<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/9066479E-FAFE-4733-B54F-34B97F7DF8E1-3968123544.jpg" alt="Truk pengangkut logistik konser Sheila On 7 bertajuk Tunggu Aku Di Bandung tiba di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (25/9). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Truk pengangkut logistik konser Sheila On 7 bertajuk Tunggu Aku Di Bandung tiba di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (25/9). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung mengungkapkan, hingga saat ini pihak promotor penyelenggara konser Sheila On 7 belum mengajukan izin keramaian. Yakni terkait pelaksanaan konser di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (28/9). Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo menegaskan, pentingnya koordinasi dari pihak penyelenggara kepada kepolisian terkait rencana konser pada Sabtu (28/9). &rdquo;Sampai dengan hari ini, kami belum menerima berkas pengajuan izin keramaian atau komunikasi resmi dari panitia konser Sheila On 7,&rdquo; kata Kusworo seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung, Rabu (25/9). Salah satu hal yang menjadi perhatian pihak kepolisian, kata dia, potensi melebihi kapasitas penonton, mengingat konser ini semula direncanakan digelar di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung dengan kapasitas sekitar 50 ribu orang. Sementara Stadion Si Jalak Harupat yang menjadi alternatif lokasi konser hanya mampu menampung sekitar 30 ribu penonton. &rdquo;Tiket konser Sheila On 7 yang awalnya dijadwalkan di GBLA dikabarkan sudah habis. Jika konser tersebut tetap dipindahkan ke Stadion Si Jalak Harupat dengan kapasitas yang lebih kecil, ini akan menyebabkan melebihi kapasitas,&rdquo; papar Kusworo Wibowo. Selain keselamatan penonton di dalam stadion, ada juga aspek penting lain yang harus diperhatikan. Seperti pengaturan parkir dan dampaknya terhadap kenyamanan warga sekitar stadion. &rdquo;Kita perlu memastikan lokasi parkir memadai dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Kusworo Wibowo. Kusworo berharap pihak promotor segera berkomunikasi dengan Polresta Bandung untuk membahas perizinan dan memastikan konser dapat berjalan dengan aman dan lancar. Konser Sheila On 7 bertajuk Tunggu Aku di Bandung sempat mengalami perpindahan venue. Awalnya konser tersebut akan digelar Stadion Siliwangi, kemudian pindah ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Communication Head Antara Suara Faisal A mengatakan, pemindahan lokasi konser dilakukan karena kendala teknis terkait kesiapan infrastruktur yang menyebabkan Stadion GBLA belum dapat digunakan. &rdquo;Kami telah menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan ini, namun kami menerima kabar terdapat kendala teknis dan kendala infrastruktur yang belum dapat teratasi hingga kini, sehingga menyebabkan stadion GBLA tidak dapat digunakan masyarakat pada tanggal yang sudah dijadwalkan,&rdquo; terang Faisal.

