<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/Screen-Shot-2025-10-04-at-161045-4065463591.png" alt="Dedi Mulyadi bertanya ke salah satu warga asal Jayabaya, Parung Panjang, terkait pertanggung jawaban perusahaan tambang usai dirinya mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Dedi Mulyadi bertanya ke salah satu warga asal Jayabaya, Parung Panjang, terkait pertanggung jawaban perusahaan tambang usai dirinya mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan kepastian di hadapan para korban kecelakaan akibat aktivitas pertambangan, bahwa dirinya tidak akan membiarkan truk tambang melintasi jalan provinsi di Parung Panjang dan sekitarnya. "Ke depannya, saya jamin tidak ada lagi mobil tambang yang lewat di jalan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Jalan yang dibangun Pemprov itu untuk warga, bukan untuk tambang," kata Dedi Mulyadi dalam video diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Pelarangan truk tambang melintas di jalan utama Parung Panjang dilakukan Dedi Mulyadi bukan tanpa alasan. Menurut pria yang kerap disapa KDM, memang sudah seharusnya jalan provinsi tidak boleh dilewati oleh truk tambang yang bobotnya mencapai puluhan ton untuk satu unit kendaraan. Dan itu tidak sesuai dengan spesifikasi jalan yang telah ditetapkan untuk jalan provinsi. "Jalan provinsi bukan dedesain untuk jalan tambang. Kapasitas jalan provinsi hanya sekitar 10 ton. Sedangkan kendaraan tambang 45-50 ton, nggak mungkin," papar Dedi Mulyadi. Pertanyaannya kemudian, kendaraan tambang akan melintas melalui jalan yang mana ? KDM memiliki jawaban yang tegas terkait hal tersebut. Dia meminta para pengusaha yang telah mengeruk keuntungan sangat besar dari aktivitas pertambangan selama puluhan tahun di Parung Panjang dan sekitarnya, sebaiknya membangun jalan tambang sendiri. Untuk tanahnya bisa difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor atau Provinsi Jawa Barat. "Kalau niat bangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya dibangun oleh yang berkepentingan menambang. Bangun sendiri, buat sendiri," kata Dedi Mulyadi. Awalnya, KDM berniat untuk membangun jalan khusus tambang mulai 2026. Namun, dia merasa akan merugikan keuangan negara apabila dia melakukan pembangunan jalan khusus hanya untuk memberikan kenyamanan bagi para pengusaha tambang. "Dulu saya mengatakan 2026 bangun. Tapi setelah dianalisis, saya amati, saya tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan negara dengan menggunakan APBD untuk kenyamanan para penambang," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan truk tambang melintas di jalan provinsi Parung Panjang demi keselamatan warga.

Tegas! Dedi Mulyadi Pastikan Truk Tambang Tak Boleh Lewat Jalan Provinsi di Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/sampah-725451448.jpg" alt="Proses pembersihan sampah yang menutup jalan provinsi di Desa Surjo, Kecamatan Bawang (Istimewa/Metro Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>Proses pembersihan sampah yang menutup jalan provinsi di Desa Surjo, Kecamatan Bawang (Istimewa/Metro Pekalongan)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":1zr" class="ii gt"> <div id=":1zs" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD Kabupaten Batang menyoroti&nbsp; peristiwa mengejutkan terkait timbunan sampah di jalan provinsi di Desa Surjo, Kecamatan Bawang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara tiba-tiba dan tak terduga, jalan provinsi tersebut tertimbun oleh sampah seberat dua ton, pada Maret 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut, tentunya menjadi catatan panjang terkait persoalan sampah di Kabupaten Batang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, peristiwa tersebut sangat disayangkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Faizin, mengingat permasalahan sampah tidak bisa dianggap sepele.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampah itu bukan masalah sepele, itu masalah serius. Kalau ada keinginan yang kuat terhadap itu ya, sampah harus jadi prioritas utama," ujar politisi PPP tersebut, seperti dikutip dari Metro Pekalongan (Jawa Pos Group), Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014595053/tingginya-antusiasme-masyarakat-dalam-mengenyahkan-sampah-plastik-tapi-terbentur-fasilitas-dan-regulasi">Tingginya Antusiasme Masyarakat dalam Mengenyahkan Sampah Plastik, Tapi Terbentur Fasilitas dan Regulasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budaya masyarakat dalam membuang sampah memang masih dinilai buruk. Apalagi kondisi TPA Randukuning milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang juga sudah overload.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu pihaknya saat ini tengah mendorong Pemkab Batang untuk melakukan langkah serius dalam menangani permasalahan sampah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kasus sampah di Desa Surjo kemungkinan ada unsur kesengajaan sehingga sampah berceceran menutup akses jalan dan tidak bisa dilewati sama sekali oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya, sampah itu selesai di tingkat desa," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebenernya desa-desa yang memiliki TPA ataupun pengolahan sampah sendiri seharusnya perlu mendapatkan dukungan penuh. Sehingga desa-desa tersebut dapat menjadi contoh desa-desa lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila hal itu direalisasikan, maka persoalan TPA Randukuning yang mengalami overload akan terurai. Namun, lahan baru untuk pengganti TPA tersebut perlu untuk disegerakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa desa yang punya TPA sendiri, karena TPA kita sudah overload. Memang harus ada lahan baru untuk TPA," tuturnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div> <div id=":1qi" class="hq gt">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Faizin, menyinggung permasalahan sampah di jalan Provinsi beberapa waktu lalu.

