<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLB-2.jpg" alt="Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Belum adanya kejelasan pembebasan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) membuat masyarakat bingung. Mereka takut menjual dan membangun di persilnya. Selain itu, ada juga upaya warga untuk menaikkan nilai appraisal agar nominal pembebasan lebih tinggi. Ketua RW IX Sememi Baru, Hambali, mengatakan hingga sekarang belum jelas soal lanjutan pembebasan. Warga yang butuh uang dan mau menjual lahannya juga susah. Karena ada anggapan persil yang masuk JLLB tidak bisa dijual. &ldquo;Warga ingin kejelasan biar tidak seperti ini,&rdquo; terangnya. Menurut dia, sosialisasi seharusnya dilakukan pemkot agar warga tidak bingung. Sebab ada juga warga yang sengaja menaikkan appraisal dengan melakukan renovasi. Hal ini pernah terjadi di wilayahnya. Bagian depan rumah yang sebelumnya terbuka akhirnya ditutup. Nominal yang didapatkan bertambah. Selain itu, ada juga warga yang berniat membangun rumah di lahan kosongnya karena kebutuhan. Tapi, rencana ini urung karena takut dianggap menaikkan nilai appraisal nanti. Sementara, kejelasan pembebasan belum ada. Ketua LPMK Made Joko Hadi Sumangat mengatakan di wilayahnya hanya belasan persil warga yang terdampak JLLB. Ada satu persil yang kondisinya rusak tapi tidak bisa masuk rutilahu karena berada di JLLB. Akhirnya kemarin diajukan kembali dan bisa diperbaiki. &ldquo;Tahun sebelumnya tidak bisa, padahal ini kondisinya rusak,&rdquo; ucapnya. Joko mengatakan, kalau warga yang berupaya menaikkan appraisal tidak ada. Yang ada, mereka tidak berani membangun atau merenovasi rumahnya. Alasannya, takut kalau biaya pembangunan dan renovasi itu tidak sebanding saat appraisal nanti. (omy)

Belum adanya kejelasan pembebasan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) membuat masyarakat bingung dan takut menjual lahan.

Warga Minta Kejelasan Pembebasan JLLB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/surabaya-barat-910555212.png" alt="PADAT: Potret dari udara deretan rumah di kawasan Dukung Kupang. Banyaknya pembangunan dan proyek pemkot di Surabaya Barat ikut mengerek harga tanah." width="100%">
<figcaption>PADAT: Potret dari udara deretan rumah di kawasan Dukung Kupang. Banyaknya pembangunan dan proyek pemkot di Surabaya Barat ikut mengerek harga tanah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Harga tanah di kawasan Surabaya Barat makin naik. Bahkan lebih tinggi ketimbang kawasan Surabaya lainnya. Kenaikan harga tanah itu dipicu sejumlah proyek pembangunan di wilayah barat. Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (BPOD REI) Jatim Danny Wahid mengatakan, harga tanah bergantung pada lokasinya. Dia mencontohkan, harga tanah di Surabaya Barat lebih mahal daripada di wilayah Surabaya Timur. &rdquo;Karena Surabaya Barat memang pembangunannya sedang jor-joran,&rdquo; imbuhnya. Menurut Danny, banyak pengembang di Surabaya Barat yang membangun superblok. Kawasan itu dilengkapi fasilitas, mulai sekolah, kesehatan, hingga hiburan. Faktor lain adalah adanya beberapa proyek pemkot di Surabaya Barat. Misalnya, radial road (RR) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). &rdquo;Untuk kawasan yang punya rencana pembangunan, pasti besar potensi kenaikannya,&rdquo; tegas wakil ketua umum bidang properti Kadin Jawa Timur itu. Kisaran harga tanah per meter persegi di barat dibanderol Rp 40 juta&ndash;50 juta. Berdasar beberapa laman agen properti, harga itu setara dengan perumahan mewah di Jakarta Selatan (Jaksel). Di perumahan medium di Surabaya Barat, harga tanah cukup beragam. Mulai belasan juta hingga Rp 25 juta per meter persegi. Itu juga setara dengan perumahan mewah di kawasan Serpong, Tangerang. Menurut Danny, harga tanah di beberapa lokasi Surabaya Barat bahkan bisa melebihi harga di Jakarta. Sebab, banyak spekulan yang bermain. &rdquo;Jadi, bukan dari pengembang swasta tangan pertama,&rdquo; tuturnya. Harga tanah di Surabaya Barat diperkirakan terus naik. &rdquo;Tapi, hati-hati juga kalau sudah melebihi harga di Jakarta, bisa jadi mentok di harga itu karena market-nya belum mampu,&rdquo; paparnya.&nbsp;(dya/c6/aph)

Harga tanah di kawasan Surabaya Barat makin naik. Bahkan lebih tinggi ketimbang kawasan Surabaya lainnya. Dipicu banyaknya proyek.

