<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/Screenshot_20241027_080916_Instagram-1-504623425.jpg" alt="Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan warga diunggah dalam media sosial Instagram, Sabtu (26/10). (Instagram @jokowi)" width="100%">
<figcaption>Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan warga diunggah dalam media sosial Instagram, Sabtu (26/10). (Instagram @jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengadu pada dirinya terkait ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol. Momen itu diunggah Jokowi dalam akun media sosial Instagram resminya hari ini, Sabtu (26/10). Dalam video, terlihat warga tersebut mengadu kepada Jokowi dari luar jendela mobil yang dinaiki mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Pembebasan untuk apa itu?" tanya Jokowi yang mengenakan kemeja putih dari dalam mobil, dikutip Minggu (27/10). "Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," ucap warga tersebut kepada Jokowi. "Lahan tol?" tanya lagi Jokowi. "Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Nggak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," ungkap warga itu kepada Jokowi. Jokowi memastikan akan mendata keluhan warga yang disampaikan kepada dia. "Jadi anu aja, ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi. Dalam pernyataan yang disampaikan Jokowi, ibu tersebut sudah lima kali berusaha untuk menemuinya dan mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda. Lantaran sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. &ldquo;Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya. Mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi,&rdquo; tulis Jokowi. Meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden, lanjut Jokowi, dirinya tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan masyarakat. Ia memastikan bahwa hatinya selalu ada untuk bangsa Indonesia. &ldquo;Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengadu pada dirinya.