Polresta Bandung mengungkapkan, pihak promotor penyelenggara konser Sheila On 7 belum mengajukan izin keramaian

Polresta Bandung Sebut Konser Sheila On 7 Belum Ajukan Izin Keramaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220328_062305.jpg" alt="Sejumlah wisatawan saat berada di kawasan pantai Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (27/3/2022). Libur akhir pekan pada penerapan PPKM Level 2 di Jawa-Bali dimanfaatkan warga untuk berekreasi bersama keluarga. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah wisatawan saat berada di kawasan pantai Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (27/3/2022). Libur akhir pekan pada penerapan PPKM Level 2 di Jawa-Bali dimanfaatkan warga untuk berekreasi bersama keluarga. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah PPKM dicabut, menteri dalam negeri mengeluarkan instruksi baru terkait pengendalian Covid-19. Salah satunya, kepala daerah harus mencabut aturan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).  Dengan penghentian PPKM, secara otomatis Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 terkait pelaksanaan PPKM dicabut. Sebagai gantinya, diterbitkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal Z.A. menjelaskan, Inmendagri 53/2022 menekankan strategi yang lebih proaktif dan persuasif terhadap pencegahan persebaran Covid-19 melalui kesadaran penerapan prokes, khususnya penggunaan masker. Terutama pada kerumunan maupun keramaian di dalam gedung atau ruang tertutup, termasuk transportasi publik. ”Termasuk masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan seperti batuk, pilek, dan bersin,” terangnya.  Masyarakat juga diimbau untuk melakukan tes bagi yang bergejala Covid-19. Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Bagi yang masih dosis primer, bisa melanjutkan ke dosis kedua dan booster. Inmendagri menegaskan bahwa satgas Covid-19 nasional maupun daerah harus tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi.  Kemendagri juga menginstruksi kepala daerah untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya yang memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM. Selanjutnya, kepala daerah diminta memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif bagi setiap kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan. ”Tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan,” terang Safrizal.  Dia menambahkan, pemerintah harus tetap menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai aturan perundang-undangan. Safrizal berharap tidak ada euforia terhadap pencabutan PPKM. Masyarakat harus tetap waspada agar tidak terjadi kenaikan kasus. ”Seluruh jajaran pemerintah daerah harus tetap aktif menggalakkan vaksinasi booster dan menyiagakan fasilitas kesehatan yang memadai,” tegas Safrizal.  Sementara itu, Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego menyatakan bahwa RSDC resmi tutup mulai kemarin (31/12). Itu sesuai dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejak Kamis (29/12) hingga kemarin, tidak ada satu pun pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.  Meski begitu, satu tower di Wisma Atlet Kemayoran tetap disiagakan sampai Maret 2023. ”Kami mengoperasikan satu tower, yaitu tower enam,” ungkap Mintoro. Tujuannya, mengantisipasi kondisi darurat. Terutama setelah perayaan Natal dan tahun baru. ”Tenaga medis dan relawan masih stand by,” lanjutnya.

PPKM Dicabut, Rekomendasi Izin Keramaian Harus Tetap Selektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221222-WA0063_11.jpg" alt="Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Bali mengasesmen terhadap 33 izin keramaian dalam rangka merayakan malam pergantian tahun di beberapa titik wilayah Bali.  Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra mengatakan, asesmen atau evaluasi tersebut dibuat untuk menghindari kerumunan yang mengakibatkan korban jiwa. ”Catatan kami kurang lebih ada 33 lokasi kegiatan malam tahun baru. Yang sudah melapor, kami adakan asesmen dan arahan-arahan bagaimana titik masuknya, bagaimana pos pengamanan. Kita tidak menginginkan kerumunan yang mengakibatkan adanya korban jiwa,” kata Putu Jayan Danu Putra seperti dilansir dari Antara usai apel kesiapan pasukan Operasi Lilin Agung 2022 di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/12).  Putu Jayan mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Sebab, kunjungan wisata ke Pulau Dewata pada akhir tahun ini, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.  ”Polda tidak melarang akan adanya keramaian untuk menyambut momen pergantian tahun, tetapi untuk acara-acara besar yang mengundang kerumunan massa yang banyak, harus melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera dilakukan asesmen sebelum perhelatan tersebut dilangsungkan,” terang Putu Jayan Danu Putra.  Kapolda berharap masyarakat melaksanakan perayaan pergantian tahun dengan baik dan penuh suka cita. Namun tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan masing-masing orang.  Dalam perhelatan perayaan pergantian tahun, lanjut dia, pihak kepolisian juga belum menentukan jumlah orang yang hadir dalam suatu perayaan tersebut. Oleh karena itu, panitia diharapkan secara ketat mempertimbangkan faktor keselamatan dari berbagai sisi berdasar hasil asesmen dari pihak kepolisian.  ”Kami tidak memakai ketentuan persen, kami fleksibel melihat asesmen bersama dengan panitia dengan unsur keamanan. Unsur pengamanan berapa, unsur keselamatan berapa misalnya dari sisi kesehatan,” ujar Kapolda Bali Putu Jayan.  Terkait waktu pelaksanaan, Putu Jayan akan mempertimbangkannya dengan pihak panitia berdasar analisis hasil asesmen terhadap segala potensi yang mungkin terjadi. ”Untuk pembatasan waktu, sampai saat ini tidak ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Saya rasa para panitia seperti tadi melaporkan kepada kami dan menghitung situasi yang ada, mengatur jadwal bubar,” terang Putu Jayan Danu Putra.  Selanjutnya, Kapolda Bali juga berharap masyarakat yang hendak melakukan pesta kembang api, harus terlebih dahulu meminta izin kepada pihak kepolisian untuk mencegah bahaya kebakaran.  ”Atensi yang kami antisipasi adalah bahaya kebakaran. Setiap melakukan kegiatan harus izin. Dalam rangka kegiatan malam tahun baru yang mengundang banyak orang kami harapkan dari penyelenggara menyampaikan kepada kami,” ucap Putu Jayan.

