<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/raja-juli-padar-1368799971.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap terdapat 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan Raja Juli saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Ia menyampaikan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan. &ldquo;Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan. Ia memastikan, akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada DPR RI sebagai mitra kerja Kemenhut. &ldquo;Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,&rdquo; tegasnya. Selain temuan tersebut, Raja Juli juga membeberkan langkah pemerintah dalam melakukan penertiban perizinan sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah mencabut sejumlah izin pemanfaatan hutan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran. &ldquo;Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025,&rdquo; tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu menyatakan, pencabutan izin terhadap perusahaan yang melanggar aturan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan detail perusahaan yang akan dikenai sanksi lanjutan tersebut. &ldquo;Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,&rdquo; urainya. Menhut menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah kebijakan struktural untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Langkah tegas itu diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi yang berulang di kawasan Sumatera dan wilayah lain di Indonesia. &ldquo;Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Kehutanan mengungkap 12 perusahaan di Sumut berkontribusi terhadap bencana, pemerintah akan cabut izin.

Menhut Sebut 12 Perusahaan di Sumut Berkontribusi Perparah Terjadinya Bencana, Buka Opsi Pencabutan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya_m_.jpg" alt="Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Moch Triyono saat dijumpai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang, Kamis (30/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Moch Triyono saat dijumpai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang, Kamis (30/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">Jawa Tengah</a> merekomendasikan pencabutan izin usaha tiga perusahaan di wilayahnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Alasannya, mereka berulang kali tak mengindahkan aturan untuk mengikutsertakan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, tiga perusahaan tersebut sudah kesekian kalinya diperingatkan untuk segera mengikutsertakan karyawannya ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">BPJS Ketenagakerjaan</a>. Sudah dikenai sanksi sosial dan administratif pun tak bergeming bahkan. "Desember kemarin sudah dilayangkan izin pencabutan usaha tiga perusahaan ke PTSP.&nbsp; Ini sebagai shock therapy, jika diulang akan ada hukuman pidana 8 tahun atau denda Rp 1 miliar," kata Wika saat dijumpai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">Semarang</a>, Rabu (30/1). Meski demikian, Wika enggan membeberkan perusahaan apa itu, hanya letaknya saja di Jateng. Namun jelasnya, sebenarnya ada lebih <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">banyak perusahaan</a> yang sudah mendapat tiga kali peringatan. Jumlahnya mencapai sembilan perusahaan. "Ada sembilan, tapi ketika peringatan ketiga dikeluarkan, mereka buru-buru memenuhi (kewajiban mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan)," beber Wika. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa di Jateng terdapat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">23 ribu perusahaan</a> yang wajib mengikutsertakan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hanya 97 persen di antaranya saja yang telah memenuhi kewajibannya. Itu pun tak semua program yang didaftarkan. "Kan ada empat, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ada yang cuma dua atau beberapa saja," sebutnya. Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Moch Triyono menambahkan, target 100 persen dalam hal ini bukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">sasaran utamanya.</a> Karena memang tidak mungkin melihat jumlah perusahaan maupun pekerja yang berkurang dan bertambah.&nbsp; "Jadi tambal sulam begitu. Ketika perusahaan yang mendaftarkan ke BPJS bertambah, nanti ada juga yang perusahaan tutup. Begitu pula investor. Mereka kan datang dan pergi," jelasnya. Menurutnya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">perusahaan jenis besar </a>dan menengah rata-rata sudah memenuhi kewajibannya. Hanya saja, untuk program pensiun, banyak perusahaan tipe kecil atau UMKM yang tidak mendaftarkan karyawannya. "Karena tidak wajib, tapi kalau mereka tahu manfaatnya, akan ikut masuk. Sifatnya kita imbau. Persuasif dari edukatif dari kita dan Disnakertrans," lanjutnya. Triyono memastikan tak ada kriteria karyawan untuk dapat didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. "Bahkan hari ini jadi karyawan, bisa saja pulang kecelakaan. Bahkan magang pun, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank">amanat undang-undang</a> wajib dilindungi. Kalau tidak, ada apa-apa, kami lepas tangan. Kenapa-kenapa, ya perusahaan bayar sendiri," tegasnya. "Wartawan pun harusnya dijamin BPJS Ketenagakerjaan, empat program, BPJS Kesehatannya juga ikut. Itu<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2019/amdal-mulai-disusun-tol-solo-jogja-bakal-miliki-banyak-overpass" target="_blank"> wajib perusahaan</a>. Apalagi wartawan, ngalor ngidul, wetan ngulon. Kalau ada apa-apa, perusahaan harus tanggung jawab," sergah Wika.

Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/izin-perusahaan-bus-maut-di-puncak-bisa-dibekukan_m_126821.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said menilai perlu ada sanksi tegas terhadap perusahaan penyedia jasa transportasi yang menjadi sumber kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Desa Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/4). Adapun dugaan sementara kecelakaan akibat rem blong bus pariwisata bernomor polisi B 7057 BGA. "Harus ada sanksi yang tegas kalau memang mengabaikan hal terkait keselamatan penumpang," ujar Muhidin kepada Jawaapos.com, Minggu (30/4). Kata dia, sanksi yang diberikan harus sesuai pelanggarannya. Kalau memang pelanggaran berat dan disengaja atau tidak melakukan uji kir kendaraan, sanksinya berdampak pada pembekuan surat izin trayek. "Juga bisa SIM pengendaranya dicabut," sebut politikus Partai Golkar itu. Sementara dia mengimbau kepada seluruh perusahaan penyedia jasa transportasi supaya melakukan uji kir secara berkala. Juga terhadap Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten&nbsp; yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kalaikan kendaraan umum. "Harus ada pengecekan berkala kelaikannya," pungkas Muhidin. Diketahui sejumlah kendaraan tertabrak bus pariwisata yang mengalami rem blong di Jalan Raya Puncak hari ini. Diantaranya, mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi B 1087 BIO, mobil Rush Putih dengan nomor polisi B 1672 PYW, dan mobil Avanza silver dengan nomor polisi B 1608 BKV. Kendaraan lainnya sepeda motor Satria biru dengan nomor polisi B 6917 BHK sepeda motor Mio merah dengan nomor polisi B 4503 BBI, sepeda motor Vario merah dengan nomor polisi B3370BQG, sepeda motor Vario merah dengan nomor polisi B 4503 BBI, serta satu unit angkot jurusan Cipanas-Puncak. (dna/JPG)

Izin Perusahaan Bus Maut di Puncak Bisa Dibekukan