<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Anies-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2JPG-1022712501.jpg" alt="Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara warga Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, siapa pun gubernurnya. Itu karena, IMB sementara warga Tanah Merah diketahui habis di tahun ini.&nbsp; <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013337467/mental-juara-kunci-jerman-ciptakan-sejarah-di-piala-dunia-u-17-2023">Mental Juara Kunci Jerman Ciptakan Sejarah di Piala Dunia U-17 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teruskan. Teruskan. Dan saya juga berharap siapapun yang memimpin Jakarta itu diteruskan," kata Anies kepada wartawan saat akan memulai kampanyenya di Tanah Merah, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa perpanjangan masa IMB sementara warga Tanah Merah penting untuk keadilan warga atas tanah yang didudukinya terlepas dari sengketa tanah itu dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anda tega mencabut IMB itu lalu rakyat gak punya listrik lagi? Anda tega mencabut IMB itu lalu warga tidak punya air lagi?" tanyanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalau ada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian tidak memperpanjang IMB sementara warga Tanah Merah, ia mengatakan bahwa rakyat bisa melihat pemimpin yang menelantarkan warganya sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar rakyat Indonesia menilai sampai dimana kebijaksanaan di dalam memimpin di kota ini," tandas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanyenya di Tanah Merah, Jakarta Utara. Ia mengatakan, pemilihan lokasi itu karena Tanah Merah merupakan awal mula dirinya berkontestasi sebagai pejabat daerah di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang kami akan berjalan menuju sebuah amanah yang sedang sekarang diatur lewat pemilu tingkat nasional. Saya mulainya dari kampung di mana dulu kami memulai di Jakarta," kata Anies kepada wartawan, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menceritakan, warga Kampung Tanah Merah adalah orang-orang yang pertama kali memintanya untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu. Mereka datang ke kediaman Anies dengan menggunakan kopaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu itu mereka berbondong-bondong mereka menyewa kopaja untuk datang, kopaja atau metro mini untuk ke sini," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga akhirnya Anies mendapatkan tiket untuk berkontestasi di Pilkada DKI pada 2017 lalu, ia mengatakan bahwa hari pertama usai pendaftaran langsung berkeliling ke Tanah Merah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013337508/singgung-gimikdi-pemilu-2024sandiaga-uno-tegaskanmasyarakat-butuhsolusi">Singgung Gimik&nbsp;di Pemilu 2024,&nbsp;Sandiaga Uno Tegaskan&nbsp;Masyarakat Butuh&nbsp;Solusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena mereka lah yang datang ke sini. Mereka yang meminta waktu itu pertama kali. Jadi saya datang pertama ke sana," ungkapnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anies Baswedan meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara warga Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakut

Anies Minta Siapapun yang Pimpin Jakarta Perpanjang IMB Sementara Warga Tanah Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-212939-1143603351.jpg" alt="Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memberlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG itu mulai efektif dilaksanakan sejak 15 Agustus. Penyelenggaraan PBG di Kota Surabaya itu dilaksanakan berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, setelah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diundangkan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 16 Tahun 2021, nomenklatur IMB diubah menjadi PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. &rdquo;Nah, di Kota Surabaya baru resmi kita berlakukan sejak 15 Agustus 2023,&rdquo; kata Irvan. Irvan menegaskan, dengan berlakunya PBG, bukan berarti IMB yang telah diterbitkan tidak berlaku. IMB yang telah diterbitkan tetap berlaku selama tidak ada perubahan fungsi dan/atau struktur/konstruksi bangunan. &rdquo;Kalau ada perubahan fungsi otomatis harus dan wajib diurus lagi,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad. Dia menjelaskan, perbedaan IMB dan PBG salah satunya adalah yang menerbitkan izin bangunan. IMB yang menerbitkan DPRKPP, sedangkan PBG diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. &rdquo;Namun tetap berdasar persetujuan teknis (perstek) dari DPRKPP,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad. Alur proses PBG dimulai dari pemohon melengkapi semua berkas yang telah disyaratkan, kemudian berkas-berkas itu di-upload melalui sswalfa.surabaya.go.id. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan verifikasi data yang telah di-upload, lalu DPRKPP melakukan verifikasi data dan memproses berkas tersebut. Setelah itu, ada pemberitahuan pengantar bayar lalu pihak pemohon melakukan pembayaran. Kemudian DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis (perstek). DPMPTSP melakukan konfirmasi pembayaran dan menerbitkan PBG. Selanjutnya, pemohon bisa mencetak secara mandiri SK PBG dan lampiran gambar PBG. &rdquo;Jadi, lebih gampang dan mudah dengan PBG. Warga atau pemohon sudah bisa mengurus izin bangunan online dari awal hingga akhir. PBG cukup satu pintu tidak perlu ke dinas-dinas. Yang paling penting, pemohon bisa cetak sendiri SK PBG sekaligus lampiran gambar PBG. Bahkan, pemohon yang sudah pernah mengunggah dokumen persyaratan di sswalfa, tidak perlu mengunggah lagi dokumen yang sama. Jadi, banyak kemudahan dengan pakai PBG,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Surabaya M. Afghani Wardhana memastikan, nomenklatur PBG memudahkan warga untuk mengurus izin bangunan. Sebab, hanya melalui satu pintu dan pengurusannya bisa dilakukan online. &rdquo;Apabila warga atau pemohon bingung dengan mengurus online atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, bisa datang ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas kami yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus PBG,&rdquo; tutur Afghani Wardhana.

