<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-4JPG-3167698827.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertegas sikapnya terkait aktivitas penambangan di Tanah Pasundan. Setelah sebelumnya, Pemprov Jawa Barat melakukan penutupan terhadap sejumlah lokasi tambang yang bahkan menimbulkan korban meninggal dunia.&nbsp;</p> <p>Menurut Dedi, langkah menjaga alam dan lingkungan salah satunya bisa dilakukan dengan mengevaluasi izin-izin tambang. Pihaknya pun akan mencabut izin tambang yang sudah berjalan jika memang ditemukan pelanggaran saat dilakukan evaluasi.</p> <p>Tak lama berselang, mantan Bupati Purwakarta ini kembali menyampaikan terkait kegiatan pertambangan di wilayah yang dipimpinnya. Meskipun penambangan kerap dianggap bisa membuat makmur suatu daerah, Dedi berpendapat sebaliknya.</p> <p>"Hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran, dalam pandangan saya yang hidup dan memimpin di Jawa Barat saya melihat daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran," kata Dedi Mulyadi melalui Instagram @dedimulyadi71, Senin (16/6).</p> <p>Menurut dia, hal yang terjadi justru kerusakan lingkungan, konflik berkepanjangan, dan kemiskinan yang tak terselesaikan.&nbsp;"Dengan menambang sesungguhnya kita lagi menurunkan sumber daya pemikiran kita, karena apa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki kemajuan, negara yang tumbuh dengan pesat itu justru mengandalkan ilmu pengetahuan dalam melakukan pengelolaan alam," jelas Dedi Mulyadi.</p> <p>Dedi menjelaskan, daerah yang mengandalkan ilmu pengetahuan dalam mengelola alam tak akan melakukan eksploitasi, tetapi mengelola dengan mengandalkan kecerdasan. Alhasil, kemajuan akan tak terelakan.</p> <p>Atas hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menutup aktivitas penambangan sebagai bentuk ikhtiar dalam membangun kemajuan.&nbsp;&ldquo;Dengan menutup pertambangan kita sedang menjaga alam, kita sedang menjaga ekosistem dan kita sedang menjaga Jawa Barat ke depan," tutup Dedi Mulyadi.</p> <p>&nbsp;</p>

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya menutup aktivitas penambangan demi menjaga lingkungan dan ekosistem.

Alasan Dedi Mulyadi Tutup Pertambangan di Jabar: Bikin Kerusakan Lingkungan, Konflik Berkepanjangan, hingga Kemiskinan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/O8GbD8dVpWhVxb4lU7yMHWM8nhMzYcjubnXLlCNG-1943659683.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya, sempat mendapat penolakan di tengah isu kerusakan alam yang terjadi di kawasan Raja Ampat. Kedatangan Bahlil di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat Daya, sempat didemo masyarakat setempat, pada Sabtu (7/6).</p> <p>Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan aktivitas tambang nikel yang diduga dilakukan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Masyarakat di Papua menentang aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat.</p> <p>Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, tidak mempermasalahkan adanya unjuk rasa yang menyasar Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari iklim demokrasi. Namun, ia menyayangkan seharusnya publik mempelajari lebih rinci terkait perizinan tambang di wilayah Raja Ampat, yang ada sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM.</p> <p>"Kami tentu memberikan apresiasi terhadap aksi tersebut, sebagai bagian dari dinamika&nbsp;demokrasi. Namun, kami sangat menyayangkan karena yang melakukan aksi tersebut tidak menguasai anatomi masalah yang sebenarnya, tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu secara faktual, mengingat bahwa secara formal pemberian izin usaha<br />pertambangan tersebut dilakukan jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM," kata Idrus kepada wartawan, Senin (9/6).</p> <p>Idrus menjelaskan, izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat terbit sejak 2017. Ia menyebut, saat itu Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan.</p> <p>"Sedangkan Pak Bahlil baru masuk ke pemerintahan tahun 2019, sebagai Kepala&nbsp;BKPM, dan baru menjabat Menteri ESDM belakangan," ucap Idrus.</p> <p>Ia menyayangkan, narasi yang menyasar Ketua Umum Partai Goljar Bahlil Lahadalia dengan sematan penipu. Menurutnya, Bahlil justru responsif menanggapi permasalahan di Raja Ampat, dengan meninjau langsung lokasi tambang nikel tersebut.</p> <p>"Pak Bahlil cepat bertindak secara nyata dengan meninjau langsung ke lokasi, sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya," ujar Idrus.</p> <p>Ia pun meyakini, Bahlil tidak akan lari dari tanggung jawab atas polemik dugaan perusakan alam dan lingkungan di Raja Ampat.</p> <p>"Dia tidak hanya bekerja di balik meja, tapi benar-benar datang langsung untuk&nbsp;mendengar dan berdialog dengan masyarakat," pungkasnya.</p>