Polda Asesmen 33 Izin Perayaan Pergantian Tahun di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210504-WA0038.jpg" alt="Iwan Bule Iriawan" width="100%">
<figcaption>Iwan Bule Iriawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah memberikan izin keramaian Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 yang dimulai 27 Agustus 2021.  "Kami berterima kasih kepada Pak Kapolri yang sudah menurunkan izin keramaian dan disampaikan kepada kami melalui Asops Kapolri (Irjen Pol Imam Sugianto)," kata Iriawan dalam peluncuran BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 secara virtual di Jakarta, Kamis (12/8).  Menurut Iriawan, Kapolri turut mengawal persiapan Liga 1 Indonesia musim ini. Iriawan melanjutkan, Kapolri menjadi salah satu yang meminta jadwal awal Liga 1 2021-2022 dimundurkan tujuh hari, dari seharusnya 20 Agustus menjadi 27 Agustus 2021.  "Kapolri menyampaikan melalui Asops bahwa jadwal mundur dari 20 menjadi 27 Agustus karena ada perpanjangan PPKM. Kami mengikuti itu karena PSSI dan pemerintah pada dasarnya harus bekerja sama demi memajukan sepak bola," tutur pria yang biasa disapa Iwan Bule itu.  Iwan Bule juga berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta BNPB/Satgas Penanganan Covid-19 yang sudah memberikan rekomendasi liga bisa digelar. Tanpa rekomendasi itu, izin keramaian tidak dapat diterbitkan.  "Situasi pandemi Covid-19 membuat kami mesti memiliki rekomendasi dari tiga pihak yaitu Kemenpora, Kemenkes, dan BNPB untuk mendapatkan izin keramaian. Dahulu tidak seperti itu," kata Iwan Bule.  BRI Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 akan digelar mulai 27 Agustus 2021 hingga Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat. Formatnya tidak berubah dari rencana semula digelar dalam enam seri dengan pertandingan berlangsung di tiga klaster wilayah Pulau Jawa. Semua pertandingan nantinya berlangsung tanpa penonton di stadion.  Setelah kepastian Liga 1, berikutnya PSSI dan LIB akan menggulirkan Liga 2, namun waktu pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan baru dipastikan kemudian.

