<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/kTTTYeNkZGlhL9IHyTH4mPr6pT02f2dobJuEWcxl-1616748162.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada Idul Adha tahun ini. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada Idul Adha tahun ini. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyembelih 37 ekor sapi, 9 ekor kambing, dan 1 ekor domba pada momen Idul Adha tahun ini. Puluhan hewan kurban itu berasal dari beberapa pejabat dan pegawai Kejagung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berharap momen Idul Adha tahun ini dimaknai sebagai kesempatan untuk terus berbagi kepada sesama.&nbsp; &rdquo;Saya sampaikan harapannya adalah kita berbagi bersama. Kita bisa berbagi bersama dengan yang kita ada dan tentunya selain berbagi adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam pelaksanaan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT,&rdquo; ungkap Burhanuddin.&nbsp; Menurut Burhanuddin, ibadah kurban merupakan wujud rasa syukur atas limpahan nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga kegiatan ibadah kurban dapat terlaksana. Dia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi sarana ibadah, melainkan juga menjadi pelajaran spiritual untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian. &rdquo;Ibadah kurban mengandung dua dimensi penting, yakni vertikal sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan horizontal sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama,&rdquo; terang dia. Burhanuddin menyatakan bahwa ibadah kurban juga sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial kejaksaan terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia pun menekankan bahwa nilai-nilai pengorbanan, solidaritas, dan empati harus senantiasa diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta pelaksanaan tugas sebagai insan Adhyaksa. &rdquo;Kepedulian bapak dan ibu sekalian mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur yang kita junjung tinggi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kejaksaan Agung menyembelih 47 hewan kurban pada Idul Adha, Jaksa Agung Burhanuddin mengajak berbagi dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan.

Harapan Jaksa Agung di Momen Idul Adha Tahun Ini: Terus Berbagi untuk Sesama

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/JA-x-BGN2-1998598002.jpeg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama Kepala BGN Dadan Hindayana pada Kamis (20/3). (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama Kepala BGN Dadan Hindayana pada Kamis (20/3). (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan program prioritas. Yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Anggaran yang mereka kelola juga tidak sedikit. Mencapai Rp 71 triliun dan dapat bertambah hingga menjadi Rp 1717 triliun. Untuk itu, mereka meminta dukungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp; Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu saat menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran pada Kamis (20/3). Dia menyampaikan bahwa program yang diselenggarakan oleh instansinya sangat penting. Mengingat pengaruhnya luas dan besar. Khususnya bagi anak-anak dan generasi penerus Indonesia yang masih mengenyam pendidikan.&nbsp; &rdquo;Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai dari arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan,&rdquo; ungkap Dadan.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa BGN merupakan salah satu lembaga negara baru yang diberikan tanggung jawab besar. Karena itu, mereka membutuhkan dukungan penuh. Termasuk diantaranya dukungan dari Kejagung. Karena itu, Korps Adhyaksa berkomitmen mendukung BGN.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015784366/pakar-komunikasi-politik-effendi-gazali-ungkap-rahasia-tingginya-apresiasi-publik-terhadap-kerja-kejagung">Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali Ungkap Rahasia Tingginya Apresiasi Publik terhadap Kerja Kejagung</a> &rdquo;Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,&rdquo; kata Burhanuddin.&nbsp; Sebagai langkah konkret, Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam berbagai aspek. Termasuk legal opinion, legal assistance, serta pengawasan dalam proses pelelangan. Tujuannya agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Kedua pihak juga sepakat mempercepat implementasi program gizi nasional.&nbsp; &rdquo;Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar,&rdquo; imbuhnya. </div> <div>&nbsp;</div>

BGN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan program prioritas.

