<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Direktur-Lokataru-Iwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERINGATAN Hari HAM Dunia tahun ini di tanah air, seolah menghilang dan tak menjadi perhatian. Apalagi, secara bersamaan semua aparat negara seolah sibuk terlibat dalam pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono.  Kurang dari sepekan sebelum Hari HAM, publik mendapat kejutan dari dewan yang terhormat di Senayan. Ya, RKUHP 2022 yang masih kontroversi disahkan pada 6 Desember lalu. Pengesahan itu adalah tanda palu parlemen memberi jalan kematian bagi HAM. Negara yang sudah lebih 77 tahun merdeka ternyata menghasilkan KUHP yang masih mempertahankan dan meneruskan watak penjajah di dalamnya.  Esensi relasi antara warga negara dan penguasa nyatanya masih dipertahankan dalam UU tersebut. Ini semakin memperlihatkan, pada peringatan Hari HAM tahun ini, dasar-dasar penegakan HAM masih begitu sulit untuk hidup tegak. Negara terkesan mengabaikan dasar-dasar tersebut.  Sebelum ini, pengesahan UU serupa KUHP 2022 ini bisa kita temukan di banyak proses penyusunan undang-undang lain sebelumnya. Misalnya revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, serta UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengisyaratkan satu hal pokok. Yakni hukum hanya menjadi alat politik untuk memperoleh kuasa ekonomi penuh atas pengelolaan sumber daya, sembari mengikis terus peran masyarakat luas dalam menentukan arah jalan negara.  Menyusutnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil (shrinking civic space) oleh pemerintah kerap seolah dikompensasi dengan janji kepada publik tentang keberhasilan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Pembangunan tersebut disimplifikasi dengan sederet pembangunan infrastruktur besar, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK), proyek strategis nasional (PSN), hingga perhelatan menjadi tuan rumah bagi pertemuan dua puluh negara ekonomi besar dunia, G20.  Publik tak banyak mendapat penjelasan bahwa begitu besar harga dari penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang dikompensasi oleh pembangunan infrastruktur itu. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur PSN telah menjadi dasar perampasan tanah dan konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat hampir 200 ribu kepala keluarga (KK) terdampak akibat pembangunan proyek strategis era Jokowi dan berpotensi terus bertambah di tahun-tahun mendatang.  Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dengan mengabaikan demokrasi itu sering terbukti tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan warga sebagaimana dijanjikan. Sejumlah hasil pembangunan infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan berbiaya sangat mahal, ujung-ujungnya tidak beroperasi secara baik bahkan mangkrak.  Penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil adalah penyusutan ruang hidup HAM. Sepanjang tahun ini, penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang meningkat adalah menguatnya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir, berbicara dan berkumpul. Hal ini menjadi turunan persoalan serius dalam peringatan Hari HAM tahun ini.  Menurut laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), sepanjang tahun 2022 terdapat 332 kasus terdaftar dalam konteks penghinaan, pencemaran nama baik baik secara online maupun offline. Persoalan semacam ini menjadi penanda serius bahwa kebebasan sipil dapat dengan mudah dibelokkan kepada persoalan pidana.  Selain itu, penyusutan demokrasi semakin meluas karena pengabaian secara terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh penguasa. Sepanjang tahun ini secara terbuka pejabat pemerintah mengusulkan perpanjangan kekuasaan presiden dan penundaan pemilu nasional. Sementara itu, di lain pihak pemerintah memutuskan melakukan penundaan pemilu kepala daerah sebagai pembuka jalan bagi penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang sarat kepentingan kekuasaan sehingga tak mengindahkan partisipasi rakyat. <h3>Kesejahteraan Surut</h3> Demokrasi sebagai dasar dari HAM dan keadilan sosial yang diabaikan sebenarnya membawa dampak buruk kepada kualitas hasil pembangunan ekonomi. Beberapa hari lalu sebuah koran nasional melansir sekitar 183,7 juta orang (68% dari populasi) ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.  Penyebabnya adalah rendahnya akses terhadap pangan dan nutrisi penting. Aspek utama untuk menekan kematian ibu dan bayi tersebut adalah daya beli terhadap bahan pangan yang baik dan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.  