<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG-20251119-WA0015-3624955763.jpg" alt="Agensi Lee Yi Kyung resmi dengan tegas tempuh jalur hukum.&nbsp;(Instagram/@luvlk89)" width="100%">
<figcaption>Agensi Lee Yi Kyung resmi dengan tegas tempuh jalur hukum.&nbsp;(Instagram/@luvlk89)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kontroversi yang menyeret nama aktor Lee Yi Kyung kini telah memasuki babak baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir laman&nbsp;Allkpop, pada Rabu (19/11), agensi Sangyeong ENT menegaskan kembali bahwa mereka akan mengambil langkah hukum tegas tanpa kompromi terhadap siapa pun yang menyebarkan rumor mengenai kehidupan pribadi sang aktor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak agensi menilai situasi ini sudah melewati batas dan menimbulkan kerugian serius, sehingga tindakan yang lebih kuat diperlukan untuk menyelesaikan masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pernyataan resminya, Sangyeong ENT menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah memulai proses hukum terhadap individu yang membuat unggahan berisi tuduhan dan informasi tidak berdasar tentang Lee Yi Kyung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan tersebut diajukan berdasarkan pasal intimidasi dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agensi menyebut bahwa setelah memahami situasi pada tanggal 3, mereka segera mengajukan pengaduan serta menyelesaikan seluruh prosedur terkait pernyataan pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, agensi menyadari bahwa proses investigasi membutuhkan waktu. Identifikasi pelaku, pemeriksaan bukti, hingga penyimpulan kasus tidak dapat dilakukan secara instan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sangyeong ENT menegaskan bahwa mereka terus memantau perkembangan melalui kuasa hukum dan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang agar proses penyelidikan berjalan seefisien mungkin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan upaya hukum sampai kasus tuntas sepenuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sangyeong ENT menekankan bahwa tindakan individu yang membuat dan menyebarkan unggahan palsu tersebut tidak hanya merugikan sang aktor secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak buruk pada perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menyatakan bahwa perbuatan semacam itu dapat dikenakan sanksi hukum di mana pun terjadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, mereka memastikan tidak akan memberikan toleransi, bahkan jika proses hukum membutuhkan waktu panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah upaya agensi menangani situasi secara resmi, seorang perempuan asal Jerman yang sebelumnya mengaku hendak membuka skandal kehidupan pribadi Lee Yi Kyung juga turut menjadi sorotan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama, ia menulis permintaan maaf di media sosial, mengaku bahwa unggahannya adalah penyebab kebingungan dan bahwa ia sempat mengatakan semuanya bohong karena ketakutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun tak lama kemudian, ia kembali menarik pernyataan tersebut dan mengklaim bahwa semua bukti yang ia unggah adalah nyata serta menolak tuduhan bahwa foto-foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumor mengenai Lee Yi Kyung mulai menyebar luas sejak bulan lalu, terutama melalui komunitas daring dan media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai tangkapan layar yang menampilkan percakapan eksplisit yang diduga melibatkan aktor tersebut beredar di banyak platform, memicu perdebatan dan perhatian publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat eskalasi rumor yang semakin besar, Sangyeong ENT segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, perempuan yang sama sebelumnya sempat berjanji akan merilis "bukti tambahan".&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia kemudian mengakui bahwa unggahannya berawal dari lelucon, namun tak menyangka menjadi viral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia bahkan menulis bahwa seringnya membuat dan membagikan unggahan, termasuk penggunaan foto yang ia klaim sebagai hasil AI, membuat dirinya tanpa sadar mulai mempercayai narasi palsu tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini kemudian kembali diubah, membuat publik semakin bingung mengenai motif dan kebenaran situasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penutup pernyataannya, Sangyeong ENT kembali meminta publik untuk terus melaporkan konten jahat atau rumor palsu melalui email resmi mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditinjau secara menyeluruh demi melindungi artis mereka dan memastikan kasus ini segera menemukan kejelasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sangyeong ENT menegaskan langkah hukum tanpa kompromi untuk melawan rumor yang merugikan Lee Yi Kyung dan memastikan kasus ditangani tuntas.