Jalankan Program Prioritas Pemerintah, BGN Minta Dukungan Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/JA-x-Mendes2-3637060230.jpeg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (12/3). Dalam kesempatan tersebut, Yandri meminta supervisi dari Kejagung. Khususnya terkait dengan dana desa yang tahun ini menembus Rp 75 triliun.&nbsp; Kepada awak media, Yandri menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor Kejagung untuk meneruskan kerja sama yang sudah terbangun. Dia mengakui bahwa selama ini Kejagung telah memberikan dukungan terhadap Kemendes PDT. Salah satunya ditunjukan lewat aplikasi Jaga Desa.&nbsp; &rdquo;Yang membantu para kepala desa untuk melaporkan secara langsung tentang persoalan-persoalan yang ada di desa. Hal tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus pencegahan terhadap penyelewengan Dana Desa,&rdquo; terang Yandri.&nbsp; Dalam sepuluh tahun terakhir, lanjut Yandri, sudah ada 610 triliun dana desa yang disalurkan ke seluruh Indonesia. Sementara di 2025, ada Rp 71 triliun dana desa yang disiapkan oleh pemerintah. Karena itu, Kemendes PDT menilai perlu supervisi dari Kejagung.&nbsp; Pihaknya menginginkan dana desa bisa tersalurkan secara optimal. Sehingga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto lewat Kemendes PDT bisa ditunaikan dengan baik. Yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.&nbsp; &rdquo;Semoga ke depan kerja sama ini akan semakin kami intensifkan guna meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa dalam memanfaatkan keuangan negara menjadi semakin baik,&rdquo; harapnya. Saat ini, Kemendes PDT dan Kejagung sudah memiliki aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding. Melalui aplikasi tersebut, mereka bisa memantau secara langsung pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga bisa merespons aduan masyarakat dengan cepat. Di tempat yang sama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk melakukan pendampingan terhadap dana desa dan seluruh program yang dilaksanakan oleh Kemendes PDT. Dia memastikan, Kejagung mendukung penuh agar program-program itu terlaksana dengan baik.&nbsp; &rdquo;Jadi, kami lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran dan kalau ada kebocoran akan kami tindak, itu yang akan kami lakukan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dana Desa Tembus Rp 71 Triliun, Menteri Desa Datangi Kejagung untuk Supervisi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Jaksa-Agung-x-Pertamina-1-1605700942.jpeg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan keterangan kepada awak media usai bertemu Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri. (Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan keterangan kepada awak media usai bertemu Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri. (Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kedatangan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajarannya di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis siang (6/3). Usai pertemuan tersebut, Burhanuddin menegaskan bahwa produk-produk Pertamina saat ini sudah bagus dan sesuai dengan standar. Termasuk diantaranya Pertamax.&nbsp; Burhanuddin mengakui, dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal. Termasuk penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Juga soal isu dan informasi yang beredar di masyarakat berkenaan dengan kualitas salah satu produk pertamina, yakni Pertamax. Menurut dia, saat ini produk tersebut sudah bagus dan sesuai standar.&nbsp; &rdquo;Kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina,&rdquo; kata Burhanuddin.&nbsp; Dia menegaskan hal itu setelah memberi penekanan bahwa kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh instansinya terjadi pada 2018-2023. Sehingga sejak 2024 sampai hari ini, kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dipastikan tidak bermasalah. Karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh Kejagung.&nbsp; &rdquo;Bahwa mulai 2024 ke sini, itu tidak ada kaitannya (dengan kasus dugaan korupsi) yang sedang diselidiki,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Burhanuddin menyampaikan bahwa tempus delicti kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani oleh Kejagung terjadi selama lima tahun. Mulai 2018-2023. Dia memastikan, saat ini sudah tidak ada lagi stok BBM Pertamina yang diproduksi pada medio tersebut. Seluruh BBM Pertamina yang beredar di pasaran sudah stok baru dan sesuai dengan spesifikasi.&nbsp; &rdquo;Artinya lagi spesifikasi (BBM) yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina,&rdquo; imbuhnya. Di tempat yang sama, Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan uji rutin terhadap setiap produk BBM yang beredar di pasaran. Hasilnya, kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.&nbsp; &rdquo;Dengan demikian, untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat, bahwa produk yang dihasilkan oleh Pertamina adalah produk yang betul-betul sesuai, begitu juga dalam distribusinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Burhanuddin menegaskan bahwa produk-produk Pertamina saat ini sudah bagus dan sesuai dengan standar. Termasuk diantaranya Pertamax.

