<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/AKSI-TOLAK-ERP_MIFTAHUL-HAYAT-5.jpg" alt="Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dalam aksinya, mereka menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyatakan bahwa draf Raperda Peraturan Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih belum mengakomodasi dinamika terbaru transportasi di Ibu Kota. Salah satunya adalah mengenai keberadaan ojek online (ojol).  Padahal, ia mengatakan bahwa ojol merupakan salah satu pemberi sumbangsih terbesar secara ekonomi di DKI Jakarta saat masa pandemi Covid-19 kemarin. "Kalau disandingkan dengan data perekonomian dua tahun terakhir, dia kontribusinya besar dalam pemulihan ekonomi di DKI. Itu gak bisa terbantahkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/2).  Oleh karena itu, politikus PKS itu mengatakan bahwa keberadaan ojol memang patut dipertimbangkan dari segi penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  Adapun berkaitan dengan ojol yang hingga kini masih ber-plat hitam, ia mengatakan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dapat melakukan relaksasi terhadap aturan tersebut. Menurut Ismail, plat nomor ojol sangat mudah untuk dikenali semua kendaraannya karena ada data basenya di penyedia aplikasi.  "Nah, data tersebut diambil dikerjasamakan dengan sistem yang dimiliki dikelola transportasi ini. Sehingga nanti bisa terbaca (untuk dikecualikan dalam ERP)," tandasnya.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa ojek online tetap masuk dalam kategori kendaraan yang terdampak jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) lantaran tidak termasuk kendaraan yang ber-plat kuning. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  "Jadi sebagaimana dalam UU 22 bahwa pengecualian itu hanya untuk plat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih plat hitam," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/1).  Namun begitu, Syafrin mengatakan bahwa saat ini UU Nomor 22 Tahun 2009 itu sedang dalam tahap revisi di DPR. Dengan begitu, bisa jadi ojek online akan dimasukkan dalam kategori angkutan umum yang berplat kuning. "Kalau undang-undangnya diubah, ya (ojol bisa dikecualikan terkena ERP). (Tapi) Undang-undangnya kan masih tetap UU 22 2009," jelasnya.  Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui bahwa dalam revisi itu ojol akan dimasukkan sebagai angkutan umum berplat kuning atau tidak. "Saya itu belum monitor. Saya menunggu saja," ucap Syafrin.

Tak Dikecualikan dalam ERP, Ojol Disebut Pulihkan Ekonomi di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bukan akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) di DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya akan berkomunikasi kembali dengan DPRD untuk dibahas lebih komprehensif.  "Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan. Karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (13/2).  Syafrin menegaskan raperda yang memuat terkait dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu masih akan dikaji lebih komprehensif dengan stakeholder terkait.  "Contohnya begini. Fraf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgen untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," jelas Syafrin.  Dengan begitu, Syafrin memastikan bahwa prosedur penyusunan Raperda PL2SE akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.  Setelah raperda itu ditarik, Syafrin menyatakan akan kembali melakukan kajian secara komprehensif. Ia pun mengaku akan mengajak pengemudi ojol untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam pembahasan raperda tersebut.  "Saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebib lancar ke depan," tandasnya.

Dishub Bukan Menarik Raperda ERP, tapi Berkomunikasi Lagi dengan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, ERP bisa diterapkan efektif harus melalui kajian yang merepresentasikan perilaku mobilitas publik.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta harus mengkaji ulang beberapa poin penting dan tidak terpaku pada opsi ERP saja. Salah satunya adalah pemilihan 25 ruas jalan yang harus mensyaratkan lebar jalur yang ada.  “Yang paling penting, di ruas jalan tersebut sudah ada transportasi publik yang memenuhi syarat seperti dekat lokasi perkantoran. Tujuan utamanya tentu adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas sehingga mendorong masyarakat untuk pindah ke angkutan umum,” ungkap Nirwono kepada wartawan, Senin (13/2).  Sejauh ini, menurut Nirwono, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya. Seperti Jalan Sudirman-Thamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sementara di beberapa ruas jalan lain masih ada permukiman sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasa dirugikan.  Yang juga harus diperhatikan adalah sasaran ERP ini adalah warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara warga di luar Jabodetabek yang hanya sesekali melewati jalan tersebut, kemungkinan tidak punya aplikasi ERP di kendaraannya.  “ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada permukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” jelas Nirwono.  Nirwono mengatakan, sejatinya ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif. Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.  “Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” imbuh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini.  Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.  Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  “Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP),” ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.

Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulitnya-mewujudkan-pembatasan-kendaraan-lewat-erp-di-jakarta_m_.jpg" alt="Gerbang ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Gerbang ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai inisiator rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) menyatakan akan mengikuti apapun keputusan dari DPRD DKI Jakarta terkait wacana penerapan itu.  Pasalnya, Rencana ERP itu hanya dapat terealisasi jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik itu disetujui oleh anggota dewan.  "Apapun keputusan dari dewan, kami dari Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjutinya," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (30/1).  Namun begitu, hingga saat ini ia mengatakan masih terus berupaya untuk menuntaskan regulasi itu agar lolos menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar dapat dilaksanakan.  "Jadi kita berupaya untuk menyelesaikan regulasi dalam bentuk perda, yang mana sekarang masih dalam pembahasan dengan komisi B (DPRD DKI)," tegas Syafrin.  Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.  Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  "Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.  "Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," tegasnya.

Tuai Polemik, Rencana Penerapan ERP Tergantung DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jumlah-anggota-kini-tanpa-batas-gembong-manfaat-tgupp-apa_m_.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta meminta warga tak perlu risau atas rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang ada dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).  "Karena saat ini pembahasan terhadap perda kaitan PL2SE itu belum dilakukan," ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi wartawan, Kamis (26/1).  Ia mengatakan bahwa pembahasan Raperda PL2SE akan digodok di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dirinya pun ikut terlibat di dalamnya.  "Sehingga nanti kita akan dorong di pembahasan bapemperda nanti, tentunya kita akan mendengarkan suara rakyat Jakarta. Pasti akan seperti itu," tegasnya.  "Jadi menurut saya, untuk saat ini enggak usah terlalu gelisah karena memang aturannya belum dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif," sambung Gembong.  Hingga saat ini, Gembong menjelaskan rencana penerapan ERP masih jauh dari kata sepakat. Penerapannya pun masih belum diketahui akan diterapkan tahun ini atau kapan waktunya.  "Makanya ketika sekarang ramai-ramai ini, saya bingung juga, wong aturannya belum dibuat kok sudah ramai-ramai," ucapnya.  Namun begitu, dengan masalah kemacetan yang tak usai-usai di Ibu Kota, ia memandang bahwa memang perlu ada peraturan untuk pengendalian lalu lintas di Jakarta.  "Kalau tidak dikendalikan, kan luar biasa juga Jakarta ini. Perlu ada pengendalian. Cuma mekanisme pengendalian bagaimana supaya ujungnya tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada warga Jakarta," terang Gembong.  "Jadi di satu sisi kita harus atur, tetapi aturan itu jangan sampai membenani rakyat. Prinsip dasarnya itu," tandasnya.

Penerapan ERP Masih Pembahasan, F-PDI-P: Tak Usah Terlalu Gelisah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan belum memberikan pernyataan resmi dan pasti mengenai sikapnya soal rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Pasalnya, aturan ERP dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE) hingga kini belum dibahas lagi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).  "Perdanya aja belum dibahas, makanya kita lihat kayak apa sih ERP itu, apakah itu ujungnya akan membenani rakyat atau tidak? Kan kita mesti tahu dulu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (26/1).  Oleh karena itu, Gembong mengatakan bahwa pihaknya harus mengetahui terlebih dahulu pembahasan dari Raperda soal ERP tersebut. "Kebetulan saya ada di Bapemperda. Ketika pembahasan nanti kan kita akan tahu arahnya ERP itu untuk apa, bagaimana, mesti dirasionalisasi dulu," ungkapnya.  Yang pasti, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menyatakan bahwa pihaknya akan mendengar keluhan warga Jakarta terkait rencana penerapan ERP tersebut. "Berikan waktu dulu kepada fraksi PDI-Perjuangan untuk menelaah aturan yang nanti akan dibahas," ucapnya.  "Sehingga nanti kita akan dorong di pembahasan bapemperda nanti, tentunya kita akan mendengarkan suara rakyat Jakarta. Pasti akan seperti itu," pungkas Gembong.  Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mendampingi Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menemui massa aksi yang menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dalam kesempatan itu, anggota fraksi PDI-P tersebut turut dipaksa menyatakan penolakan sikap terhadap rencana penerapan ERP atas nama fraksi PDI-P oleh massa aksi.  "Kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (24/1).  Namun, pernyataan Wa Ode itu tak disambut meriah oleh massa aksi. Pasalnya, pernyataan tersebut dianggap masih bertele-tele dan tak tegas menyatakan sikap penolakan.  "Pernyataan yang tegas aja, gini, kita tidak ingin bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu," bantah salah satu orator di atas mobil komando.  "Tapi kita pengin statement dari ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, ibu menyatakan dengan tegas, 'fraksi PDI-P menolak', udah gitu aja, Bu," sambungnya disambut gemuruh massa aksi.  Menanggapi hal itu, Wa Ode masih belum juga mengatakan hal serupa yang disampaikan orator itu. Ia malah bertanya balik kepada massa aksi. "Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak!" ucapnya.

