<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditemukan-cacing-pita-bpom-tarik-peredaran-ikan-sarden-kaleng_m_197719.jpeg" alt="Ilustrasi BPOM cabut izin edar sejumlah produk kosmetik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPOM cabut izin edar sejumlah produk kosmetik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mencabut izin edar 14 produk kosmetik yang dinilai melanggar norma kesusilaan. Produk-produk tersebut kedapatan dipromosikan dengan klaim sensitif seperti mengencangkan payudara, membesarkan payudara, mengatasi keputihan, hingga merapatkan organ intim perempuan. Langkah tegas ini diambil setelah BPOM melakukan intensifikasi pengawasan promosi kosmetik di berbagai platform daring. Hasilnya, ditemukan sejumlah produk yang memanfaatkan narasi menyesatkan dan tidak sesuai fungsi kosmetik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Aturan tersebut menegaskan bahwa kosmetik hanya digunakan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan menjaga kondisi tubuh, bukan untuk memberikan manfaat medis atau seksual. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, telah memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan produk-produk tersebut. Sekaligus menghentikan semua bentuk promosi yang melanggar ketentuan. &ldquo;Promosi kosmetik dengan klaim di luar fungsi yang ditetapkan, apalagi yang melanggar norma kesusilaan, menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen,&rdquo; tegas Taruna Ikrar, Rabu (13/8). Selain berisiko menimbulkan ekspektasi palsu, penggunaan produk di area tubuh sensitif seperti payudara dan organ intim juga berpotensi memicu dampak kesehatan. Mulai dari iritasi kulit hingga reaksi alergi. BPOM pun mengingatkan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan etika dalam pemasaran, serta memastikan semua klaim produk dapat dibuktikan secara ilmiah. Masyarakat diimbau lebih kritis terhadap klaim berlebihan, terutama yang menjanjikan hasil instan dan mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan. Sebelum membeli, pastikan legalitas produk dan kebenaran informasi baik di toko fisik maupun platform online. <h3>Daftar 14 kosmetik yang izinnya telah dicabut BPOM</h3> 1. VERBA Breast G &ndash; NA18240107493 &ndash; Izin edar dicabut 2. VERBA Xtrass &ndash; NA18240112864 &ndash; Izin edar dicabut 3. SKINLYFE Albus Breast Oil &ndash; NA18240106707 &ndash; Izin edar dicabut 4. QIUSKIN QUIN&rsquo;S Breast Serum &ndash; NA18230111735 &ndash; Izin edar dicabut 5. VIOLLA Breast Gel Serum &ndash; NA18210100062 &ndash; Izin edar sudah tidak berlaku 6. PHERINI Breast Care Serum &ndash; NA18250101209 &ndash; Izin edar dicabut 7. NUNACA SKINCARE Nunaca Breast Serum &ndash; NA18240111194 &ndash; Izin edar dicabut 8. PRISA Bust Fit Secret Serum &ndash; NA18220101320 &ndash; Izin edar dicabut 9. PRISA Wonder Bust Cream &ndash; NA18220101929 &ndash; Izin edar dicabut 10. PRISA Wonder Bust Cream &ndash; NA18220106468 &ndash; Izin edar dicabut 11. PRISA Wonder Bust Cream &ndash; NA18220107607 &ndash; Izin edar dicabut 12. SMART BREAST Breast Luxury Oil &ndash; NA18210110309 &ndash; Izin edar dicabut 13. GENDES Spray With Vanilla &ndash; NA18240102286 &ndash; Izin edar dicabut 14. GENDES Aromatic Feminine Wash Foam Vanilla &ndash; NA18241600033 &ndash; Izin edar dicabut

BPOM mencabut izin edar 14 produk kosmetik yang dinilai melanggar norma kesusilaan. Kedapatan dipromosikan dengan klaim sensitif perempuan