Harga Tanah di Jaksel dan Surabaya Barat Setara, Per Meter Rp 40 Juta–50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Pengerjaannya terkendala pembebasan lahan. Untuk mempercepat penuntasan proyek tersebut, DPRD Surabaya mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. JLLT contohnya. Dari total panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun baru berkisar 850 meter di daerah Kedung Cowek, Kenjeran. Selebihnya belum ada pembangunan. Pembangunan JLLT melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir akan tersambung dengan exit toll Tambak Sumur, Sidoarjo. Selain pekerjaan fisik, pembebasan lahan JLLT juga butuh anggaran yang sangat besar sampai Rp 7 triliun. Adapun kebutuhan lahan 500 ribu m&sup2;. &rdquo;Anggaran ini sangat besar. Dan bisa berubah karena harga lahan kan terus bergerak,&rdquo; papar anggota Komisi C DPRD Surabaya Endi Suhadi. Endi menyarankan pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga mendapatkan bantuan dari APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu. &rdquo;Dengan bantuan APBN, JLLT bisa rampung lebih cepat,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, pembangunan JLLB untuk tahun ini distop sementara. Tahun depan jalan sepanjang 15,2 kilometer tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sebelum pengerjaan berjalan, pemkot diminta memastikan ketersediaan lahan. &rdquo;Dikerjakan 2024 ya, sebentar lagi kan,&rdquo; kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto. Menurut Lilik, pembangunan JLLB difokuskan pada area junction atau penghubung kawasan Tambak Osowilangun. Di titik itu, JLLB akan terkoneksi dengan jalur menuju Gelora Bung Tomo (GBT), tol modifikasi Romokalisari, dan flyover (FO) Teluk Lamong. &rdquo;Ketika JLLB rampung, bisa terhubung dengan jalur-jalur lain,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013080036/kurang-hati-hati-dan-tak-pakai-helm-laka-lantas-di-kapas-krampung-sebabkan-bocah-13-tahun-tewas">Kurang Hati-Hati dan Tak Pakai Helm, Laka Lantas di Kapas Krampung Sebabkan Bocah 13 Tahun Tewas</a> Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meminta pemkot aktif berkomunikasi dengan Kementerian PUPR maupun anggota DPR RI agar pembangunan JLLB dan JLLT cepat selesai. &rdquo;Kalau tidak ada upaya luar biasa, proyek ini sulit terhubung semuanya. Padahal, akses ini sangat strategis,&rdquo; jelasnya. JLLT dan JLLB punya arti penting dalam menyokong kemajuan Kota Pahlawan. Selain meningkatkan mobilitas, tersambungnya akses baru tersebut juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Ekonomi warga juga makin berkembang. Sebab, antarkawasan akan terkoneksi. Mulai dari Surabaya Barat, Timur, hingga Selatan.&nbsp;(mar/dya/ata/c6/aph) SEPUTAR PROYEK JLLT DAN JLLB JLLT - Panjang sekitar 16,8 kilometer. - Melintasi enam kecamatan. - Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak 850 meter dan Mulyorejo 400 meter. JLLB - Memiliki panjang 15,2 kilometer. - Melintasi dua kecamatan. - Terdiri atas 50 persen tanah pengembang dan 50 persen tanah perorangan/warga. Arti Penting JLLT-JLLB - Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik. - Menambah konektivitas antarwilayah. - Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru. Sumber: Reportase Jawa Pos &nbsp;

Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Terkendali lahan.

