<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/XvC155w3W5QzVKwgwlU4FGPotLv139IX5Ax7oRwO-3014803033.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (17/8). (Masria Pane/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (17/8). (Masria Pane/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemprov DKI sedang mengembangkan sistem digitalisasi perpakiran di Jakarta. Utamanya, untuk ruas jalan on street atau tepi jalan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi juru parkir (jukir) liar serta meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Adapun digitalisasi sistem perparkiran yang dikembangkan untuk on street itu disebut dengan JakParkir. "JakParkir saat ini sudah diterapkan di delapan ruas jalan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (17/8). Perinciannya, Jalan Pegambiran, Cikini Raya, Juanda Raya, Raden Patah, Adityawarman, Tebah Raya, Sunan Ampel, dan Muara Karang Raya. "Minggu ini atau minggu depan, akan ada tambahan, jadi totalnya sepuluh ruas jalan," imbuhnya. Berdasar data Dishub DKI, saat ini, total ada 244 ruas jalan parkir on street. Namun, ratusan lokasi itu tidak seluruhnya langsung diterapkan sistem digitalisasi tersebut. "Target kami, memang tahun ini bisa diperluas ke 25 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, dan secara bertahap akan terus ditingkatkan," katanya. JakParkir merupakan aplikasi digital yang mendukung pembayaran nontunai (cashless) dan pemesanan slot parkir. Aplikasi itu memiliki empat interface, masing-masing untuk pengguna jasa, juru parkir, pengawas lapangan, dan dashboard pusat kendali atau command center. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan digitalisasi perparkiran di Jakarta. "Sekarang ini sedang dipersiapkan untuk parkir yang cashless. Saya sangat mendukung parkir di Jakarta dilakukan dengan cashless," kata Pram. Dengan digitalisasi itu, ke depan, tidak ada transaksi tunai untuk warga yang parkir di tepi jalan. Melainkan, dengan kartu uang elektronik atau QRIS.(rya/)

Pemprov DKI Jakarta mengembangkan sistem digitalisasi perparkiran untuk mengurangi jukir liar dan meningkatkan penerimaan daerah.

JakParkir Akan Diterapkan di 25 Ruas Jalan Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/JKT_RENCANA-OENINDAKNA-PARKIR-LIAR_HANUNG-HAMBARA_30062025-4-3604344064.jpg" alt="Pejalan kaki melintas di depan imbauan larangan parkir di jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (30/06/2025). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pejalan kaki melintas di depan imbauan larangan parkir di jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (30/06/2025). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemprov DKI akan memperbaiki sistem perparkiran di Jakarta. Yakni, dengan mengembangkan sistem parkir digital lewat aplikasi JakParkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Pengembangan itu dilakukan untuk mengatasi juru parkir (jukir) liar yang marak di Jakarta belakangan ini. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menuturkan, dari 244 ruas jalan yang dikelola Unit Pengelola Perparkiran (UP Perparkiran), sudah ada 10 ruas jalan yang masuk dalam sistem tersebut. &ldquo;Dan tentu, secara bertahap untuk 244 ruas jalan itu akan diterapkan. Dan grand design-nya nanti setelah sistem ini proven, &nbsp;nantinya &nbsp;juga akan dilengkapi dengan fitur booking parkir,&rdquo; jelas Syafrin. Dengan fitur tersebut, ke depannya, pengemudi bisa memesan slot parkir sebelum tiba di lokasi secara online. Misalnya, pengemudi kendaraan ingin parkir di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Nantinya, petugas parkir akan menerima notifikasi dan segera memasang cone sebagai penanda bahwa tempat tersebut sudah dibooking. Jadi, meskipun sistem online tetap membutuhkan jukir. &ldquo;Prinsipnya, kami menganut asas tidak ada yang ditinggalkan. Mereka dialihkan menjadi petugas yang memegang handheld (perangkat parkir),&rdquo; terangnya. Namun, Syafrin mengakui, begitu pemilik kendaraan booking, maka argo parkir akan berjalan meski kendaraan belum tiba. Sebab, lokasi parkir tersebut dianggap sudah terisi dan tidak bisa digunakan pengendara lain. &ldquo;Dengan cara ini, warga yang sebelumnya nekat parkir sembarangan karena tidak kebagian lahan bisa lebih tertib. Ini sekaligus mengurangi parkir liar,&rdquo; jelas Syafrin. Syafrin juga mengakui, lantaran sistem dikembangkan bertahap, maka target &nbsp;ruas jalan yang dikelola jajarannya di UP Perparkiran baru sepenuhnya menerapkan sistem itu pada 2027, mendatang. &ldquo;Sementara untuk tarif parkir, tidak ada perubahan. Tarif tetap progresif, sesuai ketentuan sebelumnya, yakni mulai dari Rp 4.000 untuk satu jam pertama, lalu naik bertahap,&rdquo; tambahnya.