Usai Terima Dirut Pertamina Simon Aloysius, Jaksa Agung: Pertamax Sudah Bagus dan Sesuai Standar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Jaksa-Agung-4200775642.jpeg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi salah satu lembaga negara yang terkena efisiensi anggaran sebagaimana aturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran untuk Kejagung mencapai Rp 5,43 triliun. Meski begitu, Jaksa Agung Burhanuddin meminta seluruh jajarannya tetap menjaga kepercayaan masyarakat.&nbsp; Burhanuddin menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada seluruh jajarannya pada Jumat (28/2). Dia mengungkapkan bahwa saat ini, kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan mencapai angka 77 persen. Lebih tinggi dari penegak hukum lainnya.&nbsp; &rdquo;Kepercayaan ini harus terus kita jaga dengan bekerja penuh integritas dan tanggung jawab,&rdquo; kata dia.&nbsp; Burhanuddin menyampaikan, anggaran kejaksaan memang dipangkas Rp 5,43 triliun. Namun, dia meminta seluruh jajarannya tidak terpengaruh pemangkasan tersebut. Dia meminta para jaksa dan seluruh satuan kerja di bawah kejaksaan tetap bekerja optimal. Tentu dengan penyesuaian rencana kerja dengan anggaran yang tersedia.&nbsp; &rdquo;Kejaksaan menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung program strategis pemerintahan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.&nbsp; Tidak sampai di situ, Harli menyampaikan, jaksa agung juga menekankan pentingnya keselarasan strategi kejaksaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan 2025-2029 harus segera difinalisasi paling lambat Juni 2025.&nbsp;

Jaksa Agung Burhanuddin meminta seluruh jajarannya tetap menjaga kepercayaan masyarakat meski terdampak efisiensi anggaran.

Meski Kejaksaan Kena Efisiensi Anggaran, Jaksa Agung Minta Para Jaksa Tetap Jaga Kepercayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Jaksa-Agung-4200775642.jpeg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak boleh ada jaksa nakal. Demikian penegasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada seluruh jajarannya pada Jumat (28/2). Dia mengingatkan agar para jaksa selalu menjaga marwah institusi. Bila melanggar mereka bakal disanksi. Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap jaksa nakal. Apalagi bila mereka terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kasus dugaan korupsi. Dia memastikan jaksa tersebut akan diberi sanksi tegas dan berat. Demikian pula dengan jaksa yang bermain proyek.&nbsp; &rdquo;Jika masih ada yang bermain proyek atau melakukan intervensi yang tidak seharusnya, maka jabatan mereka akan dicopot dan ditindak tegas,&rdquo; kata Burhanuddin. Saat ini, Kejagung berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan fokus pada pemulihan kerugian negara. Karena itu, Burhanuddin menginstruksikan optimalisasi pelacakan aset dan penyelesaian tunggakan perkara tindak pidana khusus.&nbsp; Selain itu, Burhanuddin juga menyoroti pentingnya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui strategi nasional yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dia berpesan agar para jaksa bersiap menerapkan KUHP baru. Sesuai ketentuan, KUHP baru akan berlaku mulai tahun depan. KUHP baru akan diberlakukan menggantikan KUHP lama yang telah digunakan sejak zaman kolonial. Dalam hal ini, kejaksaan berperan penting dalam memastikan implementasi KUHP baru dapat berjalan dengan baik melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.&nbsp; &rdquo;Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana umum dan penyalahgunaan narkotika,&rdquo; terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Tidak boleh ada jaksa nakal. Demikian penegasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada seluruh jajarannya.