Proyek Dua Jalan Lingkar di Surabaya Terkendala Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/JLLT-3882976168.png" alt="BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB." width="100%">
<figcaption>BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Selain jalan lingkar luar timur (JLLT), Pemkot Surabaya membangun jalan lingkar luar barat (JLLB). Akses sepanjang 18 kilometer itu membentang dari Romokalisari, Pakal, Sememi, hingga Lakarsantri. Sama dengan JLLT, JLLB berfungsi mengurangi beban lalu lintas jalur utama metropolis dan memperlancar arus kendaraan logistik. Sayangnya, proyek strategis itu belum juga rampung. Hingga akhir 2022, baru sepanjang 1,050 km jalan yang sudah dibangun. Selain terhambat pembebasan lahan, proyek itu terkendala keterbatasan anggaran. Sebab, saat pandemi, dana pembangunan JLLB dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tahun ini pembangunan JLLB kembali berlanjut. Sekretaris Pengadaan Tanah BPN Surabaya I Sarul Iswandi mengatakan, minggu lalu pihaknya membebaskan lahan milik perusahaan swasta. Lokasinya berada di kelurahan Tambak Osowilangun. &rdquo;Dari luas tanah 68.142 meter persegi yang dimiliki perusahaan itu, 8.243 meter persegi terdampak proyek JLLB,&rdquo; ujarnya. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, persoalan anggaran untuk proyek JLLB sudah klir. Sebab, pemkot dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. &rdquo;Kami dapat DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 50 miliar. Dicairkan pada tahun ini dan 2024,&rdquo; paparnya. Pengerjaan JLLB terbagi menjadi dua, yaitu sisi selatan dan utara. Pada sisi selatan, Adi mengakui belum sepenuhnya lahan dibebaskan. Sosialisasi juga terus dilakukan kepada warga yang lahannya terdampak. &rdquo;Masih ada sekitar 80 persen persil milik warga yang belum dibebaskan,&rdquo; ujarnya. Tak hanya membantu dari segi pendanaan, pemerintah pusat juga berencana membangun JLLB sekaligus JLLT. &rdquo;Dua proyek itu akan dikerjakan Kementerian PUPR,&rdquo; ucap Kepala DSDABM Surabaya Lilik Arijanto. Sebelum proyek itu ditarik Kementerian PUPR, pemkot harus menuntaskan pembebasan lahan terlebih dahulu. Menurut Lilik, saat ini masih ada satu persil lahan yang belum dibebaskan. Lokasinya di kawasan Sememi. &rdquo;Tapi, sekarang ada persil yang belum dibebaskan. Tinggal sedikit lagi,&rdquo; jelasnya. Setali tiga uang dengan proyek JLLT. Pemkot diminta merampungkan pembebasan tanah terlebih dahulu. Untuk JLLT, target lahan yang harus dibebaskan berada di wilayah Kelurahan Kejawan Keputih Tambak hingga Keputih. &rdquo;JLLT juga dibangun pemerintah pusat. Setelah lahan dibebaskan, pembangunan dimulai,&rdquo; kata Lilik.&nbsp;(fur/ann/gal/c7/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01687829/jimly-asshiddiqie-nilai-denny-indrayana-layak-disanksi-usai-bocorkan-putusan-mk">Jimly Asshiddiqie Nilai Denny Indrayana Layak Disanksi Usai Bocorkan Putusan MK</a> PROGRES PEMBANGUNAN JLLB 1. Total panjang JLLB 18 km. 2. Pengerjaan JLLB dibagi dua, arah selatan dan utara, dengan batas awal Jalan Raya Sememi. 3. Untuk arah utara, seluruh lahan sudah dibebaskan. 4. Untuk arah selatan, masih ada 80 persen lahan yang belum dibebaskan. Mayoritas milik warga. 5. Pemerintah pusat membantu anggaran dan pengerjaan JLLB-JLLT. 6. Pemkot diminta untuk membebaskan lahan. Sumber: DSDABM Surabaya

Tahun ini pembangunan JLLB kembali berlanjut. Sarul Iswandi mengatakan, minggu lalu pihaknya membebaskan lahan milik perusahaan swasta.

Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengerjaan JLLB dan JLLT, Pemkot Surabaya Diminta Bebaskan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT.jpg" alt="DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIKEBUT: Pengerjaan proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Sememi kemarin (27/11). Pengerjaan di atas rel kereta api rampung 50 persen dan segera mengejar target penuntasan akhir tahun ini. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Marsam hanya bisa menanti kejelasan kima kavling tanah miliknya. Lima kavling tersebut terdiri atas 3 kavling di kawasan Keputih dan 2 kavling di Wonorejo. Dia masih menunggu kejelasan terkait lanjutan pembangunan jalan lingkar luar timur (JLLT).  ’’Sampai sekarang ya begitu saja, belum bisa dibebaskan,’’ kata Marsam Minggu (27/11). Padahal, pengusaha tambak itu mengaku sudah didatangi tim appraisal dari Pemkot Surabaya sekitar tiga atau empat tahun lalu.  ’’Tapi, tahun depan terus katanya. Sampai sekarang belum ada dana. Saya memahami itu, apalagi sempat refocusing untuk Covid-19 ya,’’ jelasnya.  Jika sewaktu-waktu lahan miliknya diambil alih Pemkot Surabaya, Marsam mengaku tak berkeberatan. Yang jelas, harga harus disepakati. Saat ini nilai jual objek pajak (NJOP) lahan milik Marsam mencapai Rp 6 juta.  Di wilayah barat, pembebasan lahan untuk jalan lingkar luar barat (JLLB) juga belum rampung. Ketua RW 9 Sememi Hambali mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa bangunan yang belum dibeli pemkot. ”Ada satu musala dan delapan rumah,” tuturnya saat ditemui Minggu (27/11).  Musala tersebut sebenarnya akan diganti dengan uang. Namun, warga menolak karena tanah musala merupakan tanah wakaf. ”Makanya, kami minta diganti saja dengan dicarikan tanah baru untuk musala,” tuturnya. Delapan rumah lainnya memang tambahan karena lahannya terpotong sebagian.  Rencana pembebasan lahan di kawasan Jalan Kendung, RW 8 Sememi, juga belum sepenuhnya berjalan. ”Memang sebelum pandemi, ada yang sudah direalisasi. Tapi, setelah itu terhenti,” jelas Ketua RW 8 Sememi Sugeng Hariyanto kemarin. Sejak dia menjabat ketua RW pada 2020, belum pernah ada sosialisasi pembebasan lahan lanjutan.  Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I Kartono Agustiyanto mengatakan belum mendapat informasi dari pemkot terkait pembebasan lahan JLLB. ’’Sudah pernah ada pembahasan. Tapi, kami belum sampai menerjunkan tim untuk pengukuran,’’ katanya.  Sebelum dilakukan pembebasan, kantah akan menerjunkan tim untuk memetakan zona tanah sekaligus pengukuran. Lahan yang sudah dibeli dari warga akan dicatat sebagai aset pemkot. ’’Tugas kami sebatas itu. Hanya mencatat dan mengukur. Nanti termasuk menetapkan batas-batas tanah yang dibebaskan,’’ terangnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas DPRKPP Farhan Sanjaya mengungkapkan, pengadaan tanah atau pembebasan lahan membutuhkan penetapan lokasi (penlok). Prosesnya ada di pemerintah provinsi (pemprov).  Tahun ini, jatah penlok untuk Kota Surabaya sudah habis. Pengajuan penlok baru sudah diproses sejak April. ’’Ini butuh waktu untuk proses pengajuan penloknya. Jadi, kemungkinan baru bisa (pengadaan tanah, Red) tahun depan,’’ ujar Farhan.  Untuk sementara, anggaran pembebasan lahan difokuskan pada TPU di Warugunung. Luasnya sekitar 50 hektare. Prosesnya sudah berjalan. Dari 42 persil, yang sudah dibebaskan baru 9 persil. Enam persil berikutnya akan dibebaskan tahun ini. ’’Yang JLLT dan JLLB belum. Nanti kami berkoordinasi sama PU (dinas sumber daya air dan bina marga, Red),’’ tandasnya. <h3>Butuh Dana Besar yang Bisa Sedot APBD</h3> SALAH satu kendala pembangunan JLLT dan JLLB adalah besarnya biaya yang dibutuhkan. Pemkot Surabaya menghitung paling tidak harus menyediakan dana hingga Rp 7 triliun untuk pembangunan dan pembebasan akses itu. Sama saja dengan sepertiga APBD Pemkot Surabaya.  