BPOM Cabut Izin Edar 14 Kosmetik yang Diduga Langgar Kesusilaan dan Promosi dengan Klaim Bagian Sensitif Perempuan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/Ilustrasi-tips-menyimpan-alat-make-up-dan-skincare-751285904.jpg" alt="Ilustrasi tips menyimpan alat make up dan skincare/. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tips menyimpan alat make up dan skincare/. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter Detektif atau Doktif diketahui sering memberikan edukasi ke publik terkait skincare atau produk kecantikan berbahaya. Namun sayangnya, justru produk kecantikan milik Doktif sendiri yang dicabut izinnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).&nbsp; Doktif kini harus menerima kenyataan empat produk yang terafiliasi dengan dirinya dicabut izin edarnya oleh BPOM.&nbsp;Pencabutan ini disampaikan BPOM bersama puluhan produk lainnya. Saat diminta komentar terkait izin atas sejumlah produk kecantikan miliknya dicabut BPOM, Doktif mengaku tidak ada masalah sama sekali. Dirinya tidak akan mempersoalkannya.&nbsp;"Nggak apa-apa, kan saya enggak pernah jualan keranjang produk berbahaya," kata Doktif. Dia justru mengaku bangga sejumlah produk miliknya dicabut izinnya. Dengan alasan, BPOM telah bekerja secara profesional tanpa pilih kasih.&nbsp;"Itu membuktikan BPOM tidak pilih kasih. Doktif bangga banget," katanya. Dalam unggahan akun Instagram resmi BPOM, terlihat foto produk-produk bermasalah diberi stempel merah besar bertuliskan IZIN EDAR DICABUT, termasuk sejumlah produk milik Doktif. Keempat produk milik Doktif yang dicabut izin yaitu AAC Face Tonic AHA, AAC Day Cream with Brightener, AAC SB Oily, dan Amiraderm Glowing Night Cream Series.&nbsp; Pencabutan atas sejumlah produk tersebut dengan alasan ada ketidaksesuaian kadar bahan baku produksi dengan data yang tercantum dalam notifikasi. Hal ini bisa berbahaya bagi para konsumen. "Risiko yang dapat timbul berupa reaksi alergi bagi pengguna sensitif terhadap bahan tidak dicantumkan pada penandaan, mengingat tidak adanya informasi kandungan bahan tersebut," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Doktif yang dikenal sering memberikan edukasi skincare kini harus menghadapi pencabutan izin edar empat produknya oleh BPOM.

BPOM Cabut Izin Edar Produk Skincare, Doktif Malah Bangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/2561dd8c-3575-4870-aaf6-22f5b1c05858-1147333386.jpeg" alt="Kepala Balai POM Batam Musthofa Anwari." width="100%">
<figcaption>Kepala Balai POM Batam Musthofa Anwari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam, Kepulauan Riau, melakukan penelusuran terhadap lokasi produksi kosmetik tanpa izin edar di wilayahnya. Kepala Balai POM Batam Musthofa Anwari mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan kasus dugaan produksi kosmetik ilegal di kawasan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, beberapa waktu lalu. Sejak 2022-2023, Balai POM telah menindak 12 kasus obat dan makanan ilegal melalui proses hukum pro justitia. &rdquo;Terkait dengan kegiatan penindakan, selain menerima laporan dari masyarakat, tentunya kami secara berkala melakukan penelusuran terhadap gudang maupun distributor yang menjual obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan,&rdquo; kata Musthofa Anwari seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, aktivitas produksi kosmetik ilegal tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kota Batam. Pihaknya melakukan penelusuran lokasi di Kota Batam. &rdquo;Sementara itu, terhadap kasus dugaan produksi kosmetik ilegal di Bintan kemarin, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena lokasinya berada di Bintan, proses pemeriksaan dilakukan oleh Loka POM Tanjungpinang,&rdquo; ujar Musthofa Anwari. Dia menjelaskan, upaya tindak lanjut yang dilakukan Balai POM terhadap produsen dan distributor obat dan makanan ilegal tersebut untuk memberikan efek jera pelaku. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, terutama dalam proses penerbitan perizinan bagi pelaku UMKM. Musthofa Anwari menambahkan, dalam kegiatan forum konsultasi publik, terdapat beberapa hal dibahas. Di antaranya terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. &rdquo;Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan,&rdquo; tutur Musthofa Anwari.

