<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/jaksa-diperiksa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tuntutan yang terlalu ringan, saksi penting yang tidak dihadirkan, hingga hidup mewah salah seorang jaksa. Itulah antara lain materi pemeriksaan Komisi Kejaksaan (Komjak) terhadap ketujuh jaksa yang menangani kasus Novel Baswedan di kantor Komjak di Jakarta Selatan kemarin (23/7).  Butuh waktu sepekan sebelum vonis dibacakan. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya pelanggaran kode etik. Komjak akan menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti jaksa agung sebagai penuntut tertinggi serta ditembuskan kepada presiden.  Di antara tujuh anggota tim jaksa penuntut umum (JPU) yang diperiksa, hanya enam yang hadir. Mereka adalah Ahmad Patoni, Muhammad Maruf, Marly Daniel, Satria Irawan, Zainal, dan Fedrik Adhar. Satu anggota JPU lainnya, Abdul Basir, tidak hadir dengan alasan kurang jelas.  Mereka diperiksa secara paralel oleh sembilan komisioner yang ada. ”Karena tadi komisioner juga masing-masing memeriksa, nanti bakal ada pertemuan rapat supaya bisa disampaikan secara komprehensif oleh masing-masing komisioner,” jelas Barita.  Pada 16 Juli lalu, dua penyerang Novel telah divonis majelis hakim PN Jakarta Utara. Ronny Bugis divonis 2 tahun penjara, sementara Rahmat Kadir Mahulette divonis 1 tahun 6 bulan kurungan. Mereka diputus bersalah karena melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Vonis tersebut lebih tinggi sedikit daripada tuntutan jaksa. JPU menuntut mereka 1 tahun penjara dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kooperatif selama pemeriksaan.  Dari hasil pemeriksaan Komjak kemarin, Barita menjelaskan, berdasar pengakuan para jaksa, saksi yang tidak dihadirkan berhalangan. ”Sebenarnya itu tidak (sengaja tidak dihadirkan, Red). Tidak menghadirkan karena (tidak ada di) BAP, kemudian berkas perkara, kemudian ada satu yang sakit stroke itu juga ada di sana (keterangan jaksa. Red),” jelasnya.  Selain itu, Komjak menanyakan dugaan hidup mewah Fedrik Adhar. Fedrik sempat ramai disorot di media sosial karena hal tersebut.  ”Sudah itu kami tanyakan, semua informasi di media. Pada waktunya kami sampaikan,” kata Barita.  Sementara itu, para jaksa yang diperiksa enggan berkomentar banyak. Mereka diperiksa mulai pukul 09.00 dan keluar pukul 16.30.  Di sisi lain, Alghiffari Aqsa, anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Komjak itu penting untuk menemukan adanya pelanggaran kode etik. Jika benar ditemukan, proses peradilan yang telah berjalan dapat dianggap sesat.  ”Novel sebagai korban tentunya tidak dapat keuntungan apa-apa jika jaksa diberi sanksi etik,” terang Alghiffari. Untuk itu, menurut dia, perlu ada tim pencari fakta (TPF) independen yang tidak hanya menyelidiki kasus, tetapi juga mengawalnya hingga proses peradilan.

Temuan Komjak Atas Jaksa, Dari Tuntutan Ringan hingga Hidup Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kejaksaan telah memeriksa enam jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Kamis (23/7) kemarin. Pemeriksaan tersebut mengenai rendahnya tuntutan satu tahun pidana kepada dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.  Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak menyatakan, pihaknya telah mengklarifikasi terhadap JPU yang menangani perkara penyiraman air keras. Pemeriksaan tersebut mengenai informasi penanganan kasus sejak awal masuk Kejaksaan hingga vonis hakim.  "Kami sudah dengarkan keterangan dan melakukan klarifikasi, pencocokan keterangan dan permintaan informasi penanganan kasus ini sejak masuk di Kejaksaan," kata Barita dikonfirmasi, Jumat (24/7).  Barita menuturkan, pihaknya tidak bisa mengintervensi kinerja Jaksa dalam menangani perkara. Namun, Komjak akan menganalisis mengenai adanya dugaan kejanggalan yang dilaporkan oleh Novel Baswedan.  "Termasuk putusan hakim yang secara keseluruhan kami akan analisis itu secara komprehensif dan objektif," beber Barita.  