Terima Keluhan Warga soal Ganti Rugi Lahan, Jokowi: Meski Jabatan Presiden Sudah Selesai, Hati Saya untuk Bangsa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/kekosongan-presiden-3643341105.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> Oleh SAHLUL FUAD, Dosen Universitas PTIQ Jakarta --- Abdul Ghoffar merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip: prinsip demokrasi, prinsip sistem presidensial, dan prinsip negara hukum. KITA tentu berharap pemilihan umum presiden (pilpres) berlangsung lancar. Juga selain terus berharap presiden dan wakil presiden serta ketiga triumvirat yang sedang menjabat sekarang dalam keadaan baik-baik saja sampai terpilih dan terlantik presiden dan wakil presiden hasil pesta demokrasi tahun depan. Jika tidak, persoalannya akan sangat rumit karena konstitusi Indonesia belum memiliki katup pengaman untuk mengantisipasi. Begitulah pesan penting yang dapat ditangkap dari buku Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia karya Abdul Ghoffar ini. Para pendiri bangsa dan pembahas amandemen UUD 1945 memang sudah menyiapkan pasal 8 untuk mengisi kekosongan jabatan presiden. Namun, Ghoffar menemukan setidaknya tiga titik kelemahan. Pertama, bagaimana jika presiden berhalangan sementara? Kedua, bagaimana jika ketiga menteri triumvirat juga berhalangan secara bersama-sama pada saat presiden dan wakil presiden juga berhalangan? Ketiga, bagaimana jika presiden tiba-tiba berhalangan pada masa pergantian, seperti: (1) presiden berhalangan sesaat sebelum pemilihan yang mengakibatkan tidak adanya calon presiden untuk dilakukan pemilihan presiden; (2) pemilihan presiden tidak dapat dilakukan; (3) presiden terpilih berhalangan sementara; (4) perselisihan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) belum putus sampai masa jabatan presiden yang menjabat telah berakhir; (5) presiden terpilih tidak dapat disumpah karena keadaan tertentu; dan (6) presiden terpilih berhalangan tetap. Hal-hal ini tidak terakomodasi dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kegelisahan penulis buku ini. Apalagi, buku hasil disertasi ini ditulis pada masa-masa pandemi Covid-19 sedang melanda dan adanya potensi ancaman menggagalkan Pilpres 2024. Karena itu, kursi presiden harus diruwat secara konstitusional agar tidak melahirkan kekacauan di kemudian hari. Belajar dari Sejarah Indonesia pernah mengalami pergantian atau pengisian jabatan presiden secara tidak normal. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa pejabat tinggi Republik Indonesia pernah ditawan tentara Belanda di Jogjakarta pada saat Agresi Militer II. Beruntung Presiden Soekarno sempat memberikan surat mandat melalui radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Setelah setengah tahun ditahan, 19 Desember 1948&ndash;6 Juli 1949, Soekarno menerima penyerahan jabatan presiden kembali dari Syafruddin. Begitu juga ketika Assaat harus menjalankan fungsi-fungsi presiden saat Soekarno diangkat sebagai presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah RIS dibubarkan, Assaat juga menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia. Dua peristiwa tersebut dinilai para ahli hukum tata negara bahwa Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sedang berhalangan sementara. Sebab, pada waktu itu mereka masih berada dalam masa jabatan. Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid tercatat dalam sejarah kepresidenan Indonesia berakhir dalam keadaan berhalangan tetap. Bedanya, Soekarno dan Abdurrahman Wahid berhalangan tetap karena diberhentikan MPR(S), sedangkan Soeharto berhalangan tetap karena mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden. Ketiganya disebut berhalangan tetap karena mereka berhenti dan tidak melanjutkan lagi ketika masih berada dalam masa jabatannya. Berdasar kelima peristiwa di atas, Indonesia belum pernah mengalami presiden, wakil presiden, dan triumvirat (menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan) berhalangan tetap secara bersamaan. Akan tetapi, secara teoretis kondisi berhalangan tetap secara bersamaan di antara mereka bukan hal yang tidak mungkin. Peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit merupakan suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi di negara mana pun, termasuk Indonesia. Belajar dari Negara Lain Dibandingkan dengan negara-negara lain, persoalan pengisian kekosongan jabatan presiden telah diantisipasi dengan ketentuan yang berlapis, baik kekosongan sementara maupun kekosongan permanen. Amerika Serikat, Korea Selatan, Republik Dominika, Honduras, Cile, Seychelles, Zambia, Filipina, Turki, Benin, Liberia, Mesir, Kenya, dan Uruguay, misalnya, memiliki mekanisme tersendiri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kekosongan sementara dan permanen jabatan presiden pada masa jabatan secara beragam. Amerika Serikat telah menyiapkan 17 orang sesuai urutan prioritas selain wakil presiden sebagai pengisi jabatan jika presiden berhalangan tetap. Di Korea Selatan bahkan mencapai 18 orang selain wakil presiden jika presiden berhalangan tetap. Hanya di Turki yang sekadar menyiapkan wakil presiden jika berhalangan, selain itu tidak ada. Ghoffar juga memberikan perhatian terhadap kekosongan pada masa pergantian. Negara Indonesia menjadikan 20 Oktober sebagai penanda waktu berakhirnya masa jabatan presiden selama lima tahun karena pada tanggal itu presiden dan wakil presiden dilantik. Hal ini berarti pada saat itu secara otomatis segala otoritas yang melekat pada presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya tidak berlaku. Di sinilah titik krusial yang belum disiapkan antisipasinya dalam konstitusi atau peraturan perundangundangan yang ada. Beberapa negara lain yang dibandingkan penulis ternyata memang beragam. Karena itu, asisten ahli hakim konstitusi ini merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip: prinsip demokrasi, prinsip sistem presidensial, dan prinsip negara hukum. Jangka pendek, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden harus segera membuat undang-undang yang mampu menutup titik kritis terjadinya kekosongan jabatan. Jangka panjang, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengagendakan perubahan UUD 1945 harus memasukkan hal-hal ini, termasuk memikirkan ulang pasal 8, khususnya ayat (2) dan (3) terkait kedudukan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden. Buku ini bukan sekadar layak dibaca dan dipahami bagi segenap pejabat tinggi Negara Indonesia dan negaranegara lain. Tapi juga harus dijadikan sebagai pedoman untuk meruwat kursi presiden agar tidak terjadi kekosongan jabatan presiden, apalagi menganut sistem presidensial. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/013053943/dari-lidah-turun-ke-hati">Dari Lidah Turun ke Hati</a> --- <ul> <li>Judul Buku: Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia</li> <li>Penulis: Abdul Ghoffar</li> <li>Penerbit: Rajagrafindo Persada</li> <li>Cetakan: I, Desember 2022</li> <li class="class-paragraph">Tebal: xxvi + 508 halaman</li> </ul>

Abdul Ghoffar merekomendasikan untuk merekonstruksi pengisian kekosongan jabatan presiden dengan memperhatikan tiga prinsip.

