<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Pengerjaannya terkendala pembebasan lahan. Untuk mempercepat penuntasan proyek tersebut, DPRD Surabaya mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. JLLT contohnya. Dari total panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun baru berkisar 850 meter di daerah Kedung Cowek, Kenjeran. Selebihnya belum ada pembangunan. Pembangunan JLLT melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir akan tersambung dengan exit toll Tambak Sumur, Sidoarjo. Selain pekerjaan fisik, pembebasan lahan JLLT juga butuh anggaran yang sangat besar sampai Rp 7 triliun. Adapun kebutuhan lahan 500 ribu m&sup2;. &rdquo;Anggaran ini sangat besar. Dan bisa berubah karena harga lahan kan terus bergerak,&rdquo; papar anggota Komisi C DPRD Surabaya Endi Suhadi. Endi menyarankan pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga mendapatkan bantuan dari APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu. &rdquo;Dengan bantuan APBN, JLLT bisa rampung lebih cepat,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, pembangunan JLLB untuk tahun ini distop sementara. Tahun depan jalan sepanjang 15,2 kilometer tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sebelum pengerjaan berjalan, pemkot diminta memastikan ketersediaan lahan. &rdquo;Dikerjakan 2024 ya, sebentar lagi kan,&rdquo; kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto. Menurut Lilik, pembangunan JLLB difokuskan pada area junction atau penghubung kawasan Tambak Osowilangun. Di titik itu, JLLB akan terkoneksi dengan jalur menuju Gelora Bung Tomo (GBT), tol modifikasi Romokalisari, dan flyover (FO) Teluk Lamong. &rdquo;Ketika JLLB rampung, bisa terhubung dengan jalur-jalur lain,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013080036/kurang-hati-hati-dan-tak-pakai-helm-laka-lantas-di-kapas-krampung-sebabkan-bocah-13-tahun-tewas">Kurang Hati-Hati dan Tak Pakai Helm, Laka Lantas di Kapas Krampung Sebabkan Bocah 13 Tahun Tewas</a> Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meminta pemkot aktif berkomunikasi dengan Kementerian PUPR maupun anggota DPR RI agar pembangunan JLLB dan JLLT cepat selesai. &rdquo;Kalau tidak ada upaya luar biasa, proyek ini sulit terhubung semuanya. Padahal, akses ini sangat strategis,&rdquo; jelasnya. JLLT dan JLLB punya arti penting dalam menyokong kemajuan Kota Pahlawan. Selain meningkatkan mobilitas, tersambungnya akses baru tersebut juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Ekonomi warga juga makin berkembang. Sebab, antarkawasan akan terkoneksi. Mulai dari Surabaya Barat, Timur, hingga Selatan.&nbsp;(mar/dya/ata/c6/aph) SEPUTAR PROYEK JLLT DAN JLLB JLLT - Panjang sekitar 16,8 kilometer. - Melintasi enam kecamatan. - Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak 850 meter dan Mulyorejo 400 meter. JLLB - Memiliki panjang 15,2 kilometer. - Melintasi dua kecamatan. - Terdiri atas 50 persen tanah pengembang dan 50 persen tanah perorangan/warga. Arti Penting JLLT-JLLB - Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik. - Menambah konektivitas antarwilayah. - Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru. Sumber: Reportase Jawa Pos &nbsp;

Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Terkendali lahan.

