<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/evakuasi-truk-yang-tertabrak-KA-Brantas-2636473530.jpg" alt="Petugas gabungan dan relawan berupaya mengevakuasi truk tronton yang tertabrak KA Brantas relasi Pasar Senen - Blitar di perlintasan kereta api JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan dan relawan berupaya mengevakuasi truk tronton yang tertabrak KA Brantas relasi Pasar Senen - Blitar di perlintasan kereta api JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di Jawa Tengah, pemetaan lalu lintas juga telah dilakukan. Hasilnya, ada enam titik rawan kecelakaan. Yaitu, perlintasan kereta api di Pejagan (Kabupaten Brebes), simpang Kertek (Kabupaten Wonosobo), jalur Bayeman (Kabupaten Purbalingga), perlintasan kereta api Karanganyar (Kabupaten Kebumen), exit toll Bawen (Kabupaten Semarang), dan simpang Kaliputih (Kabupaten Purwokerto). Plh Kepala Dishub Jateng Erry Derima Riyanto mengimbau kepada masyarakat agar waspada ketika berkendara. Terutama di jalan yang rawan kecelakaan. Terlebih menjelang Natal dan tahun baru (Nataru), kondisi lalu lintas dipastikan akan padat. "Selain enam itu, beberapa tempat juga menjadi perhatian. Terutama yang geografisnya turun dan punya tanjakan tajam,&rdquo; kata Erry saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang. Erry menambahkan, berdasar prediksi akan ada 503.630 kendaraan yang melintas di Jawa Tengah selama libur Nataru. &rsquo;&rsquo;Angka 500 ribu itu meliputi kendaraan lainnya seperti sepeda motor, mobil, dan juga bus yang melalui jalur tol dan non-tol,&rdquo; ungkapnya. Pihaknya telah melakukan antisipasi dalam mengurai kemacetan. Di antaranya dengan menambah fasilitas pelengkap jalan di berbagai titik. Selain itu, di kawasan wisata juga akan ada personel yang bertugas mengatur lalu lintas. Pihaknya juga menyiapkan posko terpadu provinsi yang tersebar di berbagai titik krusial. "Ada enam posko di balai pengelola sarana prasarana perhubungan wilayah. Di terminal tipe B juga kita adakan posko. Ada 22 terminal tipe B di Jateng,&rdquo; ungkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan jalan tol Solo&ndash;Jogjakarta ruas Colomadu (Surakarta)&ndash;Karanganom (Klaten) bisa difungsikan saat liburan Nataru. Rencananya, tol sepanjang 13 km itu akan dibuka mulai 22 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Namun, tol hanya akan dibuka satu ruas. Dia memerinci, pada 22 Desember hingga 31 Desember 2023, tol dibuka dari arah Colomadu menuju Karanganom, Klaten. Sementara arah sebaliknya dibuka pada 1 hingga 3 Januari 2024. Fungsional jalan tol dibuka pada pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB. "Hanya dibuka hingga pukul 17.00 WIB saja, karena pertimbangan penerangan jalan,&rdquo; ujarnya. Kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang yang terjadi berturut-turut membutuhkan perhatian. Apalagi, arus lalu lintas menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mulai meningkat. Sesuai data PT Kereta Api Indonesia, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia mencapai 3.693 titik. Sebanyak 1.598 di antaranya telah dijaga. Namun, masih ada 2.095 titik perlintasan yang belum dijaga. Terdiri atas 1.132 perlintasan resmi dan 963 perlintasan liar. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero meminta seluruh pihak yang berwenang atas perlintasan sebidang meningkatkan sistem keselamatannya. Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018, wewenang untuk penanganan dan pengelolaan perlintasan sebidang antara jalur KA dan jalan dilakukan oleh pemilik jalannya. &rdquo;Pemilik jalan adalah pihak yang harus mengelola perlintasan sebidang seperti melengkapi perlengkapan keselamatan atau menutup perlintasan sebidang yang dinilai membahayakan keselamatan,&rdquo; jelasnya. (hen/kap/ton/mia/idr/syn/agf/c17/c6/oni)

Di Jawa Tengah, pemetaan lalu lintas juga telah dilakukan. Hasilnya, ada enam titik rawan kecelakaan.