Perlunya Katup Pengaman jika Presiden Berhalangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal setia dan tegak lurus terhadap agenda reformasi yang membatasi jabatan kepala negara selama dua periode. Menurut Fadjroel, dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Kazakhstan untuk menjadi Duta Besar. Menurutnya, Presiden Jokowi komitmen terhadap pembatasan jabatan kepala negara dua periode.  "Dalam pertemuan tersebut, beliau (Jokowi, Red) sempat mengulangi lagi apa yang disampaikan ke saya saat awal menjadi Jubir Presiden, bahwa beliau setia pada agenda reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden secara langsung, dan kepala daerah dipilih secara langsung," ujar Fajdroel kepada wartawan, Sabtu (9/4).  Oleh sebab itu, mantan aktivis 98 ini mengaku yakin Presiden Jokowi tidak akan mengkhianati konstitusi terkait pembatasan masa jabatan Presiden RI yang dibuat saat masa reformasi tersebut. "Oleh karena itu, saya yakin Presiden Jokowi tegak lurus dengan agenda reformasi," katanya.  Fadjroel juga mengaku sejalan dengan Presiden Jokowi yang meminta para menterinya untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya. Sehingga tidak perlu lagi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  "Presiden meminta dengan tegas kepada seluruh menterinya agar berhenti menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan pemilu. Keputusan Jokowi tersebut senapas dengan pandangan saya bahwa dua periode harga mati," tegasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Menurut Jokowi, masalah penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan kepala negara hanya menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.  "Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan," ujar Jokowi.  Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Eks Jubir Presiden Yakin Jokowi Tegak Lurus dengan Agenda Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai NasDem secara tegas menolak gagasan pembahasan amandemen konstitusi terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN). Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan, harus terdapat alasan yang fundamental dan didasarkan pada kebutuhan rakyat dan bangsa.  Taufik menegaskan, saat ini belum terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan amandemen, baik untuk mengakomodir PPHN apalagi untuk membuka peluang masa jabatan presiden menjadi 3 periode ataupun peranjangan jabatan melalui penundaan pemilu.  "Sehingga saat ini belum ada alasan yang cukup untuk melakukan amandemen," kata Taufik kepada wartawan, Senin (21/3).  Taufik menyebut usulan amandemen terkait PPHN menurut NasDem masih merupakan gagasan elite dan belum menjadi kebutuhan publik. Meskipun UUD 1945 tidak melarang adanya amandemen konstitusi, namun amandemen harus dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan didasarkan atas kebutuhan fundamental demi kepentingan bangsa.  Untuk memastikan hal ini, lanjut Taufik, Fraksi NasDem telah melakukan survei yang bekerja sama dengan lembaga survei Indikator Politik pimpinan Burhanuddin Muhtadi pada September 2021 lalu, untuk meneropong pandangan masyarakat terkait PPHN dan isu amandemen. Hasilnya, mayoritas publik, para tokoh yang berpengaruh, tidak setuju amandemen dilakukan saat ini baik untuk PPHN maupun untuk isu lainnya.  Taufik mengatakan sejak awal Fraksi NasDem selalu mengingatkan bahwa isu amandemen untuk PPHN akan membuka kotak pandora kemungkinan dorongan untuk amandemen soal masa jabatan presiden. Karena itu, maka sudah tepat jika Fraksi PDI Perjuangan MPR RI sebagai salah satu pengusung amandemen konstitusi untuk memasukkan PPHN memutuskan menunda usulan amandemen konstitusi tersebut.  "Hal ini sejalan dengan sikap NasDem yang sejak awal mengusulkan agar usukan amandemen ini dikaji ulang dan tidak dipaksakan untuk dilaksanakan saat ini," tegas Taufik.  Penundaan usulan ini juga mencegah agar gagasan amandemen kontitusi terkait PPHN tidak menjadi meluas dengan memasukkan usulan masa jabatan Presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu. Oleh karena itu, menunda usulan amandemen konstitusi dan pembahasan PPHN merupakan langkah yang tepat pada saat ini.  "Hal ini sejalan dengan sikap NasDem yang sejak awal mengusulkan agar usukan amandemen ini dikaji ulang dan tidak dipaksakan untuk dilaksanakan saat ini," tandas Taufik.  Berdasarkan dinamika politik belakangan ini, PPP dan Nasdem juga sepakat untuk menunda amandemen UUD 1945 terbatas dalam rangka menghadirkan PPHN pada periode MPR 2019-2024. Hal ini menambah jumlah fraksi yang menolak amandemen UUD 1945 terbatas pada periode ini, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PPP.

