<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jaksa-Agung-Agus-Wahyudi.jpg" alt="Jaksa Agung-Agus Wahyudi" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung-Agus Wahyudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan jabatan strategis negara pada periode kepemimpinannya yang kedua. Salah satu yang diganti yakni posisi Jaksa Agung. Rencananya posisi itu tidak lagi dari orang berlatar belakang partai politik.  Menanggapi itu, Jaksa Agung M Prasetyo tak mempermasalahkan apabila diganti. Dia menilai itu hak prerogatif Jokowi untuk menentukan komposisi yang tepat dalam pemerintahannya.  "Saya nggak punya respons apa-apa, enggak masalah. Saya sendiri kan memang pernah berada di parpol, tapi ketika ditugaskan sebagai Jaksa Agung ini, parpol itu melepaskan saya," ujar Prasetyo di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).  Prasetyo menilai, seseorang berlatar belakang partai maupun profesional boleh menduduki kursi Jaksa Agung. Siapapun itu, yang terpenting adalah bekerja mengedepankan kepentingan bangsa, tidak untuk partai maupun kelompoknya.  Oleh karena itu, dia mempertanyakan kenapa baru sekarang posisi Jaksa Agung dari partai politik dipersoalkan. Sebab, ini sudah menjadi fenomena lama. Prasetyo bukan satu-satunya Jaksa Agung yang pernah menjadi anggota partai politik.  Di sisi lain, Prasetyo mengatakan kinerjanya selama ini tidak pernah mengecewakan Presiden. "Saya tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kekecewaan presiden. Orang semua melihat apa yang saya lakukan," ucapnya.  Atas dasar itu, Prasetyo menilai tidak tepat apabila Jaksa Agung yang berlatar belakang partai akan menggangu independensi dalam bekerja. Sebab, kinerja Jaksa Agung diawasi pula oleh publik.  "Ketika kita mencegah, dan menemukan buktin yang tidak terbantahkan harus kita tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai manapun (non partai)," tegas mantan politikus Nasdem itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Surya-Paloh-Sabik.jpg" alt="Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Senada, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun tak keberatan apabila Jaksa Agung diambil dari non partai. Selama memang itu untuk kepentingan bangsa.  "Tidak ada masalah dari Nasdem. Apa masalahnya. Ini sungguh betul-betul sikap Nasdem jangan ragukan," kata dia.  Surya menegaskan, Nasdem mendukung Jokowi di Pilpres 2019 tanpa syarat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang dibuat Jokowi pun akan didukung. "Kalau Jaksa Agung, presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa," terangnya.  Meski begitu, Surya menilai Jaksa Agung dari non partai tidak bisa memberikan garansi bisa bekerja lebih baik. "Belum tentu, siapa bilang lebih baik, kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga," pungkasnya.  Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media utama di Istana Merdeka kemarin (14/8), Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo- menyatakan sudah menyelesaikan penyusunan kabinetnya. Salah satu yang diganti adalah jaksa agung. “Dari kalangan nonparpol,” sebutnya.  Seperti diketahui, pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung dijabat M. Prasetyo. Dia merupakan mantan kader Partai Nasdem. Dalam sejarahnya, jaksa agung pernah dijabat sosok dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, Jokowi belum memastikan apakah itu berarti posisi jaksa agung akan diisi sosok dari eksternal Korps Adhyaksa.

Jaksa Agung dari Luar Partai, Ini Reaksi Prasetyo dan Surya Paloh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jaksa-agung-sebut-siti-aisyah-adalah-korban_m_162092.jpeg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.&lrm;com - Terungkap sudah, Siti Aisyah pelaku pembunuhan Kim Jong-Nam, kaka pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, ternyata adalah korban. Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, walaupun Siti Aisyah adalah pembunuh Kim Jong-Nam. Namun Siti Aisyah adalah korban. "Siti Aisyah justru adalah korban atau diperdaya untuk lalukan sesuatu tanpa diketahui apa yang dilakukan Siti Aisyah," ujar Prasetyo saat di Gedung, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10). Prasetyo berani mengatakan hal itu, karena pihaknya melakukan pendampingan terhadap kuasa hukum Siti Aisyah. Ungkap dia, pendampingan itu dilakukan untuk mencari tahu alibi dari Siti Aisyah terkait pembunihan Kim Jong-Nam. "Mencari info apakah betul Siti Aisyah itu mempunuai niat untuk membunuh atau tidak. Sementara Siti Aisyah tidak mengenal (Kim Jong-Nam)," kata Prasetyo. Selain itu, saat ini juga pihaknya masih mencari informasi mengenai racun yang digunakan oleh Siti Aisyah saat membunuh King Jong-Nam. Pasalnya Prasetyo mengungkapkan racun yang dipakai tidak beredar di pasaran. "Racun itu karena hanya dimiliki jaringan intelijen asing," pungkasnya. &lrm;Siti Aisyah dan seorang warga Vietnam Doan Thi Huong diancam hukuman mati setelah dijerat pasal pembunuhan berencana yang dilakukan pada 13 Januari lalu terhadap Kim Jong-Nam. Rekaman CCTV menunjukkan Siti Aisyah dan Doan tiba-tiba menyekap wajah Jong-Nam dengan menggunakan racun VX saat berada di terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Racun saraf VX dikategorikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai senjata pemusnah massal.