DPRD Kabupaten Batang Singgung Jalan Provinsi di Desa Surjo Kecamatan Bawang yang Tertimbun Sampah hingga 2 Ton

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200909_173700-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan perbaikan atau peningkatan jalan provinsi di Cirebon, yang terdapat di tujuh titik dengan panjang mencapai 17 kilometer. "Kami saat ini sedang memperbaiki jalan provinsi di Cirebon yang rusak dengan panjang mencapai 17 kilometer," kata Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil di Cirebon, Minggu, saat meninjau perbaikan jalan. Emil mengatakan di Cirebon terdapat tujuh titik jalan yang berstatus provinsi sedang dilakukan peningkatan atau perbaikan, agar mobilitas masyarakat bisa menjadi semakin lancar. Menurut dia, jalan yang diperbaiki adalah menjadi prioritas, dan rusak cukup parah, seperti jalan Pangeran Cakrabuana yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana di ruas tersebut jalan ditinggikan, serta aspal hotmix. "Pekerjaan dari yang rusak berat, termasuk yang perapian pengaspalan, dan peningkatan. Itu semua dilakukan berdasarkan laporan yang paling banyak dari masyarakat, termasuk jalan Pangeran Cakrabuana," tuturnya. Kang Emil menambahkan dari 17 kilometer jalan yang di perbaiki, 10 kilometer dapat dipastikan selesai sebelum H-10 Lebaran 2023, sehingga masyarakat sudah bisa menggunakan jalan yang laik itu saat arus mudik dan balik. Sedangkan 7 kilometer lainnya lanjut Emil, diperbaiki setelah masa angkutan Lebaran 2023 selesai, dan dipastikan sebelum Juni bisa selesai secara keseluruhan. Ia meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan adanya kerusakan jalan yang masuk jalan provinsi, dan jangan sampai menyampaikan jalan rusak, tapi bukan kewenangan pemerintah provinsi. "Yang terpenting ketika laporan kepada kami jalan itu kewenangan provinsi, jangan sampai ketika dilakukan survei ternyata bukan jalan provinsi," katanya. (*)

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan perbaikan atau peningkatan jalan provinsi di Cirebon

Ridwan Kamil Sebut 17 Kilometer Jalan Provinsi di Cirebon Diperbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jalan-rusak-di-sumut.jpg" alt="Jalan rusak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. (Metro Daily/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Jalan rusak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. (Metro Daily/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan revitaliasi jalan provinsi sebesar Rp 2,7 triliun. Tidak hanya untuk jalan, anggaran itu juga diperuntukkan bagi pembangunan jembatan di 33 kabupaten/kota di Sumut.  Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumut adalah mimpi rakyat yang menjadi kenyataan.  "(Program) ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Hampir tidak tampak mudaratnya," ujar Zainuddin dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (27/6).  Dia menyebut bahwa seluruh masyarakat di Sumatera Utara sangat mengetahui bahwa jalan yang tersebar di provinsi yang dipimpin Edy Rahmayadi itu kondisnya sangat rusak parah. Baik itu jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi.  Dia berpendapat, dengan revitalitasi jalan di Sumut terdapat tiga manfaat yang diperoleh. Pertama, membantu rakyat secara langsung dalam perbaikan infrastruktur. Kedua, berdampak terhadap peningkatan ekonomi rakyat. Ketiga, program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Sumut berpihak pada hajat hidup rakyat.  "Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya sangat mendukung program pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Gubernur Edy Rahmayadi," tegasnya.  Ditambahkannya, jika ada pihak atau kelompok yg meragukan program yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumut ini, maka patut dipertanyakan motivasinya.  "Kenapa program pembangunan jalan tol dan jalan kereta yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat Sumut, mereka tidak pernah ganggu?" tandas anggota Komisi E DPRD Sumut itu.