Agensi Lee Yi Kyung Tegas Tempuh Jalur Hukum Tanpa Toleransi di Tengah Memanasnya Skandal Sang Aktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/ORls7gqfRSYVVsAY3RasIfnqQfRyHfqWyXXWnhHY-3894929671.jpg" alt="Dara Arafah memberikan ultimatum kepada Nadia Venika yang menyebar data pribadinya, ancam bawa ke ranah hukum. (Instagram: daraarafah)" width="100%">
<figcaption>Dara Arafah memberikan ultimatum kepada Nadia Venika yang menyebar data pribadinya, ancam bawa ke ranah hukum. (Instagram: daraarafah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Selebgram Dara Arafah mencuri perhatian publik setelah memberikan ultimatum kepada seseorang bernama Nadia Venika karena diduga telah menyebarkan data pribadinya melalui WhatsApp. Ultimatum itu dilayangkan Dara Arafah melalui unggahan di akun media sosialnya. Data pribadi Dara Arafah yang disebar oleh Nadia Venika berupa rekam medis terkait riwayat sakitnya. Dalam status tersebut, terdapat foto KTP dan juga kartu asuransi milik sang selebgram. Selain itu, juga terdapat hasil diagnosis yaitu febris (demam), GEA (gastroenteritis akut), dan nyeri perut (abdominal pain). Tak hanya itu, unggahan Nadia Venika terkesan meremehkan penyakit yang diderita Dara Arafah. &ldquo;Huru hara karena doi selebgram padahal dx cuma febris, gea, abdominal pain," tulisnya. Mengetahui hal tersebut, Dara Arafah tersinggung dan merasa data pribadinya telah disebar ke publik oleh Nadia. Dia tidak habis pikir kenapa Nadia bisa melakukan tindakan gegabah seperti itu. &ldquo;Bisa-bisanya ada yang nyebarin data pribadi gue ke story WA-nya dengan caption yang ngeremehin penyakit orang. Kita doain aja bareng-bareng biar Nadia Venika nggak pernah merasakan sakit yang serupa,&rdquo; ungkap Dara Arafah. Dara kemudian melakukan penelusuran siapa sebenarnya sosok Nadia Venika yang telah menyebarkan data pribadinya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dia bukanlah karyawan rumah sakit, melainkan pekerja di tempat klaim asuransi.&nbsp; &nbsp;&ldquo;Setelah ditelusuri, ternyata Nadia Venika tidak bekerja di [di rumah sakit tersebut], melainkan merupakan bagian dari @globalexcelindonesia yang memang menangani urusan asuransi @allianzindonesia,&rdquo; beber Dara Arafah. Sampai sekarang, dia menunggu itikad baik dari pelaku untuk minta maaf dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jika Nadia tetap tidak memberikan respons yang positif, sang selebgram mengaku akan menyeretnya ke ranah hukum.&nbsp; &ldquo;Mau apa Nadia Venika? Mau saya tuntut pakai UU No. 27 Tahun 2022 pasal 65 ayat (2) atau UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 17 ayat (2). Masih banyak nih pilihannya,&rdquo; tulis Dara Arafah sambil mengunggah akun media sosial Nadia. <h3>Tanggapan Allianz Indonesia</h3> Head of Corporate Communications Allianz Indonesia menyatakan, Allianz Indonesia pada hari yang sama telah menghubungi nasabah, Dara Arafah. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan vendor dan melakukan penyelesaian keluhan atas kejadian tersebut. "Allianz Indonesia selalu menerapkan standar kerahasiaan data Nasabah secara ketat, sesuai dengan prinsip perlindungan data yang berlaku, termasuk memastikan Vendor yang bekerjasama mematuhi ketentuan yang diterapkan," ujar Wahyuni Murtiani dalam keterangan resminya yang diterima JawaPos.com pada Kamis (10/7). Wahyuni menambahkan, sebagai bagian dari komitmen itu, Vendor yang bekerja sama dengan Allianz Indonesia telah mengambil tindakan tegas dan menerapkan sanksi berupa pembebasan tugas terhadap oknum yang dimaksud sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Allianz Indonesia juga akan terus melakukan review, memperkuat pengawasan, serta koordinasi dengan seluruh mitra kerja untuk memastikan perlindungan kerahasiaan data Nasabah. Perlindungan data bagi Allianz Indonesia merupakan salah satu topik penting yang kami terapkan dengan sangat serius. Untuk memastikan hal ini, Allianz Indonesia juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 27701, sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap perlindungan data Nasabah. Allianz Indonesia menegaskan kembali bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Allianz Indonesia senantiasa mematuhi berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, besar harapan kami Redaksi Jawapos.com dapat menerima surat ini sebagai tanggapan resmi dan klarifikasi Allianz Indonesia. --- Update: Kamis 10/7) Tanggapan&nbsp;Allianz Indonesia merupakan&nbsp;respons atas berita ini yang tayang&nbsp;pada Rabu (9/7).

