorangan maka prosesnya akan panjang untuk nantinya ditetapkan dan diberikan maju bersama pasangan bakal calon usungan partai politik pada akhir Agustus mendatang untuk melanjutkan kontestasi.</p>

Potensi bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 jalur perseorangan tidak sebanyak dibanding sebelumnya.

KPU Prediksi Tak Banyak Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dukungan-belum-jelas-ridwan-kamil-pertimbangkan-jalur-independen_m_153718.jpeg" alt="Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Ridwan Kamil berharap bakal terbentuk partai koalisi dalam dua minggu ke depan untuk mendukungnya maju Calon di Pilgub Jawa Barat. Jika tidak terbentuk, Wali Kota Bandung itu akan mempertimbangkan opsi menempuh jalur independen.</p><br /> <p>&ldquo;Saya berharap dalam satu dua minggu ke depan sudah terbentuk partai koalisi. Mungkin jika tidak juga terbentuk saya harus mempertimbangkan opsi-opsi lain," kata Emil -sapaannya, usai mengikuti acara haul Mama Pagelaran di Ponpes Pagelaran, Cisalak, Minggu (27/8).</p><br /> <p>Misalnya, kata dia, opis melalui jalur independen. "Kan sampai sekarang belum ada yang begitu. Semua masih belum jelas. Pak Demiz dengan Pak Syaikhu juga belum tentu kan,&rdquo; katanya seperti dilansir <em>Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).</em></p><br /> <p>Ia mengaku sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan berbagai partai. Baik langsung ke tingkat DPW maupun DPP. Yang terbaru Emil hadir di acara Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN).</p><br /> <p>Emil pun menyatakan tidak ada masalah jika kemudian koalisi menyodorkan nama Bima Arya untuk didorong menjadi wakilnya.<br />Sebab katanya, Dia tidak punya banyak kesempatan untuk memilih atau menyodorkan nama.</p><br /> <p>&ldquo;Kan tidak banyak kesempatan juga bagi saya untuk memilih. Jadi ya tunggu saja siapa nama yang disodorkan. Dengan Bima Arya juga saya tidak ada masalah,&rdquo; tandasnya.</p><br /> <p>Sementara dalam acara tersebut, Emil juga bersilaturahim dengan para alumni Ponpes Pagelaran. Ia berjanji akan melanjutkan perjuangan kakeknya dalam membesarkan Islam. Sejumlah program di Kota Bandung sudah ia gulirkan.</p><br /> <p>Seperti gerakan solat subuh berjamaah, magrib mengaji hingga yang terbaru berupa program pinjaman untuk usaha yang dikelola DKM yaitu Kredit Mesra.</p>

Dukungan Belum Jelas, Ridwan Kamil Pertimbangkan Jalur Independen