Proyek Dua Jalan Lingkar di Surabaya Terkendala Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/JLLT-3882976168.png" alt="BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB." width="100%">
<figcaption>BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Selain jalan lingkar luar timur (JLLT), Pemkot Surabaya membangun jalan lingkar luar barat (JLLB). Akses sepanjang 18 kilometer itu membentang dari Romokalisari, Pakal, Sememi, hingga Lakarsantri. Sama dengan JLLT, JLLB berfungsi mengurangi beban lalu lintas jalur utama metropolis dan memperlancar arus kendaraan logistik. Sayangnya, proyek strategis itu belum juga rampung. Hingga akhir 2022, baru sepanjang 1,050 km jalan yang sudah dibangun. Selain terhambat pembebasan lahan, proyek itu terkendala keterbatasan anggaran. Sebab, saat pandemi, dana pembangunan JLLB dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tahun ini pembangunan JLLB kembali berlanjut. Sekretaris Pengadaan Tanah BPN Surabaya I Sarul Iswandi mengatakan, minggu lalu pihaknya membebaskan lahan milik perusahaan swasta. Lokasinya berada di kelurahan Tambak Osowilangun. &rdquo;Dari luas tanah 68.142 meter persegi yang dimiliki perusahaan itu, 8.243 meter persegi terdampak proyek JLLB,&rdquo; ujarnya. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, persoalan anggaran untuk proyek JLLB sudah klir. Sebab, pemkot dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. &rdquo;Kami dapat DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 50 miliar. Dicairkan pada tahun ini dan 2024,&rdquo; paparnya. Pengerjaan JLLB terbagi menjadi dua, yaitu sisi selatan dan utara. Pada sisi selatan, Adi mengakui belum sepenuhnya lahan dibebaskan. Sosialisasi juga terus dilakukan kepada warga yang lahannya terdampak. &rdquo;Masih ada sekitar 80 persen persil milik warga yang belum dibebaskan,&rdquo; ujarnya. Tak hanya membantu dari segi pendanaan, pemerintah pusat juga berencana membangun JLLB sekaligus JLLT. &rdquo;Dua proyek itu akan dikerjakan Kementerian PUPR,&rdquo; ucap Kepala DSDABM Surabaya Lilik Arijanto. Sebelum proyek itu ditarik Kementerian PUPR, pemkot harus menuntaskan pembebasan lahan terlebih dahulu. Menurut Lilik, saat ini masih ada satu persil lahan yang belum dibebaskan. Lokasinya di kawasan Sememi. &rdquo;Tapi, sekarang ada persil yang belum dibebaskan. Tinggal sedikit lagi,&rdquo; jelasnya. Setali tiga uang dengan proyek JLLT. Pemkot diminta merampungkan pembebasan tanah terlebih dahulu. Untuk JLLT, target lahan yang harus dibebaskan berada di wilayah Kelurahan Kejawan Keputih Tambak hingga Keputih. &rdquo;JLLT juga dibangun pemerintah pusat. Setelah lahan dibebaskan, pembangunan dimulai,&rdquo; kata Lilik.&nbsp;(fur/ann/gal/c7/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01687829/jimly-asshiddiqie-nilai-denny-indrayana-layak-disanksi-usai-bocorkan-putusan-mk">Jimly Asshiddiqie Nilai Denny Indrayana Layak Disanksi Usai Bocorkan Putusan MK</a> PROGRES PEMBANGUNAN JLLB 1. Total panjang JLLB 18 km. 2. Pengerjaan JLLB dibagi dua, arah selatan dan utara, dengan batas awal Jalan Raya Sememi. 3. Untuk arah utara, seluruh lahan sudah dibebaskan. 4. Untuk arah selatan, masih ada 80 persen lahan yang belum dibebaskan. Mayoritas milik warga. 5. Pemerintah pusat membantu anggaran dan pengerjaan JLLB-JLLT. 6. Pemkot diminta untuk membebaskan lahan. Sumber: DSDABM Surabaya

Tahun ini pembangunan JLLB kembali berlanjut. Sarul Iswandi mengatakan, minggu lalu pihaknya membebaskan lahan milik perusahaan swasta.

Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengerjaan JLLB dan JLLT, Pemkot Surabaya Diminta Bebaskan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT.jpg" alt="DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Marsam hanya bisa menanti kejelasan kima kavling tanah miliknya. Lima kavling tersebut terdiri atas 3 kavling di kawasan Keputih dan 2 kavling di Wonorejo. Dia masih menunggu kejelasan terkait lanjutan pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT).  ’’Sampai sekarang ya begitu saja, belum bisa dibebaskan,’’ kata Marsam Minggu (27/11). Padahal, pengusaha tambak itu mengaku sudah didatangi tim appraisal dari Pemkot Surabaya sekitar tiga atau empat tahun lalu.  ’’Tapi, tahun depan terus katanya. Sampai sekarang belum ada dana. Saya memahami itu, apalagi sempat refocusing untuk Covid-19 ya,’’ jelasnya.  