Selain itu, Komjak juga turut menelisik soal gaya hidup mewah Jaksa Fedrik Adhar. Pasalnya, anggota Jaksa perkara penyiraman air keras itu sempat viral di media sosial mengenai kehidupan mewahnya.  "Sudah, itu kita tanyakan juga. Semua informasi di media. Pada waktunya kami sampaikan," ucap Barita.  Kendati demikian, Barita berujar belum bisa menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran atau tidak terkait kinerja dalam menangani perkara penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, hasil rekomendasi Komjak akan dilimpahkan ke Kejaksaan.  "Tentu kami pertimbangkan untuk disampaikan, kalau sudah keseluruhan sehingga dari semua aspek itu komperhensif dan tidak sepotong-potong atau bukan informasi yang tidak matang," tandasnya.  Sementara itu, salah seorang Jaksa yang diperiksa, Ahmad Patoni mengakui ditelisik soal perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Namun, dia enggan membeberkan apa saja materi pemeriksaan kepadanya.  "Kami diundang oleh penyidik Kejaksaan untuk klarifikasi penanganan perkara RM dan RB, terdakwa Novel Baswedan. Untuk materi pemeriksaan silakan tanyakan ke komisi kejaksaan," cetusnya.  Sebelum memeriksa anggota JPU yang menangani perkara penyiraman air keras, Komjak pada Kamis (2/7) telah memeriksa Novel Baswedan. Pasalnya, Novel melalui tim kuasa hukumnnya melaporkan ke Komjak soal rendahnya tuntutan terhadap dua anggota Polri yang menyerangnya.  "Klarifikasi dan penyampaian hal-hal berkaitan dengan laporan saya dan kuasa hukum. Tentunya kita semua berharap peradilan semakin baik ke depan," kata Novel usai menjalani pemeriksaan, di kantor Komisi Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).  Novel menyampaikan, dirinya menginginkan proses penegakan hukum yang baik. Dia pun mengharapkan, Kejaksaan Agung dapat berlaku objektif dalam menangani perakara hukum.  "Ini adalah bentuk dukungan saya dan kita semua terkait dengan kebaikan penegakan hukum ke depan. Tentunya dengan tugas-tugas Komisi Kejaksaan Agung. Kita tentunya mengapresiasi respons dari Komjak yang begitu baik," tukas Novel.  Namun dalam perjalanan kasus penyiraman air keras teehadap Novel, kedua pelaku telah divonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Rahmat Kadir divonis dua tahun penjara, sedangkan Ronny Bugis divonis satu tahun enam bulan penjara.  Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komjak Telisik Rendahnya Tuntutan Hingga Gaya Hidup Mewah Jaksa Fedrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) akan memeriksa jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara penyiraman air keras, terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak.  "Ya hari ini (JPU yang menangani perkara penyiraman air keras diperiksa)," kata Barita dikonfirmasi, Kamis (23/7).  Rencananya tim JPU yang menangani perkara penyiraman air keras bakal diperiksa pada pukul 09.00 WIB. Namun, Barita belum bisa menjelaskan rinci siapa saja anggota JPU yang diperiksa oleh Komisi Kejaksaan.  Namun, tidak lain Komjak akan meminta keterangan terhadap anggota JPU yang menangani perkara penyiraman air keras, terkait tuntutan satu tahun pidana terhadap pelaku penyerangan Novel, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Sebab, tuntutan tersebut sempat menjadi polemik di kalangan publik.  Sebelum memeriksa anggota JPU yang menangani perkara penyiraman air keras, Komjak pada Kamis (2/7) telah memeriksa Novel Baswedan. Pasalnya, Novel melalui tim kuasa hukumnya melaporkan ke Komjak soal rendahnya tuntutan terhadap dua anggota Polri yang menyerangnya.  "Klarifikasi dan penyampaian hal-hal berkaitan dengan laporan saya dan kuasa hukum. Tentunya kita semua berharap peradilan semakin baik ke depan," kata Novel usai menjalani pemeriksaan, di kantor Komisi Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).  