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadapi penolakan saat kunjungan ke Raja Ampat terkait izin tambang yang sudah ada sejak 2017.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Disebut Penipu saat Kunjungi Raja Ampat, Golkar Beberkan Izin Usaha Pertambangan Terbit Sejak 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/OK-foto-wajah-berita-HL-MENTERI-INVESTASI-BAHLIL-LAHADALIA_puguh-copy-4223979976.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.</p> <p>Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25).</p> <p>"Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara," kata Bahlil.</p> <p>Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.</p> <p>Selain itu, Ketum Partai Golkar ini juga menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.</p> <p>"Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi," ucapnya.</p> <p>Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p> <p>"Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan," pungkasnya.</p> <p>Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p> <p>Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.</p>

Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang telah sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba.

Menteri ESDM Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-2670288157.jpeg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif. (SETPRES)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia telah mencabut sebanyak 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2022 hingga 14 Maret 2024. Dari total yang ditargetkan sebanyak 2.078 IUP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 2.078 IUP yang ditargetkan untuk dicabut BKPM, saat ini hanya 2.051 IUP yang dicabut. Terdiri dari 1.749 IUP komoditas mineral dan 302 IUP komoditas batubara yang sudah dicabut berdasarkan SK pencabutan," kata Menteri ESDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total tersebut, Arifin mengungkapkan, sebanyak 27 IUP yang tidak dicabut terdiri dari 8 IUP di Aceh karena Otsus, 12 IUP batuan karena kewenangan gubernur, 1 IUP aspal karena kebijakan presiden, 2 IUP sudah berakhir, dan 4 IUP sudah dicabut dua kali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sampai dengan 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh BKPM. Terdiri dari 499 IUP komoditas mineral dan 86 IUP komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun baru ada 469 IUP yang sudah masuk sistem minerba one data Indonesia (MODI) dan MOMI, sisanya sebanyak 4 IUP dalam proses masuk MODI dan 112 belum masuk karena belum menyelesaikan kewajiban PNBP," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Arifin memastikan dari data pencabutan IUP oleh BKPM di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) direkap berdasarkan email pemberitahuan dari BKPM kepada perusahaan yang ditembuskan ke Ditjen Minerba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencabutan terhadap IUP dalam daftar pencabutan IUP melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan apabila terdapat perbedaan jumlah dalam data pencabutan IUP antara Ditjen Minerba dan BKPM, dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak.belum dikirimkan ke Ditjen Minerba," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sesuai dengan rapat kabinet disepakati perhal pelayanan satu pintu yang tentu telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2014. Dalam aturan itu disebutkan bahwa&nbsp; Kementerian ESDM mendelegasikan kepada BKPM yang juga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM (PermenESDM) Nomor 25/2015 yang direvisi menjadi PermenESDM nomor 19/2020 yang diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu Pasal 3 di mana Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) berdasarkan rekomendasi, di mana Kementerian ESDM sebagai salah satu anggota dari satgas dapat mencabut IUP," pungkasnya.</div>

"Dari 2.078 IUP yang ditargetkan untuk dicabut BKPM, saat ini hanya 2.051 IUP yang dicabut," kata Arifin Tasrif.

