<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/REKLAME-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pasca kejadian angin kencang yang merobohkan sebuah papan reklame hingga menimpa pengguna jalan di Aloha, Gedangan, Pemkab Sidoarjo bergerilya memeriksa izin dan kelayakan papan reklame yang tersebar di berbagai sudut Kota Udang.  ’’Nanti kami coba berikan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait hak tersebut,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Rudi Setiyawan kemarin.  Sebagai dinas yang memiliki tugas sebagai pengawas, pengecekan tersebut sejalan dengan instruksi bupati Sidoarjo agar setiap OPD mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di akhir tahun ini. ’’Memang sudah waktunya bagi kami untuk mengecek kembali papan reklame,’’ ungkapnya.  Menurut Rudi, saat ini pihaknya akan mulai mengecek dan mendata titik-titik mana saja yang ada papan reklame tanpa izin. ’’Kami sudah membentuk tim dan membaginya. Data yang nanti kami dapat untuk langkah selanjutnya,’’ tuturnya.  Sementara itu, dari pantauan, tampak banyak papan reklame di daerah Waru-Aloha yang berkarat. Terlebih, banyak dari papan reklame itu yang difungsikan sebagian orang untuk membuka usaha tambal ban dan warung. Di samping kurang layak, hal tersebut juga bisa membahayakan pengguna jalan ketika ada angin kencang atau puting beliung.  Sementara itu, untuk total jumlah papan reklame di Kota Udang tersebut, mantan camat Waru itu belum bisa memastikannya. ’’Sejauh ini, masih proses pendataan, nanti kabari lagi untuk jumlah pastinya,’’ ujarnya.  Rudi menjelaskan, nanti ketika sudah ada data yang pasti berapa yang memiliki izin atau tidak, pihaknya akan mengeksekusi. ’’Yang jelas, akan kami sikati jika ada yang tak berizin,’’ tuturnya.  Mengenai ambruknya papan reklame di Aloha, Gedangan, pada Senin (28/11), pihak kepolisian yang menangani evakuasi kejadian tersebut mengungkapkan masih melakukan upaya penyelidikan. ’’Sementara kejadian masih diselidiki Polsek Gedangan,’’ ujar Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono.  Di sisi lain, Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengungkapkan, sebenarnya kejadian angin kencang di Aloha, Bangah, dan Sawotratap masih tergolong tidak terlalu kencang. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah kerusakan rumah yang masih dalam kategori ringan.  ’’Yang rusak ada 20-an. Kalau disurvei kemarin, tidak seberat dan separah seperti yang ada di Sidokepung yang sampai ratusan rumah,’’ ungkapnya. Sementara itu, dalam menghadapi puncak fenomena hidrometeorologi di bulan ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan OPD, baik dalam mitigasi maupun penanganannya.

Cegah Ambruk Berulang, Pemkab Cek Kelayakan dan Izin Papan Reklame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-yang-tidak-disetujui-kemendagri-dalam-draft-apbd-dki-2019_m_.jpg" alt="Pembahasan APBD DKI 2019 tinggal menunggu persetujuan Kemendagri" width="100%">
<figcaption>Pembahasan APBD DKI 2019 tinggal menunggu persetujuan Kemendagri</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Draf dokumen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 telah kembali di tangan Pemprov DKI Jakarta setelah diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun APBD 2019 mendapat beberapa catatan evaluasi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri menyatakan ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan seperti retribusi izin reklame. Hal ini tidak diperkenankan dianggarkan di Raperda APBD 2019. "Yang ngga boleh seperti tadi retribusi, ijin penyelenggaraan reklame nggak boleh ya kita nggak lagi lakukan, mulai besok nggak lagi mungut izin penyediaan reklame," tutur Edi saat dikonfirmasi, Sabtu (22/12). Dalam dokumen evaluasi Kemendagri, pada kode rekening&nbsp;4.1.4.24&nbsp;Pendapatan dari lzin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Rp.75.000.000.000,- tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Raperda APBD Tahun 2019. "Yang kita sudah perjuangkan berhasil, yang betul-betul ada aturannya ngga boleh ya nggak kita lakukan. IPR tadi yang dua itu nanti belanja tidak boleh, pendapatan yang nggak boleh di perubahan anggaran baru kita selesaikan," terang Edi. Setelah penyesuaian bersama DPRD DKI Jakarta, nantinya hasil evaluasi akan diperbaiki dalam Perda. Setelah diinput oleh pihaknya, maka sudah sah akan langsung dijadikan Perda. "Angkanya tetap sama cuman nggak kita kerjain. Namanya ada tapi kita nggak laksanakan, kan di perubahan nanti disesuaikan. Ini kan baru rencana semua, baru prediksi semua yang ada prediksi," jelas Edi. "Ini sudah sah, sudah final. Ketok ini terus saya input sudah jadi perda. Ini nggak melalui paripurna lagi," pungkasnya. (rgm)