Pemkot Surabaya resmi berlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 15 Agustustus

Pemkot Surabaya Resmi Mengganti IMB Menjadi PBG untuk Perizinan Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/siaranpers_jakut-20230513160341_ylrlmp_656-4048828619.jpeg" alt="Bagian depan bangunan ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi tempat parkir kendaraan." width="100%">
<figcaption>Bagian depan bangunan ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi tempat parkir kendaraan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mempersiapkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) terkait bangunan ruko yang memakan bahu jalan di Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Rekomtek itu nantinya akan menjadi dasar pemberian Surat Peringatan (SP) Pembongkaran terhadap ruko yang terbukti tak memiliki izin membangun di atas saluran air tersebut. "Saat ini kami sedang memproses Rekomtek yang akan disampaikan kepada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3," kata Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Jogi Harjudanto, Minggu (14/5). Jogi menjanjikan bahwa rekomtek tersebut akan segera diterbitkan dalam beberapa hari ke depan. "Untuk selanjutnya ditindaklanjuti Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengeluarkan SP pembongkaran bangunan yang mengokupasi fasos fasum," tegasnya. Sementara itu, pihaknya masih akan terus mengadakan rapat koordinasi teknis intens dengan PT Jawa Barat Indah selaku pengelola ruko tersebut dan PT JakPro untuk mengetahui duduk perkara secara lebih jelas. Sebelumnya, Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya menceritakan video viralnya yang beradu cakap dengan pemilik ruko bernama Bambang Hartono di Blok Z4 Nomor 13-14 di kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya mempertanyakan soal bangunan Bambang yang tengah menaikkan bangunannya menjadi dua lantai. Padahal, pembangunannya sudah menyerobot bahun jalan hingga kurang lebih empat meter dan di atas saluran air. "Yang mengaku sebagai pemilik ruko tersebut bernama Bambang Hartono mengatakan, 'Pak RT gak ada urusannya sama bangunan, kalau mau lapor silakan, lapor Lurah, lapor Camat, lapor Wali kota,',," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (12/5). Oleh karena itu, ia menduga bahwa pemilik ruko tersebut memang memiliki kenalan oknum pejabat di Jakarta Utara. Pasalnya, Riang mengatakan sudah melaporkan bangunan itu sejak tahun 2019. "Namun tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kelurahan Pluit maupun pihak Kecamatan Penjaringan," ucapnya. &nbsp;

Rekomtek jadi dasar pemberian Surat Peringatan (SP) Pembongkaran terhadap ruko yang terbukti tak memiliki izin membangun di atas saluran