Tak Mau Jabatan Presiden 3 Periode, NasDem Tolak Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas publik menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden. Hal ini diketahui usai Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden'.  Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei itu didapat dari jawaban dari dua pertanyaan yang disodorkan kepada responden. Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu, karena pandemi Covid yang belum berakhir.  Kedua, sesuai dengan UUD 1945, Presiden harus dipilih rakyat dan dibatasi hanya 2 masa jabatan masing-masing selama 5 tahun dan Presiden Jokowi harus berakhir masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi belum berakhir. Adalah tugas presiden baru nanti untuk meneruskan tugas menanggulangi pandemi jika 2024 Covid belum berakhir.  "Kami tanyakan dari 2 ide tersebut, pendapat mana yang lebih disetujui oleh responden oleh masyarakat. Hasilnya, secara keseluruhan 70,7 persen menyetujui pendapat kedua. Artinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden," kata Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (3/3).  Meski demikian memang terdapat responden yang setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa Pemilu karena pandemi yang belum berakhir. Tetapi responden ini relatif kecil hanya sebanyak 20.3 persen.  Bahkan, lanjut Djayadi, di kalangan masyarakat yang mengetahui isu penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden sendiri tingkat penolakannya jauh lebih tinggi sebesar 74 persen. "Kemudian di kalangan yang tidak tahu isu ini penolakannya sedikit lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen," beber Djayadi.  Oleh karena itu, LSI memotret isu penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden mayoritas tidak diinginkan publik. Karena sikap dasar publik menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.  "Apa yang bisa kita lihat dari sini? ada dua minimal. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia menurut survei ini. Kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui oleh publik maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi," papar Djayadi.  Survei LSI ini digelar pada rentan waktu 25 Februari - 1 Maret 2022. Survei menggunakan metode simple random sampling, dengan sampel basis sebanyak 1.197 responden dan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari 34 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.

LSI Sebut Mayoritas Publik Menolak Pemilu 2024 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-rumor-mahar-rp-500-m-demokrat-andi-arief-tidak-salah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pihak Partai Demokrat tetap membela Andi Arief terkait rumor Rp 500 miliar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pihak Partai Demokrat tetap membela Andi Arief terkait rumor Rp 500 miliar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana perpanjangan masa jabatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) satu sampai dua tahun yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dinilai merupakan lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan ini inkonstitusional dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi.  Deputi Bappilu DPP <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-demokrat/">Partai Demokrat</a>, Kamhar Lakumani menyampaikan, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.  "Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan publik ditengah rilis hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi tertinggi sepanjang pemerintahannya," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (24/2).  Dia mengutarakan, meskipun belakangan menimbulkan polemik atas hasil survei tersebut, yang oleh banyak pihak dianggap tidak bersesuaian dengan kenyataan. Karena gelombang ketiga omicron tengah menerpa, daya beli masyarakat masih terpukul, angka kemiskinan dan pengangguran belum membaik, kelangkaan minyak goreng, mahalnya harga kedelai, polemik BPJS dan Permenaker terkait Jaminan Hari Tua yang sempat menuai kontroversi.  "Serta penolakan terhadap agenda pemindahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-negara/">Ibu Kota Negara</a> dan berbagai persoalan lainnya yang oleh Bang Andi Arief merespon hasil survei ini secara spontan menyebut It’s Crazy But It’s Data," ungkap Kamhar.  Dia menyebut, pernyataan Muhaimin Iskandar diwaktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei tersebut menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. "Semoga tidak demikian," tegas Kamhar.  Dia mengutarakan, tidak ingin berspekulasi lebih jauh, namun ditengah ramainya pemberitaan posisinya sebagai Ketum PKB usai Muktamar NU Lampung, Muhaimin Iskandar diminta menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi. Apalagi pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi.  "Pilihlah cara-cara yang elegan untuk mengamankan kekuasaan. Argumen yang dibangunpun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," sesal Kamhar.  Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>) Serentak yang sebelumnya sudah ditetapkan akan digelar pada 14 Februari 2024 agar diundur, satu hingga dua tahun lagi. Dia beralasan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan ini mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.  ”Barusan saya menerima para <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelaku-umkm/">pelaku UMKM</a>, pebinis, analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting dan intinya prospek ekonomi kita pascapandemi, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun pandemi yang tidak efesien,” ujar pria yang karib disapa Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).  Cak Imin menyebut, sejak 2021 sudah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik. Ke depan diharapkan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang lebih baik. Juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara-negara manapun.  "Dari masukan para pakar dan hasil kunjungan saya ke berbagai daerah, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, dan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/11/02/2022/himpitan-ekonomi-dorong-masyarakat-tergiur-manfaatkan-pinjol-ilegal/">ekonomi masyarakat</a>, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit, tetapi juga sosial, pendidikan, politik juga mengalami stagnasi dua tahun,” pungkasnya.