Ini yang Tidak Disetujui Kemendagri Dalam Draft APBD DKI 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tiang-reklame-berdiri-pohon-di-rth-mengering_m_151155.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada pemandangan yang aneh di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) depan Purna MTQ, Kota Pekanbaru. Tiang konstruksi reklame yang sempat disegel oleh Satpol PP sudah terlepas. Kini pohon besar setinggi 13 yang berada tidak lebih dari satu meter di konstruksi itu terlihat mengering. Disinyalir pendirian konstruksi reklame yang sempat disegel oleh aparat pemerintah, kini sudah mendapatkan izin. Sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan. Buktinya ceceran semen, sisa pengerjaan pondasi tiang tersebut masih tampak di atas trotoar maupun taman. Sebagian taman yang ditumbungi bunga-bunga terlihat rusak akibat pendirian tiang reklame itu. Jarak beberapa meter, dua pohon pelindung berdiri di pinggir jalan dengan berukuran besar telah mati. Pohon setinggi lebih kurang 13 meter tampak kering, satu-persatu dedauan yang yang melekat di ranting maupun cabang pohon sudah berguguran. Pohon itu mati setelah adanya pembangunan tiang reklame. Sebab sebelumnya pohon tersebut terlihat masih hidup dan rimbun dengan dedaunan berwarna hijau. Dua pohon itu diduga sengaja dibunuh maupun diracun oleh pemilik reklame. Apabila pohon itu masih hidup, maka tayangan iklan tiang reklame akan tertutupi rimbunnya daun pepohonan. Sebelumnya, Tim penegak Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memasang garis Satpol PP Line, Kamis (10/8) lalu. Agar pengerjaan pembangunan tiang tersebut dihentikan. Namun seiring berjalannya waktu, segel tersebut terlepas. Sehingga pengerjaannya berlanjut. Diduga kelanjutan pembangunan konstruksi reklame dilakukan pada dini hari. Sebab Riau Pos (Jawa Pos Grou) melintasi Jalan Sudirman, Senin (14/8) sekitar pukul 00.30 WIB tiang reklame belum tampak berdiri seperti saat ini. Hanya tiang berdiri setinggi satu meter. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfami Adrian mengaku segel tiang reklame telah dilepas. Dia menjelaskan, segel itu dilepas. Karena pemilik menunjuk perizinan pendirian tiang reklame. "Sudah ada izinnya, pemilik menghubungi kita dan memberikan bukti perizinannya. Sehingga segel yang pasang pada siangnya, kita lepas pada malam harinya," ungkap Zulfahmi, seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group).

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

izin reklame

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin reklame

Berita Terkini

Cegah Ambruk Berulang, Pemkab Cek Kelayakan dan Izin Papan Reklame

Ini yang Tidak Disetujui Kemendagri Dalam Draft APBD DKI 2019

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

Download Aplikasi JawaPos.com