PSSI Pastikan Kapolri Beri Izin Keramaian Liga 1 Musim 2021-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kompetisi-liga-1.jpg" alt="LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pada Juli nanti, terbuka peluang stadion-stadion di tanah air ramai lagi.  Bukan hanya karena Liga 1 dan 2 bakal mulai diputar lagi setelah izin keramaian dikeluarkan Polri kemarin (31/5). Tetapi juga karena dua kompetisi sepak bola strata teratas di tanah air itu berpeluang boleh dihadiri langsung penonton meski dalam jumlah terbatas.  ”Kompetisi dimulai Juli 2021. Baru saja ada arus balik yang masih dipantau. Kalau memang ada penurunan (kasus) Covid-19, kita akan lihat apakah bisa diberi kelonggaran (adanya penonton) itu,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di lobi gedung utama Mabes Polri, Jakarta, kemarin.  Sigit menyatakan, izin keramaian dikeluarkan setelah melewati serangkaian diskusi. Perhelatan turnamen pramusim Piala Menpora lalu juga menjadi bahan evaluasi. Piala Menpora dinilai berlangsung dengan baik. Namun, Kapolri menyayangkan, di akhir ajang tersebut, justru terjadi arak-arakan atau konvoi suporter yang berpotensi menjadi klaster Covid-19.  ”Kami harapkan arak-arakan tidak terjadi lagi,” tuturnya.  Penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat memang sangat digarisbawahi kepolisian. Artinya, lanjut Kapolri, bila ada pelanggaran prokes, bisa jadi izin keramaian bakal dicabut. ”Jangan sampai ada potensi klaster baru Covid-19,” tegasnya.  Liga 1 2020 hanya berlangsung tiga pekan saat pandemi Covid-19 menghantam. Piala Menpora pada awal tahun ini merupakan ajang sepak bola level nasional pertama yang dihelat sejak Indonesia memasuki pandemi pada Maret tahun lalu. Turnamen yang dimenangkan Persija Jakarta itu diselenggarakan tanpa penonton.  Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berterima kasih kepada Kapolri dan jajaran atas keluarnya izin keramaian untuk Liga 1 dan 2. Menpora menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan rapat dengan berbagai instansi seperti PSSI, PT LIB, Kemenkes, Satgas Covid-19, dan BNPB sebelum proposal izin keramaian tersebut diajukan kepada Kapolri. Dalam berbagai rapat dan diskusi itu diputuskan, Liga 1 dan 2 akan dihelat mulai Juli 2021 hingga Maret 2022. Rencananya, kickoff berlangsung pada 10 Juli dan Liga 2 dua pekan kemudian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/liga_1-750x522.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RESMI: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Menpora Zainudin Amali menunjukkan surat resmi izin keramaian Liga 1 dan Liga 1 2021 di Mabes Polri, Jakarta, keramaian (31/5). (DIVHUMAS MABES POLRI FOR JAWA POS)  ”Namun, ada perbedaan dengan penyelenggaraan musim kompetisi dalam keadaan normal,” paparnya. Kompetisi diselenggarakan dengan sistem bubble atau klaster dan bakal dipusatkan di Pulau Jawa saja. ”Tidak seperti kompetisi normal yang memakai sistem home and away,” jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/31/05/2021/tak-hanya-menunggak-gaji-pemain-lokal-psm-juga-tunggak-pemain-asing/">Tak Hanya Menunggak Gaji Pemain Lokal, PSM Juga Tunggak Pemain Asing</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Sementara itu, Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita menyebutkan, sistem klaster Liga 1 musim ini tersebar di enam provinsi dan menggunakan 24 stadion. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi memiliki dua opsi. Pertama, seluruh pertandingan diadakan tanpa penonton. Pilihan itu diambil berdasar pengalaman dalam penyelenggaraan Piala Menpora 2021 dengan penerapan prokes sangat ketat sehingga dapat meminimalkan masalah dalam perjalanan ajang.</div> </div> </div> </div> Opsi kedua adalah laga dihadiri penonton. Namun, opsi itu bakal diiringi peraturan yang sangat ketat. Jumlah penonton dibatasi 2.000 atau 5.000 orang saja, bergantung status pandemi daerah bersangkutan. Stadion di Liga 1 umumnya berkapasitas lebih dari 15 ribu penonton. Selain itu, status sebuah wilayah berperan penting. Jika terjadi peningkatan ekstrem kasus Covid-19 di daerah yang tengah menghelat Liga 1, pertandingan bisa dibatalkan atau dipindahkan.