Dara Arafah memberikan ultimatum kepada Nadia Venika yang menyebar data pribadinya, ancam bawa ke ranah hukum.

Dara Arafah Sampaikan Ultimatum Usai Data Pribadinya Disebar, Siap Bawa Kasus ke Jalur Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/abxjn5zZKRn4K0MjS9xmFYmTpci9N9bPA4sI9eKP-3702441694.jpg" alt="Dokumen milik mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta dikembalikan, difasilitasi Disnakertrans Jatim. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dokumen milik mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta dikembalikan, difasilitasi Disnakertrans Jatim. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kuasa hukum para mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta, Dimas Yemahura, menyatakan, siap membawa persoalan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan ke jalur hukum. Laporan ke Polda Jawa Timur akan segera dilakukan, bersama dengan para mantan pekerja yang terdampak. &ldquo;Kami melaporkan kasus ini ke Polda Jatim. Kami tidak main-main, karena hak-hak para pekerja belum dipenuhi,&rdquo; tegas Dimas usai acara pengembalian ijazah di Kantor Disnakertrans Jatim, Kamis (5/6). Dimas menyebut, laporan yang diajukan mencakup dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mulai dari upah di bawah UMK, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, hingga tidak dibayarkannya lembur. Dia juga menyebut ada indikasi penggelapan ijazah, yang sebelumnya telah dilaporkan kuasa hukum lain, Sigit, ke Polresta Sidoarjo. &ldquo;Laporan soal penggelapan ijazah tetap berjalan. Meski sudah dikembalikan, kami tidak akan mencabut laporan tersebut,&rdquo; kata Dimas. Menurut dia, para mantan karyawan juga akan terlibat aktif mengawal proses hukum. Jika tidak ada perkembangan dari aparat penegak hukum, pihaknya siap menggelar aksi massa. &ldquo;Kalau tidak ada tindak lanjut dari Polda, kami akan aksi di sana. Bisa juga di Disnaker Provinsi maupun Disnaker Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; ujar Dimas. Dimas menyayangkan sikap manajemen PT Tedmonnindo saat acara penyerahan ijazah. Narasi yang sempat menyatakan ijazah dikembalikan ke perusahaan sebelum diberikan ke pekerja adalah bentuk kekeliruan. &ldquo;PT Tedmonnindo bukan pemilik ijazah. Mereka justru pelaku penahanan. Jadi seharusnya diserahkan langsung ke pekerja, bukan dikembalikan ke perusahaan dulu,&rdquo; kata Dimas. Dimas mengungkap, dari dua bulan gaji yang dijanjikan perusahaan, baru satu bulan yang dibayarkan. Hak-hak lain, termasuk uang pesangon dan status kejelasan hubungan kerja, hingga kini masih belum diselesaikan. &ldquo;Kalau tidak ada itikad baik dari perusahaan, apalagi jika ini dilindungi oleh oknum, kami pastikan akan terus lawan di jalur hukum,&rdquo; tutur Dimas.