Komitmen untuk menambah akses jalan terus digaungkan pemkot meski butuh waktu lama dan tahapan yang panjang. Kini pemkot kembali mencicil pembebasan lahan.  ’’Kalau menggunakan APBD untuk itu semua yo entek, jadinya cuma tanah. Makanya, di sini Pemkot Surabaya punya skala prioritas,’’ kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Pihaknya pun tidak bisa memungkiri bahwa banyak warga yang sudah menunggu. Apalagi yang tanahnya sudah berkali-kali diukur.  Ada yang ragu mau menjual dan membangun ulang karena bayang-bayang pembebasan lahan.  ’’Penambahan akses ini tidak bisa dikerjakan dalam satu atau dua tahun. Maka, nanti saya sampaikan secara transparan melalui videotron di seluruh Surabaya. Dengan begitu, selesai tahun berapa, warga akan tahu,” ujarnya.  Pembebasan lahan juga tidak terlepas dari sengketa lahan. Di beberapa titik ada area yang belum jelas siapa pemiliknya. Bahkan, ada pula yang sertifikatnya tumpang-tindih. Hal itu turut menambah panjang waktu tunggu realisasi JLLT dan JLLB.  Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, pihaknya bakal memastikan persil yang terdampak lagi. Mana yang sudah memiliki nominatif appraisal dan belum. Sebab, kebutuhan JLLB masih banyak.  ’’Kalau bicara JLLB ini dari kawasan Jalan Sememi Jaya hingga Kendung, masih banyak bidangnya. Yang fokus diselesaikan sekarang ini adalah menuju ke GBT,’’ ujarnya.  Pakar transportasi ITS Putu Rudy Setiawan menyebut sejak awal JLLT dibangun untuk memecah konsentrasi kendaraan yang masuk dan keluar Surabaya. Tidak melulu lewat jalur tengah. Ada alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi volume kendaraan yang berjubel.  Namun, para pakar mewanti-wanti betul agar nasib JLLT nanti tidak seperti jalan lain. Contohnya, MERR yang kini tingkat kejenuhannya sudah tinggi. ’’Kinerjanya pun sudah turun,’’ ujarnya.  KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PROYEK JLLT-JLLB  - Butuh anggaran besar yang tidak mungkin dicukupi APBD semuanya.  - Jatah penlok dari Pemprov Jatim habis per April 2022. Kini penlok sedang diurus lagi.  - Ada tanah wakaf yang diajukan untuk ditukar guling, tidak dibeli.  - Warga/pemilik lahan meminta appraisal disesuaikan dengan harga terkini.  - Ada sengketa tanah.  Diolah dari berbagai sumber

Menanti Penuntasan Proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665752230690.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berencana membangun jalan baru pada 2023. Yakni, radial road dan proses pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Kedua proyek itu menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.  ”Pemkot Surabaya melakukan penambahan panjang jalan di Kota Surabaya dengan rata-rata per tahun mulai 2016-2020 sepanjang 6,25 km berdasar RPJMD Kota Surabaya 2021-2026,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (14/10).  Proses pengerjaan radial road akan dimulai pada 2023 untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas dari arah Jalan Mayjen Jonosewojo menuju ke kawasan Jalan Lontar Kota Surabaya. Sedangkan untuk pengerjaan konstruksi JLLB yang sudah terbangun sepanjang 2.520 meter, yang terdiri atas 1.870 meter dibangun pengembang perumahan dan 650 meter dibangun dengan pendanaan dari APBD Kota Surabaya.  