<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Deswita-Maharani-Instagram.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta direncanakan baru diberlakukan mulai Senin, 14 September mendatang, namun dampaknya sudah dirasakan Deswita Maharani. Kebijakan Pemprov DKI itu membuat dirinya harus kehilangan pekerjaan.  Diceritakan Deswita Maharani, pekerjaanya bersama anaknya terpaksa dibatalkan. Sebab jobnya jatuh pada tanggal 14 dan 15 September. Namun sayangnya dia tidak merinci lebih lanjut pekerjaan apa yang dibatalkan tersebut.  "Aku baru ngebatalin kerjaan bareng sama anak saya, Abay. Karena harus bawa Abay syuting ke luar di studio. Mungkin bukan rezeki aku sama Abay," kata Deswita Maharani saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan.  Sebagai warga negara yang baik, Deswita Maharani mengaku akan mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah. Apalagi PSBB ini untuk tujuan kesehatan sekaligus kemaslahatan banyak orang.  " Ya sudah lah mungkin bukan rezekinya jadi ikutin aturan pemerintah saja," kata istri Ferry Maryadi itu.  Deswita Maharani juga sedikit lega membatalkan pekerjaan karena di rumahnya ada anak kecil yang baru berusia di bawah 5 tahun. Selain itu, juga ada orang tua Deswita yang sudah lanjut usia dan rentan sekali apabila terpapar Covid-19.  "Ada mama dan papa yang usianya 75 tahun. Jadi harus ikuti kemauan pemerintah untuk kebaikan bersama," ungkap Deswita Maharani.  Lebih lanjut dia mengatakan, keluarganya sangat menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat selama masa pandemi. Jika keluar rumah harus menggunakan masker. Namun apabila tidak terlalu penting semua anggota keluarganya lebih memilih berada di rumah.  "Memang diminimalisir banget untuk keluar rumah. Untuk asisten rumah tangga kadang ke pasar belanjanya atau beli via online. Aku belanjanya dijadwal seminggu sekali. HBelanja di hari Senin, persediaan sampai satu minggu," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:

Jakarta Kembali PSBB, Deswita Maharani Kehilangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah selesai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat membahas penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Dalam rapat, Anies menyampaikan sejumlah rencana yang akan diterapkan. Kemudian dibahas bersama dan dimatangkan.  Hanya saja, Anies belum membuka hasil pertemuan tersebut. Dia menyebut besok akan diumumkan secara rinci kepada publik. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2020/doni-monardo-kepastian-jakarta-kembali-psbb-ketat-diumumkan-besok/">Doni Monardo: Kepastian Jakarta Kembali PSBB Ketat Diumumkan Besok</a></li> </ul> "Besok akan kita umumkan karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interprestasi yang beda-beda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9).  Anies hanya memastikan pemerintah pusat mendukung penuh langkah DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB. Pemerintah pusat sangat mengerti bahwa terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama 2 pekan terakhir.  "Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin ekonomi bergerak. Kami sama, besok ketika melihat detail perinciannya akan lebih clear," ucapnya.  Di sisi lain, Anies menyebut PSBB kali ini bukan untuk melarang kegiatan warga. Melainkan hanya mengetatkan supaya tidak terjadi penularan Covid-19 yang semakin masif.  "Jadi artinya tetap berkegiatan tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai," pungkasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan seperti saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi.  "Situasi wabah di Jakarta dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB ketat kembali diterapkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Besok, Anies Baswedan Umumkan Aturan Main PSBB Total Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200912-WA0031.jpg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipertanyakan sejumlah kalangan. Keputusan PSBB tanpa kajian mendalam termasuk akibatnya di sektor ekonomi hanya akan memberikan dampak negatif lebih besar kepada masyarakat.  “Keputusan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB mulai pekan depan telah memberikan dampak nyata terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Indikatornya Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok hingga protes dari sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM jika PSBB kembali diberlakukan di Jakarta,” ujar Ketua DPP PKB bidang Ekonomi dan Perbankan Fathan Subchi, Sabtu (12/9). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2020/terkait-psbb-di-jakarta-dpr-berharap-daerah-dan-pusat-sinkron/">Terkait PSBB di Jakarta, DPR Berharap Daerah dan Pusat Sinkron</a></li> </ul> Dia menjelaskan, PSBB harusnya menjadi opsi terakhir bagi kepala daerah dalam mengendalikan wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini memang meningkat secara signifikan. Kendati demikian perlu ditelusuri lebih jauh penyebab peningkatan kasus positif tersebut.  “Informasi yang kami terima dari Satgas Covid-19 menyebutkan jika 60 persen dari pasien di wisma atlet semua disinyalir dari klaster angkutan umum. Dan pengguna angkutan umum ini meningkat pesat setelah kebijakan ganjil-genap kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.  Fathan mengatakan, PSBB pasti akan membantu mengurangi penularan Covid-19. Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak akan terlalu efektif karena saat ini klaster penularan telah bergeser dari public space ke klaster rumah tangga. Justru saat ini yang harus digenjot adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan terutama pemakaian masker saat ke luar rumah dan menjaga jarak di keramaian.  “Di Malaysia itu setiap orang yang keluar rumah tanpa masker langsung didenda 1.000 Ringgit sehingga memunculkan efek jera. Di sini langkah-langkah penegakan disiplin masih setengah hati sehingga banyak warga yang tetap melenggang tanpa masker saat di luar rumah, padahal hal itu yang mempercepat penularan,” katanya.  Selain rendahnya tingkat pemakaian masker, lanjut Fathan, di Jakarta juga pengawasan terhadap tingkat kerumunan juga rendah. Akibatnya banyak warga yang tetap bergerombol tanpa mengindahkan jarak aman.  “Pengawasan ketat terhadap pemakaian masker dan jaga jarak adalah rem-rem normal yang harus ditarik dengan tepat. Jangan rem-rem normal ini tidak dipakai lalu tiba-tiba menarik rem darurat seperti PSBB sehingga pasti menimbulkan keguncangan besar,” katanya.  Wakil Ketua Komisi XI DPR itu mengungkapkan, penerapan PSBB di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi nasional. Menurutnya, saat diberlakukan PSBB transisi yang diiringi dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya memberikan indikator positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi secara umum.  “Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menggerakkan ekonomi kembali. Walaupun belum pulih seperti sebelum PSBB tapi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kalau PSBB diterapkan upaya penggerakan ekonomi yang selama ini dilakukan dengan bisaya yang sangat besar mungkin akan terkontraksi kembali,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Politikus PKB Sebut Ekonomi Bisa Berantakan jika PSBB Serampangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-06-at-16.08.42.jpeg" alt="Kepala BNPB Doni Monardo - BNPB" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Doni Monardo - BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, saat ini Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat masih melakukan pembahasan dalam menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat seperti Maret 2020 lalu. PSBB secara total rencananya bakal diumumkan besok, Minggu (13/9).  “Secara resmi besok akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00 WIB," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (12/9).  Pemprov DKI dan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 malam ini sedang melakukan rapat mengenai keputusan tersebut hingga esok hari. Keputusannya pun akan disampaikan secara final pada Minggu (13/9).  "Sehingga pengumuman yang disampaikan ke masyarakat ada sebuah kepastian, harmonisasi antara kepentingan pusat dan daerah," imbuhnya.  Doni menegaskan, dalam mengambil langkah kebijakan pemerintah senantiasa mengutamakan aspek kesehatan masyarakat. Meski hingga saat ini belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB atau tidak, pemerintah pusat lebih menginginkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).  Doni menambahkan, komunitas perlu menjadi ujung tombak hingga sebagai garda terdepan dalam setiap upaya pencegahan dan penekanan angka penularan Covid-19 di Indonesia.  "Jangan kita biarkan dokter rumah sakit menjadi garda utama, mereka harus menjadi benteng terakhir, agar kita bisa menyelamatkan tenaga-tenaga dokter, tenaga kesehatan lainnya, para perawat. Kita tidak ingin kehilangan dokter lebih banyak lagi," tutupnya.‎  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Doni Monardo: Kepastian Jakarta Kembali PSBB Ketat Diumumkan Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota mulai Senin (14/9) mendatang. Sementara itu, Menteri Koordator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto berharap 50 persen perkantoran di ibu kota bisa tetap dibuka.  Menanggapi hal tersebut, ‎anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai ada ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, bakal membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli.  "Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," ujar Netty kepada wartawan, Sabtu (12/9).  Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.  "Ibu kota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," katanya.  Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. "Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah" ungkapnya.  Netty juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.  "Jakarta adalah ibu kota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI" katanya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemprov DKI tetap mengizinkan kegiatan perkantoran tetap beroperasi yakni 50 persen pekerja bekerja di kantor meskipun PSBB Jakarta diperketat. Menurutnya, perusahaan dapat membagi shift kegiatan perkantoran sekitar 50 persen karyawan bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor.  "Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor," ujarnya.  Airlangga menjelaskan, pekerja pemerintah akan tetap berjalan seperti saat ini yang diatur sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Sementara, untuk pekerja swasta diatur berdasarkan jadwal secara bergantian.  Airlangga menegaskan, dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat yang masih melanggar protokol Covid-19 dengan tidak memakai masker, pemerintah akan menggelar operasi yustisi termasuk di perkantoran. "Kita menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 dan tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian," tutupnya.‎  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Terkait PSBB di Jakarta, DPR Berharap Daerah dan Pusat Sinkron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Taman-Margasatwa-Ragunan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pengunjung saat memadati temat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (26/12/2021). Taman Margasatwa Ragunan memberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 50 persen atau setara dengan 30 ribu orang pada liburan Natal 2021. Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat memadati temat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (26/12/2021). Taman Margasatwa Ragunan memberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 50 persen atau setara dengan 30 ribu orang pada liburan Natal 2021. Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September. ‎Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Akmal Taher mengatakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan.  Akmal menuturkan, keputusan ini dinilai tepat dari fakta-fakta di lapangan di mana makin bertambahnya angka penularan virus Korona di ibu kota.  "Kalau lihat angka memang nggak ada jalan lain untuk di rem dulu," ujar Akmal dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).  Akmal menambahkan memang masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat masih abai. Padahal itu demi melindungi dirinya dan orang lain.  "Faktor bisa macam-macam. Beberapa survei menyadarkan masyarakat untuk memakai masker dan mencuci tangan itu masih menjadi masalah dan itu sudah disurvei," katanya.  Bertambahnya angka penulran ini juga karena adanya pelonggaran aktivitas di DKI Jakarta. Sehingga, menurutnya, memang rem darurat bisa menjadi solusi.  Daerah-daerah yang belum mengalami penurunan kasus positif virus Korona juga harus dievaluasi lagi kebijakan pemerintah setempat.  "Kalau pada akhirnya tidak bisa menurunkan angka, maka mawas diri. Perlu ada yang diubah," tuturnya.

Anies Terapkan PSBB Lagi, Satgas: Nggak Ada Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/psbb-jakarta.jpg" alt="TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memicu pro-kontra. Pemerintah pusat ternyata tidak sepakat dengan keputusan tersebut.  Pemerintah pusat justru mementahkan ucapan Anies yang sebelumnya menyebut kapasitas rumah sakit (RS) di DKI dalam kondisi kritis. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kapasitas fasilitas kesehatan di ibu kota masih mumpuni. ’’Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah mempunyai dana yang cukup dan akan terus menambah kapasitas bed sesuai kebutuhan,’’ tegasnya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin (10/9).  Airlangga kemarin memimpin rapat koordinasi KPCPEN bersama delapan gubernur dan para kepala daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Turut hadir dalam rapat itu, antara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Airlangga bahkan menjamin kapasitas kesehatan seluruh daerah, termasuk Jakarta, akan terus dioptimalkan. Dia mengatakan, pemerintah amat serius menanggulangi pandemi yang kini terjadi.  Dia juga menyebutkan bahwa para pegawai di kantor pemerintah akan tetap bekerja seperti yang diatur sebelumnya. Kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga menggelar operasi yustisi untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat. ’’Hal itu sudah diputuskan dalam rapat komite bersama Wakapolri dan Wakasad,’’ urai dia. Dalam rapat tersebut juga disepakati upaya untuk menyeimbangkan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2020/jika-jakarta-tidak-psbb-lagi-begini-dampaknya/">Jika Jakarta Tidak PSBB Lagi, Begini Dampaknya</a>  Saat menghadiri rakornas Kadin, Airlangga menyebut keputusan Anies menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. ”Kalau digas atau direm mendadak itu tentu harus kita jaga confidence publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” ujarnya secara virtual kemarin.  Berdasar data yang dia terima, Airlangga menegaskan bahwa salah satu yang patut menjadi perhatian utama adalah persebaran Covid-19 di transportasi umum. Karena itu, Airlangga juga meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau kebijakan ganjil-genap. ”Karena sebagian besar dari yang terpapar, berdasar data yang ada, 62 persen di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Ini juga sudah disampaikan ke gubernur DKI,” tegasnya.  