DPRD Sumut Soroti Anggaran Revitalisasi Jalan Provinsi Rp 2,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220415-WA0027.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di jalan tol. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di jalan tol. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam 22 hari mendatang, umat muslim akan merayakan Lebaran. Artinya arus mudik akan dimulai.  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan, Pemprov Jatim melakukan upaya maksimal untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Salah satunya memastikan kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan dalam kondisi baik.  ”Ini mendukung penyiapan dan perwujudan mudik yang aman, sehat, selamat, tertib dan lancer,” ujar Khofifah.  Gubernur secara khusus memerintahkan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, melakukan persiapan matang. Seperti memastikan jalan milik provinsi dalam kondisi baik untuk dilewati pemudik. Serta melakukan antisipasi daerah rawan bencana dan kesiapan personel dan alat berat.  ”Berdasarkan data, ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim panjangnya mencapai 1.421 kilometer dan panjang jembatan 10.870 meter. Dari panjangnya jalan itu, kemantapan jalan provinsi mencapai 89,61 persen,” kata Gubernur Khofifah, Jumat (15/4).  Dengan rincian 57,74 persen dalam kondisi baik, 31,84 persen kondisi sedang, 7,13 persen kondisi rusak ringan, dan 3,26 persen rusak berat. ”Dengan ini, insya Allah jalan provinsi maupun jembatan dalam kewenangan kami, kondisi siap menyambut dan mendukung kelancaran kegiatan mudik Lebaran masyarakat,” tambah Khofifah.  Sedangkan untuk lokasi rawan bencana, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur juga telah melakukan pemetaan. Ada beberapa daerah yang rawan terjadi banjir dan longsor yang harus diwaspadai pemudik.  Daerah rawan banjir seperti di wilayah perbatasan Kota Bojonegoro-Pajeng di Kabupaten Bojonegoro, Pakah-Ponco di Kabupaten Tuban, Arjosari-Purwantoro di Kabupaten Pacitan, batas Kabupaten Situbondo dan batas Kota Bondowoso, Jalan Trunojoyo di Kabupaten Ponorogo, Jalan Imam Bonjol dan Sampang-Omben di Kabupaten Sampang.  Sedangkan untuk lokasi rawan longsor di antaranya di wilayah Babat sampai batas Kabupaten Jombang, Jalan Raya Cangar dan Jalan Trunojoyo di Kota Batu, batas Kota Magetan-Cemorosewu Kabupaten Magetan, Arjosari-Purwantoro di Kabupaten Pacitan.  ”Dengan kondisi geografis Jawa Timur yang memiliki banyak pegunungan dan dataran tinggi, terdapat wilayah yang rawan longsor. Seperti di Pacitan, Ponorogo, Pasuruan, Bondowoso, dan Situbondo,” papar Khofifah.  ”Kami minta pemudik berhati-hati saat melewati jalan ini. Saya juga minta untuk dipasang rambu-rambu peringatan di daerah yang rawan longsor,” imbuh Khofifah.  Khofifah menambahkan, saat ini di jalan provinsi juga ada satu jembatan rusak dan tidak bisa dilewati. Yakni Jembatan Kutorejo. Jembatan itu menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Nganjuk.  Rusaknya jembatan itu mengakibatkan terputusnya akses jalan provinsi. Namun demikian, masyarakat yang ingin melewati jalan itu saat mudik Lebaran, tidak perlu khawatir karena Dinas PU Bina Marga Jatim akan memasang jembatan bailey.  ”Pada saat Lebaran, jembatan bailey sudah bisa dilewati namun tidak untuk kendaraan berat seperti truk. Kendaraan berat akan diarahkan ke jalan alternatif,” terang Khofifah.  Selain itu, lanjut Khofifah, selama masa Lebaran 2022, Pemprov Jatim juga membuka Posko Lebaran Jalan Provinsi di berbagai titik. Posko-posko itu berdiri di semua UPT Bina Marga dengan penanggung jawab masing-masing daerah. UPT Bina Marga tersebar di Bojonegoro, Madiun, Pacitan, Mojokerto, Kediri, Surabaya, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Banyuwangi, dan Jember.  Di setiap posko disiapkan alat berat yang siap digunakan 24 jam. Seperti wheel loader, bulldozer, dump truck, gergaji mesin, tandem roller 2 ton, dan lainnya.  ”Semoga mudik Lebaran lancar, aman, sehat, selamat, dan tertib. Dan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan sudah vaksin booster. Kami minta sungguh-sungguh Jangan pernah abaikan prokes saat berkumpul bersama keluarga tercinta,” ucap Khofifah.

