<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Mapolda-Metro-Jaya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi Wadirreskrimum Polda Metro Jaya dan beberapa Kasubdit sampai saat ini masih kosong. Kursi tersebut ditinggalkan oleh pejabat lama usai terseret kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengkritik kekosongan jabatan ini. Dia menilai, manajemen bidang SDM di internal Polri perlu dibenahi lagi. "Itu salah satu bukti bahwa manajemen SDM di tubuh Polri masih belum tertata dengan baik.  Kekosongan jabatan yang begitu lama tentu akan mempengaruhi kinerja organisasi," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (20/9). Bambang mengatakan, jika manajemen SDM berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada jabatan kosong terlalu lama. Bagian SDM sepatutnya memiliki daftar perwira yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dzn integritas untuk mengisi jabatan tersebut.  "Dengan membiarkan slot tersebut kosong, artinya memang tak ada daftar yang memiliki kriteria ketiganya, atau bisa jadi karena tidak ada merit system yang baik, belum ada pejabat yang masuk kriteria like or dislike dari pejabat SDM," jelasnya.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma’ruf (KM), dan Putri Candrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E. "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Banyak Jabatan Kosong di PMJ, Pengamat: Manajemen Tak Tertata Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruangannya-di-dpr-pernah-kena-peluru-nyasar-ini-cerita-tb-hasanuddin_m_.jpg" alt="Mantan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai kasus peluru nyasar di DPR tak perlu dibesar-besarkan" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai kasus peluru nyasar di DPR tak perlu dibesar-besarkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah agar tak membiarkan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) terlalu lama kosong. Ia berharap Panglima TNI Jendral Andika Perkasa segera mengomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jabatan strategis tersebut segera diisi.  "Sebagai satuan komando dan satuan besar di jajaran TNI AD, sebaiknya pemerintah dan Panglima TNI segera mengisi posisi yang kosong setelah Jendral Dudung Abdurachman ditunjuk menjadi KSAD. Mungkin jabatan Pangkostrad harus mendapat restu Presiden, tapi mesti segera dikomunikasikan," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (8/1).  Menurut Hasanuddin, secara organisasi memang tak ada masalah karena masih ada Kepala Staf Kostrad sehingga kegiatan operasional masih dapat berjalan sesuai prosedur. Terlebih, masih ada tiga Panglima Divisi di bawah Kostrad juga masih lengkap.  Namun, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap agar jabatan Pangkostrad tersebut tidak dibiarkan terlalu lama kosong.  "Memang tak ada masalah karena operasional masih berjalan. Tetapi, alangkah baiknya posisi Pangkostrad tidak terlalu lama kosong. Apalagi posisi ini sangat strategis di Angkatan Drat sebagai Kotama terbesar," katanya.  Posisi Pangkostrad saat ini mengalami kekosongan setelah Jenderal Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 17 November 2021. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam satu kesempatan menyebut pihaknya masih menunggu sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait perwira tinggi yang akan mengisi posisi Pangkostrad. Andika menjelaskan, hasil sidang Wanjakti tersebut nantinya akan dilaporkan dan diputuskan Presiden Jokowi.