Selain Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kekhawatiran PSBB akan menjadi tekanan baru bagi sektor industri yang saat ini berusaha bangkit. DKI Jakarta punya andil besar dalam kegiatan ekonomi nasional dan berdampak pada industri-industri di daerah lain. ’’Ini tentu sedikit banyak kembali memengaruhi industri manufaktur di Indonesia, apalagi nanti diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB. Kita lihat industri yang sudah geliat ini khawatir mendapat tekanan,” ujar Agus.  Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ikut menyoroti dampak PSBB terhadap distribusi barang yang berpotensi terganggu. Mendag meminta jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan. ”Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, PDB kita akan terganggu,” tegas Mendag.  Di tengah memanasnya tensi antara Airlangga dan Anies, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberikan penjelasan teknis. Berdasar kenaikan kasus selama empat pekan terakhir, terutama di DKI Jakarta, memang perlu pembatasan yang lebih ketat. ’’Bahkan, kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (level RT/RW) karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.  Pembatasan secara mikro akan membuat pencatatan menjadi lebih baik. Dengan begitu, tracing, testing, dan treatment juga bisa lebih baik. Tentunya dengan target utama daerah-daerah berzona merah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/09/2020/anies-cabut-masa-transisi-mulai-14-september-berlakukan-psbb-total/">Anies Cabut Masa Transisi, Mulai 14 September Berlakukan PSBB Total</a>  Menurut Wiku, PSBB Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak tanpa terkecuali. ’’Pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif dan kematian,’’ ujarnya.  Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan rencana pemberlakuan PSBB mulai 14 September mendatang. Saat ini pemprov bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) masih merumuskan aturan detailnya.  Sebelum merampungkan regulasi PSBB, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga Jakarta. Koordinasi tersebut meliputi, antara lain, pembatasan keluar masuk Jakarta, kapasitas angkutan umum, bioskop, mal, dan tempat hiburan lain.  ’’Regulasi (PSBB) sedang disusun, nanti disampaikan. Pelan-pelan kami selesaikan dulu soal makronya, hal-hal yang prinsip dulu, substansinya dulu. Ini terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat,’’ ujar Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta kemarin (10/9). Dia menegaskan, pada prinsipnya pemprov sangat memperhatikan petunjuk dari pemerintah pusat. ’’Kalau keinginan pemerintah daerah kan sudah disampaikan,’’ ujar Riza.  Terkait tanggapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dipicu pengumuman PSBB oleh DKI, Riza tidak menampik. Menurut dia, pemberlakuan kembali PSBB dipicu persebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Angka kematian meningkat serta ketersediaan tempat tidur di RS hampir penuh. ’’Kami mengutamakan keselamatan warga di Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian juga sebagaimana arahan Pak Presiden bahwa kita mengutamakan keselamatan warga. Itu prioritas pemerintah pusat dan pemerintah DKI,’’ tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nae0xZO2jhg

Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_PEMINDAHAN-IBU-KOTA-NEGARA_MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mitigasi pencegahan virus korona atau Covid-19. Namun, warga yang melanggar aturan PSBB dianggap tidak bisa disanksi hukum.  "Menteri Kesehatan sudah menyetujui PSBB untuk DKI Jakarta. Tapi ingat juga itu kan dasarnya Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB," kata praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).  Ricky menilai, aturan PSBB secara hukum menjadi tidak ada gunanya. Lantaran dalam Permenkes 9/2020 tidak ada sanksi baik pidana penjara atau denda apabila masyarakat berkerumun atau melakukan pelanggaran. Sanksi pidana hanya berlaku apabila menerapkan karantina wilayah.  Misalnya, pelarangan untuk ojek online agar tidak mengangkut penumpang, itu sifatnya tidak bisa dianggap memaksa. Karena tidak ada sanksi hukuman apapun bagi ojek online jika mereka masih tetap mengangkut penumpang saat PSBB.  "Jadi angkut saja, ambil saja kalau ada penumpang minta diangkut. Bukan pelanggaran hukum jika angkut penumpang saat PSBB. Secara hukum dua hal yang berbeda antara Karantina Wilayah dengan PSBB, sehingga konsekuensinya juga beda," ucap Ricky.  Oleh karena itu, Ricky menyebut hanya penerapan Karantina Wilayah yang dapat mengatur bahkan menindak masyarakat secara tegas di tengah pandemi Covid-19. Sehingga tak berdasar apabila ada ojek online atau masyarakat yang berkerumun harus ditindak jika suatu wilayah hanya menerapkan PSBB.  "Berlakukan saja karantina wilayah kalau mau menangkap orang. Kalau PSBB tak ada seorang pun yang bisa ditangkap. Pasal 216 itu ada perintah atau permintaan berdasarkan UU. Terlebih, UU 6/2018 tak pernah memerintahkan menangkap orang di tengah pemberlakuan PPSB," tegasnya.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyutujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota. Permohonan ini dikabulkan usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi data dan dokumen pengajuan PSBB.  "Benar (PSBB DKI sudah disetujui)," kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (7/4).  Kendati demikian, Busroni belum merinci ihwal persetujuan ini. Dia hanya menyebut surat dari Menkes sudah ditandatangani pada Senin (6/4) malam. Selanjutnya, kebijakan di lapangan akan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.  "PSBB DKI ditandatangani oleh Menkes Senin malam, pelaksanaan PSBB DKI oleh Gubernur Anies," tukas Busroni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE

Praktisi Hukum: Langgar PSBB, Warga Jakarta Dinilai Tak Bisa Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Jakarta-Lenggang-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana lalu lintas tampak lengang di kawasan jalan sudirman, Jakarta, Senin (23/3). Hingga hari ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 517.743 orang, yang telah melakukan langkah pencegahan Covid-19 sekaligus mengizinkan karya" width="100%">
<figcaption>Suasana lalu lintas tampak lengang di kawasan jalan sudirman, Jakarta, Senin (23/3). Hingga hari ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 517.743 orang, yang telah melakukan langkah pencegahan Covid-19 sekaligus mengizinkan karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu Kota Jakarta telah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19. Kendati demikian, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memastikan belum ada akses ke luar atau masuk Jakarta yang ditutup.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini jajarannya bekerja merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dia menyebut, dalam aturan itu, tidak ada pembatasan akses masuk atau ke luar. "Permenkes tidak menyebutkan pembatasan akses ke luar masuk wilayah, hanya pembatasan jumlah penumpang," kata Sambodo saat dihubungi, Selasa (6/4).  Sambodo menuturkan, dalam Pasal 13 Ayat (1) Permenkes tersebut hanya menjelaskan pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.  Kemudian pada Pasal 13 Ayat (9) menyebutkan pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.  Terakhir pada Pasal 13 Ayat (10) menjelaskan pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.  Atas dasar itu, Ditlantas masih menunggu informasi resmi dari Pemprov DKI terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta. "Kita masih nunggu hitam di atas putih. Kami masih menunggu nanti detailnya seperti apa," tandas Sambodo.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya menyutujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. Permohonan ini dikabulkan usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi data dan dokumen pengajuan PSBB.  "Benar (PSBB DKI sudah disetujui)," kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (7/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ  https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w  https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE

Sudah Berstatus PSBB, Akses Masuk dan Keluar Jakarta Masih Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/nasi-box-driver-ojol.jpg" alt="DPP PKB membagikan nasi box dan hand sanitizer kepada ojek online yang melintas di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPP PKB membagikan nasi box dan hand sanitizer kepada ojek online yang melintas di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan bakti sosial (baksos) di tengah pandemi Covid-19. Partai memutuskan membagikan nasi box dan hand sanitizer kepada ojek online yang melintas di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat.  "DPP sengaja membagikan 500 nasi box dan 500 hand sanitizer kepada teman-teman pengemudi ojek online sebagai upaya meringankan beban mereka yang terkena dampak Covid 19," kata Wakil Bendahara DPP PKB Bambang Susanto, Selasa (7/4).  Dia menjelaskan, pada masa pandemi seperti sekarang, banyak rakyat menjadi susah karena pendapatannya berkurang. Oleh karena itu, warga harus saling mengulurkan tangan, untuk membantu sesama. "Salah satunya teman-teman ojek online," tambahnya.  Bambang berharap teman-teman ojek online dapat memahami langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), khususnya di Jakarta. Hal itu tak lepas dari upaya pemerintah menanggulangi korona. "Apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19," ucapnya.  Atas dasar itu, dia mengimbau kepada warga agar mengikuti kebijakan PSBB yang akan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Mohon untuk saling bisa memahami, yakinlah badai pasti berlalu," pungkas Bambang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM

Jakarta Berstatus PSBB, PKB Bagikan 500 Nasi Box dan Hand Sanitizer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jakarta psbb

Berita Terkini