Pemkot Jakarta Utara Siapkan Rekomtek Untuk SP Pembongkaran Ruko yang Makan Bahu Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/WhatsApp-Image-2023-04-11-at-194612-679472507.jpeg" alt="Kegiatan Safari Ramadan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Safari Ramadan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upaya untuk tertib memiliki IMB terus dilakukan, khususnya bagi tempat ibadah. Pemkot Surabaya memberikan kelonggaran retribusi hingga kemudahan agar tempat ibadah tersebut segera mengurus IMB. Pemkot memastikan hanya butuh waktu maksimal sepekan untuk perizinan tersebut rampung. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar semua tempat ibadah yang sudah berdiri bisa melengkapi izin dasar atas bangunan itu. Hingga kini, total ada 2.484 tempat ibadah di Surabaya. Jumlah itu meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Dari jumlah tersebut, banyak yang belum memiliki IMB. Yang belum ber-IMB sebanyak 2.376 tempat. Wakil Sekretaris (Wasek) Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat dalam kegiatan Safari Ramadan di sejumlah masjid dan musala menyampaikan, kebijakan mempermudah penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah merupakan bukti nyata kepemimpinan Eri Cahyadi - Armuji menjaga kerukunan umat beragama. &rdquo;Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, prosesnya tidak dipungut biaya dan cepat. Ini supaya warga dapat tenang dalam menjalankan kegiatan ibadah di rumah ibadah,&rdquo; kata Achmad Hidayat. Dia juga menyampaikan, kebijakan itu akan menempatkan Kota Surabaya sebagai kota yang toleran. Sebab, pemerintah memberikan perizinan terhadap bangunan yang dijadikan rumah ibadah. &rdquo;Sehingga kalau para takmir masjid dan musala lebih sreg dan tegen dalam menjalankan kegiatan keagamaan kalau bangunannya sudah ber-IMB,&rdquo; ucap Achmad Hidayat. Dia juga mengajak agar warga memanfaatkan kebijakan itu untuk mengurus pendirian IMB rumah ibadah di kampungnya.

Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat ajak warga mengurus IMB rumah ibadah masing-masing

Wasek DPC PDIP Ajak Warga Surabaya Tertib IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/WhatsApp-Image-2023-04-07-at-165916-425868770.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (kanan)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (kanan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang Hari Jadi ke-730 Kota Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda untuk pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG). Melansir laman surabaya.go.id, Kamis (6/4), kebijakan tersebut berdasar Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2023. Kebijakan tersebut untuk memberikan keringanan bagi warga Surabaya. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan dan antusias warga dalam pengajuan IMB atau PBG. Pengajuan tersebut bisa melalui kelurahan atau kecamatan (khusus untuk rumah tinggal sederhana), bisa juga di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), serta secara online melalui sswalfa.surabaya.go.id. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjelaskan, insentif berupa pembebasan denda itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal. Sedangkan untuk pengurangan denda maksimal 40 persen diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non rumah tinggal. &rdquo;Tolong dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan ini untuk memberikan keringanan pada warga Surabaya sekaligus mendorong agar pendapatan asli daerah dapat terdongkrak,&rdquo; kata Armuji. Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei yang merupakan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). &rdquo;Apabila menemui kesulitan bisa menghubungi petugas di kelurahan maupun kecamatan. Nanti dibantu prosesnya,&rdquo; tegas Armuji.

Pemkot Surabaya beri insentif pembebasan atau pengurangan denda pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung

Pemkot Surabaya Beri Insentif Pembebasan atau Pengurangan Denda IMB-PBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/mobil-keliling-IMB.jpg" alt="Ilustrasi warga mengurus surat keterangan rencana kota (SKRK) dan izin mendirikan bangunan (IMB) melalui mobil keliling di Taman Bungkul, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengurus surat keterangan rencana kota (SKRK) dan izin mendirikan bangunan (IMB) melalui mobil keliling di Taman Bungkul, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang peringatan Hari Jadi Ke-730 Kota Surabaya (HJKS), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan pada saat pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG). Kebijakan itu berdasar Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2023. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, pemberian insentif berupa pembebasan denda itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal. &rdquo;Pemberian insentif berupa pengurangan denda paling banyak 40 persen,&rdquo; tutur Irvan Wahyudrajad. kebijakan itu diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal milik pengembang, dan bangunan non rumah tinggal. &rdquo;Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan denda ini berlaku mulai 1 April sampai tanggal 31 Mei yang merupakan Hari Jadi ke-730 Kota Surabaya,&rdquo; kata Irvan. Menurut Irvan, pemberian insentif itu bertujuan untuk memberikan keringanan beban bagi warga Surabaya. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan antusias warga dalam pengajuan IMB atau PBG. &rdquo;Ini juga menjadi stimulan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi IMB/PBG,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Dia juga menjelaskan, pengajuan program tersebut bisa melalui kelurahan atau kecamatan (khusus untuk rumah tinggal sederhana). Selain itu, bisa juga di UPTSA dan bisa secara online melalui&nbsp;sswalfa.surabaya.go.id. Irvan berharap warga Kota Surabaya memanfaatkan program itu dan segera membayarkan retribusi IMB-nya. &rdquo;Silakan manfaatkan program langka ini karena ini sangat meringankan beban warga,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad.