Jabatan Pangkostrad yang Kosong Diharapkan Segera Diisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seleksi umum untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama pertama sudah selesai. ASN yang lolos sudah ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat definitif. Namun, masih ada jabatan kosong yang belum terisi. Pemprov Jatim menggelar seleksi umum atau open bidding jilid II.  Jabatan yang kosong itu adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Perkebunan, Dirut RS Jiwa Menur, serta Wadir Penunjang Medik RSUD Soetomo. Total ada tujuh jabatan.  Posisi jabatan itu kosong karena pejabat sebelumnya bergeser atau purnatugas. Seperti Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sebelumnya dijabat Hudiyono. Sekarang, Hudiyono menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.  Lalu, Dinas Pemuda dan Olahraga saat ini tetap dijabat Pratomo. Hanya statusnya pelaksana tugas. Sebab, Pratomo sudah mengajukan diri sebagai pustakawan di Pemprov Jawa Timur.  Pendaftaran seleksi umum mulai dibuka akhir pekan lalu. Tepatnya 27 September. Tahapnya sama dengan seleksi umum terbuka yang digelar pada Agustus. Hanya, pada seleksi kali ini, pemprov memberi kesempatan PNS di lingkungan pemerintah daerah serta perguruan tinggi.  Proses seleksi ditarget selesai pada 14 Oktober. Artinya, pada tanggal tersebut sudah ada tiga nama yang akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari tiga nama itu, akan dipilih satu sebagai pejabat definitif.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan, seleksi tersebut menggunakan sistem merit. Dengan begitu, PNS di lingkungan pemprov, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi bisa berpartisipasi.  ”Kecuali untuk jabatan khusus, seperti Dirut RS Jiwa Menur dan Wadir Penunjang Medik RSUD Soetomo, butuh keahlian khusus,” ungkap Indah, Senin (4/10).  Tahap yang akan dilalui peserta sama. Yakni pendaftaran, asesmen tulis dan wawancara, lalu pengumuman. Setiap posisi akan diisi tiga nama. Apabila sepi pendaftar, akan dilakukan perpanjangan.  Peserta yang sudah menjalani asesmen pada seleksi umum terbuka sebelumnya, tak perlu melakukan tes lagi. Sebab, hasil asesmen mereka masih berlaku.  ”Mereka cukup memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan,” ungkap Indah.  Open bidding kali ini merupakan yang kedua pada masa kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Isi Jabatan Kosong, Pemprov Jatim Gelar Open Bidding Jilid II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pengembalian-dalam-jabatan-3.jpg" alt="Sekkab Jember Mirfano (kiri) dan Plt Bupati Jember A. Muqit Arief (tengah) saat mutasi dan pelantikan ratusan pejabat menindaklanjuti rekomendasi Mendagri, Jumat (13/11). Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekkab Jember Mirfano (kiri) dan Plt Bupati Jember A. Muqit Arief (tengah) saat mutasi dan pelantikan ratusan pejabat menindaklanjuti rekomendasi Mendagri, Jumat (13/11). Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan sembilan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kosong setelah mutasi besar-besaran yang dilakukan Pelaksana Tugas Bupati Jember A. Muqit Arief. Mutasi itu untuk menindaklanjuti rekomendasi Menteri Dalam Negeri.  ”Pasca pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2016, kami sudah menginventarisir ada 13 kepala OPD, sembilan camat, dan empat kepala bagian yang kosong,” kata Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano seperti dilansir dari Antara di Jember, Selasa (17/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2020/pemkab-jember-belum-beri-sanksi-tiga-camat-langgar-netralitas-asn/">Pemkab Jember Belum Beri Sanksi Tiga Camat Langgar Netralitas ASN</a></li> </ul> Beberapa jabatan OPD dan camat yang kosong di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Jenggawah, dan Camat Wuluhan.  Menurut Mirfano, Pemkab Jember akan membuatkan surat keputusan pelaksana tugas (SK Plt) untuk OPD yang kosong tersebut, termasuk SK pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. ”Saya akan ke Surabaya dan Jakarta pada Rabu (18/11) untuk mengurus izin pengisian jabatan pada KSOTK yang baru yakni KSOTK 2020,” ujar Mirfano.  Dia menjelaskan, pihaknya sudah menginventarisir bahwa ada 700 nama yang akan dimohonkan izin pengisian jabatan dan mutasinya, sedangkan untuk jabatan pimpinan pratama akan segera dibentuk panitia seleksi (pansel).  ”Kemudian mengirimkan permohonan uji kompetensi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga kami optimistis bisa membahas Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2020 untuk segera diselesaikan,” tutur Mirfano.  Sebelumnya sebanyak 366 pejabat di lingkungan Pemkab Jember dimutasi dan dikembalikan ke jabatan semula sebagai konsekuensi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Kemendagri pada 11 November 2019, agar para pejabat itu dikembalikan sesuai KSOTK 2016.  Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, proses pengembalian 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV, pada posisi sebelum 3 Januari 2018 tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapa. Hal tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Mendagri.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=LLifcJd4cMk

