<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/7a895bf3-1415-4f12-8743-a27dfdf144e0-3259053507.jpg" alt="Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono. (Febry Ferdian/Jawa Pos) " width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono. (Febry Ferdian/Jawa Pos) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia memberikan perlindungan hak asasi manusia. Tahun ini, Kemenham menyediakan 2.000 formasi jabatan fungsional Analis HAM yang akan ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono mengatakan, kesempatan ini terbuka luas bagi PNS lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khususnya untuk mereka yang ingin berkontribusi dalam penguatan perspektif HAM dalam pemerintahan. &rdquo;Kami memberikan peluang kepada PNS di semua kementerian, pemda, dan pemprov untuk bergabung menjadi JF Analis HAM yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelindungan, pemahaman di bidang HAM,&rdquo; kata Aditya Sarsito Sukarsono. Menurut dia, keberadaan analis HAM memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka akan terlibat dalam proses analisis regulasi serta mendukung perumusan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif. &rdquo;Mereka akan membantu para pengambil kebijakan dalam pembuatan produk undang-undang di daerah,&rdquo; ucap Adit. Selain berperan dalam proses legislasi dan kebijakan, analis HAM juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperkuat pemahaman HAM di tengah masyarakat. Peran ini mencakup upaya mediasi konflik sosial, baik yang bersifat horizontal antarwarga maupun vertikal antara masyarakat dan pemerintah, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Proses rekrutmen sendiri telah dimulai sejak Januari dan saat ini masih berada pada tahap seleksi administrasi. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi analisham.kemenham.go.id dan akan dibuka hingga 1 Juli. Aditya menjelaskan, formasi ini diperuntukkan bagi PNS minimal golongan III dari berbagai instansi. Bahkan, tenaga pendidik di sekolah negeri juga didorong untuk ikut serta, mengingat pentingnya kehadiran perspektif HAM dalam lingkungan pendidikan. &rdquo;Dari guru juga boleh sehingga jika ada pem-bully-an (perundungan) atau ada kekerasan di antara siswa bisa ditangani oleh tenaga analis HAM yang ada di sekolah tersebut,&rdquo; tutur Aditya Sarsito Sukarsono. Dia menambahkan, kebutuhan analis HAM semakin mendesak seiring kompleksitas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Kehadiran tenaga profesional yang memahami prinsip HAM dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan diselesaikan secara adil dan manusiawi. Aditya mencontohkan peran nyata analis HAM dalam membantu penyelesaian konflik masyarakat. Salah satunya di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, dengan pendekatan mediasi berbasis HAM berhasil membantu meredakan sengketa. &rdquo;Ada masyarakat yang tinggal di kuburan, itu dibantu Kantor Wilayah HAM DKI Jakarta. Kebetulan waktu itu sudah kami latih tentang kompetensi mediator non hakim dan kualifikasi JF analis HAM sehingga dia mampu menyelesaikan sengketa masyarakat di luar pengadilan,&rdquo; kata Aditya Sarsito Sukarsono. Kemenham optimistis, kehadiran analis HAM di berbagai instansi akan memperkuat komitmen negara dalam menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Para analis HAM diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di setiap lini pemerintahan. &rdquo;Kami berharap kerja menegakkan, melindungi, dan memajukan HAM bisa dikerjakan oleh JF analis HAM, di mana pun dia bekerja. Jadi, kita membentuk sebuah ekosistem atau komunitas HAM di semua kementerian, lembaga, pemda, dan pemprov,&rdquo; tutur Aditya Sarsito Sukarsono.

Kemenham sediakan 2.000 formasi jabatan fungsional Analis HAM yang akan ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemda

Kemenham Buka 2.000 Formasi Analis HAM, Dorong Kebijakan Nasional dan Daerah Lebih Berbasis Hak Asasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/ASN-05-C-2828075272.jpg" alt="Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berfoto bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) usai menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berfoto bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) usai menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Mereka adalah guru, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis yang lolos seleksi CPNS tahun 2020 dan 2022. Pengambilan sumpah dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Ipuk, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (5/8/2024). Ipuk berpesan agar para ASN bisa bekerja lebih lincah dan responsif. Ipuk mengatakan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, birokrasi tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang cenderung kaku dan birokratis. "Kita perlu menjadi ASN yang agile, yang bisa bekerja secara lincah, fleksibel, dan inovatif," kata Ipuk. ASN, lanjut Ipuk, harus lebih responsif terhadap perubahan, mampu bekerja secara fleksibel, dan selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. "Dengan demikian kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat," harap Ipuk. Ipuk juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim. "Jangan ragu untuk saling berbagi ide, saling mendukung, dan bekerja sama. Karena itulah kunci sukses agar kita bisa mencapai hasil yang optimal," pesan Ipuk. Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, 268 ASN yang menerima SK penetapan jabatan fungsional tersebut terdiri atas 79 tenaga guru, 157 tenaga kesehatan, dan 32 tenaga teknis. "Mereka adalah CPNS angkatan tahun 2020 dan 2022 yang telah menerima SK PNS dan memenuhi persyaratan untuk mendapatan SK jabatan fungsional. Misalnya, memenuhi angka kredit dan memiliki nilai SKP minimal baik," kata Ilzam.

Ada 268 ASN yang menerima SK penetapan jabatan fungsional tersebut terdiri atas 79 tenaga guru, 157 tenaga kesehatan, dan 32 tenaga teknis.

268 ASN Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Screenshot_2024-04-01-19-34-01-788_comgoogleandroidgm-edit-4151619775.jpg" alt="Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila" width="100%">
<figcaption>Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dibuka. Pembukaan itu seiring dengan diterbitkannya 3 peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024. Lalu, KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024. Serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN alias honorer di instansi pemerintah. &rdquo;Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat UU No. 20/2023 tentang ASN. Yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah,&rdquo; kata Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Minggu (25/8). Dia tidak menyebutkan kapan pendaftaran seleksi PPPK untuk honorer ini akan dibuka. Namun, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Masing-masing eks tenaga honorer kategori (THK-II) sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Tak hanya itu, Aba juga memastikan seluruh honorer yang ikut pendaftaran seleksi PPPK 2024 wajib mengikuti tes seleksi yang disiapkan. Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. &ldquo;Pelamar itu wajib mengikuti seleksi. Akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas,&rdquo; pungkas Aba.

Kementerian PAN-RB mengumumkan bawha wa seleksi PPPK segera dibuka, dan akan memprioritaskan THK II dan non-ASN sebagai rekrutan.