Pemprov DKI akan memperbaiki sistem perparkiran di Jakarta. Yakni, dengan mengembangkan sistem parkir digital lewat aplikasi JakParkir.

Jurus Baru Pemprov DKI Berantas Jukir Liar, Bakal Pakai Aplikasi Parkir Digital 'JakParkir'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lurah-kebon-kacang-sebut-di-belakang-thamrin-ada-2-rw-kumuh_m_.jpg" alt="Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia" width="100%">
<figcaption>Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":xi" class="ii gt"> <div id=":xj" class="a3s aiL "> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syaripudin menyatakan pihaknya tengah mencanangkan Jakparkir. Aplikasi itu nantinya berfungsi untuk mencegah adanya pungutan liar yang berakibat buruk pada pendapatan daerah dari segi retribusi parkir di ibu kota. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti ke depan kita akan buat aplikasi Jakparkir yang terkoneksi dengan Park and Ride, terkoneksi dengan kewajiban uji emisi yang bersangkutan," ujarnya, Minggu (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga mengatakan akan memberlakukan disinsentif parkir bagi kendaraan-kendaraan yang tak lolos uji emisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika kendaraan itu tidak lulus uji emisi atau belum uji emisi, nah itu akan dikenakan disinsentif parkir dengan pengenaan tarif tertinggi,&rdquo; tegas Syaripudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011814066/mkgr-keluarkan-surat-edaran-instruksikan-kader-tegak-lurus-dukung-ketum-golkar-airlangga"> MKGR Keluarkan Surat Edaran Instruksikan Kader Tegak Lurus Dukung Ketum Golkar Airlangga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Maraknya parkir liar di DKI Jakarta membuat capaian pendapatan Unit Pengelola (UP) Perparkiran pada 2022 masih jauh dari target. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas PerhubunganDKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan UP Perparkiran tahun 2022 hanya mencapai Rp 51,3 miliar atau 72,88% dari target sebesar Rp 70,4 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi secara menyeluruh terkait perparkiran. Ia meyakini, pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi mencapai target pendapatan daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/011814056/seleksi-perwakilan-jatim-di-pra-pon-xxi-2024-cabor-barongsai-berlangsung-meriah-ada-yang-jadi-monyet">Seleksi Perwakilan Jatim di Pra-PON XXI 2024 Cabor Barongsai Berlangsung Meriah, Ada yang Jadi Monyet</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu ya mesti dilakukan adalah dengan memberikan regulasi yang tegas agar tak terjadi kebocoran pendapatan daerah dalam pengaturan perparkiran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Regulasinya itu memang tidak memberi celah bagi terutama bagi penyelenggara maupun yang lainnya untuk melakukan kongkalikong dalam pencatatan," ujarnya, Minggu (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syaripudin menyatakan pihaknya tengah mencanangkan Jakparkir.

Tekan Parkir Liar, Dishub DKI Tengah Canangkan Jakparkir

jakparkir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jakparkir

Berita Terkini

JakParkir Akan Diterapkan di 25 Ruas Jalan Tahun Ini

Jurus Baru Pemprov DKI Berantas Jukir Liar, Bakal Pakai Aplikasi Parkir Digital 'JakParkir'

Tekan Parkir Liar, Dishub DKI Tengah Canangkan Jakparkir

Download Aplikasi JawaPos.com