Kuasa hukum mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta, Dimas Yemahura, siap bawa dugaan pelanggaran ketenagakerjaan ke jalur hukum

Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan, Mantan Karyawan PT Tedmonnindo Siap Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/kecelakaan-KA-207167646.jpg" alt="Kondisi lokomotif Kereta Api Kertanegara usai bertabrakan dengan truk pupuk di Kediri, Senin (10/3) pukul 11.00 WIB. (Akun X @sahabat_kereta)" width="100%">
<figcaption>Kondisi lokomotif Kereta Api Kertanegara usai bertabrakan dengan truk pupuk di Kediri, Senin (10/3) pukul 11.00 WIB. (Akun X @sahabat_kereta)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Manager Humas KAI Daerah Operasional (Daop) 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul menyesalkan dua insiden kecelakaan kereta api (KA) di wilayah Kediri dan Blitar pada Senin (10/3). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015746796/viral-di-medsos-puluhan-napi-di-lapas-kutacane-aceh-tenggara-kabur-jelang-berbuka-puasa-manfaatkan-kelengahan-sipir">Viral di Medsos, Puluhan Napi di Lapas Kutacane Aceh Tenggara Kabur Jelang Berbuka Puasa, Manfaatkan Kelengahan Sipir</a> Insiden pertama terjadi di perlintasan tanpa palang pintu KM 175+4 antara Stasiun Kras-Ngadiluwih, Kediri sekitar pukul 11.00 WIB, melibatkan Truk pupuk dan KA Kertanegara Relasi Malang - Purwokerto. Tak sampai 24 jam, kecelakaan kembali terjadi. Kali ini melibatkan KA Singasari relasi Blitar - Surabaya Pasar Senen dan mobil Honda HR-V di perlintasan tanpa palang pintu KM 126+8, sekitar pukul 16.54 WIB. &ldquo;Dua kejadian temperan di wilayah Daop 7 Madiun sangat kami sesalkan, dan kami akan melakukan upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang," tutur Zainul dalam keterangan, Senin (10/3). Meski tanpa palang pintu, warga setempat sudah berusaha mencegah supir truk dan pengendara HR-V agar jangan dulu melintas karena akan ada kereta yang lewat. Namun, peringatan warga diabaikan oleh mereka. Karena itu, Zainul mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati di dekat perlintasan sebidang, baik itu di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) yang memiliki peraga dan palang pintu maupun yang tidak. "KAI Daop 7 Madiun tidak akan segan untuk melakukan proses hukum yang berlaku, apabila kejadian temperan mengganggu keselamatan perjalanan kereta api dan merugikan perusahaan," serunya. Kewajiban pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan ini tercantum dalam&nbsp;Pasal 114 dan Pasal 296 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu mulai ditutup, mendahulukan kereta api, serta wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel," tandas Zainul.&nbsp;(*)

Manager Humas KAI Daerah Operasional (Daop) 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul menyesalkan dua insiden kecelakaan kereta api (KA)