Jika sewaktu-waktu lahan miliknya diambil alih Pemkot Surabaya, Marsam mengaku tak berkeberatan. Yang jelas, harga harus disepakati. Saat ini nilai jual objek pajak (NJOP) lahan milik Marsam mencapai Rp 6 juta.  Di wilayah barat, pembebasan lahan untuk jalan lingkar luar barat (JLLB) juga belum rampung. Ketua RW 9 Sememi Hambali mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa bangunan yang belum dibeli pemkot. ”Ada satu musala dan delapan rumah,” tuturnya saat ditemui Minggu (27/11).  Musala tersebut sebenarnya akan diganti dengan uang. Namun, warga menolak karena tanah musala merupakan tanah wakaf. ”Makanya, kami minta diganti saja dengan dicarikan tanah baru untuk musala,” tuturnya. Delapan rumah lainnya memang tambahan karena lahannya terpotong sebagian.  Rencana pembebasan lahan di kawasan Jalan Kendung, RW 8 Sememi, juga belum sepenuhnya berjalan. ”Memang sebelum pandemi, ada yang sudah direalisasi. Tapi, setelah itu terhenti,” jelas Ketua RW 8 Sememi Sugeng Hariyanto kemarin. Sejak dia menjabat ketua RW pada 2020, belum pernah ada sosialisasi pembebasan lahan lanjutan.  Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I Kartono Agustiyanto mengatakan belum mendapat informasi dari pemkot terkait pembebasan lahan JLLB. ’’Sudah pernah ada pembahasan. Tapi, kami belum sampai menerjunkan tim untuk pengukuran,’’ katanya.  Sebelum dilakukan pembebasan, kantah akan menerjunkan tim untuk memetakan zona tanah sekaligus pengukuran. Lahan yang sudah dibeli dari warga akan dicatat sebagai aset pemkot. ’’Tugas kami sebatas itu. Hanya mencatat dan mengukur. Nanti termasuk menetapkan batas-batas tanah yang dibebaskan,’’ terangnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas DPRKPP Farhan Sanjaya mengungkapkan, pengadaan tanah atau pembebasan lahan membutuhkan penetapan lokasi (penlok). Prosesnya ada di pemerintah provinsi (pemprov).  Tahun ini, jatah penlok untuk Kota Surabaya sudah habis. Pengajuan penlok baru sudah diproses sejak April. ’’Ini butuh waktu untuk proses pengajuan penloknya. Jadi, kemungkinan baru bisa (pengadaan tanah, Red) tahun depan,’’ ujar Farhan.  Untuk sementara, anggaran pembebasan lahan difokuskan pada TPU di Warugunung. Luasnya sekitar 50 hektare. Prosesnya sudah berjalan. Dari 42 persil, yang sudah dibebaskan baru 9 persil. Enam persil berikutnya akan dibebaskan tahun ini. ’’Yang JLLT dan JLLB belum. Nanti kami berkoordinasi sama PU (dinas sumber daya air dan bina marga, Red),’’ tandasnya. <h3>Butuh Dana Besar yang Bisa Sedot APBD</h3> SALAH satu kendala pembangunan JLLT dan JLLB adalah besarnya biaya yang dibutuhkan. Pemkot Surabaya menghitung paling tidak harus menyediakan dana hingga Rp 7 triliun untuk pembangunan dan pembebasan akses itu. Sama saja dengan sepertiga APBD Pemkot Surabaya.  Komitmen untuk menambah akses jalan terus digaungkan pemkot meski butuh waktu lama dan tahapan yang panjang. Kini pemkot kembali mencicil pembebasan lahan.  ’’Kalau menggunakan APBD untuk itu semua yo entek, jadinya cuma tanah. Makanya, di sini Pemkot Surabaya punya skala prioritas,’’ kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Pihaknya pun tidak bisa memungkiri bahwa banyak warga yang sudah menunggu. Apalagi yang tanahnya sudah berkali-kali diukur.  Ada yang ragu mau menjual dan membangun ulang karena bayang-bayang pembebasan lahan.  ’’Penambahan akses ini tidak bisa dikerjakan dalam satu atau dua tahun. Maka, nanti saya sampaikan secara transparan melalui videotron di seluruh Surabaya. Dengan begitu, selesai tahun berapa, warga akan tahu,” ujarnya.  Pembebasan lahan juga tidak terlepas dari sengketa lahan. Di beberapa titik ada area yang belum jelas siapa pemiliknya. Bahkan, ada pula yang sertifikatnya tumpang-tindih. Hal itu turut menambah panjang waktu tunggu realisasi JLLT dan JLLB.  Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, pihaknya bakal memastikan persil yang terdampak lagi. Mana yang sudah memiliki nominatif appraisal dan belum. Sebab, kebutuhan JLLB masih banyak.  ’’Kalau bicara JLLB ini dari kawasan Jalan Sememi Jaya hingga Kendung, masih banyak bidangnya. Yang fokus diselesaikan sekarang ini adalah menuju ke GBT,’’ ujarnya.  Pakar transportasi ITS Putu Rudy Setiawan menyebut sejak awal JLLT dibangun untuk memecah konsentrasi kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya. Tidak melulu lewat jalur tengah. Ada alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi volume kendaraan yang berjubel.  