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya, Jaksa Nakal Bakal Dicopot dari Jabatan dan Kena Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uchok-sky-khadafi-minta-studi-greenomics-dikaji-kebenarannya_m_198635.jpeg" alt="Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi" width="100%">
<figcaption>Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana usaha komoditi emas periode 2010-2020 di Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga mandek alias jalan di tempat.&nbsp; Sejumlah pihak mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus ini. &nbsp; Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa pegawai BUMN Antam, serta dua Direktur Utama PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Signature (IGS) yakni HW dan ESY terkait kasus ini.&nbsp; Sementara Satgas TPPU yang ditugaskan mengusut kasus emas ini dan KPK pun tidak banyak &lsquo;bergigi&rsquo; dalam mendorong penyelesaian kasus. Namun, kejagung hingga kini belum mengungkap kelanjutan kasus ini. Padahal dugaan korupsi terkait komoditas emas tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp 47,1 triliun.&nbsp; Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut seharusnya penanganan kasus emas ini diambil alih KPK dan diaudit. "Karena Kejaksaan baru akan bergerak biasanya kalau kasus itu ramai muncul, atau ketika parpol konsolidasi atau partai nakal muncul. Nawawi sebagai ketua KPK baru segera ambil kasus emas lebih mantap KPK yang ambil," tuturnya kepada wartawan, Rabu (29/11). &nbsp; Uchok menyebut Kejagung terkesan lambat seperti keong dalam penanganan kasus ini. &ldquo;Emas ini sangat seksi, atau bisa kasusnya diaudit KPK dan supersivi, atau diambil alih langsung KPK,&rdquo; tuturnya. Terpisah, Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mempertanyakan hal sama. Dia menilai, mandeknya kasus emas impor di Kejaksaan ini lantaran tidak adanya wewenang yang tegas dari Satgas.&nbsp; "Satgas Emas saya pikir kan cuma berwenang koordinatif administratif, dan bukan atasan penegak hukum. Jadi tidak ada hal yang sifatnya imperatif dan dapat memaksa aparat penegak hukum menjalankan fungsinya, termasuk kejaksaan," ujar Huda di kesempatan terpisah.&nbsp; Chairul juga menyebut kasus emas ini harus diproses sampai tuntas tanpa pandang bulu. Dia juga menyebut keberadaan satgas juga tidak banyak berarti. "Artinya kalau mandek, Satgas Emas sebenarnya gimik aja," sambungnya. Huda juga menyebut, penuntasan kasus ini jadi perhatian publik. Jika kasus tak jelas diselesaikan, Jaksa Agung dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya menuntaskan kasus-kasus besar seperti ini.&nbsp; "Ya kan Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi jika fungsinya tidak jalan tinggal diganti Jaksa Agungnya. Tinggal tunggu presiden mau atau tidak," kata Huda. Penyelidikan kasus ini sendiri naik ke level penyidikan pada 10 Mei 2023 lewat penerbitan Sprindik Print-14/Fd.2/05/2023. Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, pihaknya akan segera memutuskan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan importasi emas. Pihaknya akan memutuskan apa perkara itu masuk kerana tindak pidana korupsi atau kepabeanan. "Belum, dalam waktu dekat akan kami putuskan soal perkara ini," singkat Febrie. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana sebelumnya menyampaikan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Diantaranya, di Pulogadung, Jakarta Timur. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian, Cinere-Depok, Jawa Barat.&nbsp; Penggeledahan juga dilakukan di Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, tim penyidik menggeledah PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng. Namun, hingga kini, belum jelas disebutkan, hasil penggeledahan dengan status hukum kedua perusahaan tersebut pada kasus dugaan korupsi impor emas. PT IGS yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur merupakan perusahaan perdagangan logam mulia dan produk emas batangan di Tanah Air. Sedangkan PT UBS dari penelusuran di internet, adalah produsen perhiasan emas dan logam mulia.

Kejagung hingga kini belum mengungkap kelanjutan kasus ini. Padahal korupsi komoditas emas tersebut ditaksir merugikan negara Rp 47 Miliar

CBA Pertanyakan mangkraknya Kasus Korupsi Dana Usaha Komoditi Emas di Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-depan-celine-evangelista-siap-kembali-ke-depan-kamera_m_.jpg" alt="Celine Evangelista siap kembali ke dunia hiburan tanah air, tahun depan." width="100%">
<figcaption>Celine Evangelista siap kembali ke dunia hiburan tanah air, tahun depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Celine Evangelista belum memberikan tanggapan apa pun meski menjadi bahan pemberitaan banyak media online usai namanya disebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari pada 25 Oktober 2023 lalu terkait kasus korupsi tambang WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Celine Evangelista dikabarkan menerima uang Rp 500 juta oleh terdakwa Amelia Sabara untuk tujuan membantu kasus hukum yang menjerat tersangka berinisial AA. Selain itu, Celine Evangelista disebut memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin diduga melalui jaringan pertemanan dari istrinya. <div>Kata 'papa', menurut kesaksian Amelia Sabara di persidangan, merupakan sebutan Celine Evangelista terhadap Jaksa Agung. Netizen lainnya malah memberikan penilaian negatif perihal kedekatan Celine Evangelista dengan sosok 'Papa' setelah terungkap di persidangan kasaus&nbsp;korupsi beberapa hari lalu. "Halo Papa ternyata oh ternyata simpan menyimpan juga," komentar yang lainnya. JawaPos.com beberapa kali menghubungi Agung dari Bentuk Management, manajemen artis yang menaungi Celine Evangelista. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan apa pun terkait kabar tak sedap yang kini menjerat nama Celine.</div>