Buntut Dua Kecelakaan dalam Sehari! KAI Daop 7 Madiun Ancam Bawa ke Jalur Hukum Pengguna Jalan Lalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_2024-09-17-13-25-47-141_comandroidchrome-edit-1230098984.jpg" alt="Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat dilakukan di Komisi III DPR terkait kasus perundungan siswa SMA Binus School Simprug, Selasa (17/9). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti kasus perundungan yang diduga terjadi di SMA Binus Simprug, Jakarta, oleh delapan siswa terhadap seorang temannya. Ia mengingatkan bahwa peran sekolah sangat penting untuk mencegah terjadinya bullying. "Saya prihatin kasus bullying ini terjadi di sekolah dengan kriteria unggul dan fasilitas yang mungkin sudah tercukupi. Peran sekolah menjadi sangat penting. Saya khawatir dengan fenomena aparat penegak hukum yang jadi sering masuk ke sekolah," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (17/9).&nbsp; Peristiwa perundungan di Binus School Simprug terjadi kepada siswa inisial RE (16). Korban mengaku menerima bullying dan kekerasan fisik dari awal masuk sekolah pada November 2023 hingga mengakibatkan dirinya masuk rumah sakit.&nbsp; Aksi perundungan di SMA Binus Simprug ini menambah panjang kasus bullying yang sedang marak terjadi. Kasus perundungan di Binus School sendiri juga sudah pernah terjadi sebelumnya. Yakni pada bulan Maret lalu, tepatnya di Binus School Serpong yang melibatkan anak dari artis Vincent Rompies.&nbsp; Kasus itu diduga dilakukan oleh sejumah oknum murid kelas 12 dengan nama Geng Tai kepada murid kelas 10. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 tersangka yakni E (18), R (18), J (18), dan G (19). Dede mengatakan, kasus bullying yang berakhir hingga ke jalur hukum dapat menimbulkan banyak dampak negatif. &ldquo;Dampaknya, sekolah menjadi tempat yang mengerikan, karena dikit-dikit ada penegak hukum. Tentu untuk proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman dan kondusif,&rdquo; tutur Dede. Padahal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah memiliki regulasi terkait masalah bullying di sekolah. Yakni Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini juga mewajibkan dibuatnya Satuan Tugas (Satgas) untuk mengurus masalah bullying di sekolah. &ldquo;Ketika terjadi bullying di dalam sekolah, satgas kekerasan antibullying itu yang harus bertanggung jawab. Nah apakah di swasta ada? Karena kalau di negeri semua ada,&rdquo; ungkapnya. Sementara, saat audiensi bersama Komisi III DPR, RE mengaku mendapat pelecehan seksual dari teman-temannya. &ldquo;Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang, di depan kelas, di muka umum,&rdquo; ujar RE. Ia mempertanyakan mengapa sekolah tak pernah mengungkap kebenaran tersebut meski sudah terpampang jelas di CCTV. RE meyayangkan pihak Binus Siprug yang dinilai memutarbalikan fakta terkait kekerasan yang RE alami di sekolah.&nbsp; &ldquo;Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikan semua fakta?&rdquo; urai RE. Selain itu, RE juga mengaku mendapatkan penghinaan setiap hari hingga mendapat ancaman di sekolah. &ldquo;Mereka mengatakan kepada saya, 'Lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita tidak bully di sini&rsquo;,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti kasus perundungan yang diduga terjadi di SMA Binus Simprug, Jakarta, oleh delapan siswa.

DPR Soroti Kasus Bullying di SMA Binus Simprug Jakarta, Miris Karena Timbulkan Dampak Negatif di Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan KPU saat ini berhadapan dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di tiga jalur hukum berbeda.  "Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur," kata Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.  Jalur hukum pertama, kata dia, KPU tengah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memenangkan gugatan Partai Prima. "Kami mengajukan upaya hukum banding dan mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi," ujarnya.  Jalur hukum kedua, lanjut dia, KPU mengajukan kontra memori terhadap peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Partai Prima ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.  Sebab, kata Hasyim, gugatan Partai Prima yang diregistrasi PTUN Jakarta sebagai Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT dinyatakan tidak dapat diterima. "Mereka (Prima) mengajukan memori PK ke MA sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan kontra memori PK," ujarnya.  Adapun jalur hukum ketiga Hasyim menyebut pihaknya berhadapan dengan Partai Prima yang melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu RI berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat. "Prima menempuh jalur baru laporan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi, yang dijadikan dasar adalah putusan PN Jakpus," tuturnya.  Hasyim menyebut ketiga proses hukum tersebut masih terus berjalan hingga saat ini. Dia menegaskan pihaknya akan berusaha menempuh upaya hukum secara maksimal dalam menghadapi proses hukum yang dilayangkan Partai Prima tersebut. "KPU mau tidak mau, suka tidak suka itu bagian yang harus dihadapi KPU," ucapnya ditemui usai rapat. (*)