Liga 1 Bisa Dihelat dengan Penonton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Tahun-Baru-Ancol-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Antusias masyarakat menyaksikan atraksi kembang api memperingati malam pergantian tahun baru 2020 di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/1/2019). Warga tetap antusias menyaksikan Atraksi Kembang Api malam pergantian tahun baru meskipun hujan. Fo" width="100%">
<figcaption>Antusias masyarakat menyaksikan atraksi kembang api memperingati malam pergantian tahun baru 2020 di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/1/2019). Warga tetap antusias menyaksikan Atraksi Kembang Api malam pergantian tahun baru meskipun hujan. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya dipastikan tidak akan menerbitkan izin keramaian untuk perayaan Tahun Baru 2021. Keputusan ini diambil atas pertimbangan masih berlangsungnya pandemi Covid-19.  "Kita pastikan bahwa segala bentuk keramaian, perizinan untuk malam Tahun baru misalnya, tidak akan dikeluarkan (izinnya) oleh Polda Metro Jaya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu (16/12).  Oleh karena itu, perayaan malam tahun baru yang biasa digelar di tempat-tempat wisata dipastikan ditiadakan tahun ini. Semuanya wajib menutup layanan untuk masyarakat mulai sore hari pada malam pergantian tahun.  "Contoh seperti Ancol jam 5 sore sudah ditutup, kemudian Taman Mini juga sama, jadi segala bentuk yang sifatnya membuat kerumunan ini tidak diperbolehkan," jelas Yusri.  Selain itu, perayaan natal 2020 juga telah diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Kapasitas gereja akan dibatasi pada saat misa natal.  "Kegiatan malam misa untuk malam nanti semua sama, tadi sudah ada dari saudara kita dari katolik, kemudian juga protestan sudah diatur dalam surat edaran Kepala Dinas Agama DKI Jakarta," imbuhnya.  Di sisi lain, Yusri memastikan umat nasrani tetap diizinkan menggelar misa natal. Hanya saja harus memperhatikan batasan umat. Selain itu, misa juga akan digelar secara virtual untuk menghindari terjadinya penumpukkan di gereja.  "Contoh saja misa katolik itu cuma dari 2.500 misalnya KMGI Jaktim mungkin pelaksanannya dua kali dengan dihadiri 200 orang sisanya menggunakan virtual zoom ini disepakati bersama semuanya termasuk beberapa gereja lain," tandas Yusri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Polda Metro Jaya Tak Akan Terbitkan Izin Keramaian Perayaan Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-29-at-12.24.21.jpg" alt="Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya telah mengeluarkan 472 izin pelaksanaan pernikahan selama pandemi Covid-19 berlangsung di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.  ”Sampai saat ini telah ada 472 asistensi atau pendampingan yang dilakukan tim satgas untuk izin pelaksanaan pernikahan,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani pada Jumat (30/10).  Selain melaksanakan asistensi pelaksanaan acara pernikahan, lanjut dia, Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya juga melaksanakan pendampingan terhadap total 1.082 kegiatan masyarakat.  Berdasar data yang dihimpun Tim Satgas Penanganan Covid-19, 1.082 asistensi itu terdiri atas 472 kegiatan pernikahan, 274 kegiatan pertemuan, 102 kegiatan di masjid, 133 kegiatan di gereja, tiga kegiatan di tempat ibadah lain, dan 101 asistensi di tempat usaha. Dari data tersebut pendampingan pada acara pernikahan menjadi asistensi terbanyak mencapai 43,50 persen dan sisanya kegiatan pertemuan mencapai 25,25 persen, kegiatan di masjid 9,40 persen, di gereja 12,26 persen, tempat ibadah lain 0,28 persen, dan asistensi tempat usaha 9,31 persen.  ”Asistensi itu dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat memenuhi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Emi.  