KemenPANRB segera Buka Seleksi PPPK 2024, Tenaga Honorer K2 dan Non-ASN Jadi Prioritas Rekrutan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Bawaslu-lakukan-sosialisasi-Pengawasan-Pemilu-1-1543477418.jpg" alt="Bawaslu lakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu." width="100%">
<figcaption>Bawaslu lakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka seleksi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional hingga lima tahun sejak ditetapkan kelulusan. Jadwal Pendaftaran PPPK 2023&nbsp; Bawaslu sudah dibuka sejak Rabu, 20 September 2023&nbsp; hingga nanti akan ditetapkan kelulusan berakhir pada 13 Desember 2023. Informasi detail berkenaan dengan pendaftaran PPPK 2023 akan diulas pada pembahasan dibawah ini, simak baik tanggalnya, dan lakukan sesuai alur waktu yang sudah ditentukan. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://bawaslu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bawaslu.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1695794730202000&amp;usg=AOvVaw149C9bR_MqKQF059xPztxj">bawaslu.go.id</a>&nbsp;pendaftaran PPPK 2023 dimulai dari sosialisasi pengumuman di berbagai media massa, maupun media sosial dan promosi lapangan dari Selasa, 19 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Setelah sosialisasi dilaksanakan, Pendaftaran seleksi PPPK Bawaslu untuk jabatan fungsional sudah dibuka sejak Rabu, 20 September 2023 lalu. Rencananya pembukaan seleksi PPPK 2023 Bawaslu untuk Jabatan Fungsional akan berakhir pada 9 September 2023. Jadwal berikutnya setelah pendaftaran seleksi ditutup, yaitu panitia seleksi akan melakukan eliminasi pendaftar yang mengumpulkan berkas sesuai dengan ketentuan. Seleksi adminitrasi ini dilaksanakan sejak hari pertama pendaftaran 20 September 2023 hingga nanti terakhir akan berakhir pada 12 Oktober 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013020324/daftar-seleksi-pppk-2023-di-bawaslu-intip-besaran-gaji-pokok-di-lembaga-badan-pengawas-pemilu">Daftar Seleksi PPPK 2023 di Bawaslu? Intip Besaran Gaji Pokok di Lembaga Badan Pengawas Pemilu</a> Hasil seleksi administrasi yang sudah dilaksanakan oleh panitia penerimaan PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional&nbsp; di bawaslu akan diumumkan pada 13 September 2023 sampai 16 Oktober 2023. Hasil seleksi yang dirasa tidak sesuai dengan pendaftar, Panitia memberi waktu sanggah untuk memperbaiki berkas yang tidak sesuai dan menyampaikan alasan agar dapat diterima administrasinya. Masa sanggah yang diberi oleh panitia seleksi PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional Bawaslu akan berlangsung pada 17 sampai 19 September 2023. Pendaftar PPPK 2023 Bawaslu juga diberi kesempatan untuk menyanggah berkas yang sudah diperbaiki, untuk waktunya dari tanggal 17 sampai 21 Oktober 2023. Beras Administrasi yang sudah dilakukan sanggah perbaikan, selanjutnya Panitia akan mengumumkan hasil sanggah pada 20 sampai 26 Oktober 2023. Pendaftar PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional Bawaslu yang lolos seleksi administrasi secara langsung, maupun sanggahan akan dilanjut dengan proses seleksi Kompetensi. Pendaftaran seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 2 November 2023, bagi yang tidak diverifikasi ulang maka tidak masuk ke daftar peserta. Pelaksanaan seleksi Kompetensi akan dilaksanakan setelah Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat seleksi sudah diumumkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013020189/sebelum-daftar-cpns-dan-pppk-2023-ini-cara-membeli-dan-pembubuhan-e-materai-online">Sebelum Daftar CPNS dan PPPK 2023, Ini Cara Membeli dan Pembubuhan E-Materai Online</a> Pengumuman Peserta, Waktu, dan tempat Seleksi Kompetensi akan disampaikan pada 3 sampai 6 November 2023. Proses berikutnya akan dilaksanakan Seleksi Kompetensi untuk peserta yang namanya sudah terverifikasi dan ikut sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Proses seleksi Kompetensi itu akan berlangsung pada 8 sampai 2 Desember 2023&nbsp; yang dilakukan secara serentak seluruh peserta yang lolos administrasi dan telah melakukan verifikasi peserta. Pengumuman kelulusan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 4&nbsp; sampai 13 Desember 2023 untuk menentukan peserta yang berhak mendapat jabatan Fungsional di Bawaslu.*** Achmad Fuji Asro

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka seleksi PPPK 2023 untuk jabatan fungsional catat tanggal pendaftaran hingga kelulusan.