Namun, para pakar mewanti-wanti betul agar nasib JLLT nanti tidak seperti jalan lain. Contohnya, MERR yang kini tingkat kejenuhannya sudah tinggi. ’’Kinerjanya pun sudah turun,’’ ujarnya.  KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PROYEK JLLT-JLLB  - Butuh anggaran besar yang tidak mungkin dicukupi APBD semuanya.  - Jatah penlok dari Pemprov Jatim habis per April 2022. Kini penlok sedang diurus lagi.  - Ada tanah wakaf yang diajukan untuk ditukar guling, tidak dibeli.  - Warga/pemilik lahan meminta appraisal disesuaikan dengan harga terkini.  - Ada sengketa tanah.  Diolah dari berbagai sumber

Menanti Penuntasan Proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLB-2.jpg" alt="Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat segera menuntaskan pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Lahan untuk JLLT milik petani tambak yang sudah menderita karena sudah dilakukan penetapan lokasi namun tidak segera dibeli Pemkot Surabaya.  Ketua Fraksi FPG DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, petani tidak bisa menjual melalui peralihan akta jual beli di notaris karena kebijakan penetapan lokasi tersebut. Sehingga, nasibnya digantung Pemkot Surabaya sejak 2018.  ”Banyak pemilik tambak di kawasan timur Surabaya juga menjadi korban penetapan konservasi sehingga tidak bisa mendirikan bangunan tempat tinggal. Namun di sisi lain ada developer besar yang lahannya tidak kena konservasi dan bisa menjual unit rumah,” tutur Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara.  Hal ini, lanjut dia, menjadi ketidakadilan sistemik yang dilakukan karena kebijakan Pemkot Surabaya pada masa lalu. ”Makanya saya berharap era Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa berpihak kepada masyarakat dengan segera dapat merealisasikan pembebasan JLLT, sehingga kawasan timur Surabaya bisa berkembang dan nasib petani tambak yang memiliki lahan segera dapat kepastian,” ujar Arif Fathoni.  Selain itu, menurut dia, kerinduan masyarakat Surabaya Timur akan hadirnya rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah setempat juga akan terobati dengan dimulainya pembangunan pada 2023. ”Ini merupakan kado terindah wali kota bagi masyarakat Surabaya Timur, saya juga berharap persoalan pengadaan lahan JLLT segera dituntaskan sehingga para petani tambak bisa segera menentukan sikap mau berusaha di bidang yang lain,” tutur Arif Fathoni anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.  Untuk itu, dia berharap Pemkot Surabaya membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) beriringan dengan JLLT. ”Jangan JLLB terkesan dianakemaskan sementara JLLT diabaikan. Kawasan Barat sudah berkembang pesat karena di sana sudah banyak hunian kelas elite yang dibangun developer kelas atas. Jangan uang pajak dan retribusi dibuat untuk membangun kawasan elite yang sebenarnya itu tanggung jawab pengembang,” ucap Arif Fathoni.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan JLLB dan JLLT belum terbayar sekitar Rp 400 miliar. Hal itu, dampak adanya refocusing atau pengalihan anggaran selama pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 menyisakan utang atau tunggakan yang harus dibayar untuk pembebasan lahan JLLT dan JLLB sebesar Rp 400 miliar.  ”Masih banyak persil pembebasan JLLT dan JLLB belum terbayar. Biasanya anggaran untuk pembebasan Rp400 miliar setiap tahun, pas refocusing tinggal Rp 200 miliar. Rencananya utang Rp 400 miliar tersebut akan dibayarkan pada 2023,” terang Lilik.

Pembebasan Lahan untuk JLLT Surabaya Diharapkan Segera Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/LAHAN-JLLT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– DPRD Surabaya meminta pemkot mempercepat penuntasan proyek jalan lingkar luar timur (JLLT), terutama di kawasan padat penduduk. Selama ini, pekerjaan infrastruktur sepanjang 16,8 kilometer itu terhenti karena problem lahan.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pembebasan lahan JLLT harus dipercepat. Khususnya, di kawasan padat penduduk. Misalnya, di kawasan simpang lima Keputih Tegal, Sukolilo, yang dikenal padat. ”Kemacetan di sana luar biasa. Apalagi saat jam berangkat dan pulang kerja,” ujarnya.  