<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik panas seputar Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka keran bagi anggota Polri aktif menduduki 17 jabatan sipil akhirnya mendapat tanggapan tegas dari pakar hukum ternama. Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, secara gamblang menyatakan aturan baru tersebut bertentangan dengan dua Undang-Undang sekaligus. Alih-alih menyetujui, Mahfud MD justru memberikan argumentasi hukum yang sangat cerdas, khususnya untuk membantah anggapan bahwa Polisi sebagai bagian dari sipil berhak mengisi jabatan sipil tersebut. Dalam pandangannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD menyoroti bahwa Perpol 10/2025 dari Kepolisian itu melanggar dua payung hukum di Indonesia. Mahfud MD memulai dengan mengutip pertanyaan yang membanjiri dirinya. "Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan keluarnya peraturan Kapolri no.10 tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri," ujar Mahfud MD, dikutip JawaPos.com, Sabtu (13/12). Peraturan baru ini dinilai bertabrakan dengan Pasal 28 Ayat 3 UU Polri. Pasal tersebut secara jelas membatasi penugasan anggota Polri di luar institusi. "Pertama undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dimana di dalam pasal No.28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi no.114 tahun 2025," terang Mahfud. Penegasan ini sangat penting karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada November 2025 lalu sudah menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Selain UU Polri, Mahfud juga menyebut Perpol tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). "Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang," jelas Mahfud. <h2>Analogi Cerdas Mahfud MD Soal Polri Merupakan Sipil</h2> Salah satu poin paling menarik dan disorot oleh Mahfud MD adalah bantahan cerdas terhadap argumentasi yang menyatakan bahwa karena anggota Polri sudah dianggap sipil, maka sah-sah saja menduduki jabatan sipil. Mahfud MD menegaskan, secara hukum, anggapan tersebut keliru. "Saudara juga enggak benar kalau mengatakan Polri itu kan sudah sipil. Masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya," katanya. Bahkan, ia memberikan analogi menohok: pembatasan penempatan jabatan berlaku secara umum, termasuk di antara sesama warga sipil itu sendiri, selama masih berada di ruang lingkup tugas dan profesi yang berbeda. "Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya," tambahnya. Melihat fakta hukum yang ada, Mahfud MD mendesak agar Perpol tersebut segera disesuaikan demi menjaga asas legalitas.

Mahfud MD menilai Perpol 10/2025 bertentangan dengan UU Polri dan UU ASN, mendesak revisi untuk menjaga legalitas.

Analogi Cerdas Mahfud MD! Bantah Polisi Boleh Duduki Jabatan Sipil: Jaksa Bertindak Sebagai Dokter-kan Tidak Bisa

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rg:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/xVZ883za18noQ2qGloO2PTuTRBZtpLjKtKjTTiMD-923250147.jpg" alt="Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, angkat bicara soal polemik yang belakangan ramai diperbincangkan yakni terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Perpol ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif menduduki 17 jabatan sipil di sejumlah kementerian/lembaga. Secara tegas, Mahfud MD menyatakan bahwa aturan baru dari Kepolisian tersebut bertentangan dengan dua Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Pandangan ini disampaikannya melalui kanal YouTube pribadinya. "Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan keluarnya peraturan K Polri no.10 tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri," ujar Mahfud MD, dikutip JawaPos.com, Sabtu (13/12). Mahfud menjelaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai peminat dan pengajar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menyoroti Perpol 10/2025 yang dinilai melanggar UU tentang Polri. "Pertama undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dimana di dalam pasal No.28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi no.114 tahun 2025," terang Mahfud. Penegasan ini sangat penting karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada 14 November 2025 lalu sudah menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. <h2>Pelanggaran Kedua: UU ASN Tidak Sebut Jabatan untuk Polri</h2> Selain UU Polri, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Perpol tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). "Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang," jelas Mahfud. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. "Saudara juga enggak benar kalau mengatakan Polri itu kan sudah sipil. Masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya," katanya. Pembatasan penempatan jabatan, kata Mahfud, berlaku bahkan dari sipil ke sipil. "Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya," tambahnya. Melihat fakta hukum di atas, Mahfud MD mendesak agar aturan tersebut disesuaikan kembali. "Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi tapi saya sebagai dosen hukum tatanegara," imbuh Mahfud. <h2>Daftar 17 Jabatan Sipil yang Boleh Diisi Polisi Aktif</h2> Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang diteken Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada 9 Desember 2025, dan diundangkan sehari setelahnya, mengatur anggota Polri dapat bertugas di luar institusi kepolisian. Total ada 17 kementerian/lembaga yang jabatannya kini terbuka untuk polisi aktif. Berikut adalah 17 kementerian/lembaga yang dimaksud: <ol> <li>Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan</li> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Kementerian Hukum</li> <li>Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</li> <li>Kementerian Kehutanan</li> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>Lembaga Ketahanan Nasional</li> <li>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> <li>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</li> <li>Badan Narkotika Nasional (BNN)</li> <li>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li> <li>Badan Intelijen Negara (BIN)</li> <li>Badan Siber Sandi Negara (BSSN)</li> <li>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> </ol> </div> </div> </div> </div> </div>

Mahfud MD menegaskan bahwa Perpol 10/2025 bertentangan dengan UU Polri dan UU ASN, mendesak revisi agar sesuai dengan hukum.

Mahfud MD Bongkar Perpol 10/2025 Soal 17 Jabatan Polisi Aktif Langgar Dua UU, Termasuk Putusan MK!

jabatan polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jabatan polri

Berita Terkini

Analogi Cerdas Mahfud MD! Bantah Polisi Boleh Duduki Jabatan Sipil: Jaksa Bertindak Sebagai Dokter-kan Tidak Bisa

Mahfud MD Bongkar Perpol 10/2025 Soal 17 Jabatan Polisi Aktif Langgar Dua UU, Termasuk Putusan MK!

Download Aplikasi JawaPos.com