Jaksa Agung Sebut Siti Aisyah Adalah Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kpk-ott-jaksa-ini-saran-yang-harus-dilakukan-prasetyo_m_136321.jpeg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan oleh Tim Satgas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini mereka menciduk Kejati Bengkulu berinisial HN dan oknum jaksa berinisial PP. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menegaskan, Jaksa Agung HM Prasetyo telah gagal membenahi lembaganya. Hal ini disebabkan masih adanya saja jaksa yang melakukan tindak korupsi. "Jadi memang Jaksa Agung harusnya sudah mundur," tegas Emerson kepada JawaPos.com, Jumat (9/6).&nbsp; Untuk diketahui KPK melakukan OTT pada Jumat (9/6) dini hari, berdasarkan informasi yang dihimpun dalam OTT itu Tim Satgas Penindakan KPK berhasil mengamankan barang bukti uang suap sekitar Rp 100 juta. Uang itu diduga sebagai 'mahar' agar salah seorang yang terlibat perkara di Kejati Bengkulu bisa lolos jeratan hukum. Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam OTT ini pihaknya menangkap tiga orang dari berbagai unsur, yaitu unsur swasta, pejabat pengadaan dan penegak hukum.(cr2/JPG)

KPK OTT Jaksa, Ini Saran Yang Harus Dilakukan Prasetyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69145_88344_Jaksa-agung-M-Prasetyo.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cepatnya pelimpahan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Kejaksaan ke pengadilan menimbulkan kecurigaan adanya unsur politis.&nbsp; Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung M Prasetyo hari ini, Selasa (6/12). Kecurigaan politis yang dimaksud yakni, sebagai strategi politik agar dengan masuknya ke pengadilan dan proses disegerakan, tidak semakin mempengaruhi elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur yang semakin menurun. Dia juga mempertanyakan kemampuan Korps Adhyaksa &nbsp;menuntaskan kasus penistaan agama tanpa adanya intervensi politik. &quot;Apakah bisa melakukan tugas tanpa intervensi dan kekuatan politik ? Sebab, jaksa agung saat ini adalah kader partai. Dimana partai jaksa agung menjadi pendukung utama pencalonan Ahok sebagai cagub,&quot; ujar Muslim. Diketahui, M Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem yang merupakan salah satu parpol pengusung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. &quot;Kalau pimpinan sudah tugaskan partai, kita tidak berdaya apa-apa,&quot; lanjut politikus PAN itu. Karenanya, Muslim meminta kesungguhan Kejaksaan Agung menangani perkara Ahok itu. Tentunya, murni dalam penegakkan hukum. &quot;Sejauh ini belum ada pernyataan tegas dari Kejaksaan Agung bahwa aparat jaksa akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas,&quot; sebutnya. Namun demikian, Muslim yakin Kejaksaan Agung tidak akan berupaya melakukan hal-hal yang keluar dari koridor hukum. Namun, dia meminta agar Jaksa Agung menjamin proses tersebut. &quot;Karena itu apakah ada jaminan saudara (Prasetyo) bahwa kejaksaan akan bekerja secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan politik dari parpol tertentu?,&quot; sambungnya. Jaminan itu sangat penting untuk disampaikan agar umat bisa tenang. &quot;Karena mendapat kepastian dari kepala Kejaksaan Agung sendiri bahwa para jaksa yang bertugas bebas melaksanakan tugas tanpa ditakuti, diintervensi atau diiming-imingi oleh atasan dengan kekuatan politik tertentu,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Kasus Ahok Disorot, DPR Minta Jaksa Agung Beri Jaminan Tak Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65260_84372_Jaksa-Agung-M-Prasetyo.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i mendesak agar Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung M Prasetyo. Hal itu disampaikan lantaran dia menilai kinerja Kejaksaan Agung yang buruk di bawah kepemimpinan Prasetyo. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya rapor merah terhadap kinerja Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Pergantian pucuk pimpinan di Korps Adhyaksa itu diyakini Syafi&#39;i dapat memulihkan citra penegakkan hukum. Pasalnya, lanjut dia, Prasetyo kerap kali politis dalam menyikapi kasus yang ditangani kejaksaan. &quot;Dia selalu melaksanakan order-order. Seperti penangkapan Dahlan Iskan. Masa iya begitu ditetapkan, begitu mudah juga dibebaskan. Berarti landasan hukum penetapan itu tidak kuat, tapi dipaksakan,&quot; tegasnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (18/11). Untuk itu, Syafi&#39;i berharap agar pergantian Jaksa Agung dilakukan sesegera mungkin. &quot;Harus segera diganti. Kalau tidak penegakkan hukum ini semakin berbahaya,&quot; tegas politikus Partai Gerindra itu. Diketahui, ICW mencurigai beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan merupakan intervensi partai politik tertentu. Bahkan kasus tersebut banyak yang mangkrak. Kejaksaan Agung tercatat hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus tersebut, sekitar 67 persen atau 16 kasus korupsi ngendon di tingkat penyidikan. Sementara itu, kasus yang naik ke penuntutan hanya sekitar 33 persen atau 8 kasus korupsi. Selain itu, Prasetyo juga diduga melakukan intervensi dalam menuntut ringan para pelaku korupsi di pengadilan. (dna/JPG)

Jika Prasetyo Tidak Diganti, Penegakkan Hukum Dianggap Semakin Berbahaya