Wali kota menyebut, konstruksi JLLT yang sudah terbangun sepanjang 1.228 meter yang dibangun dengan pendanaan dari APBD Kota Surabaya. ”Sebab, rencana pembangunan panjang JLLB adalah ±10.035 meter dan JLLT adalah ±14.300 meter, tapi kami baru mengerjakan sekian,” ujar Eri.  ”Artinya tidak bisa dikerjakan dalam satu atau dua tahun, akan saya sampaikan secara transparan melalui videotron di seluruh Surabaya. Sehingga selesai di tahun berapa warga akan tahu,” tambah dia.  Supaya tak macet, Pemkot Surabaya akan mengatur waktu masuk antara siswa SD/SMP negeri dan swasta dengan para pekerja. Bahkan, para pegawai Pemkot Surabaya telah melakukan aktivitas kerja di lingkungan terdekat dengan rumah.  ”Pemkot Surabaya juga telah memulai, yakni pegawai bekerja di lingkungan (terdekat) rumahnya masing-masing. Sehingga itu akan mengurangi (penumpukan kendaraan), yang dari barat tidak perlu sampai di area timur,” kata Eri.  Di sisi lain, penerapan sensor CCTV Surabaya Intelligent Transportation System (SITS), rencana pembangunan jalan baru juga diatur. Rencana itu juga disesuaikan dengan salah satu sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan pemantapan infrastruktur jalan yang berkualitas dan mendukung mobilitas antarmoda secara terpadu dan terintegrasi.  Eri mengatakan, melakukan penataan transportasi masal yang tidak hanya berfokus di Kota Surabaya. Sebab rencananya, transportasi masal tersebut juga akan terkoneksi dengan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.  ”Termasuk pembangunan jalannya, ini akan terkoneksi satu dengan yang lain. Maka kita harus memberikan jaminan keamanan menggunakan transportasi masal dengan harga yang terjangkau daripada menggunakan transportasi pribadi,” ucap Eri.

Pembangunan Jalan Baru di Surabaya Sudah 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JLLB-SURABAYA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah empat tahun, Alfi Hidayah menanti pembayaran ganti rugi pembebasan lahan jalur lingkar luar barat (JLLB) Surabaya. Dia ingin haknya segera diberikan agar bisa secepatnya membeli rumah yang baru.  Alfi memiliki sebidang tanah di Sememi. Pada 2018, pemkot menetapkan lahan tersebut terkena proyek pembangunan JLLB. ’’Sudah dua kali petugas mengukur tanah saya,” tuturnya kemarin (28/8).  Warga yang terdampak JLLB dijanjikan menerima ganti rugi dari pemkot. Besarnya bergantung pada luasan lahan. Sembari menunggu pencairan dana, Alfi memutuskan untuk mengontrak rumah.  Sayang, hingga kini proses pembelian lahan itu belum jelas. ’’Saya ingin segera dibayar biar bisa beli rumah. Ini saya masih ngontrak, mau bangun tidak berani karena terkena proyek,’’ katanya.  Menurut Alfi, pencairan dana ganti rugi JLLB itu tidak serempak. Ada sebagian tetangganya yang lebih dulu menerima pembayaran. ’’Saya dan tujuh KK lainnya belum dibayar,” jelasnya.  Keresahan warga itu direspons pemkot. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengakui, tahun ini proses pembebasan lahan JLLB tersendat karena terbentur keterbatasan anggaran.  Alhasil, warga yang terdampak terpaksa bersabar menunggu pembayaran tahun depan. ’’Kebutuhan pembebasan lahan Rp 400 miliar. Mau dimasukkan PAK tidak bisa karena anggaran tidak cukup. Sehingga dianggarkan lagi pada 2023,” jelas Adi.  Untuk mempercepat pencairan ganti rugi JLLB, DSDABM Surabaya memastikan lagi persil yang terdampak pembangunan. Lahan dipelototi untuk memilah mana yang sudah memiliki nominatif appraisal dan yang belum. Sebab, kebutuhan JLLB masih banyak.  ’’Kalau bicara JLLB ini, dari kawasan Jalan Sememi Jaya hingga Jalan Kendung. Bidangnya banyak. Saat ini titik yang diselesaikan terlebih dulu adalah akses menuju ke GBT,” ujarnya.  