KPU Hadapi Partai Prima lewat Tiga Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kepala-Staf-Kepresidenan-KSP-Moeldoko-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption W" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption W</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan berdamai dengan 2 peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga dan Miftahul Huda. Moeldoko tetap memilih menempuh jalur hukum untuk keduanya.  ”Kita kan melapor. Karena kita yang melapor tentunya kita enggak ada pemikiran seperti itu (damai),” kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan kepada wartawan, Rabu (13/10).  Kendati demikian, Otto tetap membuka pintu perdamaian melalui mediasi yang dilakukan penyidik. Namun, sejauh ini, belum ada niat dari Moeldoko mencabut laporan polisi.  ”Kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya. Pak Moeldoko kan simpel saja. Dia ingin mengatakan bahwa kalau you merasa tidak punya bukti dan you merasa salah ya cabut saja pernyataannya dan minta maaf selesai, saya maafkan. Pak Moeldoko tidak neko-neko,” jelas Otto.  Otto menyampaikan, Moeldoko tidak akan melaporkan Egi dan Miftahul ke polisi apabila keduanya minta maaf. Namun, somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi keduanya.  ”Kalau tidak dilaporkan berarti benar dong tuduhan mereka itu. Kami selalu berpendapat bahwa pidana itu adalah upaya terakhir. Dia sampai tiga kali kita ajukan somasi supaya panjang kesempatan untuk mereka minta maaf, ternyata begitu lama kita tunggu tetap juga tidak bisa berhasil,” tutur Otto.  Sebelumnya, perseteruan KSP Moeldoko dengan ICW soal peredaran Ivermectin dan ekspor beras berbuntut panjang. Setelah melayangkan somasi, Moeldoko memutuskan melaporkan 2 peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri.  Laporan Moeldoko diterima dengan Nomor: LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 10 September 2021. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik.  ”Pernyataan Egi dan Miftah yang menyebut Pak Moeldoko itu melakukan suatu perburuan rente, artinya mencari untung dengan cara yang tidak sah melawan hukum sehubungan dengan adanya peredaran obat Ivermectin,” kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9).  Otto menyatakan, tudingan yang dilontarkan ICW kepada kliennya tidak benar. Oleh karena itu, setelah somasi tidak diindahkan, Moeldoko memutuskan membawa ke jalur hukum.  Dalam laporan tersebut, Egi dan Miftah dipersangkakan pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.

Tak Mau Minta Maaf, Moeldoko Tolak Berdamai dengan 2 Peneliti ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Capture-2020-08-15-14.02.17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dik Doank mengalami kerugian secara materiil dan imateriil buntut dari perseteruan dengan sejumlah orang yang mengklaim sebagai ahli waris atas tanah seluas sekitar 2.500 meter persegi di Kandank Jurank, Tangerang. Namun, putusan Pengadilan Negeri Tangerang menolak semua argumentasi hukum pihak penggugat dan memenangkan Dik Doank selaku pihak tergugat. Secara otomatis mengukuhkan penyanyi yang kini fokus pada kegiatan sosial itu sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.  Dengan adanya kepastian hukum lewat putusan pengadilan, Dik Doank dan pengacaranya meminta pihak penggugat mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Hal itu untuk membersihkan nama baik Dik Doank yang sempat tercoreng akibat kasus ini.  "Kemarin kita sudah bahas. Nama besar Om Dik ini harus dibersihkan oleh mereka sebagai penggugat. Mereka harus mengakui mereka salah. Karena dari Sabang sampai Meraoke bahkan luar negeri tahu Om Dik beberapa bulan ini disibukkan dengan masalah ini," ungkap Dedy DJ kepada JawaPos.com.  "Sekitar 20 tahun Om Dik membuat ini, kok tiba-tiba ada orang ngaku itu tanah punya orang tua mereka belum pernah diperjualbelikan, itu kan sangat merugikan baik secara material maupun imaterial," imbuhnya.  Pihak Dik Doank tegas meminta pihak penggugat meminta maaf juga karena sejak 2018 silam keluarga Dik Doank telah dibuat tidak nyaman berada di Kandank Jurank. "Apalagi di awal-awal dikirimkan beberapa orang untuk membuat keributan disitu, membuat tidak nyaman disitu," tuturnya.  Dedy DJ lebih lanjut menjelaskan, keributan yang dimaksud adalah dengan mengirimkan 10 orang untuk mengganggu keluarga Dik Doank supaya mau mengeluarkan dana sebesar Rp 5,5 miliar. Sebab pihak penggugat mengklaim tanah itu adalah milik orang tua mereka.  "Sampai kami tim pengacara tersentuh dengar cerita dari istrinya. Om Dik kan sudah hijrah total, punya uang dari mana diminta Rp 5,5 M? Itu yang membuat kami terpanggil untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum dari artis Dik Doank," katanya.  "Beliau kan totalitas semua yang dikerjakan karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi beliau. Jangankan Rp 5,5 miliar, Rp 50 juta aja belum tentu beliau punya cash di ATM," imbuh Dedy DJ.  Apabila pihak penggugat tidak mau meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka sebagai upaya membersihkan nama Dik Doank yang sempat tercoreng, Dedy DJ menyatakan kemungkinan besar masalah ini akan dibawa ke ranah hukum.  "Kalau mereka tidak meminta maaf dan membersihkan nama baik Dik Doank terpaksa kami akan mengambil langkah hukum. Karena ini nyata mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada klien kami," tandasnya.  Tanah yang disengketakan seluas sekitar 2.500 meter persegi sejatinya dibeli secara bertahap dari sejumlah orang. Rinciannya, tanah seluas 600 meter persegi dibeli Dik Doank pada 3 September 2003 dari Ade Lius; tanah seluas 615 meter persegi dibeli dari Edward Palandeng pada 25 Oktober 2002. Kemudian tanah seluas 330 meter dibeli dari Oey Sri Mulyani; dan 500 meter dibeli dari Arawita.  Polemik soal sengketa tanah seluas 2.500 meter persegi mulai bergulir sejak 2018 silam. Kala itu sejumlah orang meminta uang sebesar Rp 5,5 miliar karena mengaku sebagai pemilik tanah yang sah.  Buntut dari permasalahan itu, akhirnya pihak penggugat memasukkan gugatan terhadap Kandank Jurank dan Dik Doank secara resmi ke PN Tangerang pada 2020 dan gugatannya terdaftar dengan nomor Nomor 644 Perdata 2020. Dalam gugatan tersebut, Dik Doank digugat dengan nominal sebesar Rp 5,5 miliar oleh ahli waris Madi Kenin.