BPOM Kota Batam melakukan penelusuran terhadap lokasi produksi kosmetik tanpa izin edar, tindak lanjut temuan produksi kosmetik ilegal

Balai POM Telusuri Produk Kosmetik Ilegal di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Obat-Sirup-Dan-Cair-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa" width="100%">
<figcaption>Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPOM melakukan update jenis obat sirop yang mendapat izin edar. Jenis izin edar itu dituangkan dalam penjelasan BPOM nomor HM 01.1.2.03.23.14 tentang tambahan daftar sirop obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan dan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Di dalam penjelasan yang ditandatangani Kepala BPOM Penny K. Lukito itu terdapat lima lampiran yang memuat jenis sirop obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang mendapat izin edar. Jumlah produkna ratusan. Pihak PT. PIM Pharmaceuticals pun mengklaim produk mereka juga mendapat izin edar lagi sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan BPOM nomor HM 01.1.2.03.23.14. Nasional sales Manager PT PIM Pharmaceuticals Santoso mengatakan, obat sirup produksi pihaknya sudah didistribusikan dan diedarkan kembali. "Ini membuktikan jika obat sirup produksi PT PIM Pharmaceuticals benar-benar terjaga kualitasnya," ujar Santoso dalam keterangan persnya, Rabu (12/4). Dia menegaskan bahwa PT. PIM Pharmaceuticals sejak 1934 komitmen untuk memproduksi obat-obat farmasi yang aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Adapun jenis obat sirop produksi PT PIM Pharmaceuticals yang mendapat izini edar, yakni Analpim rasa stroberi, Pimacolin plus rasa apel, Pimacolin rasa susu, dan Pimag suspensi sachet. Santoso mengatakan, selama ini kesulitan anak-anak dalam mengonsumsi obat karena stereotip bahwa obat itu pahit dan tidak enak. Kini stereotip itu terbantahkan dengan obat sirup produksi PT. PIM Pharmaceuticals. "Tanpa mengurangi fungsi obat dan keamanannya dihadirkan produk obat sirup yang &ldquo;rasanya enak&rdquo;, sehingga anak-anak lebih mudah mengkonsumsi obat pada masa penyembuhan. Sebagai contoh, obat maag pada umumnya meninggalkan rasa kapur setelah dikonsumsi. "Tidak demikian halnya dengan obat maag merek Pimag suspensi dengan volume 7ml. Selain manis, terdapat sensasi mint, juga tidak meninggalkan rasa kapur setelah dikonsumsi," tandasnya. Sementara itu, dikutip dari penjelasan BPOM nomor HM 01.1.2.03.23.14, BPOM mengimbau pelaku usaha produsen dan pemegang izin edar obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan untuk melakukan penarikan mandiri, apabila ditemukan hal-hal yang tidak dapat menjamin mutu dan keamanan produk berdasarkan hasil penilaian mandiri. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab produsen dan pemegang izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPOM mengimbau masyarakat untuk mencatat produk yang diminum oleh putra/putrinya, terutama yang berusia balita. Masyarakat diminta menginformasikan produk yang dikonsumsi kepada tenaga kesehatan pada saat memeriksakan putra/putrinya. Gunakan produk sesuai aturan pakai dan dosis yang tertulis pada etiket atau informasi pada kemasan. BPOM juga kembali mengimbau kepada masyarakat untuk selalu membeli dan memperoleh obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan di sarana/toko resmi, apotek, toko obat berizin, atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ingin membeli obat secara online, pastikan obat diperoleh melalui toko resmi atau apotek yang telah memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dari Kementerian Kesehatan.

BPOM melakukan update jenis obat sirop yang mendapat izin edar. Jenis izin edar itu dituangkan dalam surat BPOM nomor HM 01.1.2.03.23.14.