Fraksi PDI-P Tegaskan Belum Tentukan Sikap terhadap Rencana ERP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230124_133746.jpg" alt="Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo" width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa ojek online tetap masuk dalam kategori kendaraan yang terdampak jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) lantaran tidak termasuk kendaraan yang ber-plat kuning. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  "Jadi sebagaimana dalam UU 22 bahwa pengecualian itu hanya untuk plat kuning dan mereka angkutan online ini kan sekarang masih plat hitam," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/1).  Namun begitu, Syafrin mengatakan bahwa saat ini UU Nomor 22 Tahun 2009 itu sedang dalam tahap revisi di DPR. Dengan begitu, bisa jadi ojek online akan dimasukkan dalam kategori angkutan umum yang berplat kuning.  "Kalau undang-undangnya diubah, ya (ojol bisa dikecualikan terkena ERP). (Tapi) Undang-undangnya kan masih tetap UU 22 2009," jelasnya.  Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui bahwa dalam revisi itu ojol akan dimasukkan sebagai angkutan umum berplat kuning atau tidak.  "Saya itu belum monitor. Saya menunggu saja," ucap Syafrin.  Untuk diketahui, hingga saat ini revisi UU 22 tahun 2009 ternyata telah ditendang dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Penendangan UU LLAJ itu dari prolegnas prioritas 2023 telah didukung enam fraksi, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Sedangkan Fraksi NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong revisi UU LLAJ masuk Prolegnas Prioritas 2023.

Alasan Dishub DKI Soal Ojol Ikut Terdampak Jika ERP Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/demo-ojol-tolak-erp-royyan.jpg" alt="Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (25/1). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (25/1). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  Hal itu disampaikan setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  "Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen. "Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," tegasnya.  Sebelumnya, Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.  Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebab, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.  Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.  "Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024," bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1). (*)

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Tegaskan Tolak Rencana Penerapan ERP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230125-WA0000.jpg" alt="Bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1). (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1). (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendatangi massa aksi Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) yang berdemo menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  Dalam kesempatan itu, ia mempersilakan perwakilan massa aksi untuk menyampaikan langsung tuntutannya kepada Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang kebetulan sedang melakukan rapat koordinasi dengan Komisi B DPRD DKI.  Namun, penawaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan tersebut oleh para ojol ditolak. Massa aksi memilih untuk bertahan di depan gedung DPRD. "Tadi sama-sama kita saksikan dari perwakilan masyarakat tersebut menolak untuk dihadirkan bersama di rapat tersebut. Kita tidak bisa memaksakan," ujar Ismail dalam rapat Komisi B bersama Dishub DKI, Rabu (25/1).  Ia mengatakan bahwa massa aksi memilih untuk tetap bertahan di depan gedung DPRD DKI Jakarta sampai didatangi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. "Tadi terlintas mereka maunya bertemu Metua DPRD. Ya kita enggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih sebenernya," ucap Politikus PKS itu.  Namun begitu, Ismail menegaskan telah menampung aspirasi dari para ojol terkait dengan wacana penerapan ERP itu. "Secara tertulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka dan ini tetap akan kita perjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan kita ke depan," pungkasnya.  Sebelumnya, rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.  Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebab, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.  Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.  "Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024," bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1).

Massa Aksi Tolak ERP Diminta Sampaikan Tuntutan Langsung, tapi Tak Mau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230125-WA0000.jpg" alt="Bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1). (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1). (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.  Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebab, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.  Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.  "Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024," bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1).  Pantauan di lokasi, ratusan driver ojol yang tergabung dalam satu suara menolak penerapan ERP di Jakarta terus berdatangan memadati ruas jalan Kebon Sirih. Menggunakan atribut lengkap driver ojol, mereka merangsek menuju depan Gedung DPRD DKI Jakarta.  Driver ojol meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menemui barisan massa ojol untuk memastikan rencana penerapan ERP dibatalkan sepenuhnya.  Namun begitu, hingga pukul 12.28 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi tak kunjung menemui barisan massa ojol yang telah menunggu kedatangannya.

Ratusan Ojol Datangi Gedung DPRD DKI, Minta Rencana ERP Dibatalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalan berbayar

Berita Terkini