Di lokasi itu, ada sebagian rumah dan pekarangan warga yang masuk dalam peta pembebasan lahan. Dia mendorong Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya untuk mempercepat pembebasan lahan. Jika tidak segera, pemkot diprediksi menemui kesulitan. Sebab, harga lahan pasti naik mengikuti nilai jual objek pajak (NJOP). ”Kalau tidak dimulai sekarang, tambah tahun pasti tambah mahal. Harga pasar pasti naik,” papar Baktiono.  Nah, lahan yang sudah dibebaskan harus segera dibangun jalan. Tujuannya, mencegah penyalahgunaan lahan oleh oknum. ”Yang sudah dibebaskan itu yang dibangun lebih dulu,” imbuhnya.  Proyek JLLT memang tidak bisa tuntas dalam satu periode kepemimpinan wali kota. Tapi, harus dilanjutkan oleh wali kota berikutnya secara berkesinambungan. ”Skema pembangunan JLLT ini harus multiyear. Nggak bisa dalam satu periode wali kota saja,” jelas Baktiono.  DSDABM memastikan akan kembali melanjutkan pembebasan lahan JLLT. Dalam RAPBD 2023, dianggarkan Rp 200 miliar untuk pembelian tanah. Nominal itu sudah disepakati Komisi C DPRD Surabaya.  Kepala Dinas SDABM Kota Surabaya Lilik Arijanto berharap anggaran Rp 200 miliar itu bisa menambah jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur JLLT. ”Pembebasan lahan JLLT masuk prioritas tahun depan,” jelas Lilik.  Menurut Lilik, pihaknya sudah merancang penetapan lokasi (penlok) pembangunan JLLT. Panjangnya sekitar 16,8 kilometer. Akses penghubung Surabaya–Sidoarjo itu melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir di exit toll Tambak Sumur, Juanda.  Namun, pekerjaan fisik belum bisa terlaksana pada 2023. Setidaknya akan dimulai pada 2024. Selain APBD, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan turun tangan untuk membantu percepatan proyek tersebut. ”Diperkirakan 2024 mulai lagi (pekerjaan fisik, Red),” jelas Lilik.  Diketahui, saat ini JLLT sudah tersambung di dua lokasi. Yaitu, kawasan Nambangan hingga Bulak. Panjangnya 850 meter. Selain itu, sebagian di Mulyorejo yang panjangnya mencapai 400 meter.  Pemkot dan DPRD Surabaya sudah sepakat melanjutkan pengerjaan JLLT. Dewan meminta proyek tersebut dikebut. Pembangunan JLLT diharapkan mampu mengurangi kepadatan jalan di metropolis.  ---  Seputar Jalan Luar Lingkar Timur <ul> 	<li>Pemkot dan dewan menyepakati anggaran pembebasan lahan JLLT tahun depan Rp 200 miliar.</li> 	<li>Pembebasan lahan diprioritaskan pada daerah padat penduduk.</li> 	<li>Pembangunan JLLT berjalan multiyear.</li> 	<li>JLLT baru tersambung di dua tempat, yaitu Bulak (850 meter) dan Mulyorejo (400 meter).</li> 	<li>Panjang JLLT sekitar 16,8 km.</li> 	<li>Melintasi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar.</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Pemkot Kebut Pembebasan Lahan JLLT di Kawasan Padat Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) menemui kendala terkait dengan pembebasan lahan. Anggaran yang besar membuat pemkot melakukan pembebasan lahan secara bertahap.  Tahun depan dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) kembali mengalokasikan dana pembebasan lahan Rp 200 miliar. Anggaran itu disepakati dalam rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya dengan DSDABM.  Kepala DSDABM Kota Surabaya Lilik Arijanto menuturkan, anggaran itu diharapkan bisa menambah jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. ”Sesuai dengan arahan dewan, pembebasan lahan JLLT masuk prioritas tahun depan,” kata Lilik, Selasa (1/11).  Dia menegaskan, pembebasan lahan memang harus dilakukan dengan cepat. Jika tidak, dana APBD yang tersedot akan membengkak karena harga tanah selalu naik setiap tahun. ”Tambah tahun tambah mahal. Kebutuhan lahan juga banyak,” jelas Lilik.  Meski demikian, pengerjaan fisik belum bisa terlaksana tahun depan. Rencananya, pengerjaan dimulai pada 2024. Selain APBD, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akan turun tangan membantu percepatan proyek tersebut. ”Memang sudah ada pertemuan dengan kementerian (PUPR, Red),” papar Lilik.  Sejauh ini DSDABM melakukan penetapan lokasi (penlok) pembangunan JLLT. Panjangnya sekitar 16,8 kilometer. Infrastruktur itu melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir akan tersambung dengan exit toll Tambaksumur, Sidoarjo.  