Libur Lewat Darat ke Jawa, Waspadai Enam Titik Rawan Kecelakaan di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/jalan_darat.jpg" alt="KAJIAN KOMPREHENSIF: Direktur SKPKC Fransiskan Papua Yuli Langowuyo. Tiap kali mengambil data sebuah peristiwa di Papua, dia bisa menghabiskan waktu berhari-hari. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAJIAN KOMPREHENSIF: Direktur SKPKC Fransiskan Papua Yuli Langowuyo. Tiap kali mengambil data sebuah peristiwa di Papua, dia bisa menghabiskan waktu berhari-hari. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>SKPKC Fransiskan Papua dan Semangat Membangun Damai di Bumi Cenderawasih  Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua mendokumentasikan dan menganalisis setiap peristiwa kemanusiaan, lalu meramunya menjadi buku Memoria Passionis. Sering terlibat dalam diskusi lintas agama seperti saat diundang Komunitas GUSDURian dan UIN Syarif Hidayatullah.  AGUS DWI PRASETYO, Jayapura  ---  BAYANGAN kepala manusia dalam setangkup tangan yang terhalang kawat berduri terlihat mencolok di bagian sampul buku tersebut. Di bawahnya terdapat judul dengan tulisan berukuran cukup besar: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum.  Sementara, di atas judul tertulis Seri Memoria Passionis No 38. ”Memoria passionis itu berarti ingatan tentang penderitaan,” kata Yuli Langowuyo, direktur SKPKC Fransiskan Papua, saat ditemui Jawa Pos di Jayapura Kamis (28/10).  Buku setebal 136 halaman tersebut, kata Yuli, merupakan potret politik rasialisme di tanah Papua pada 2019. Rentetan peristiwa memilukan itu berawal dari insiden di Surabaya-Malang pada Agustus 2019. Buntutnya, aksi demo pecah di sejumlah wilayah. Tidak terkecuali di Jayapura, tepatnya di halaman kantor gubernur Papua.  Theo van den Broek menyajikan rekaman peristiwa dalam bentuk tulisan, lalu menutupnya dengan uraian singkat yang padat.  ”Bapak Theo ini bukan orang asli Papua, jadi bisa melihat Papua lebih objektif ketimbang kami orang Papua sendiri,” ujar Yuli.  Memoria Passionis tak ubahnya kisah berseri yang diterbitkan SKPKC setahun sekali. Berisi kajian komprehensif tentang situasi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih.  Seri pertama terbit pada 1999 dengan judul Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka. Saat ini Memoria Passionis seri terbaru, seri no 39, masih dicetak. ”Kami cetak buku di Jakarta karena di sana lebih murah daripada di Jayapura,” ungkap Yuli.  SKPKC Fransiskan Papua merupakan unit karya pastoral Provinsi Fransiskus Duta Damai di tanah Papua. Unit itu seperti organisasi sayap keagamaan yang menyelenggarakan pelayanan sosial pastoral kepada masyarakat Papua. Khususnya umat Katolik di seluruh wilayah Persaudaraan Fransiskan Papua (OFM). ”SKPKC ini berdiri sejak 1998. Ini mandat dari wakil gereja,” jelasnya.  Seri Memoria Passionis adalah salah satu produk SKPKC yang cukup populer di kalangan aktivis gereja maupun pegiat hak asasi manusia (HAM). Rangkuman peristiwa dan kajian yang disajikan di setiap seri menjadi rujukan banyak pihak. Bukan hanya aktivis, tetapi juga pelajar dan mahasiswa, umat gereja, hingga peneliti dan media dalam negeri maupun luar negeri.  Membangun damai di tanah Papua selalu digaungkan SKPKC lewat karya-karyanya. Spirit itu disesuaikan dengan situasi Papua yang sampai saat ini terus bergejolak. Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan aparat gabungan TNI-Polri masih terjadi di sejumlah daerah. Khususnya di wilayah pegunungan seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Pegunungan Bintang.  Meski pahit, kata Yuli, realitas baku tembak itu tidak bisa dimungkiri. Nah, sebagai utusan gereja yang bertugas menyiapkan data dan bahan, Yuli dkk mau tidak mau mendokumentasikan dan menganalisis setiap peristiwa di Bumi Cenderawasih. Data itu menjadi acuan gereja untuk berbicara kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.  ”Jadi, kalau ada kejadian, kami ambil data, bekerja, analisis, lalu dikasih ke pemimpin gereja dan pihak-pihak sebagai pengambil kebijakan,” terang perempuan kelahiran Jayapura, 38 tahun silam, tersebut.  Mekanisme kerja sederhana itu sekarang menjadi standard operating procedure (SOP) yang diterapkan Yuli dkk. ”Dalam konteks Papua, otomatis kerja-kerja kami adalah kerja-kerja HAM, khususnya pelanggaran HAM,” ujarnya.  Di balik kerja-kerja itu, ada proses panjang dan berliku yang menjadi ”menu wajib” anggota SKPKC. Yang paling menantang tentu saja ketika tim SKPKC harus turun ke lapangan untuk mengambil data.  ”Cara mendapatkan data di sini (Papua) itu bukan kita naik taksi, lalu minta diantar sopir untuk dapatkan datanya,” tegas alumnus Universitas Cenderawasih (Uncen) tersebut.  Kondisi geografis Papua didominasi pegunungan dan hutan belantara. Yuli ingat betul ketika menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengambil data di salah satu distrik di Papua. Yuli dkk menempuh perjalanan darat 12 jam, lalu menyusuri sungai dengan menaiki speedboat selama enam jam.  Trek menantang itu harus ditempuh lantaran belum semua wilayah memiliki akses komunikasi memadai. Yuli mencontohkan, di Wamena, misalnya. Tidak semua tempat dilengkapi sinyal 4G. Komunikasi antarparoki (perwakilan gereja) hanya bisa dilakukan melalui telepon seluler. ”Jadi, susah kirim data. Sementara, yang kami perlukan itu kan data berupa foto dan video,” paparnya.  Pengalaman serupa dirasakan Bernadus Boki Koten, investigator SKPKC, belum lama ini. Bernadus harus berjalan kaki selama tujuh jam untuk sampai di Kampung Akarinda, Distrik Web, Kabupaten Keerom. ”Padahal, itu (Keerom, Red) masih terhitung dekat dengan ibu kota provinsi (Jayapura),” kata Bernadus kepada Jawa Pos.  Pria yang bertugas di Divisi Dokumentasi dan Publikasi SKPKC itu juga punya pengalaman menantang lain saat mengumpulkan data di lapangan. Pada 2019, Bernadus bersama tim relawan mendapat ancaman dari warga dan aparat militer saat menelusuri kasus pelepasan lahan untuk pembangunan markas brigade di wilayah Kimbim, Wamena.  ”Sejauh pengalaman kami, kendala (ancaman) yang kami alami itu ketika peristiwa (yang diinvestigasi) tersebut berkaitan secara langsung dengan militer,” kata Bernadus.  Rode Wanimbo, salah seorang peserta pelatihan menulis SKPKC, menyatakan bahwa apa yang dikerjakan Yuli dkk sangat penting. Sebab, cerita-cerita yang disajikan SKPKC dalam bentuk buku bisa menjadi bekal para penulis dalam memproduksi tulisan-tulisan. ”Narasi-narasi itu bisa memengaruhi cara pandang orang terhadap Papua,” ucapnya.  Garis perjuangan membangun damai di tanah Papua terus disuarakan SKPKC di berbagai forum. Termasuk dalam diskusi lintas agama. Dua tahun terakhir, SKPKC beberapa kali diundang sebagai pembicara dalam diskusi yang diadakan komunitas muslim seperti GUSDURian dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.  Dalam diskusi tersebut, SKPKC memaparkan hasil kajian yang dituangkan dalam buku Memoria Passionis Seri No 37 berjudul Papua Bukan Tanah Kosong. Yuli mengulas banyak hal tentang peristiwa kekerasan dan ketidakadilan di Papua pada 2018.  Seperti yang pernah ditawarkan aktivis perdamaian Neles Tebay, konflik di Papua perlu diselesaikan dengan membuka ruang dialog antara pemerintah dan orang Papua. Atau lebih dikenal dengan istilah dialog Jakarta-Papua. Dalam bukunya (Dialog Jakarta-Papua), Neles menuturkan bahwa dialog adalah suatu kebutuhan untuk mencegah pertumpahan darah pada masa depan.  Yuli setuju dengan pemikiran itu. Membangun budaya damai adalah cara terbaik menyelesaikan konflik. Namun, menyitir pemikiran Socratez Sofyan Yoman, bapa gembala dari Papua, Yuli menggarisbawahi perdamaian itu sulit terwujud jika keadilan dan kebenaran belum ditegakkan. ”Karena syarat perdamaian itu keadilan dan kebenaran,” tandasnya.