BPOM Update Izin Edar Obat Sirop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sirup-paracetamol.jpg" alt="ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi bersih-bersih obat sirup mengandung cemaran etilena glikol (EG)/dietilena glikol (DEG) terus dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terbaru, BPOM mencabut izin edar 32 produk obat sirup produksi PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) yang tercemar EG/DEG.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, 32 produk obat yang diproduksi oleh perusahaan yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, itu memiliki kadar cemaran EG dan/atau DEG melebihi ambang batas aman asupan harian/tolerable daily intake (TDI). Yakni, 0,5 mg/kg berat badan/hari. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil uji bahan baku propilena glikol yang digunakan dalam obat sirup industri farmasi (IF) tersebut.  ”Hasil uji menunjukkan kadar EG 33,46 persen dan DEG 5,94 persen yang melebihi ambang batas persyaratan cemaran EG/DEG (tidak lebih dari 0,1 persen) serta kadar EG dan/atau DEG dalam obat sirup 1,28– 443,66 mg/ml yang melebihi ambang batas aman,” paparnya.  Berdasar investigasi lebih lanjut ke sarana produksi, ditemukan pula adanya ketidaksesuaian yang dilakukan PT REMS dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).  Merespons hal itu, lanjut dia, BPOM menjatuhkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat CPOB cairan oral non-betalaktam milik PT REMS. ”Dan diikuti dengan pencabutan seluruh izin edar produk obat sirup (32 produk, Red) produksi PT REMS,” tegasnya.  Selain sanksi administratif, PT REMS juga diwajibkan menghentikan kegiatan produksi dan distribusi seluruh obat sirup. Lalu, menarik dan memastikan semua obat sirup yang tercemar ED/DEG melebihi ambang batas tersebut ditarik dari peredaran.  Sementara itu, stok obat sirup yang masih ada harus dimusnahkan. Pemusnahan itu disaksikan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang disertai pembuatan berita acara. Seluruh kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada BPOM.  Kendati sudah dijatuhi sanksi, penyelidikan terkait temuan produk obat sirup PT REMS masih terus didalami. Penny menegaskan, apabila ditemukan bukti permulaan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana, akan dilakukan penyidikan oleh aparat hukum.  ---  SEBAGIAN PRODUK PT REMS YANG HARUS DITARIK  1. Ambroxol HCl, bentuk sediaan sirup, kemasan 1 botol @ 60 ml, nomor izin edar GKL1428912037A1  2. Antasida DOEN, suspensi, botol @ 60 ml, GBL9628907033A1  3. Broxolic, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DKL1428912137A1  4. Calortusin, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL8328910737A1  5. Calortusin PE, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL2028918937A1  6. Cetirizine Hydrochloride, drops, dus 1 botol @ 10 ml, GKL1928916436A1  7. Cetirizine, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL1628913037A1  8. Cotrimoxazole, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, GKL1328911233A1  9. Dolorstan, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, DKL1428912233A1  10. Domperidone Maleate, drops, dus 1 botol @ 10 ml, GKL2028919036A1  11. Fenpro, suspensi, dus 1 botol @ 60 ml, DTL1428911933A1  12. Ibuprofen, suspensi, botol @ 60 ml, GTL1528912433A1  13. OBH Rama, sirup, dus 1 botol @ 100 ml, DBL1228911137A1  14. Paracetamol, drops, dus 1 botol @ 15 ml, GBL1828915536A1  15. Paracetamol, sirup, botol @ 60 ml, GBL8528902637A1  16. Ramadryl Atusin, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DTL8328901137A1  17. Ramadryl Expectorant, sirup, dus 1 botol @ 60 ml, DBL8328900137A1  18. Ramagesic, drops, dus 1 botol @ 15 ml, DBL1828915336A1  19. Ramagesic, sirup, dus botol @ 60 ml, DBL8328900637A1  20. R-Zinc, sirup, dus botol @ 60 ml, DTL1928917537A1  Sumber: BPOM

Giliran 32 Obat Sirup Dicabut Izin Edarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-24-at-15.45.38.jpg" alt="Macam-macam produk kosmetik, obat, dan makanan yang disita BBPOM Palembang karena mengandung zat kimia berbahaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Macam-macam produk kosmetik, obat, dan makanan yang disita BBPOM Palembang karena mengandung zat kimia berbahaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang menyita 323 produk obat-obatan, bahan makanan, dan kosmetik, dari pasaran karena dijual tanpa izin edar. Selain itu, produk tersebut mengandung bahan berbahaya.  Kepala BBPOM Palembang Zulkifli mengatakan, ratusan produk yang disita itu didapatkan dalam operasi petugas di beberapa pasar dan swalayan di Kota Palembang selama Januari hingga Agustus. Di antaranya kosmetik berupa krim pemutih, parfum, pensil alis, dan cat kuku. Juga obat tradisional seperti obat kuat dan makanan berupa puluhan kilogram terasi terasi mengandung rhodamin dari Ogan Ilir.  ”Total sebanyak 323 produk yang kami sita itu tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium. Nilai jual mencapai capai Rp 179,8 juta. Kami musnahkan semuanya supaya tidak kembali dijual dan membahayakan masyarakat,” kata Zulkifli seperti dilansir dari Antara.  Dia mengharapkan, masyarakat ekstrahati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan digunakan. ”Jangan sampai membeli atau memilih obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar. Ingat terapkan Cek KLIK yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsanya sebelum membeli atau memilih produk obat dan makanan,” ujar Zulkifli.  Dia menambahkan, apabila masyarakat mencurigai adanya peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi syarat dapat melaporkan ke kontak pusat HALOBPOM di 1 500 533 atau SMS di 0812 19999 533. Selain itu, bisa juga melalui unit layanan pengaduan konsumen BBPOM Palembang di 0711 510126 dan 0711 510042.  Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, pemkot mendukung upaya dilakukan BBPOM supaya masyarakat terhindar dari dampak negatif penggunaan barang-barang tersebut. Pengecekan lapangan juga senantiasa ditingkatkan dengan didampingi petugas kepolisian sehingga timbul efek jera dari oknum yang masih ada niat curang menjual produk ilegal.  ”Terima kasih gerak cepat yang sudah dilakukan dan harapannya tidak ada lagi barang seperti ini beredar di pasaran,” ucap Fitrianti.