Demokrat: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jerumuskan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-tantang-charta-politika-buka-bukaan-sumber-dana-surveinya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengungkapkan bahwa sampai detik ini tidak ada agenda di MPR untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  Hal tersebut tegas disampaikannya, menjawab wacana lama yang diangkat kembali oleh segelintir pihak, di antaranya mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono pada tanggal 13 Maret 2021, yakni perlunya memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, agar SBY dan Jokowi bisa maju lagi pada Pilpres 2024.  “Wacana ini perlu dikritisi dan ditolak karena tidak sesuai dengan Konstitusi dan amanat reformasi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang biasa disapa HNW ini, melalui siaran persnya, di Jakarta, Senin (15/3/2021).  Sikap sejumlah tokoh, lanjutnya, di antaranya mantan Ketua MPR RI Amien Rais juga sangat menolak isu itu dengan telah memberi peringatan keras agar wacana tersebut tidak menjadi kenyataan.  HNW mengingatkan, ketika wacana itu pertama kali dimunculkan pada November 2019, Presiden Jokowi sendiri pada tanggal 02 Desember 2019 menolak kemudian menyebut bahwa usulan itu muncul dari pihak yang hanya 'cari muka' dan tindakan yang menampar wajahnya serta bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak mentaati UUD NRI Tahun 1945 dan amanat reformasi.  "Jubir Presiden Jokowi pada tanggal 15 Maret 2021 juga menambahkan bahwa sikap Presiden Jokowi tetap tegak lurus mengikuti ketentuan UUD bahwa masa jabatan Presiden adalah 2 periode.  Lebih jauh, HNW menjelaskan, untuk bisa mewujudkan isu yang dimunculkan tersebut sampai bisa terealisasi tidaklah mudah. Sebab, hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 atas usulan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, kemudian diajukan secara formal dan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.  “Jadi, tidak bisa hanya dari usulan satu orang, atau hanya dengan wacana di publik. Presiden pun tidak mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden,” tambahnya.  HNW menuturkan bahwa sampai hari ini belum ada satu pun usulan legal atau formal baik dari Istana, individu, dan juga secara resmi oleh satu pun anggota MPR ke pimpinan MPR untuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut. “Yang terjadi, pada tanggal 13/14 Maret 2021 justru sebagian besar Pimpinan MPR dari PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, PD, dan PPP sudah secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden,” ungkapnya.  Menurutnya, Ini merupakan komitmen Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi dengan melaksanakan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Itu merupakan sikap kolektif Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi, agar tidak terulang kondisi politik yang KKN dan tidak demokratis seperti pada masa Orba, karena berkepanjangannya masa jabatan Presiden,” pungkasnya.

Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, HNW: Tidak Ada Agenda MPR Bahas Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaya-komunikasi-ngabalin-jadi-sorotan-elite-timses-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang kini sedang disorot TKN Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang kini sedang disorot TKN Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah menjadi tiga periode. Hal ini, dikatakan Ngabalin, merujuk dari pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang curiga adanya perubahan yang mengatur tentang masa jabatan kepala negara hanya dua periode.  "Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (15/3).  Politikus Partai Golkar ini menambahkan yang diungkapkan oleh Amien Rais adalah hoaks. Sebab sampai saat ini tidak adanya pembicaraan mengenai perubahan kepala negara dari dua periode ke tiga periode.  "Pak Amien itu kan cari panggung saja, sebar hoaks, sebar berita bohong. Jadi tidak usahlah bikin berita penuh hoaks," katanya.  Ngabalin menuturkan, Amien Rais tidak perlu menyebar hoaks-hoaks seperti itu. Seharusnya menurut Ngabalin pada saat Amien Rais bertemu dengan Presiden Jokowi mengungkapkan soal masalah jabatan tiga periode kepala negara.  "Sudah diberi kesempatan bicara seluas-luasnya sama Presiden kenapa tidak bicara. Nanti begitu keluar dia baru ngomong di mana-mana, di channel YouTube dan lain-lain," ungkapnya.  Oleh sebab itu Ngabalin mengatakan, memang sudah menjadi karakter Amien Rais yang suka menyebarkan berita bohong seperti itu. Padahal itu tidak semestinya dilakukan.  "Artinya memang karakternya begitu, suka sebar hoaks, sebar isu dan lain-lain. Penuh dendam dan lain-lain," tuturnya.  Sebelumnya, Amien Rais menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar presiden Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode.  "Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien.  Amien sendiri menangkap sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan manuver agar Jokowi bisa terpilih sebagai presiden tiga periode. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain guna mencapai tujuan tersebut.

Ngabalin: Amien Rais Sebar Hoaks soal Jabatan Presiden 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_JUFUF-KALLA_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menolak adanya wacana penambahan jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Menurut JK, jabatan kepala negara memang mesti diatur. Namun, aturan tersebut seharusnya tidak menimbulkan pemerintahan yang otoriter.  "Kegunaan amandemen itu agar tidak terjadi otoriter di negeri ini dan hampir semua negara yang ingin demokratif menjabatnya lebih dari dua kali hampir semuanya," ujar JK di Jalan Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (3/11).  JK mengatakan, era Orde Baru silam menjadikan Presiden Indonesia ke-2 Soeharto memimpin selama 32 tahun. Hal itu tentu tidak boleh terjadi lagi. Karena takut timbul pemerintahan yang otoriter. "Pak Harto (Soeharto) yang begitu lama timbul otoriterisasi," katanya.  Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa jabatan kepala negara hanya dua periode. Sehingga semua pihak perlu menghargai produk demokrasi itu.  "UUD mengikuti marwah demokrasi, kita jalani lah. Kan Pak Jokowi sendiri tidak senang dengan tujuan itu (kepala negara tiga periode)," ungkapnya.  Mengenai usulan tiga periode dari Partai Nasdem, JK menduga itu hanyalah usulan saja. Sehingga tidak perlu diributkan lagi mengenai jabatan kepala negara tiga periode. "Mungkin juga ingin mengetes saja," ungkapnya.  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 sampai menyentuh ke jabatan kepala negara sampai tiga periode. Ataupun kepala negara dipilih oleh MPR.  "Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," katanya.  Bukan hanya itu, Jokowi juga ‘blak-blakan’ mengenai usulan jabatan kepala negara tersebut. Menurut Jokowi, usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.  “Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan,” tegasnya.  Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem sebelumnya mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode dari yang saat ini hanya dua periode.  Sementara, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.  Menurut Tsamara, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.

Takut Otoriter, Mantan Wapres JK Ikut Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jelang-Kongres-V-PDIP-Di-Bali-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan penambahan jabatan kepala negara menjadi tiga periode membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Dia dengan tegas menolak usulan penambahan jabatan tersebut.  Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. PDIP menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode.  Setelah itu tidak bisa dipilih kembali. "Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (3/11).  Hasto mengatakan, amandemen yang diusulkannya hanyalah untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga amandemen tersebut tidak menyasar ke perpanjangan masa jabatan kepala negara.  "PDIP terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara," katanya.  Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena Indonesia perlu memiliki GBHN. Sehingga bisa fokus apa yang ingin dicapai ke depannya.  "Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," jelasnya.  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 sampai menyentuh ke jabatan kepala negara sampai tiga periode. Ataupun kepala negara dipilih oleh MPR. Malahan dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah dilakukan amandemen.  "Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," katanya.  Bukan hanya itu, Jokowi juga 'blak-blakan' mengenai usulan jabatan kepala negara tersebut. Menurut Jokowi, usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.  "Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan," tegasnya.  Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem sebelumnya mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode dari yang saat ini hanya dua periode.  Sementara, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.  Menurut Tsamara, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.

PDIP Tegaskan Jabatan Presiden dan Wapres Tetap Dua Periode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jabatan presiden

Berita Terkini