Artis Celine Evangelista terkait kasus korupsi tambang WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Unggahan Celine Evangelista Dibanjiri Komentar 'Papa' Usai Namanya Disebut di Kasus Korupsi Antam

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/kominfo-20-288010460.jpg" alt="Ilustrasi: Menkominfo Budi Arie Setiadi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menkominfo Budi Arie Setiadi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan proyek pembangunan BTS 4G dan sejumlah paket Bakti di Kementerian Kominfo tetap berlanjut. Karena itu, Budi Arie berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengawal proyek tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus jalan terus proyek BTS ini, harus jalan terus harus terwujud. Karena ini menyangkut nasib rakyat," kata Budi Arie di Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Arie menjelaskan, pihaknya membutuhkan pendampingan dari Kejagung dalam menyelesaikan proyek BTS 4G. Hal ini agar tak ada lagi kasus hukum yang menimpa Kementerian Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011783210/pelantikan-budi-arie-sebagai-menkominfo-pengamat-nilai-ada-pesan-lain-dari-presiden">Pelantikan Budi Arie Sebagai Menkominfo, Pengamat Nilai Ada Pesan Lain dari Presiden</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti soal teknis kita butuh pendampingan dari Kejaksaan Agung, akan didampingi, semua akan di review kontrak-kontrak dan lain-lain. Nanti pokoknya kalau soal hukum ke Kejaksaan Agung. Kita pokoknya urusannya teknis," papar Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011784328/menyangkut-pelayanan-masyarakat-di-daerah-3t-jokowi-minta-budi-arie-selesaikan-proyek-bts">Menyangkut Pelayanan Masyarakat di Daerah 3T, Jokowi Minta Budi Arie Selesaikan Proyek BTS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kejagung sebelumnya telah menetapkan delapan pihak sebagai tersangka, salah satunya mantan Menkominfo Johnny G Plate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun tersangka lainnya yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL); Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA); Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH); Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki (MY); dan Windi Purnama (WP) yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Irwan. Sebagian dari mereka tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.</div> &nbsp;

Dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kejagung sebelumnya telah menetapkan delapan pihak sebagai tersangka.

Minta Pendampingan Kejagung, Menkominfo Budi Arie Pastikan Proyek BTS Berlanjut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Keberanian Kejagung mengungkap kasus besar dan menangkap sejumlah elit membuat masyarakat meningkat kepercayaannya terhadap Kejagung. &ldquo;Saya kira survei itu ada benarnya, karena masyarakat melihat adanya pengungkapan kasus-kasus besar oleh Kejagung,&rdquo; kata Anwar Abbas, yang juga Wakil Ketua MUI ini. Menurutnya, dengan tetap mengapresiasi kinerja Kejagung, tokoh yang biasa disapa Buya Anwar&nbsp; ini, berharap Kejagung juga lebih berani untuk mengungkap kasus-kasus di kementerian lainnya. Menurutnya, korupsi kemungkinan juga terjadi di kementerian-kementerian lainnya. Sehingga Kejagung harus juga menyelidikinya. Buya Anwar mengingatkan korupsi menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Perilaku korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Mereka yang sudah menjadi pejabat maupun pemimpin diharapkan Buya Anwar tidak melakukan korupsi. Sebelumnya, dua lembaga survei Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), memaparkan hasil temuan mereka. Kedua lembaga ini menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap Kejagung tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya. &ldquo;Temuan Januari, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan ada di angka 60 persen. Pada Februari hingga April, bertahan di 68 persen. Memasuki Juli, ada peningkatan menjadi 69 persen,&rdquo; ungkap Direktur LSI, Djayadi Hanan.&nbsp; Begitu juga&nbsp; survei Indikator Politik&nbsp; yang dirilis pada Juli 2023 menyebut, Kejagung meraih tingkat kepercayaan sangat tinggi. Kejagung mampu meraih 81,2 persen kepercayaan publik dan menjadi yang tertinggi sejak 1999.

Dengan mengapresiasi kinerja Kejagung, tokoh yang biasa disapa Buya Anwar ini, berharap Kejagung lebih berani untuk mengungkap kasus lainnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jaksa Agung ST Burhanuddin

Berita Terkini