DPRD Kota Surabaya sepakat memasukkan anggaran pembebasan lahan dalam APBD 2023. Anggota Komisi C DPRD Buchori Imron meminta pemkot aktif melakukan sosialisasi kepada warga yang lahannya terdampak pembangunan JLLT. Sebab, dari enam kecamatan yang dilintasi, sebagian merupakan kawasan permukiman warga. ”Warga harus diberi pengertian tentang pentingnya infrastruktur itu,” katanya.  Biaya appraisal juga harus ditetapkan sesuai dengan aturan. Jangan sampai warga merasa rugi dengan pembebasan lahan dan pekarangan. ”Jangan ganti rugi, tapi harus ganti untung,” tutur politikus PPP tersebut.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Aning Rahmawati mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di JLLT. Dalam rencana detail tata ruang kota (RDTRK), pembangunan JLLT ditargetkan rampung sampai 25 tahun. Namun, dengan sokongan dari Kementerian PUPR, dia optimistis proyek itu bisa tuntas lebih cepat.  JLLT tidak hanya mendukung mobilitas warga metropolis. Namun, akses baru itu juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Misalnya, kawasan MERR. ”Dulu kan sepi, sekarang jadi pusat ekonomi baru di kawasan timur. Begitu juga nanti JLLT,” jelas Aning.  SEPUTAR PROYEK JLLT  -JLLT memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer.  -Melintasi enam kecamatan: Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar.  -Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak (850 meter) dan Mulyorejo (400 meter).  -Total kebutuhan pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 7 triliun.  ARTI PENTING TERSAMBUNGNYA JLLT  -Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik.  -Menambah konektivitas antarwilayah.  -Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Anggaran Pembebasan JLLT Rp 200 Miliar, Pengerjaan Fisik Digarap 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665752230690.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berencana membangun jalan baru pada 2023. Yakni, radial road dan proses pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Kedua proyek itu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.  ”Pemkot Surabaya melakukan penambahan panjang jalan di Kota Surabaya dengan rata-rata per tahun mulai 2016-2020 sepanjang 6,25 km berdasar RPJMD Kota Surabaya 2021-2026,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (14/10).  Proses pengerjaan radial road akan dimulai pada 2023 untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas dari arah Jalan Mayjen Jonosewojo menuju ke kawasan Jalan Lontar Kota Surabaya. Sedangkan untuk pengerjaan konstruksi JLLB yang sudah terbangun sepanjang 2.520 meter, yang terdiri atas 1.870 meter dibangun pengembang perumahan dan 650 meter dibangun dengan pendanaan dari APBD Kota Surabaya.  Wali kota menyebut, konstruksi JLLT yang sudah terbangun sepanjang 1.228 meter yang dibangun dengan pendanaan dari APBD Kota Surabaya. ”Sebab, rencana pembangunan panjang JLLB adalah ±10.035 meter dan JLLT adalah ±14.300 meter, tapi kami baru mengerjakan sekian,” ujar Eri.  ”Artinya tidak bisa dikerjakan dalam satu atau dua tahun, akan saya sampaikan secara transparan melalui videotron di seluruh Surabaya. Sehingga selesai di tahun berapa warga akan tahu,” tambah dia.  Supaya tak macet, Pemkot Surabaya akan mengatur waktu masuk antara siswa SD/SMP negeri dan swasta dengan para pekerja. Bahkan, para pegawai Pemkot Surabaya telah melakukan aktivitas kerja di lingkungan terdekat dengan rumah.  ”Pemkot Surabaya juga telah memulai, yakni pegawai bekerja di lingkungan (terdekat) rumahnya masing-masing. Sehingga itu akan mengurangi (penumpukan kendaraan), yang dari barat tidak perlu sampai di area timur,” kata Eri.  Di sisi lain, penerapan sensor CCTV Surabaya Intelligent Transportation System (SITS), rencana pembangunan jalan baru juga diatur. Rencana itu juga disesuaikan dengan salah satu sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan pemantapan infrastruktur jalan yang berkualitas dan mendukung mobilitas antarmoda secara terpadu dan terintegrasi.  Eri mengatakan, melakukan penataan transportasi masal yang tidak hanya berfokus di Kota Surabaya. Sebab rencananya, transportasi masal tersebut juga akan terkoneksi dengan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.  ”Termasuk pembangunan jalannya, ini akan terkoneksi satu dengan yang lain. Maka kita harus memberikan jaminan keamanan menggunakan transportasi masal dengan harga yang terjangkau daripada menggunakan transportasi pribadi,” ucap Eri.