Buruan Daftar! Bawaslu Buka Seleksi PPPK 2023, Catat Tanggal Pendaftaran sampai Pengumuman Kelulusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Komisioner-Lolly-Suhenty-memberi-pengetahuan-mengenai-Bawaslu-3323579451.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty ." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty .</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pendaftaran PPPK 2023 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi dibuka sejak (20/9) lalu. Pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu dibuka dengan berbagai formasi jabatan fungsional yang tersedia. Formasi pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu di setiap jabatan fungsional, terdapat kuota yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan oleh pegawai yang sudah selesai masa kerja pada periode sebelumnya. Untuk diketahui, jabatan fungsional Bawaslu di PPPK ini berjumlah 15 dengan ketentuan 12 ahli pertama dan tiga merupakan tenaga terampil Dikutip dari laman&nbsp;<a href="http://bawaslu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Bawaslu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695778172589000&amp;usg=AOvVaw01YdPpuE5MGad3jJlpey3y">Bawaslu.go.id</a>&nbsp;detail kuota masing-masing jabatan fungsional di Bawaslu&nbsp; yang dapat diikuti oleh semua kalangan. Jabatan fungsional pertama di Bawaslu yakni berupa Analis Hukum dengan jumlah&nbsp; kuota yang tersedia berjumlah 321 orang. Selanjutnya, ada Analis Kebijakan yang membuka kuota sebanyak 45 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013009235/bawaslu-ungkap-10-provinsi-rawan-netralitas-asn-di-pemilu-2024">Bawaslu Ungkap 10 Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024</a> Jabatan Fungsional berikutnya, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur dengan jumlah formasi hanya tiga kuota. Jumlah kuota di Jabatan Arsiparis di penerimaan PPPK Bawaslu berjumlah 61 orang. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu untuk PPPK 2023 berjumlah kuota 1996 orang. Penerjemah Bahasa Inggri untuk pendaftaran PPPK 2023 membutuhkan pendaftar dengan kuota satu orang. Jabatan Fungsional untuk bagian perencanaan di Bawaslu pada seleksi PPPK tahun 2023 membuka kuota 16 orang. Bawaslu juga membuka Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat dengan jumlah kuota 11 orang. Pranata Komputer termasuk yang dibutuhkan Bawaslu saat pendaftaran PPPK 2023 ini dengan jumlah kuota 76 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013007588/bawaslu-luncurkan-pemetaan-isu-netralitas-pns-terkait-pemilu-2024-maluku-paling-rentan"> Bawaslu Luncurkan Pemetaan Isu Netralitas PNS Terkait Pemilu 2024, Maluku Paling Rentan</a> Bawaslu juga membuka pendaftaran untuk Pustakawan saat pendaftaran PPPK 2023 dengan jumlah kuota satu orang. Bawaslu juga membuka untuk jabatan Fungsional Statistisi dengan jumlah kuota 20 orang. Jabatan Fungsional lain di Bawaslu yang kuotanya tersedia yaitu Widyaiswara dengan jumlah formasi satu orang. Jabatan Arsiparis yang masuk dalam daftar penerimaan kuota PPPK 2023 di Bawaslu dengan jumlah kuota tujuh orang. Selain Ahli Pertama, jabatan terampil juga masuk dalam daftar penerimaan kuota PPPK 2023 di Bawaslu Jabatan terampil pertama yang membuka lowongan PPPK 2023 di Bawaslu berupa Jabatan Arsiparis dengan jumlah kuota tujuh orang. Pranata Komputer merupakan jabatan terampil selanjutnya yang dibuka di penerimaaan di Bawaslu untuk PPPK 2023. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan jabatan terampil terakhir di penerimaan PPPK 2023 di Bawaslu dengan kuota 15 orang.***&nbsp;

Simak detail formasi dan kuota pendaftaran PPPK 2023 di Bawaslu yang telah resmi dibuka sejak (20/9) lalu.

Detail Kuota dan Formasi Jabatan Fungsional di Pendaftaran PPPK 2023 Bawaslu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/WhatsApp-Image-2023-07-14-at-184834-3019284085.jpg" alt="Kanwil Kemenkumham Jatim melantik pejabat fungsional keamanan dan pengamanan pemasyarakatan (KPP)." width="100%">
<figcaption>Kanwil Kemenkumham Jatim melantik pejabat fungsional keamanan dan pengamanan pemasyarakatan (KPP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kemenkumham memperkuat fungsi kelembagaan dan tata laksana melalui penguatan jabatan fungsional. Salah satunya melalui jabatan fungsional keamanan dan pengamanan pemasyarakatan (KPP) yang diharapkan mampu mewujudkan pemasyarakatan sesuai tata nilai PASTI. &rdquo;Sebagai jabatan fungsional yang baru, tentunya kami berharap KPP mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pemasyarakatan terutama di bidang keamanan dan pengamanan lapas/rutan,&rdquo; ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari. Menurut Imam, pemasyarakatan memiliki tantangan tersendiri. Apalagi, segala cara digunakan oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan di lapas. &rdquo;Sebagai pejabat fungsional, tentunya beban tidak hanya dari sisi kompetensi saja, tetapi juga integritas harus jadi yang utama,&rdquo; terang Imam. Untuk itu, Imam berharap kepada 15 pegawai jajarannya yang baru dilantik sebagai KPP untuk terus meningkatkan kapasitas. &rdquo;Terus belajar dan tingkatkan kemampuan sehingga bisa membawa pemasyarakatan semakin profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI),&rdquo; ungkap Imam Jauhari. Sebanyak 15 peserta dari Jawa Timur mengikuti secara daring dan acara pelantikan yang dipandu Direktorat Pemasyarakatan. Para peserta yang mengikuti pelantikan itu dilantik Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Heni Yowono. &rdquo;Jadikan momen ini titik awal motor penggerak untuk mewujudkan pemasyarakatan yang PASTI,&rdquo; ujar Heni. Menurut Heni, menjadi petugas pemasyarakatan bukan hal yang mudah. Petugas dituntut untuk bisa membina warga binaan. Terutama agar bisa diterima kembali ke masyarakat dari yang memiliki citra buruk agar menjadi baik. &rdquo;Di sisi lain kita juga harus memperhatikan keamanan dalam lapas/rutan &amp; LPKA yang dalam pelaksanaannya kita tidak boleh berperilaku diskriminatif secara fisik atau verbal,&rdquo; papar Heni. Dia berharap dengan jabatan baru itu petugas dapat melaksanakan keamanan di lapas/rutan &amp; LPKA yang kompeten dalam melaksanakan langkah strategis untuk mencegah gangguan keamanan serta mewujudkan pemasyarakatan yang PASTI.