Di antara yang harus dipenuhi untuk mendapat izin atau rekomendasi pelaksanaan kegiatan yakni menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tisu, serta bak sampah. Wajib menjaga jarak selama kegiatan berlangsung dan memastikan setiap orang di lokasi tersebut menggunakan masker serta dilakukan cek suhu tubuh. ”Selain itu juga diberlakukan pengurangan kapasitas 30 hingga 50 persen dari total kapasitas lokasi acara untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan,” terang Emi.  Masyarakat, pengurus tempat ibadah, dan pelaku usaha serta pihak lain yang akan melaksanakan kegiatan pun diminta mengajukan permohonan izin ke Satgas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi persiapan oleh tim. Jika siap, akan diberikan surat rekomendasi atau izin. ”Asistensi dilaksanakan secara gratis dan Satgas pun bekerja secara profesional,” ujar Emi.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=DrqP7Ls0Bc8

Satgas Keluarkan 472 Izin Pernikahan selama Pandemi di Palangka Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kompetisi-liga-1.jpg" alt="LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan klub-klub boleh berteriak kencang Liga 1 dan Liga 2 akan tetap dilanjutkan.  Tapi, Polri bergeming dengan tetap tak memberikan izin keramaian. "Masih sesuai maklumat ya," tutur Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono tadi malam.  Maksudnya, maklumat Kapolri untuk tidak memberikan izin keramaian selama masa pilkada dan pandemi Covid-19. Maklumat itu pula yang membuat Liga 1 yang dijadwalkan berputar lagi pada 1 Oktober oleh PSSI ditunda sebulan. Penundaan itu pun tanpa disertai jaminan izin keramaian bakal dikeluarkan Polri.  Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia memang masih tergolong tinggi. Hari ini ada tambahan 3.906 kasus baru. Total mencapai 340.622 kasus.  Jadi, memang sangat berisiko jika liga dilanjutkan meski tanpa penonton. Sebab, terbuka kemungkinan suporter akan tetap menyerbu stadion tempat tim kesayangan mereka bermain. Contohnya bisa dilihat pada laga uji coba Persija versus Bhayangkara FC di Depok akhir bulan lalu. Berstatus tertutup, ribuan suporter membanjiri stadion tanpa bisa dibendung.  Apalagi, sudah ada tiga klub yang mengumumkan ada pemain mereka yang positif Covid-19 hasil tes usap yang diadakan LIB. Mereka adalah Persik Kediri, Persebaya Surabaya, dan Persipura Jayapura.  Kemarin PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 dan Liga 2 mengadakan club meeting dengan 18 klub Liga 1 di Jogjakarta. Kesepakatan bersama yang dihasilkan, kompetisi harus dilanjutkan pada 1 November mendatang.  Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengungkapkan, setelah rapat, tidak ada perbedaan pendapat soal melanjutkan kompetisi dua pekan dari sekarang. ’’Semuanya menginginkan kompetisi tetap berjalan,’’ katanya.  Menurut Iwan Bule, sapaan akrab Mochamad Iriawan, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo sendiri, mendukung percepatan sepak bola Indonesia. Artinya, klaim dia, pemerintah mendukung penuh kompetisi dijalankan. Apalagi, kompetisi Liga 1 kali ini merupakan salah satu cara agar timnas kelak bisa bersaing di Piala Dunia U-20 tahun depan yang akan dituanrumahi Indonesia.  ’’Kami memberikan apresiasi terhadap Pak Presiden. Beliau sangat perhatian terhadap persepakbolaan Indonesia,’’ ucapnya.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/30/09/2020/tak-ada-jaminan-dapat-izin-dari-polri-meski-liga-1-diundur-sebulan/">Tak Ada Jaminan Dapat Izin dari Polri meski Liga 1 Diundur Sebulan</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/30/09/2020/empat-pemain-positif-persebaya-pilih-libur-latihan/">Empat Pemain Positif, Persebaya Pilih Libur Latihan</a></li> </ul> PSSI dan LIB, tampaknya, berupaya menggunakan ’’izin” dari Presiden Jokowi tersebut sebagai jalan pintas untuk memutar kompetisi. Bisa jadi karena mereka gagal melobi Polri untuk memberikan izin keramaian.  