BBPOM Palembang Sita 323 Produk Obat-Kosmetik dari Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-03-at-11.51.05.jpg" alt="Sejumlah kosmetik ilegal diamankan petugas Balai BPOM Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kosmetik ilegal diamankan petugas Balai BPOM Bandung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/8). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung mengamankan hampir empat ribu kosmetik ilegal yang tidak punya izin edar serta kedaluwarsa. BBPOM melakukan pengecekan ke 30 lokasi penjualan hingga distributor kosmetik.  Kepala Balai BPOM Bandung Sukriadi Darma mengatakan, total ada sebanyak 3.826 buah kosmetik yang disita dari 182 jenis. Ribuan kosmetik itu diamankan dari agen, salon, hingga klinik kecantikan.  ”Ada tiga kategori yaitu kosmetik yang kedaluwarsa sudah lewat, kemudian kosmetik tanpa izin edar yang lokal, dan tanpa izin edar yang impor,” kata Sukriadi seperti dilansir dari Antara di Kantor Balai BPOM Bandung.  Menurut dia, ribuan kosmetik itu diamankan dari delapan daerah. Yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.  Paling banyak, lanjut dia, kosmetik ilegal itu diamankan dari Kabupaten Karawang. Di daerah tersebut petugas mengamankan sebanyak 2.178 buah kosmetik ilegal.  Dari mayoritas barang yang disita, menurut dia, merupakan kosmetik produksi lokal. Masih banyak oknum produsen kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan.  ”Biasanya mereka jual satu paket krim (kosmetik) untuk pagi, siang, dan sore. Dan mengklaim bisa memutihkan wajah dalam waktu cepat. Ini yang membuat masyarakat tertarik,” terang Sukriadi Darma.  Dia menilai, maraknya produsen kosmetik ilegal itu juga didorong oleh faktor permintaan yang tinggi. Sebab, masih banyak masyarakat yang menginginkan perawatan untuk kebutuhan kecantikan.  Padahal, kata dia, kosmetik yang tidak jelas produksinya bisa saja menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sehingga diimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan dalam membeli produk kecantikan.  ”Kami juga temukan penjual bahkan di apotik yang ada di Sumedang. Mereka memproduksi produk kecantikan yang mengandung obat dan mendistribusikannya,” tutur Sukriadi Darma.  Ribuan kosmetik yang diamankan itu memiliki nilai keekonomian sebesar Rp 264 juta. BBPOM memastikan bakal terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat.  ”Ini bisa membahayakan, bisa jadi kanker kulit, atau bisa hitam yang permanen. Bisa juga bagi orang hamil berdampak pada cacat bawaan janinnya,” terang Sukriadi Darma.