22 Hari Jelang Mudik, 89 Persen Jalan Tol di Jatim Baik dan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-jalan-di-provinsi-ini-akan-dibangun-dengan-dana-hibah-rp-500-m_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial &nbsp;Road Improvement and Maintenace (PRIM).&nbsp; Kedua program hibah ini bertujuan membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) KSPN.&nbsp; PHJD bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo. Sebanyak empat provinsi yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan enam kabupaten yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi dan Manngarai Barat telah dipilih untuk mengikuti PHJD. Anggaran PHJD berasal dari APBN 2019 sebesar Rp 500 miliar.&nbsp; Mekanisme pencairan dana hibah yakni Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik (seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender) kemudian &nbsp;dana hibah dibayarkan kepada pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).&nbsp; Sementara itu, PRIM didanai melalui bantuan Pemerintah Australia khusus untuk Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021 Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo disamping terus mendukung dan memberikan pendampingan teknis terhadap empat provinsi dan enam kabupaten peserta PHJD. PHJD direncanakan akan berlangsung lima tahun (2019-2023), yang nantinya akan mencakup sampai 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan pendanaan dari ABPN sebesar Rp 15 triliun. Sebagai informasi PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan PRIM yang dimulai sejak tahun 2013 selama lima tahun yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat.&nbsp; Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan kerja sama ini adalah wujud sinergitas semua pihak yang peduli akan perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga akan terus mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.&nbsp; &ldquo;Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata. Dengan pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment jalan,&rdquo; jelas Hedy Rahadian.&nbsp; Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan salah satu keberhasilan PRIM adalah realisasi penggunaan dana yang rata-rata mencapai di atas 95% per tahun. Pada tahun anggaran 2019, PRIM dikembangkan menjadi PHJD.&nbsp; &ldquo;Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PHJD dapat memanfaatkan dan mengelola dana hibah secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada Pemerintah Australia atas proyek rintisan PRIM melalui Hibah PRIM dan KIAT sebagai unit pendukungnya&rdquo; &nbsp;kata Astera Primanto Bhakti.&nbsp; Selama lima tahun pelaksanaan PRIM digunakan untuk pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten di NTB sepanjang 4.565 Km. Total dana sekitar Rp 547 miliar dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013-2018 dan Rp 78 miliar dari APBD Kabupaten Lombok Barat sejak 2017-2018 telah terserap untuk meningkatkan standar kualitas jalan.&nbsp; &nbsp;

4 Jalan di Provinsi Ini Akan Dibangun Dengan Dana Hibah Rp 500 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/30-persen-jalan-di-sumsel-rusak_m_1514413854_177810.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Sekitar 30 persen dari 1.513 kilometer total panjang jalan di Sumatera Selatan (Sumsel) rusak. Ketiadaan anggaran lagi-lagi dijadikan alasan rusaknya jalan-jalan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Sumsel, Ucok Hidayat mengakui hal tersebut. Jalan rusak ini terbagi menjadi tiga yakni jalan rusak berat, sedang dan ringan. Menurutnya, rusaknya kondisi jalan di Sumsel ini lantaran minimnya dana perbaikan ditambahkan adanya pemangkasan yang terjadi pada tahun 2017 lalu. "Dana perbaikan dan peningkatan jalan ini sangat minim. Jadi kami kesulitan untuk menjadikan jalan rusak jadi jalan mantap," katanya usai evaluasi kerja Pemprov Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu (27/12). Ucok menambahkan, pada tahun 2016 silam ada lima ruas jalan atau sekitar 140,57 kilometer jalan diserahkan dari Provinsi ke Negara. Namun provinsi belum juga menerima limpahan dari kabupaten/kota. Berdasarkan data, pelimpahan jalan kabupaten/kota ke Provinsi yakni sebanyak 14 ruas jalan atau sekitar 231,6 kilometer. "Karena itu untuk pelimpahan jalan kabupaten/kota kami minta diperbaiki dahulu sebelum dilimpahkan ke kami," tegasnya. Terkait jalan Gandus yang rusak, Ucok mengaku memang rencananya jalan tersebut dilimpahkan ke Provinsi. Namun, jalan tersebut sudah masuk paket perbaikan Kota Palembang. Karena itu, pihaknya meminta Kota Palembang untuk memperbaiki terlebih dahulu. "Itu kan sudah masuk paket perbaikan di Kota Palembang. Jadi benahi dulu baru diserahkan ke kami," tutupnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menambahkan jalan di Sumsel ini ada kategori pengelompokan, mulai dari jalan kabupaten, provinsi dan Negara. Masing-masing bertanggung jawab terhadap jalan tersebut. "Bagi daerah yang jalannya rusak kami himbau agar pandai-pandailah bupatinya untuk memperbaiki jalan mereka sendiri, karena kami pun kesulitan untuk memperbaiki jalan," singkatnya.