Kemenkumham memperkuat fungsi kelembagaan dan tata laksana, salah satunya melalui jabatan fungsional keamanan dan pengamanan pemasyarakatan

Kakanwil Kemenkumham Jatim Lantik KPP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ASN-PNS-Pemkot-Surabaya.jpg" alt="TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mencanangkan sistem birokrasi baru, yakni hendak merampingkan birokrasi jabatan struktural Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan ini memiliki arti penting bagi proses reformasi birokrasi.  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga akan menerapkan perampingan birokrasi ini. Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Yohanes Baptista Satya Sananugraha mengatakan, perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional merupakan hal yang baik.  "Jabatan fungsional merupakan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," tutur Sananugraha melalui keterangan tertulis, Kamis (18/2).  Sananugraha menuturkan, masih banyak PNS di lingkup Kemenko PMK yang resah dengan adanya perubahan jabatan. Keresahan tersebut menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan jenjang karier.  Menurut Sananugraha, jabatan fungsional ini justru merupakan jalan untuk memenuhi jenjang karir sebagai PNS. Sebagai pelayan rakyat, sudah barang tentu kinerja harus diutamakan.  "Kalau yang sudah menjadi pejabat fungsional perlu diperhatikan pola-pola untuk mencapai nilai angka kredit dan prestasi kerjanya. Para pejabat fungsional jelas fungsinya dan jelas jenjang kariernya," pungkasnya.  Sebagai informasi, PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini mensyaratkan pencapaian angka kredit minimal dan maksimal pada tiap tahunnya untuk setiap jenjang jabatan fungsional termasuk pengaturan besaran angka kredit bagi jabatan fungsional yang belum tersedia lowongan atau formasi jabatannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI

Kemenko PMK Sebut Jabatan Fungsional untuk Tingkatkan Karir PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbandingan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan struktural dan fungsional kurang berimbang. Karena itu, restrukturisasi diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, dibutuhkan SDM dengan kualifikasi dan keahlian yang tepat guna. Saat ini ada sekitar 4,2 juta PNS di seluruh Indonesia. Sebanyak 39 persen di antaranya merupakan jabatan pelaksanaan administrasi. Sedangkan PNS yang mengisi jabatan teknis, termasuk tenaga kesehatan, hanya 15 persen atau sekitar 643.129 orang. ”Diperlukan restrukturisasi agar PNS didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian,” kata Tjahjo.  Dia menjelaskan, ada kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu tiap-tiap ASN. Yakni, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan penguasaan teknis.  Nah, untuk memperbaikinya, Tjahjo berencana melatih dan menggodok ulang kompetensi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/11/2019/lgbt-tidak-boleh-jadi-pelamar-cpns-kejaksaan/">ASN</a> di ASN Corporate University. Dengan waktu belajar minimal 20 jam pelajaran per tahun. ”Konsepnya 10 persen self learning in class, 20 persen pelatihan serta mentoring, dan 70 persen pembelajaran praktik di unit kerja,” jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.  Di sisi lain, saat ini pihaknya sedang menggodok konsep dan tahapan perampingan eselon III, IV, dan V di birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Tjahjo, tidak mudah merampingkan birokrasi. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Mengingat, setiap kementerian/lembaga memiliki satuan kerja yang tidak sedikit dengan fungsi dan tugas tertentu.  Pengalihan dari jabatan struktural ke fungsional harus setara. Juga menilik aspek tunjangan dan gaji. ”Kami tetap mempertimbangkan berbagai aspek. Harus hati-hati. Dan, penghapusan eselon III dan IV tidak akan mengurangi take-home pay yang sudah diterima selama ini,” tegasnya.

Kondisi ASN: Pelaksana Administratif dan Teknis Tidak Seimbang