Pemkot Surabaya beri insentif pembebasan atau pengurangan denda pelaksanaan kemajuan pembangunan saat pengajuan izin mendirikan bangunan

Jelang HJKS Ke-730, Pemkot Surabaya Beri Insentif Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMB-Izin-Membangun-Bangunan-3965554650.png" alt="PESAN KHUSUS: Papan reklame yang terpasang di dekat Taman Pelangi mengingatkan warga untuk tertib mengurus IMB." width="100%">
<figcaption>PESAN KHUSUS: Papan reklame yang terpasang di dekat Taman Pelangi mengingatkan warga untuk tertib mengurus IMB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya untuk tertib memiliki IMB terus dilakukan, khususnya bagi tempat ibadah. <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> memberikan kelonggaran retribusi hingga kemudahan agar tempat ibadah tersebut segera mengurus IMB. Pemkot memastikan hanya butuh waktu maksimal sepekan untuk perizinan tersebut rampung. Wali Kota Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/eri-cahyadi/">Eri Cahyadi</a> meminta agar semua tempat ibadah yang sudah berdiri bisa melengkapi izin dasar atas bangunan itu. Sebab, selama ini masih banyak yang belum memenuhi kepemilikan IMB. Adanya kelengkapan perizinan yang dimiliki akan mempermudah pengawasan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Sebab, hal itu juga berkaitan dengan tata ruang kota. Untuk itu, Pemkot Surabaya memberikan fasilitas khusus. Pengajuan bisa dilakukan di kelurahan. Nanti lurah meneruskan ke dinas terkait, yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dprkpp-surabaya/">DPRKPP</a>) Surabaya. &rsquo;&rsquo;Saya sudah minta ke lurah untuk dibantu ngurusnya. Untuk tempat ibadah memang tidak ada retribusinya. Maka, ini yang ingin saya percepat terus,&rsquo;&rsquo; katanya. Eri memastikan, selama syarat terpenuhi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/izin-mendirikan-bangunan/">IMB </a>bisa cepat terselesaikan. Maksimal tujuh hari dokumen tersebut bisa selesai dan diterima pengurus tempat ibadah. Selain itu, untuk program tersebut, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait. Misalnya, beberapa waktu lalu saat bertemu dengan pengurus masjid se-<a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>. Pihaknya meminta agar takmir masjid bisa memanfaatkan momentum itu. Di forum lain pun upaya untuk mendorong pengurusan IMB bagi tempat ibadah terus digaungkan. Sementara itu, Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, tidak ada perbedaan syarat pengajuan IMB tempat ibadah dengan bangunan lain. Mulai identitas pemilik dalam hal ini diwakili pengurus, kemudian gambar denah bangunan, hingga foto bangunan. Irvan menyebut DPRKPP pun menyiapkan jasa gambar gratis di beberapa kecamatan. Itu bisa dimanfaatkan bila mengalami kesulitan untuk syarat tersebut. Namun, sifatnya hanya bagi bangunan sederhana. &rsquo;&rsquo;Karena ini <a href="https://www.jawapos.com/tag/rumah-ibadah/">tempat ibadah</a>, harus ada beberapa dokumen tambahan. Seperti rekomendasi dari Kementerian Agama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan Bakesbang Surabaya,&rsquo;&rsquo; kata Irvan. Irvan menyebut hingga sekarang total ada 2.484 tempat ibadah di Surabaya. Jumlah itu meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Dari jumlah tersebut, memang banyak yang belum memiliki IMB. &rsquo;&rsquo;Yang belum ber-IMB sebanyak 2.376 tempat. Karena itu, kami terus berupaya agar IMB ini bisa terbit. Kami pastikan prosedur pengajuan mudah dan cepat,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;(gal/c6/git)

Upaya untuk tertib memiliki IMB terus dilakukan, khususnya bagi tempat ibadah. Pemkot Surabaya memberikan kelonggaran retribusi.