Pembangunan Jalan Baru di Surabaya Sudah 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JLLB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembangunan dua jalan lingkar terus direalisasikan Pemkot Surabaya. Selain jalan lingkar luar barat (JLLB) yang kini penuntasannya dikebut, ada jalan lingkar luar timur (JLLT) yang pembebasan tanah dan rumah yang masuk peta penentuan lokasi (penlok) sudah dinantikan warga. Penuntasan JLLB dimulai Juli lalu.  Diperkirakan, pengerjaan bagian yang kurang itu selesai sebelum akhir 2022. Meski menyisakan sedikit pekerjaan, bagian itu dinilai yang tersulit.  ’’Sekarang prosesnya sudah berjalan, dilanjutkan lagi dengan pengerjaan akses sepanjang 340 meter. Terdiri atas dua bentang jalan sebanyak empat jalur. Lalu, ditambah lagi empat bentang jalan, satu jalur setelah rel kereta api,’’ ujar Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita.  Dia menambahkan, pembangunan tersebut menelan biaya hingga Rp 50 miliar. Sesuai rencana, akses itu menjadi salah satu pendukung untuk menuju area Gelora Bung Tomo saat pergelaran Piala Dunia U-20 berjalan.  Saat ini pembebasan JLLB memang sudah tuntas. Namun, ada warga yang menginginkan tanah sisa di sana ikut dibebaskan. Misalnya, tanah-tanah yang terpotong miring.  Selain JLLB, ada pekerjaan rumah yang menanti DSDABM. Yakni, kelanjutan pembangunan JLLT. Penlok soal tanah dan bangunan yang terdampak sudah ada. Namun, belum semua bangunan dan tanah sudah dibebaskan Pemkot Surabaya.  Berdasar hitungan DSDABM, untuk menuntaskan PR tersebut, dibutuhkan anggaran Rp 400 miliar. Seharusnya pekerjaan tersebut bisa dituntaskan pada periode 2020–2021. Namun, saat itu ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19.  ’’Biasanya anggaran untuk pembebasan mencapai Rp 400 miliar setiap tahun. Namun, saat itu di-refocusing menjadi Rp 200 miliar. Dengan begitu, ada lahan yang belum bisa terbayar,’’ terang Kepala DSDABM Surabaya Lilik Arijanto.  Pihaknya pun mendapat banyak tuntutan agar pembebasan dan pembayaran bisa dilakukan. Apalagi, penlok tanah-tanah yang terdampak sudah keluar. Sementara itu, mereka tidak bisa menjualnya karena akan terdampak pembangunan.  Yang paling banyak ada di kawasan JLLT. Pada 2019 banyak rumah yang diukur dan di-appraisal. Jika sudah demikian, langkah yang terakhir tinggal pembayaran.  Kini, pembayaran dan pembebasan itu terus diupayakan. Jika anggaran cukup, bisa dilakukan penuntasan tahun ini. ’’Atau menunggu tahun depan,’’ katanya. (gal/c7/git)  ---  MENANTI REALISASI JLLB DAN JLLT  - JLLB memiliki panjang total 19,8 kilometer dan JLLT 16, 8 kilometer.  - Keduanya merupakan rute utama untuk kebutuhan distribusi barang di Surabaya.  - Penyelesaian JLLB dikebut untuk keperluan akses menuju GBT dalam persiapan Piala Dunia U-20.  - Penyelesaian JLLT baru sepanjang 1,2 meter yang terbagi di dua lokasi berbeda.  - Pembangunan JLLT dinilai lebih banyak memakan waktu karena ada tanah sengketa di jalur perencanaan.

Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Butuh Rp 400 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JLLT-Nambangan.jpg" alt="MASIH TERTUTUP: Ruas JLLT di Nambangan yang sudah tersambung dengan akses ke Jembatan Suramadu menunggu berbagai kelengkapan untuk bisa difungsikan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MASIH TERTUTUP: Ruas JLLT di Nambangan yang sudah tersambung dengan akses ke Jembatan Suramadu menunggu berbagai kelengkapan untuk bisa difungsikan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perkembangan baru menyertai pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT). Ruas jalan di kawasan Nambangan, Kedung Cowek, rampung dikerjakan. Akses anyar sepanjang 850 meter itu tak lama lagi bakal difungsikan. Pemkot Surabaya segera memasang rambu untuk pengaturan lalu lintas.  Dari pantauan, tanda adanya proyek memang masih terpasang. Namun, pengaspalan sudah selesai. Jalan baru jadi tempat bermain sepeda oleh warga.  Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Ganjar Siswa Pramono mengatakan, JLLT kawasan Nambangan yang telah selesai itu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan JLLT. Kini pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk dapat segera dioperasikan.  ”Sekarang lagi koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) lain untuk melengkapi,” katanya, Kamis (22/10). Dia menambahkan, perangkat untuk melengkapi kawasan JLLT Nambangan itu adalah rambu rambu lalu lintas, markah jalan, dan imbauan lainnya.  Yang akan melengkapi perangkat itu, kata dia, adalah pihak Dinas Perhubungan Surabaya. Ganjar mengatakan belum mengetahui hasil pembahasannya. Namun, pihaknya telah menyampaikan semua kebutuhan jalan sebelum dioperasionalkan secara penuh.  