Balai BPOM Bandung Amankan Ribuan Produk Kosmetik Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rutin-minum-obat-odha-bisa-hidup-normal-tanpa-keluhan-sakit_m_.jpg" alt="Ilustrasi minum obat. Pasien dengan hiv aids bisa hidup normal tanpa keluhan jika rutin minum obat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minum obat. Pasien dengan hiv aids bisa hidup normal tanpa keluhan jika rutin minum obat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Jawa Timur telah menarik izin edar obat Cykotec dan Postinor dari apotek di seluruh wilayah di Jatim. Dua jenis obat itu digunakan mendiang Novia Widyasari dan Randy Bagus untuk aborsi.  Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha menegaskan, telah menarik seluruh izin edar obat tersebut. Sehingga tidak ada lagi apotek yang menjual dua obat penggugur kandungan itu.  ”Hasil koordinasi dengan BPOM dan Dinkes Malang bahwa cytotec sudah ditarik izin edarnya,” tutur Erwin, Kamis (16/12).  Sehingga, bila masih ada warga yang membeli dua jenis obat itu, Erwin memastikan, obat itu didapatkan secara ilegal. Sebab tidak ada lagi apotek yang menjualnya.  ”Jika masih ada, peredarannya tidak melalui apotek. Karena apotek di Malang tidak ada yang menjualnya. Kemungkinan perolehannya bisa melalui online (pasar gelap),” ujar Erwin Astha.  Selama dua minggu terakhir, Erwin menyebut, terus berkoordinasi dengan BPOM di Kota dan Kabupaten Malang untuk mengetahui lokasi apotek tempat Randy Bagus membali obat cykotec seharga Rp 1.500.000 itu. ”Kami juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten atau kota lokasi di mana obat itu didapatkan,” terang Erwin Astha.  Salah satu obat yang dikonsumsi Novia, yang berjenis Postinor, disebut Erwin memiliki izin edar dari Badan POM. Namun tetap harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. ”Obat Postinor mempunyai izin edar dari Badan POM DKL 0361300110A1,” ucap Erwin Astha.  Obat itu disebut Erwin memiliki komposisi untuk mencegah proses ovulasi atau pembuahan. ”Komposisi Levonorgestrel merek pil KB indikasinya menghambat atau mencegah proses ovulasi pada perempuan,” beber Erwin Astha.  Sedangkan obat merek cykotec, ditegaskan Erwin tidak lagi berizin. Izin edarnya sudah dicabut. ”Jika didapatkan, berarti obat tersebut didapat dari sarana yang ilegal,” tegas Erwin Astha.  Untuk obat dengan nama misoprostol,  diakui Erwin masih memiliki izin edar dari BPOM. Namun banyak disalahgunakan untuk kasus aborsi ilegal. ”Cytotec atau Misoprostol indikasi sebenarnya untuk tukak lambung,” papar Erwin Astha.

Dinkes Jatim Sudah Tarik Obat Aborsi Novia dari Apotek di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Wawako-Palembang.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama petugas BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek, Kamis (4/11). Pemkot Palembang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bersama petugas BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek, Kamis (4/11). Pemkot Palembang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang temukan peredaran obat, suplemen, dan kosmetik, kedaluwarsa hingga tak memiliki izin edar di sejumlah apotek di kota tersebut.  Kepala Bidang Pemeriksaan BPOM Palembang Aquirina Leonora mengatakan, pihaknya menemukan obat-obatan yang kedaluwarsa dijual di dua apotek, yakni Apotek Lintang dan Apotek Algi. ”Ini menjadi tantangan bagi pengawasan, agar bisa lebih melindungi kesehatan bagi masyarakat Palembang. Jangan sampai ini dipakai masyarakat dan berefek tidak baik,” kata Aquirina Leonora seperti dilansir dari Antara.  Aquirina menambahkan, sidak juga menemukan ada pangan yang memiliki klaim berlebihan pada label. Mestinya, pangan itu masuk kategori tradisional. Seperti madu, tidak miliki izin edar dan tidak memiliki izin kesehatan.  Selain itu, BPOM juga menemukan salep atau krim penyakit kulit yang masa pakainya sudah habis. Terkait itu, BPOM segera menindaklanjuti apotek yang nakal tersebut dengan memberikan peringatan keras.  ”Akan kami kawal, dan kami sudah sampaikan ke pihak apotek untuk menelusuri kesalahan besar itu, dari mana obatnya dan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian ketidaksengajaan,” ujar Aquirina Leonora.  Sementara itu Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menambahkan, pemkot memberikan peringatan keras kepada apotek tersebut. ”Sebetulnya ini adalah peringatan kedua, karena pada 2017 sudah ditemukan hal serupa di apotek ini,” ujar Fitrianti Agustinda.  Adapun tindakan yang diambil berupa peringatan keras kepada apotek yang telah menjual obat kedaluwarsa dan tak memiliki izin. Sanksi berupa peringatan keras dan dievaluasi untuk mencabut izin usaha, sesuai rekomendasi dari BPOM dan ditindaklanjut Dinkes dan Dinas PTSP Palembang.  Menurut Fitrianti, jika obat yang kedaluwarsa tetap dikonsumsi tentu tidak akan bermanfaat dan menimbulkan efek keracunan. ”Kami imbau apotek di Palembang agar mengecek obat-obatan ataupun suplemen yang kedaluwarsa dan tidak memiliki izin,” ucap Fitrianti Agustinda.  Termasuk dalam pengawasan kosmetik pun menjadi sasaran dalam sidak tersebut. ”Kami akan lakukan sidak secara kontinyu. Jadi bukan hanya obat dan suplemen, serta bahan pangan saja. Kosmetik juga jadi sasaran kami,” tambah dia.  Dari hasil sidak itu, ada 10 jenis obat dan suplemen yang ditemukan dan disita, didominasi obat-obatan yang kedaluwarsa.