30 Persen Jalan di Sumsel Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jalan-provinsi-di-sayan-kotabaru-jadi-kolam-lumpur-motor-harus-dipikul_m_112791.jpeg" alt="MANDI LUMPUR. Pengendara harus berkubang lumpur dengan sepeda motornya di jalur Sayan-Kota Baru, Melawi, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>MANDI LUMPUR. Pengendara harus berkubang lumpur dengan sepeda motornya di jalur Sayan-Kota Baru, Melawi, belum lama ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penderitaan rakyat Melawi, Kalbar, khususnya warga Sayan-Kotabaru, belum berakhir. Akibat lambannya perhatian pemerintah menangani jalan provinsi di sana, kini sudah menjadi kubangan di sejumlah titik. Omongan yang rajin mencuat di masyarakat Sungai Pinoh adalah jalan vital itu tak bakal beres-beres meski diperbaiki secara gotong royong oleh Pemkab Melawi bekerja sama dengan perusahaan swasta setempat. Pasalnya, perbaikan dengan menimbun tanah tetap saja tergerus hujan. Rehab sesaat seolah sia-sia. &ldquo;Kondisi rusaknya parah, alat transportasi mobil sudah sangat sulit lewat. Biarpun pakai double gardan, makan waktu sampai 4 hari-an. Kalau pakai motor, harus dipikul-pikul. Jika lewat jalur sungai, transportasi tidak mencukupi dengan tingginya mobilitas saat ini,&rdquo; ungkap Nur Ilham, Anggota DPRD Melawi. Wakil rakyat putra asli Kotabaru ini mengatakan, masyarakat sudah menjerit sejadi-jadinya dengan kondisi jalan yang menyiksa penggunanya tersebut. "Sampai saat ini belum ada respon dari Dinas PU Provinsi yang memantau langsung ke lapangan," tambahnya. Dampaknya bukan hanya pada mobilitas orang saja, lanjut dia, harga barang juga melonjak melebihi kondisi normal. Sementara, produksi perkebunan karet, jengkol, dan lainnya, sulit dijual karena tidak bisa diangkut. &ldquo;Biaya angkutan sembako dan kebutuhan lainnya sudah dua kali lipat. Untuk karet di sini dibeli murah oleh penampung karena sulit untuk mengambil ke lokasi. Jengkol juga susah keluar, apalagi getah. Pemerintah Provinsi jangan diam saja. Jangan pura-pura tidak tau dengan kondisi jalan provinsi disini,&rdquo; papar Ilham. Senada, Wakil Ketua DPRD Melawi Kluisen sampai memohon agar Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menggerakkan pejabat PU. Sesegera mungkin mencari solusi memperbaiki jalan vital tersebut. &ldquo;Karena jalan itu menghubungkan empat kecamatan di Melawi. Kita juga minta evaluasi pelaksanaan UPJJ tahun 2016. Kalau menurut saya, jika UPJJ dilaksankan dengan baik, jalan tersebut tidak akan rusak separah ini,&rdquo; bebernya. Perihal banyaknya desakan masyarakat agar jalan perhuluan Sungai Pinoh dari Sayan ke Kotabaru dibuatkan jalan alternatif dengan dana APBD, agar pemerintah kabupaten mudah melakukan perbaikan, Kluisen akan menyampaikannya kepada Bupati Panji. DPRD Melawi juga berupaya agar pemerintah provinsi bisa segera memperbaikinya. &ldquo;Saya sudah kontak Pak Ketua DPRD supaya melaporkan langsung ke PU Provinsi, bila perlu semua anggota DPRD turun ke Pontianak. Terkait membangun jalan alternatif dengan APBD, saya pikir bukan membuat jalan alternatif. Kita minta Provinsi menyerahkan penanganan ruas jalan itu kepada Kabupaten, dan dananya masuk ke APBD Melawi," tegas Kluisen.&nbsp; Sehingga, lanjutnya, dana perbaikan atau perawatan jalan itu menjadi jelas. Tidak seperti sekarang ini. "Cara itu untuk memudahkan penanganan serta pengawasannya, jadi tidak lagi di Provinsi. Bisa juga dengan mengalihkan status jalan tersebut ke Kabupaten,&rdquo; tandasnya. (Dedi Irawan/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Jalan Provinsi di Sayan-Kotabaru Jadi Kolam Lumpur, Motor Harus Dipikul

jalan provinsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalan provinsi

Berita Terkini