Jalan Darat 12 Jam, Susur Sungai 6 Jam, untuk Ambil Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/35483-kursi-siap-layani-pemudik-via-jalan-darat_m_135039.jpeg" alt="Petugas memeriksa kondisi bus yang akan digunakan untuk arus mudik nanti." width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kondisi bus yang akan digunakan untuk arus mudik nanti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menghadapi arus mudik Idul Fitri 1438 H/2017 M, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau menyiapkan 35.483 kursi untuk angkutan lebaran pada moda transportasi darat. Dari data yang dirangkum dari Dishub Riau, 35.483 kursi itu didukung oleh 2.077 unit bus yang berasal dari 148 total perusahaan oto bus (PO). "Ini data sementara, sebagai persiapan. Keseluruhan sedang kita matangkan," ungkap Kasi Evaluasi Bidang Pendataan Pelaporan dan Evaluasi Dishub Riau Aida Afrawati seperti yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Senin (5/6). Kepala Dishub Provinsi Riau Arlisman Agus menambahkan, pihaknya terus mematangkan persiapan menyambut arus mudik 2017. Persiapan itu dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak.&nbsp; "Baik dari moda transportasi darat, laut, penyeberangan dan udara sedang disiapkan menyambut Angleb (angkutan lebaran). Koordinasi bersama seluruh pihak juga terus dimatangkan," kata Arlisman. Selain koordinasi dengan Kab/Kota, bersama pihak Kepolisian, pihak Angkasa Pura II, Organda, ASDP serta Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya. Dikatakannya, Dishub Riau kini tengah menunggu petunjuk teknis persiapan Angleb 2017 dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). "Rencana operasi dan arahan Kementrian juga belum disiapkan. Seiring tersebut, rencana-rencana persiapan di daerah sudah kita koordinasikan," tandasnya. (egp/iil/JPG)

35.483 Kursi Siap Layani Pemudik Via Jalan Darat

jalan darat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalan darat

Berita Terkini

Libur Lewat Darat ke Jawa, Waspadai Enam Titik Rawan Kecelakaan di Jateng

Jalan Darat 12 Jam, Susur Sungai 6 Jam, untuk Ambil Data

35.483 Kursi Siap Layani Pemudik Via Jalan Darat

Download Aplikasi JawaPos.com