Novel menyampaikan, dirinya menginginkan proses penegakan hukum yang baik. Dia pun mengharapkan, Kejaksaan Agung dapat berlaku objektif dalam menangani perakara hukum.  "Ini adalah bentuk dukungan saya dan kita semua terkait dengan kebaikan penegakan hukum ke depan. Tentunya dengan tugas-tugas Komisi Kejaksaan Agung. Kita tentunya mengapresiasi respons dari Komjak yang begitu baik," tukas Novel.  Namun dalam perjalanan kasus penyiraman air keras terhadap Novel, kedua pelaku telah divonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Rahmat Kadir divonis dua tahun penjara, sedangkan Ronny Bugis divonis satu tahun enam bulan penjara.  Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komjak Periksa Anggota Jaksa Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Advokasi Novel Baswedan merespons tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap nota pembelaan atau pledoi kedua terdakwa pelaku penyerangan yakni, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Narasi tanggapan jaksa dinilai hanya sandiwara.  "Argumentasi dari Jaksa itu sebenarnya semakin memperlihatkan lakon sandiwara yang sempurna telah dipertontonkan ke publik di ruang persidangan. Sebab argumentasi tersebut sudah tidak relevan lagi, toh Jaksa juga hanya menuntut ringan satu tahun penjara kepada terdakwa," kata Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (23/6).  Kurnia menyampaikan, jika Jaksa secara jernih melihat fakta yang ada, seharusnya dua terdakwa tersebut dituntut bebas. Karena tidak ada korelasi antara bukti yang dihadirkan dengan tindakan dari dua oknum Brimob Polri tersebut.  Menurutnya, kini Jaksa seolah-olah menunjukkan keberpihakannya pada korban kejahatan, dalam hal ini penyidik KPK Novel Baswedan. Padahal selama proses persidangan dari mulai dakwaan, pembuktian dan tuntutan, peran penuntut umum lebih terlihat sebagai penasihat hukum dari dua terdakwa dibanding sebagai representasi negara dengan mewakili kepentingan korban.  Kurnia pun menyesalkan tidak dihadirkannya sejumlah saksi kunci dalam persidangan. Padahal menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, saksi itu menjadi kunci dapat membuka skenario sandiwara ini.   "Setidaknya saksi itu dapat menjelaskan hal-hal konkret yang terjadi di tempat kejadian perkara," cetus Kurnia.  Oleh karena itu, Kurnia tak yakin proses persidangan dapat mengungkap aktor intelektual kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Karena menemukan aktor lapangan yang sebenarnya menyiramkan pun tidak mampu.  "Jadi, alih-alih dapat mengungkap aktor intelektual serta motif di balik teror ini. Untuk menemukan dua pelaku penyiram air keras tersebut saja negara tidak mampu," tukas Kurnia.  Dalam sidang tanggapan (replik) JPU yang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (22/6) kemarin, Jaksa menegaskan, dalih yang disebut Rahmat Kadir hanya pelaku tunggal tidak beralasan.  "Dalil hanya alat Rahmat Kadir sebagai pelaku tunggal tidak beralasan dan tidak bisa diterima," kata Jaksa Satria Irawan membacakan replik.  Dalam dakwaan Jaksa, Ronny bugis turut berperan dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017. Jaksa menyebut, pada 8 April 2017 Rahmat Kadir menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis untuk melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal Novel Baswedan.  Dalam pengamatan tersebut, Rahmat Kadir mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan. Bahkan, Rahmat juga turut mengamati semua portal termasuk pada pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk komplek perumahan tempat penyidik senior KPK itu.  Kemudian, pada 11 April 2017, Terdakwa Rahmat Kadir pergi menemui Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat (H2SO4) dalam gelas kaleng motif loreng hijau yang terbungkus plastik warna hitam.  Rahmat Kadir meminta kepada Ronny Bugis pun mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian, Ronny Bugis mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan Rahmat Kadir ke kediaman Novel Baswedan yang berlokasi di Jalan Deposito, Kelapa Gading Jakarta Utara.  