Menteri ESDM Sebut Pencabutan 585 IUP Dibatalkan oleh Bahlil Lahadalia

<div id="m#msg-f:1793947605557431164" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/bahlil-nurul-1819450893.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (19/3). Laporan itu dilayangkan, berkaitan dengan keputusan pencabutan izin tambang oleh Bahlil yang diduga bernuansa koruptif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, kami dari JATAM melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM saudara Bahlil kepada KPK terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 yang kami duga penuh dengan praktik korupsi," kata Koordinator JATAM, Melky Nahar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyebut, Bahlil telah mencabut ribuan izin tambang di Indonesia. Pencabutan itu dilakukan pasca Bahlil mendapat kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak 2021 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan pencabutan ribuan izin tambang itu setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Dimana Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas), untuk memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, pada 2022 Presiden Jokowi kembali meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha (HGU) dan konsesi kawasan hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," ungkap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pucaknya pada Oktober 2023 lalu, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Melalui regulasi ini, Bahlil diberikan wewenang untuk mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi Kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JATAM menduga, langkah Presiden Jokowi yang memberikan wewenang besar hingga Bahlil punya kuasa untuk mencabut ribuan izin tambang, sesungguhnya penuh dengan koruptif. Indikasi korupsi itu diperkuat dengan dugaan Bahlil yang mematok tarif atau fee kepada sejumlah perusahaan yang ingin izinnya dipulihkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai upaya untuk mengungkap dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi itu, JATAM melaporkan Menteri Bahlil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JATAM memandang, dugaan tindak pidana korupsi oleh Menteri Bahlil itu merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain dan merugikan keuangan/perekonomian negara," ungkap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dugaan tindak pidana korupsi itu juga diduga telah menyalahgunakan kewenangan, karena jabatannya yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara. JATAM menyebut, delik aduan atas dugaan tindak pinda korupsi yang dilakukan Bahlil itu, antara lain gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tipologi delik suap dan pemerasan akan terjadi, jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Sedangkan delik gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Ketiga delik ini, termasuk setelah mempelajari langkah dan kebijakan Menteri Bahlil kuat dugaan telah terpenuhi," urai Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Melky menyatakan pihaknya berharap KPK bisa menindaklanjuti pelaporan tersebut. Hal itu penting guna mengungkap secara rinci fakta-fakta hukum yang sudah terungkap di tengah publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kita dapat melihat gambar utuh dari puzzle-puzzle tersebut, agar kita bisa melihat sebejat apa dugaan korupsi yang terjadi, berikut siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan," pungkas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," katanya

JATAM Laporkan Bahlil Lahadalia ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Izin Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mardani-H-Maming-Rompi-Orange-Dery-24.jpg" alt="Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian izin usaha pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, Jakarta (28/7/2022). KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk 20" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian izin usaha pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, Jakarta (28/7/2022). KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk 20</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan konstruksi perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming (MM) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).<br /> <br /> "MM yang menjabat Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2018, memiliki wewenang yang satu di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," ujar Wakil Ketua Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7).<br /> <br /> Pada 2010, kata  Alex, salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.<br /> <br /> "Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud," kata Alex.<br /> <br /> Menanggapi keinginan Henry Soetio tersebut, KPK menduga di awal tahun 2011, MM mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio. "Selanjutnya pada Juni 2011, surat keputusan MM selaku bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani MM, di mana, dan diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-'backdate' (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang," kata Alex.<br /> <br /> Alex menyebut peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain".<br /> <br /> "MM juga meminta Henry Soetio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama) yang adalah perusahaan milik MM," ujarnya lagi.<br /> <br /> KPK menduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.<br /> <br /> "Adapun perusahaan-perusahaan tersebut susunan direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga MM dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM," ujar Alex.<br /> <br /> Berikutnya pada 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014 dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetio di mana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.<br /> <br /> "Diduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio pada MM melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM yang kemudian dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama 'underlying' guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM tersebut," ungkap Alex.<br /> <br /> KPK menduga uang diterima MM dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020. <strong>(*)</strong>

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Dugaan Korupsi Mardani Maming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/hutan-semarang.jpg" alt="BANYAK BEKAS BANGUNAN TELANTAR: Dulu hutan Tinjomoyo adalah kebun binatang. Karena objek wisata itu sudah pindah, sebagian fasilitas di sana mangkrak. Jika ada yang berbuat mesum, penunggu hutan akan marah. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANYAK BEKAS BANGUNAN TELANTAR: Dulu hutan Tinjomoyo adalah kebun binatang. Karena objek wisata itu sudah pindah, sebagian fasilitas di sana mangkrak. Jika ada yang berbuat mesum, penunggu hutan akan marah. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Menurutnya, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan menghambat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<br /> <br /> Jokowi mengungkapkan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparansi dan keadilan, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Sehingga, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan terus dievaluasi secara menyeluruh.<br /> <br /> "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," kata Presiden RI Joko Widodo dalam keterangannya, Kamis (6/1).<br /> <br /> Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. "Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan," ungkapnya.<br /> <br /> Selanjutnya, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.<br /> <br /> Presiden menyebut, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.<br /> <br /> "Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.<br /> <br /> Jokowi menambahkan, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif dalam hal ini termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.<br /> <br /> "Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," pungkasnya.