BPOM Palembang Temukan Obat Kedaluwarsa di Sejumlah Apotek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kosmetik.jpg" alt="Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kabupaten HSU Bedra Sekar Nurmadhani menyampaikan materi memilih kosmetik yang aman kepada para pelajar SMK 2 Amuntai. Antara" width="100%">
<figcaption>Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kabupaten HSU Bedra Sekar Nurmadhani menyampaikan materi memilih kosmetik yang aman kepada para pelajar SMK 2 Amuntai. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengimbau masyarakat agar waspada dan lebih hati-hati membeli produk kosmetik. Terutama yang tidak mencantumkan izin edar, termasuk produk yang dijual secara daring  Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel, Bedri Sekar Nurmadhami mengatakan, produk kosmetik yang menjual secara daring, harus memperlihatkan semua sisi label kemasan. Sehingga, konsumen bisa mengecek nomor izin edarnya.  ”Izin edar menjadi salah satu cara bagi konsumen bahwa produk mereka sudah dicek BPOM. Izin edar ini, bukan hanya untuk produk-produk kecantikan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri (ekspor),” ujar Sekar Nurmadhami seperti dilansir dari Antara dalam acara sosialisasi memilih kosmetik yang aman yang diselenggarakan di SMK 2 Amuntai, Jumat (28/5).  Dia menjelaskan, produk herbal wajib memiliki dan mencantumkan izin edar dari BPOM. Sedangkan untuk kehalalan produk harus mengantongi sertifikasi dari MUI.  Seiring perkembangan teknologi digital, lanjut dia, BPOM juga turut mengembangkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan. Termasuk kosmetik agar aman digunakan masyarakat.  ”Bidang Pengawasan BPOM juga menelusuri semua iklan produk kosmetik, obat, dan makanan di berbagai media,” terang Sekar.  Sekar mengatakan, kosmetik tidak terbatas hanya tata rias perempuan, tetapi semua produk kosmetik yang dipakai setiap hari. Salah satunya adalah sabun mandi, parfum, dan deodoran.  ”Setiap kosmetik harus ada surat edarnya yang dikeluarkan BPOM baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat pandemi, masyarakat banyak belanja di online shop, konsumen harus waspada terkait izin edarnya,” ucap Sekar.  Dia menambahkan, kosmetik itu aman jika sudah terdaftar surat izin edarnya. Kosmetik tanpa izin edar, biasanya merupakan produk ilegal yang dikhawatirkan akan bahayakan masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan mengandung zat berbahaya.  ”Kandungan berbahaya seperti penggunaan merkuri yang sering ditemui di kosmetik pemutih wajah dan pewarna tekstil atau pewarna merah di lipstik, yang akan berdampak buruk bagi kita,” jelas Sekar.  Dia menyampaikan tip sebelum membeli kosmetik dengan memperhatikan kemasan dalam kondisi baik, membaca informasi produk yang terdapat di label, pilih kosmetik yang telah memilik surat izin edar BPOM berupa nomor notifikasi. ”Ingat, jangan gunakan produk yang kedaluwarsa,” papar Sekar.  ”Perhatikan dua nomor digit terakhir yang merupakan tahun terakhir berlaku izin edar. Biasanya izin hanya berlaku selama lima tahun,” tambah Sekar.

BPOM Ingatkan Warga Waspadai Kosmetik Tanpa Izin Edar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin edar

Berita Terkini