Dik Doank Bakal Tempuh Langkah Hukum jika Penggugat Tak Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Ekonomi-Politik Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi menilai, ‎langkah PDIP yang menempuh jalur hukum untuk memproses insiden pembakaran bendera partai dinilai tepat. Budi menilai bahwa berdasarkan sejarahnya, PDIP merupakan partai yang paling matang menghadapi penindasan kelompok. Selain itu, PDIP merupakan partai ideologis yang sangat solid dengan militansi para kader yang kuat.  "Jadi kalau mau, PDIP sepertinya bisa mengerahkan kembali massa yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Tetapi, tidak dilakukan," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (27/6).  Berdasar itu bisa dipahami, berdasarkan sejarahnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto justru mengeluarkan surat perintah agar kader partai menempuh jalur hukum. Dan di saat bersamaan meminta semua kader agar siaga.  Menurut Budi, PDIP berhasil membuktikan dirinya sebagai partai yang di era Orde Baru pernah dipecah-belah oleh kekuasaan. Sepanjang Orde Baru pula, partai yang berkiblat pada pemikiran Proklamator Bung Karno itu diasingkan puluhan tahun. Namun, partai itu selalu menempuh jalan konstitusional demi menjaga persatuan bangsa.  "Begitu juga ketika PDIP merespons kelompok anarkistis yang membakar simbol partai mereka dengan langkah konstitusional," bebernya.  Budi mengharapkan aparat penegak hukum memproses pembakaran bendera itu agar tercipta tatanan demokrasi yang beradab ke depan. Budi menilai Pancasila tidak mengajarkan anarkisme, melainkan persatuan yang justru mendunia.  "Kalau PDIP mau demo lawan demo, bisa itu. Cuma tak dilakukan. Sebab yang saya amati, ruh Bung Karno sendiri selalu menomorsatukan persatuan. Itu juga yang saya lihat di PDIP saat ini," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

Soal Insiden Pembakaran Bendera, Pengamat: PDIP Lakukan Langkah Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalur hukum

Berita Terkini