Dia mengungkapkan, dalam koordinasi banyak masukan dari berbagai instansi dan aparat kepolisian. Salah satunya, pemasangan pita penggaduh atau speed trap. Tujuannya, lebih meningkatkan kewaspadaan dalam berlalu lintas. Lalu, meminimalkan angka kecelakaan karena kecepatan tinggi. Serta mencegah terjadinya balap liar.  ”Itu tahap akhir sebelum dioperasikan. Tunggu saja, tidak lama. Toh, lampu penerangan sudah siap,” ungkapnya. Dia melanjutkan, lampu penerangan itu memang sengaja dinonaktifkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  ”Makanya, ada usul speed trap. Soalnya dulu pernah dipakai balap liar. Jadi, ya lampu dimatikan, jalan diberi beton,” ujarnya. Untuk pembukaan dan pengoperasian JLLT Nambangan, Ganjar optimistis dapat dimanfaatkan sebelum pergantian tahun, maksimal Desember jalan tersebut dapat dibuka untuk umum.  Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Surabaya Ridlo Noor Wahab menjelaskan, instansinya siap berkoordinasi dengan DPUBMP Surabaya. Menurut Ridlo, pemasangan rambu tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada kajian terkait pemasangannya.  ”Nanti dicek. Rambu apa saja yang perlu,” kata Ridlo. Dia menuturkan, jenis rambu yang kemungkinan dipasang cukup banyak. Tidak saja markah garis, tapi juga petunjuk jalan. Sebab, JLLT merupakan jalan baru.  Pengoperasian JLLT sisi utara ditunggu banyak pihak. Keberadaan akses itu amat penting. Salah satunya untuk memecah kemacetan di Jalan Kedung Cowek. Pemerintah mengklaim bahwa keberadaan jalan raya akan mampu mendorong perekonomian Surabaya.  Meski sisi utara sudah selesai, pembebasan lahan masih terus berjalan. Berdasar catatan Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Takal), masih ada banyak lahan di sisi selatan yang belum dibebaskan. Jumlahnya sekitar 90 persil.  ---  JLLT RUAS NAMBANGAN–KEDUNG COWEK <ul> 	<li>Panjang jalan 850 meter</li> 	<li>Lebarnya sekitar 14 meter</li> 	<li>JLLT memiliki dua lajur dan dua pintu masuk</li> 	<li>Mempermudah akses ke kawasan industri di Kecamatan Bulak dan Jembatan Suramadu</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TxTT3ncLtOM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Rampung, JLLT Nambangan Siap Dioperasikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/warga-blokade-JLLT.jpg" alt="Puluhan warga menutup Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, karena warga kesal jalan tersebut kerap digunakan aksi balap liar. Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan warga menutup Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, karena warga kesal jalan tersebut kerap digunakan aksi balap liar. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan warga melakukan blokade atau penutupan jalur lingkar luar timur (JLLT) di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan pipa beton, pada Kamis (26/3) malam. Warga resah jalan tersebut kerap digunakan aksi balap liar di tengah wabah Covid-19.  Salah seorang warga setempat, Sudarsono, seperti dilansir dari Antara pada Jumat (27/3) mengatakan, selama ini warga di sekitar pembangunan JLLT resah. Sebab, akses jalan dengan panjang sekitar 2 kilometer itu kerap digunakan untuk aksi balap liar.  ”Sampai sekarang tidak ada pengawasan atau penjagaan. Jadi sering digunakan balapan liar,” kata Sudarsono.  Menurut dia, pengerjaan JLLT tersebut hampir rampung dengan kondisi jalan telah beraspal mulus. Meski demikian, sepanjang akses jalan milik Pemkot Surabaya itu belum dilengkapi lampu penerangan jalan umum (PJU).  ”Atas kondisi ini membuat warga memblokir akses tersebut dengan pipa beton,” ujar Sudarsono.  Dia menyayangkan lemahnya pengawasan baik dari Pemkot Surabaya maupun kepolisian. Sebab, imbauan untuk tetap berada di rumah menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 rupanya tidak dilaksanakan.  Sudarsono menegaskan, jika upaya warga tidak diindahkan, persoalan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. ”Ini bukannya berada di rumah malah kebut-kebutan, imbauan yang dilakukan juga percuma,” ucap Sudarsono.  Mendapati hal itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Abdul Ghoni Muhlas Niám menyatakan siap menindaklanjuti laporan warga tersebut. ”Kami minta pemkot segera merespons keresahan warga tersebut,” kata Abdul Ghoni.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Satpol PP dan Linmas Surabaya segera menertibkan aksi balapan liar di JLLT. Apalagi, tidak sepantasnya situasi di tengah wabah Covid-19 masih ada balapan liar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0MGzY2g6H7k  https://www.youtube.com/watch?v=e2GvnUkmxdQ  https://www.youtube.com/watch?v=KcSBoc6FwH8 &nbsp;

Puluhan Warga Kedung Cowek Surabaya Blokade Akses Jalan JLLT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jalan Lingkar Luar Timur

Berita Terkini