3,12 Juta Hektare Lahan Hutan Telantar, Izin Usaha Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/negara-dirugikan-rp-58-t-bupati-kotim-jadi-tersangka-di-kpk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi juru bicara Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi juru bicara Febri Diansyah.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka. Dia diduga menyalahgunakan kewenangan hingga menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.</p><br /> <p>"KPK menemukan adanya dugaan TPK (tindak pidana korupsi) yang dilakukan bupati Kotawaringin dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap 3 perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers, Jumat malam (1/2).</p><br /> <p>Lebih jauh Syarif menuturkan, bupati Kotawaringin Timur diduga telah menyalahgunakan jabatan yang menimbulkan kerugian terhadap negara. Penyalahgunaan wewenang tersbeut terkait dengan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan pertambangan. Ketiga perusahaan itu yakni, PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).</p><br /> <p>"Kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun atau USD 711 ribu yang dihitung dari hasil produksi tambang bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan," jelasnya.</p><br /> <p>Untuk memuluskan niatnya dalam mendapatkan izin dari Supian, ketiga perusahaan tambang itu diduga memberikan sejumlah mobil mewah yang total nilainya mencapai Rp 2,5 miliar.</p><br /> <p>"Mobil Toyota land cruise senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai 1,3 miliar dan uang sebesar Rp 500 juta," paparnya.</p><br /> <p>Dengan demikian, KPK menyatakan Supian melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 54 ayat (1) ke -1 KUHP.</p>

Negara Dirugikan Rp 5,8 T, Bupati Kotim Jadi Tersangka di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyalahgunaan-izin-tambang-masih-marak-dpr-desak-pemerintah-tegas_m_200975.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivitas penambangan ilegal yang masih marak terjadi di daerah menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. Legislator Demokrat itu mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan.</p><br /> <p>&ldquo;Komisi VII selama ini sudah banyak mendapat laporan soal maraknya tambang ilegal. Karena itu apabila faktanya melanggar aturan yang ada kami akan minta pihak berwenang menindaknya,&rdquo; ujarnya Herman, Senin (1/4).</p><br /> <p>Menurut anggota dewan asal Cirebon itu, sejauh ini Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di Tanah Air.</p><br /> <p>&ldquo;Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba, dan bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba,&rdquo; terangnya.</p><br /> <p>Herman juga menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. Sesuai dengan tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.</p><br /> <p>&ldquo;Tentu sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya diberitakan, indikasi adanya pengolahan mineral secara ilegal marak terjadi di daerah, salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, di Babarina, Desa Muara Lapao pao, Kabupaten Kolaka.</p><br /> <p>Terkait hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menegaskan pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan.</p><br /> <p>&ldquo;Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi hal-hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi,&rdquo; ujarnya.</p>

Penyalahgunaan Izin Tambang Masih Marak, DPR Desak Pemerintah Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-tak-penuhi-status-clear-and-clean-izin-tambang-akan-dicabut_m_200144.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya bakal dicabut.</p><br /> <p>&ldquo;Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin.&nbsp; Tidak ada excuse,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3).</p><br /> <p>Lebih lanjut, pencabutan itu dilakukan karena mempertimbangjan dampak dari keberadaan tambang non-CnC akan menganggu aktivitas pertambangan disebabkan tidak ada standar penerapan keselamatan para pekerja. &ldquo;Siapa yang terganggu? Kita semua. Nyawa manusia itu sama, makanya standar safety-nya harus sama,&rdquo; tuturnya.</p><br /> <p>Dampak lain yang ditimbulkan adalah sering kali terjadinya tumpang tindih lahan hingga titik koordinat di lapangan yang tidak sesuai perizinan.</p><br /> <p>Data terakhir yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat masih terdapat 2.595 IUP yang belum berstatus CnC yang tersebar di seluruh Indonesia.</p><br /> <p>Sementara untuk menertibkan tambang rakyat, Pemerintah menganjurkan agar menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.</p><br /> <p>&ldquo;Alangkah indahnya jika tambang rakyat itu juga mengikuti peraturan yang ada. Peraturan itu dibikin bukan untuk mempersusah. Ikuti standar keamanan,&rdquo; pungkasnya.</p><br /> <p>Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebanyak 6.565 IUP telah dinyatakan CnC. Sementara itu, dari hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain IUP yang telah CnC tersebut, terdapat 2.595 IUP yang dicabut pada periode 2015-2017.</p>

Tegas! Tak Penuhi Status Clear and Clean, Izin Tambang Akan Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin pertambangan

Berita Terkini