Belasan Jabatan Kepala OPD dan Camat di Pemkab Jember Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/duh-jabatan-wakil-jaksa-agung-setahun-kosong_m_114219.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) mulai menyoroti sejumlah jabatan kosong di lingkungan Kejaksaan RI. Salah satunya adalah jabatan Wakil Jaksa Agung. Jabatan ini sudah lama kosong sejak sepeninggal Andhi D Nirwanto memasuki masa purna bhakti (pensiun) setahun lalu. Anggota KSAN Nuraida mengatakan, sebuah jabatan struktural pada eselon I di lingkungan kejaksaan tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong, apalagi untuk jabatan orang nomor dua di korps tersebut. &rdquo;Tidak boleh juga terlalu lama jabatan kosong dipegang oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Karena itu prinsip,&rdquo; katanya, Minggu (5/3). Pernyataan ini sekaligus menanggapi kosongnya jabatan Wakil Jaksa Agung sejak Andhi Nirwanto yang pensiun di usia 60 tahun pada Januari 2016. Saat ini jabatan Wakil Jaksa Agung tersebut dijabat rangkap oleh Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan (JAM Bin) Bambang Waluyo selaku Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung. Nuraida mengatakan supaya sebuah jabatan tidak kosong, maka sebaiknya sebelum pensiun sudah dilakukan rekruitmen. Sehingga begitu pensiun bisa segera ada penggantinya. Dia pun heran mengapa jabatan Wakil Jaksa Agung begitu lama kosong. &rdquo;Apa memang sudah pernah mau diisi tapi gagal? Karena kadang-kadang ada juga sudah ada hasil seleksi. Tapi pejabat tersebut gagal dilantik dan kemudian harus diulang lagi,&rdquo; tuturnya. Namun dia mengakui pola perekrutan pejabat eselon I dan II di lingkungan kejaksaan agak berbeda dengan pola rekruitmen bagi aparat sipil negara lainnya yang menggunakan UU ASN. &rdquo;Ini karena pola karirnya beda. Sehingga mereka tidak bisa begitu saja open rekruitmen dalam merekrut pejabat eselon I dan II sebagaimana undang-undang kepegawaian yang ada,&rdquo; ujarnya. Nuraida pun mempersilahkan menanyakannya kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait perbedaan pola rekruitmen di lingkungan kejaksaan. &rdquo;Jadi tanya Menpan. Karena itu sudah menyangkut kebijakan,&rdquo; paparnya. Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Jumat (3/3) mengaku sudah menyiapkan calon pengganti Andhi D Nirwanto untuk menduduki jabatan Wakil Jaksa Agung. Namun dia menghindar saat ditanya siapa calon yang akan menjadi Wakilnya selaku Wakil Jaksa Agung. &rdquo;Nanti-nanti. Iya iya sudah disiapkan (calon Wakil Jaksa Agung, Red),&rdquo; katanya usai sholat Jumat. &nbsp;Sementara itu untuk jabatan struktural eselon I lain yang kosong di lingkungan Kejaksaan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejagung setelah pejabat lama Muhammad Salim pensiun Desember 2016. Saat ini selaku Plt Kepala Badiklat Kejagung ditunjuk M Yusni yang sehari-hari adalah staf ahli Jaksa Agung. Belum diketahui apakah kedua Plt akan definitif menduduki jabatan tersebut. Karena sampai saat ini belum diperoleh kabar apakah Jaksa Agung sudah menyodorkan nama-nama calon Wakil Jaksa Agung dan Kepala Badiklat Kejagung kepada Presiden Jokowi untuk ditunjuk menduduki jabatan tersebut. (ydh/yuz/JPG)

Duh, Jabatan Wakil Jaksa Agung Setahun Kosong

jabatan kosong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jabatan kosong

Berita Terkini

Banyak Jabatan Kosong di PMJ, Pengamat: Manajemen Tak Tertata Baik

Jabatan Pangkostrad yang Kosong Diharapkan Segera Diisi

Isi Jabatan Kosong, Pemprov Jatim Gelar Open Bidding Jilid II

Belasan Jabatan Kepala OPD dan Camat di Pemkab Jember Kosong

Duh, Jabatan Wakil Jaksa Agung Setahun Kosong

Download Aplikasi JawaPos.com