Oleh karena itu, Jaksa meyakini kedua terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis mempunyai peran dalam melakukan penyerangan terhadap Novel. Bahkan, Ronny Bugis merupakan pelaku yang mengendarai motor saat Rahmat Kadir melihat Novel Baswedan yang baru selesai menjalani salat subuh berjamaah di masjid Al-Ikhsan.  "Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menimbulkan ada akibat sengaja, dikategorikan bersama-sama. Ada kesatuan niat antara pelaku walau berbeda tapi ada hubungan satu dan yang lain," tegas Jaksa Satria.  Dalam nota pembelaan yang dibacakan tim kuasa hukum, Rahmat Kadir Mahulette dinilai merupakan pelaku tunggal penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sementara, Ronny Bugis hanya sebagai alat yang dimanfaatkan Rahmat Kadir dalam melakukan tindak pidana.  "Terdakwa (Rahmat Kadir) mengakui pelaku tunggal dan perbuatan mandiri. Tanpa ada perintah atau rujukan siapapun. Ronny Bugis dipergunakan sebagai alat," kata pengacara kedua terdakwa, Widodo membacakan nota pembelaan, Senin (14/6).  Tim kuasa hukum menegaskan, niat perbuatan Rahmat tidak diketahui Ronny Bugis. Karena tidak pernah disampaikan saat hendak melakukan penyiraman.  "Telah terbukti niat terdakwa (Rahmat Kadir) tidak diketahui Ronny karena tidak pernah disampaikan bahkan pada saat kejadian penyiraman," ujar tim kuasa hukum  Atas dasar itu, tim kuasa hukum berdalih Ronny tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan turut serta bersama-sama dengan Rahmat, seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Meski demikian, JPU berpegangan pada tuntutan satu tahun penjara terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Kedua terdakwa dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim Advokasi Novel: Argumentasi Jaksa Memperlihatkan Lakon Sandiwara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/novel-baswedan.jpg" alt="SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menyesalkan tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara penyiraman air keras, yang malah mencecar pertanyaan kepada penyidik senior KPK dengan pertanyaan yang menyudutkan. Menurutnya, Jaksa yang merupakan pengacara negara seharusnya membela Novel sebagai korban penyiraman air keras.  "Ketika saya melakukan pemantauan bersama dengan teman-teman yang lain, justru malah Mas Novel Baswedan diserang dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan," kata Arif dalam diskusi YLBHI melalui daring, Minggu (21/6).  Arif yang juga sebagai Tim Advokasi Novel Baswedan menyesalkan pertanyaan Jaksa kepada Novel soal kasus sarang burung walet. Bergulirnya kasus tersebut saat Novel masih menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.  Arif menegaskan, kasus sarang burung walet tidak ada kaitannya dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 lalu. Bahkan, dia menyebut Ombudsman Republik Indonesia telah menegaskan, kalau kasus sarang burung walet yang menyeret-nyeret Novel adalah rekayasa.  "Ombudsman Republik Indonesia bahwa kasus (sarang burung walet) itu rekayasa, mulai dari laporannya sampai dengan ada surat keputusan sanksi," tegas Arif.  Arif menyebut, Ombudsman pun telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepolisian untuk menindaklanjuti berbagai pemalsuan surat bentuk kejahatan dan tindak pidana. Hal tersebut agar polisi melakukan proses hukum.  "Tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya, hampir sama dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," tukas Arif.  Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette telah dituntut hukuman satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel untuk memberikan pelajaran.  "Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ucap Jaksa Fedrik Adhar memcakan tuntutan.  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LBH Sesalkan Jaksa Pernah Cecar Novel Soal Kasus Sarang Burung Walet