Pemkot Surabaya Percepat Pengurusan IMB untuk Tempat Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-13.20.11.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberi dukungan terhadap rencana program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberi kemudahan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah. Hal itu menyusul momen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam peresmian kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surabaya di Gedung Convention Hall pada pertengahan Maret. Terutama soal tanah dan bangunan masjid hingga musala yang diwakafkan di Surabaya. Sehingga, permasalahan sertifikasi tanah wakaf bisa dipercepat. Wakil Ketua DPRD Surabaya memberikan respons positif terhadap program yang dicanangkan tersebut. &rdquo;Pak Wali menyampaikan untuk memberikan kesempatan bagi musala dan masjid untuk memiliki IMB, nah ini saya sangat sepakat,&rdquo; terang Reni Astuti. Karena itu, Reni mengatakan, agar proses legalitas hak milik atas pemakaian lahan dapat selaras dengan pemenuhan persyaratan yang tidak menyulitkan. &rdquo;Dinas Cipta Karya ya yang menangani masalah IMB ini untuk segera me-mapping. Tidak menggunakan syarat-syarat yang sifatnya umum dan menyulitkan,&rdquo; jelas Reni. Legislator PKS itu menilai upaya dari Pemkot Surabaya sangat membantu keabsahan rumah-rumah ibadah di Kota Surabaya. Dikatakan pula bahwa sebagian hak sah lahan rumah ibadah kebanyakan belum memiliki izin lengkap, terlebih yang lokasinya berada di perkampungan. Akan tetapi, warga yang telah tinggal dan bermukim lama di sekitar area tempat itu sejatinya pun telah mendukung keberadaan rumah ibadah tersebut. &rdquo;Ini saya kira akan menjadi hadiah pada Ramadan tahun ini,&rdquo; ucap Reni.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Permudah Penerbitan IMB Rumah Ibadah Hal itu menyusul momen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Permudah Penerbitan IMB Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230228_170120.jpg" alt="Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti saat mendengarkan pembacaan vonis hukumannya saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti saat mendengarkan pembacaan vonis hukumannya saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti divonis hukuman penjara tujuh tahun dalam kasus suap terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro.  Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim M. Djauhar Setyadi saat sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2).  ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryadi Suyuti dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” kata Djauhar seperti dilansir dari Antara.  Djauhar menyatakan, Haryadi bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana korupsi menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu antara 2019-2022.  Dalam perkara penerbitan IMB Royal Kedhaton, Haryadi dianggap terbukti telah menerima hadiah dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nusihono, lewat Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika.  ”Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan,” ucap Djauhar.  Haryadi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 165 juta. Apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang.  ”Kalau terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama dua tahun,” ujar Djauhar Setyadi.  Selain hukuman penjara dan pidana denda, Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidananya.  Perbuatan Haryadi dinilai memenuhi unsur dakwaan pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Vonis kepada mantan Wali Kota Jogjakarta itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yakni selama 6,5 tahun penjara. Djauhar menuturkan barang bukti kasus yang menjerat Haryadi tersebut dikembalikan ke JPU untuk sidang terdakwa lain atas nama Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono.  Haryadi Suyiti melalui penasihat hukumnya yang hadir secara daring maupun jaksa KPK sama-sama belum berencana menempuh upaya hukum lain atas vonis tersebut dengan menyatakan pikir-pikir.

Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti Divonis Tujuh Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/eri-cahyadi-di-cokroaminoto.png" alt="AJAK NGOBROL: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa para siswa SD Cokroaminoto di Jalan Petukangan Tengah, Surabaya, kemarin (6/2). Foto kanan, bangunan lantai 2 masih disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJAK NGOBROL: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa para siswa SD Cokroaminoto di Jalan Petukangan Tengah, Surabaya, kemarin (6/2). Foto kanan, bangunan lantai 2 masih disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Siswa SD dan MI Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto akhirnya bisa kembali ke kelas mulai Senin (6/1). Lantai 1 yang sebelumnya diberi lampu hijau untuk dibangun telah rampung. Pemkot Surabaya pun telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. IMB bisa keluar dengan riwayat tanah yang diakui oleh warga setempat. Wajah siswa SD YPI Cokroaminoto tampak semringah.  Sejenak mereka bisa duduk tanpa harus berdempetan dengan siswa lain. Ruangan lebih terang, tidak terasa pengap seperti belajar di dalam kelas sementara yang memanfaatkan rumah warga.  ’’Alhamdulillah, mulai hari ini anak-anak bisa belajar di kelas lagi. Ada 7 ruangan yang sudah selesai di lantai 1. Termasuk, ruang guru kami manfaatkan dulu agar anak-anak tidak berdesakan,’’ ujar Kepala SD/MI YPI Cokroaminoto Alfiyatussolichah.  Kemarin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung beroperasinya kembali sekolah itu. Memang sebelumnya pembangunan sekolah tersebut sempat terhenti karena sekolah belum mengajukan IMB perubahan bangunan.  Tinggi bangunan menjadi dua lantai. Selain itu, hambatan keluarnya IMB juga disebabkan alas hak sekolah yang belum beres.  Eri menyebut pihaknya sudah berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Sesuai kesepakatan dalam pertemuan pada 19 Januari lalu, pembangunan lantai 1 bisa dilanjutkan, sementara lantai 2 dihentikan menunggu hingga IMB keluar. ’’Saya minta Jumat nanti sudah keluar IMB-nya sehingga pembangunan lantai 2 bisa dilanjutkan,’’ katanya.  Dia mengatakan, IMB itu bisa diterbitkan setelah Pemkot Surabaya berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara. Meskipun belum ada alas hak, IMB bisa dikeluarkan dengan cara pembuatan kesaksian sebagai landasan pernyataan penguasaan fisik. Surat tersebut lantas ditandatangani oleh RT, RW, dan warga sekitar yang paham betul asal muasal berdirinya sekolah itu.  ’’Kami sudah rapat dengan jaksa pengacara negara. Ternyata, pembuktian (penguasaan tanah, Red) itu bisa ditandatangani oleh RT/RW dan warga sekitar. Sekarang persyaratan sudah lengkap sehingga Jumat nanti sudah bisa keluar,’’ ucapnya.  Meski IMB terbit, bukan berarti tanah itu bebas sengketa. Jika ke depan ada yang menggugat, yayasan harus bersedia berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan hal tersebut. Entah melalui mekanisme jual beli, sewa, atau pembuktian yang lain.  Surat pernyataan penguasaan fisik itu dinilai sudah bisa menjadi dasar dikeluarkannya IMB. Juga untuk pengurusan sertifikat di kantor pertanahan. Saat ada sengketa pun, IMB masih tetap berlaku.  ’’Ada permasalahan tanah ini punya si A atau si B, itu bukan urusan Pemkot Surabaya. Nanti kalau ini (sengketa, Red) terjadi, tinggal hubungan hukumnya seperti apa, apakah jual beli dan lainnya terserah.  Eri menjelaskan, sengketa tersebut menjadi urusan antara sekolah dan pihak yang bersengketa. Di sini Pemkot Surabaya berupaya mencari jalan agar IMB itu tetap bisa turun tanpa ada aturan yang dilanggar.  ’’Duduk gak onok solusine, terus mandek,’’ ujarnya.  Sementara itu, Ketua SD/MI YPI Cokroaminoto mengatakan, dalam waktu dekat, sekolah bakal mengumpulkan warga dan alumni yang pernah bersekolah di sana. Hal itu dilakukan untuk menguatkan lembar persaksian yang menjadi syarat IMB. Setelah persaksian rampung, dokumen bisa disahkan menjadi IMB.  ’’MENGUNGSI’’ GEGARA URUSAN IMB  - Pemkot menyegel bangunan SD/MI Cokroaminoto karena belum memiliki IMB.  - Siswa akhirnya menumpang belajar di rumah kontrakan di sekitar sekolah.  - Wali Kota Eri Cahyadi mengajak pengelola sekolah untuk berdiskusi di balai kota.  - Wali kota menekankan bahwa kegiatan belajar tak boleh berhenti karena pengurusan perizinan.  - Pemkot segera mengeluarkan IMB. Anak-anak bisa kembali belajar di sekolah.

Jumat, IMB Yayasan SD/MI Cokroaminoto Rampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin mendirikan bangunan

Berita Terkini