Belum lagi, warga Kendung sempat menolak pembangunan JLLB. Adi memastikan persoalan itu sudah tuntas. Tahun depan pembebasan lahan JLLB akan menyasar kawasan Kendung.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga yang terdampak JLLB untuk bersabar. Menurut dia, pembebasan lahan akses itu terhambat karena pandemi Covid-19.  Anggaran yang sudah disediakan pada 2020 dan 2021 di-refocusing untuk kebutuhan mengatasi persebaran virus korona. ’’Progres pembebasan lahan tetap kami lakukan. Sekarang kami mulai lagi pengerjaannya,’’ ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Anggaran Tidak Cukup, Pembebasan JLLB Surabaya Terhambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JLLB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembangunan dua jalan lingkar terus direalisasikan Pemkot Surabaya. Selain jalan lingkar luar barat (JLLB) yang kini penuntasannya dikebut, ada jalan lingkar luar timur (JLLT) yang pembebasan tanah dan rumah yang masuk peta penentuan lokasi (penlok) sudah dinantikan warga. Penuntasan JLLB dimulai Juli lalu.  Diperkirakan, pengerjaan bagian yang kurang itu selesai sebelum akhir 2022. Meski menyisakan sedikit pekerjaan, bagian itu dinilai yang tersulit.  ’’Sekarang prosesnya sudah berjalan, dilanjutkan lagi dengan pengerjaan akses sepanjang 340 meter. Terdiri atas dua bentang jalan sebanyak empat jalur. Lalu, ditambah lagi empat bentang jalan, satu jalur setelah rel kereta api,’’ ujar Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita.  Dia menambahkan, pembangunan tersebut menelan biaya hingga Rp 50 miliar. Sesuai rencana, akses itu menjadi salah satu pendukung untuk menuju area Gelora Bung Tomo saat pergelaran Piala Dunia U-20 berjalan.  Saat ini pembebasan JLLB memang sudah tuntas. Namun, ada warga yang menginginkan tanah sisa di sana ikut dibebaskan. Misalnya, tanah-tanah yang terpotong miring.  Selain JLLB, ada pekerjaan rumah yang menanti DSDABM. Yakni, kelanjutan pembangunan JLLT. Penlok soal tanah dan bangunan yang terdampak sudah ada. Namun, belum semua bangunan dan tanah sudah dibebaskan Pemkot Surabaya.  Berdasar hitungan DSDABM, untuk menuntaskan PR tersebut, dibutuhkan anggaran Rp 400 miliar. Seharusnya pekerjaan tersebut bisa dituntaskan pada periode 2020–2021. Namun, saat itu ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19.  ’’Biasanya anggaran untuk pembebasan mencapai Rp 400 miliar setiap tahun. Namun, saat itu di-refocusing menjadi Rp 200 miliar. Dengan begitu, ada lahan yang belum bisa terbayar,’’ terang Kepala DSDABM Surabaya Lilik Arijanto.  Pihaknya pun mendapat banyak tuntutan agar pembebasan dan pembayaran bisa dilakukan. Apalagi, penlok tanah-tanah yang terdampak sudah keluar. Sementara itu, mereka tidak bisa menjualnya karena akan terdampak pembangunan.  Yang paling banyak ada di kawasan JLLT. Pada 2019 banyak rumah yang diukur dan di-appraisal. Jika sudah demikian, langkah yang terakhir tinggal pembayaran.  Kini, pembayaran dan pembebasan itu terus diupayakan. Jika anggaran cukup, bisa dilakukan penuntasan tahun ini. ’’Atau menunggu tahun depan,’’ katanya. (gal/c7/git)  ---  MENANTI REALISASI JLLB DAN JLLT  - JLLB memiliki panjang total 19,8 kilometer dan JLLT 16, 8 kilometer.  - Keduanya merupakan rute utama untuk kebutuhan distribusi barang di Surabaya.  - Penyelesaian JLLB dikebut untuk keperluan akses menuju GBT dalam persiapan Piala Dunia U-20.  - Penyelesaian JLLT baru sepanjang 1,2 meter yang terbagi di dua lokasi berbeda.  - Pembangunan JLLT dinilai lebih banyak memakan waktu karena ada tanah sengketa di jalur perencanaan.

Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya Butuh Rp 400 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JLLB-SURABAYA-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Kelanjutan pengerjaan jalan lingkar luar barat (JLLB) masih diiringi proses pembebasan lahan di kawasan Sememi, Suranaua. Selama beberapa tahun terakhir, pembebasan terus berjalan sambil melihat kebutuhan proyek multiyear tersebut.  Pembebasan lahan di area RW 09 Sememi, Kecamatan Benowo, misalnya. Sejauh ini masih menyisakan beberapa titik. Ketua RW 09 Sememi Hambali mengatakan bahwa saat ini warganya masih menunggu penggantian lahan musala yang sebelumnya berada di Sememi Baru VIII itu. ”Karena itu tanah wakaf, jadi kami minta dicarikan tanah lain untuk dibangun musala lagi. Bukan diganti uang,’’ tutur Hambali.  Hal tersebut kemudian disetujui. Hambali menambahkan, saat ini berkas tukar guling itu masih diproses di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Pihaknya berharap prosesnya bisa segera diselesaikan supaya tak menghambat pembangunan JLLB.  Untuk pembayaran lahan kepada warga, Hambali mengatakan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. ”Yang sesuai peta bidang memang sudah semua,’’ jelasnya saat dihubungi kemarin (16/6). Jadi, kawasan yang sesuai kebutuhan proyek sebenarnya sudah dibebaskan.  Namun, beberapa warga sempat mengajukan adanya tambahan bidang untuk dibebaskan. Sebab, sisa lahan yang tak dipakai tersebut tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan.  ”Ada yang diagonal begitu bentuknya. Karena terpotong sebagian, jadi sulit digunakan warga,’’ imbuhnya. Hambali mengatakan, dirinya bersama warga masih mengajukan tambahan pembebasan lahan tersebut.

Pembebasan Lahan untuk JLLB Surabaya Terus Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jllb-surabaya.jpg" alt="DIGARAP LAGI: Proyek pembangunan jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Benowo, Rabu (1/6). Rencananya, proyek tersebut akan berlanjut. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIGARAP LAGI: Proyek pembangunan jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Benowo, Rabu (1/6). Rencananya, proyek tersebut akan berlanjut. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-lingkar-luar-barat/">jalan lingkar luar barat</a> (JLLB) segera dilanjutkan. Hasil lelang yang dimulai pada kisaran Maret lalu sudah diumumkan. Konfirmasi tersebut disampaikan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita Rabu (1/6). ”Jadi, kami targetkan mulai pengerjaan pada Juni ini,” tambahnya.  Pada pengerjaan 2022 ini, pihaknya fokus melanjutkan progres yang ada di kawasan Sememi. Saat ini dua jalur sudah berdiri di sisi selatan rel kereta api dan berbatasan langsung dengan Jalan Raya Sememi. Tiap jalur yang sudah berdiri memiliki panjang sekitar 350 meter, baik jalan layang maupun ramp penghubung dengan jalur bawah yang sudah diaspal.  Sementara itu, sisi utara rel kereta api masih diisi dengan tiang pancang.”Nah, untuk tahun ini kita harapkan bisa menambah 368 meter,” imbuh Adi. Biaya pengerjaan dibebankan pada APBD Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> dengan kisaran Rp 50 miliar.  Pengerjaan tahun lalu menyisakan PR besar untuk pemasangan bagian jalan di atas rel kereta api. Area tersebut memang cukup sulit karena membutuhkan pemindahan utilitas dan pengerjaan yang lebih rumit.  Adi mengatakan, proyek JLLB memang menjadi salah satu fokus <a href="https://www.jawapos.com/tag/dsdabm-surabaya/">DSDABM</a>. Sebab, pengerjaan JLLB sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembangunan Gerbang Kertosusila, Bromo-Tengger-Semeru, serta Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.  Di dalam dokumen tersebut, dipaparkan bahwa pemerintah pusat mendorong adanya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional lewat percepatan pembangunan di kawasan Gerbang Kertosusila. JLLB digadang-gadang bakal memudahkan koneksi jalur utara ke Surabaya dan sekitarnya.  ”Ada bagian yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga,” imbuhnya.

Kelanjutan Pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat Mulai Bulan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalan lingkar luar barat

Berita Terkini