Menurut dia, penundaan yang ada saat ini membuat susah banyak pemangku kepentingan sepak bola. Baik itu klub, pelatih, maupun pemain.  Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menyebut banyak fans sepak bola Indonesia yang sangat ingin kompetisi kembali digulirkan. ’’Dan saya minta dengan hormat kepada suporter, khususnya yang punya basis fans besar, tolong ikuti anjuran dari kami selaku federasi yang dipercaya. Nonton di rumah saja, dari televisi, karena akan disiarkan secara langsung,’’ ujarnya.  Tidak semua yang hadir di Jogjakarta kemarin seoptimistis Iwan Bule soal lanjutan kompetisi. Direktur Pengembangan Bisnis Tira Persikabo Rhendie Arindra justru ragu Liga 1 benar-benar bisa dilanjutkan pada 1 November mendatang. ’’Masalahnya ada di eksternal soalnya. Ada di izin kepolisian dalam hal ini,’’ ucapnya.  Meski begitu, Tira Persikabo sendiri sangat siap berkompetisi. ’’Kami ikuti saja hasilnya nanti. Persiapan juga sudah matang kok,’’ imbuhnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sVh8jqVYV74&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Polri Tetap Tak Beri Izin Keramaian untuk Liga 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kompetisi-liga-1.jpg" alt="LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LIGA 1 (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua hari lagi semestinya dimulai, Liga 1 kini tak jelas nasibnya. Sebab, Polri menyatakan tak akan mengeluarkan izin keramaian.  ”Terkait Liga Indonesia 1 dan 2 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2020, Polri tidak mengeluarkan izin keramaian,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta tadi malam.  Beberapa pertimbangan yang melandasi Polri mengambil keputusan itu di antaranya berkaitan dengan pandemi Covid-19 di Indonesia.  ”Situasi pandemi Covid-19 masih terus meningkat jumlah masyarakat yang terinfeksi,” ungkap mantan kabid humas Polda Metro Jaya tersebut.  Untuk itu, Polri yang termasuk institusi garda depan penanggulangan Covid-19 bersikap. ”(Polri) tidak akan keluarkan izin keramaian di semua tingkatkan,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/27/09/2020/setelah-12-jam-di-atas-bus/">Setelah 12 Jam di Atas Bus…</a>  Menurut jenderal bintang dua itu, aparat kepolisian kini tengah berkonsentrasi penuh membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. ”Melaksanakan Operasi Yustisi di semua jajaran,” tambah dia.  Tanda-tanda tak keluarnya izin itu terlihat beberapa jam sebelumnya di tengah webinar, Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi tiba-tiba pamit. Dia beralasan ada rapat mendadak dengan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Menpora Zainudin Amali.  Di webinar yang berlangsung kemarin itu, juga ada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita. ’’Mohon maaf, ini sampai jam berapa diskusinya? Soalnya saya ada rapat bersama Ketum PSSI, direktur LIB, dan Pak Menpora,’’ ungkapnya. ’’Liga 1 sedang siaga 1, saya mohon pamit dulu karena ini sangat penting,’’ lanjutnya.  Sebelumnya, Jawa Pos mendapat kabar dari sebuah sumber internal di PSSI bahwa Liga 1 yang rencananya diputar lagi per 1 Oktober mungkin tak mendapatkan izin dari Kapolri Jenderal Idham Azis. Dan, panggilan rapat mendadak dan narasi ’’Liga 1 sedang siaga” yang disampaikan Yunus itu seperti menguatkan dugaan tersebut.  Namun, ketika dikonfirmasi terpisah, Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengaku malah tidak tahu adanya pertemuan dengan PT LIB dan PSSI terkait kelanjutan Liga 1. ’’Oh, malah tidak tahu (ada pertemuan),’’ ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/27/09/2020/persebaya-masih-bingung-cari-tempat-berlabuh/">Persebaya Masih Bingung Cari Tempat Berlabuh</a>  Rencana lanjutan Liga 1 musim ini memang memantik kontroversi. Sebab, kompetisi dihelat saat pandemi Covid-19 di tanah air belum terkendali. Meski, PT LIB selaku operator sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Di antaranya, semua lawatan harus melalui darat, semua laga tanpa penonton, dan uji usap (swab test) gratis tiap 14 hari sekali untuk semua tim.  Tentu kabar tersebut sangat tidak mengenakkan bagi para kontestan Liga 1. Selain sudah mempersiapkan diri untuk berkompetisi lagi, 18 klub Liga 1 sudah melakukan renegosiasi kontrak dengan para pemain. Artinya, mereka sudah keluar uang untuk melanjutkan kompetisi Liga 1.  Belum lagi biaya-biaya lain seperti swab test dan rapid test mandiri yang sudah dilakukan. Plus protokol kesehatan yang diberlakukan selama latihan. Semua pengeluaran tambahan yang tidak terduga itu otomatis kian membuat klub tekor di tengah kondisi finansial yang sulit selama pandemi.  Persiraja Banda Aceh, misalnya. Persiraja sudah berangkat dari Aceh menuju Jogjakarta Minggu lalu (27/9). Laskar Rencong itu memang berencana berkandang di Stadion Maguwoharjo, Sleman, selama lanjutan Liga 1.  Barito Putera yang juga akan berkandang di stadion yang sama malah sudah memindahkan latihan ke Jogjakarta sejak 2 September lalu. Bahkan sudah menggelar uji coba dengan klub Liga 2 PSIM Jogjakarta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/27/09/2020/uji-coba-saja-bobol-apalagi-laga-beneran/">Uji Coba Saja Bobol, apalagi Laga Beneran</a>  Sekretaris Umum Persiraja Rahmat Djailani mengaku belum mendengar soal Liga 1 akan ditunda lagi. Namun, dia sudah merasa gelagat tidak bagus soal lanjutan kompetisi. Salah satunya, sejumlah tim yang memilih bermarkas di Jogjakarta belum juga berangkat sampai kemarin.  Sebut saja Persija Jakarta dan Bali United yang berencana berkandang di Stadion Sultan Agung, Bantul, belum tiba di Jogjakarta. Bali United sendiri baru mengirimkan barang-barangnya saja. Skuadnya bakal menyusul.  Rahmat pasti akan sangat kecewa jika kompetisi ditunda lagi. Sebab, timnya sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan kompetisi sejak lama. ’’Belum lagi kami sudah keluar biaya banyak untuk ini,’’ tegasnya.  Jika kompetisi resmi ditunda, Rahmat menegaskan akan meminta ganti rugi kepada LIB. ’’Paling tidak subsidi tiga bulan harus dibayar, sampai Desember,’’ pintanya.  Selain itu, dia tidak segan akan langsung melakukan pemutusan kontrak kepada pemain. Persiraja merasa rugi jika tetap membayar gaji pemain di tengah ketidakpastian kompetisi. ’’Buat apa kami kontrak kalau kompetisi tidak ada, rugi,’’ tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LSXMZ8tVkr4

Kasus Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Polri Tak Beri Izin Liga 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 tampaknya akan menemui kendala. Sebab, Polri memutuskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kompetisi bola tersebut.  "Polri tidak mengeluarkan izin keramaian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (29/9).  Argo menjelaskan, keputusan tersebut diambil atas berbagai pertimbangan matang. Salah satunya karena situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Penularan virus di tengah masyarakat masih terus terjadi.  "Polri sudah mengeluarkan maklumat dan penegasan tidak akan keluarkan izin keramaian disemua tingkatan," jelasnya.  Polri bersama TNI serta stakeholder terkait menegaskan mendukung penuh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Upaya yang dilaksanakan salah satunya yaitu melaksanakan Operasi Yustisi 2020.  Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 dijadwalkan bergulir lagi mulai 1 Oktober 2020. Sementara itu, Liga 2 rencananya akan digelar pada 17 Oktober 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k&t  &nbsp;

Polri Tak Akan Keluarkan Izin Keramaian Untuk Liga 1 dan Liga 2

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin keramaian

Berita Terkini