Data semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab saat ini ekonomi global yang belum pulih dari pandemi dan disusul oleh krisis akibat perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Kedua hal ini sepanjang tahun telah menghasilkan PHK di sektor industri manufaktur hingga digital. Ironisnya, di tengah keadaan semacam ini, akumulasi harta dari 50 orang terkaya di Indonesia justru terus bertambah hingga akhir tahun 2022 (CNBC, 2022). Ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi makin menganga di tengah kesejahteraan rakyat yang surut. <h3>Menjaga Kehidupan HAM</h3> Jika kebebasan menyusut dan kesejahteraan surut sebagai pertanda kematian HAM, tentu semua pihak patut berupaya memperluas kembali ruang sehat bagi kehidupan HAM. Peran Komnas HAM sangat sentral di sini.  Tahun ini, lembaga Komnas HAM diisi oleh komisioner baru. Pengurus yang baru saja dilantik ini diharapkan mendorong kembali HAM sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum kita. Meski kewenangan lembaga ini lemah, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh lembaga ini untuk kembali mengarusutamakan HAM.  Pertama, mengingat karakter rezim nasional dan global dewasa ini menempatkan investor atau pengusaha sebagai motor utama penggerak ekonomi. Maka penting bagi Komnas HAM menghadirkan tatanan hukum ekonomi yang sejalan dengan prinsip bisnis dan HAM yang telah dirumuskan oleh PBB. Selain itu, karena rencana pembangunan ekonomi nasional masih berbasiskan sumber daya alam (SDA), maka penting untuk membuat koridor kuat bagi bisnis dan HAM di bidang SDA.  Kedua, mendorong kesadaran publik bahwa HAM adalah penyangga utama dari rencana pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional. Tanpa dorongan semacam ini, peminggiran HAM yang secara sistematis telah menempatkan kebebasan sipil dan demonstrasi sebagai penghambat pembangunan ekonomi akan semakin mendapat tempat.  Ketiga, pemulihan hak-hak korban akibat pembangunan yang telah mengabaikan HAM selama ini. Aksi pemulihan semacam ini dapat dikerjakan oleh Komnas HAM dengan mengarahkan kinerja kelembagaan sesuai dengan tuntutan masyarakat luas yang selama ini menjadi korban menyusutnya demokrasi dan kesejahteraan.  Berkaca pada tiga hal ini, pemajuan HAM ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan komisioner Komnas HAM dalam membangun kerja sama lintas sektor dan keorganisasian, khususnya dengan masyarakat sipil dalam rangka memulihkan HAM di tanah air. Semua pasti berharap pembangunan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat, tapi hak-hak masyarakat tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Selamat Hari HAM Dunia 2022!  Iwan Nurdin Direktur Eksekutif Lokataru Foundation

‘HAM’pir Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/iwan-nurdin.jpg" alt="IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)</figcaption>
</figure>PERINGATAN Hari HAM Dunia tahun ini di tanah air seolah menghilang dan tak menjadi perhatian. Kurang dari sepekan sebelum Hari HAM, publik mendapat kejutan dari dewan yang terhormat di Senayan. Ya, rancangan UU KUHP 2022 yang masih kontroversi disahkan menjadi UU pada 6 Desember lalu. Pengesahan itu menjadi tanda palu parlemen memberi jalan kematian HAM. Negara yang sudah lebih 77 tahun merdeka ternyata menghasilkan UU KUHP yang masih mempertahankan dan meneruskan watak penjajah di dalamnya.  Esensi relasi antara warga negara dan penguasa nyatanya masih dipertahankan dalam UU tersebut. Ini semakin memperlihatkan pada peringatan Hari HAM tahun ini, dasar-dasar penegakan HAM masih begitu sulit untuk hidup tegak. Negara terkesan mengabaikan dasar-dasar tersebut.  Sebelum ini, pengesahan UU semodel KUHP 2022 ini bisa kita temukan di banyak proses penyusunan undang-undang lain sebelumnya. Semisal revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, serta UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengisyaratkan satu hal pokok. Yakni hukum hanya menjadi alat politik untuk memperoleh kuasa ekonomi penuh atas pengelolaan sumber daya sembari mengikis terus peran masyarakat luas dalam menentukan arah jalan negara.  Menyusutnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil (shrinking civic space) kerap kali oleh pemerintah seolah dikompensasi dengan janji kepada publik tentang keberhasilan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Pembangunan tersebut disimplifikasi dengan sederet pembangunan infrastruktur besar, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK), proyek strategis nasional (PSN) hingga perhelatan menjadi tuan rumah bagi pertemuan dua puluh negara ekonomi besar dunia, G20.  Publik tak banyak mendapat penjelasan bahwa begitu besar harga dari penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang dikompensasi oleh pembangunan infrastruktur itu. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur PSN telah menjadi dasar perampasan tanah dan konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat hampir 200 ribu kepala keluarga (KK) terdampak akibat pembangunan proyek strategis era Jokowi dan berpotensi terus bertambah di tahun-tahun mendatang.  Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dengan mengabaikan demokrasi itu sering terbukti tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan warga sebagaimana dijanjikan. Sejumlah hasil pembangunan infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan berbiaya sangat mahal, ujung-ujungnya tidak beroperasi secara baik bahkan mangkrak.  Penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil adalah penyusutan ruang hidup HAM. Sepanjang tahun ini, penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang meningkat adalah menguatnya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir, berbicara dan berkumpul. Hal ini menjadi turunan persoalan serius dalam peringatan Hari HAM tahun ini.  Menurut laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun 2022 terdapat 332 kasus terdaftar dalam konteks penghinaan, pencemaran nama baik baik secara online maupun offline. Persoalan semacam ini menjadi penanda serius bahwa kebebasan sipil dapat dengan mudah dibelokkan kepada persolan pidana.  Selain itu, penyusutan demokrasi semakin meluas karena pengabaian secara terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh penguasa. Sepanjang tahun ini secara terbuka pejabat pemerintah mengusulkan perpanjangan kekuasaan presiden dan penundaan pemilu nasional. Sementara itu, di lain pihak pemerintah memutuskan melakukan penundaan pemilu kepala daerah sebagai pembuka jalan bagi penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang sarat kepentingan kekuasaan sehingga tak mengindahkan partisipasi rakyat.  Kesejahteraan Surut  Demokrasi sebagai dasar dari HAM dan keadilan sosial yang diabaikan sebenarnya membawa dampak buruk kepada kualitas hasil pembangunan ekonomi. Beberapa hari lalu media melansir sekitar 183,7 juta orang (68 persen dari populasi) ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian.  Penyebabnya adalah rendahnya akses terhadap pangan dan nutrisi penting. Aspek utama untuk menekan kematian ibu dan bayi tersebut adalah daya beli terhadap bahan pangan yang baik dan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.  Data semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab, saat ini ekonomi global yang belum pulih dari pandemi dan disusul oleh krisis akibat perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Kedua hal ini sepanjang tahun telah menghasilkan PHK di sektor industri manufaktur hingga digital.  Ironisnya, di tengah keadaan semacam ini, akumulasi harta dari 50 orang terkaya di Indonesia justru terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi makin menganga di tengah kesejahteraan rakyat yang surut.  Menjaga Kehidupan HAM  Jika kebebasan menyusut dan kesejahteraan surut sebagai pertanda kematian HAM, tentu semua pihak patut berupaya memperluas kembali ruang sehat bagi kehidupan HAM. Peran Komnas HAM sangat sentral di sini.  Tahun ini, lembaga Komnas HAM diisi oleh komisioner baru. Pengurus yang baru saja dilantik ini diharapkan mendorong kembali HAM sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum kita. Meski kewenangan lembaga ini lemah, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh lembaga ini untuk kembali mengarusutamakan HAM.  Pertama, mengingat karakter rezim nasional dan global dewasa ini menempatkan investor atau pengusaha sebagai motor utama penggerak ekonomi. Maka penting bagi Komnas HAM menghadirkan tatanan hukum ekonomi yang sejalan dengan prinsip bisnis dan HAM yang telah dirumuskan oleh PBB. Selain itu, karena rencana pembangunan ekonomi nasional masih berbasiskan sumber daya alam (SDA), maka penting untuk membuat koridor kuat bagi bisnis dan HAM di bidang SDA.  Kedua, mendorong kesadaran publik bahwa HAM adalah penyangga utama dari rencana pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional. Tanpa dorongan semacam ini, peminggiran HAM yang secara sistematis telah menempatkan kebebasan sipil dan demonstrasi sebagai penghambat pembangunan ekonomi akan semakin mendapat tempat.  Ketiga, pemulihan hak-hak korban akibat pembangunan yang telah mengabaikan HAM selama ini. Aksi pemulihan semacam ini dapat dikerjakan oleh Komnas HAM dengan mengarahkan kinerja kelembagaan sesuai dengan tuntutan masyrakat luas yang selama ini menjadi korban menyusutnya demokrasi dan kesejahteraan.  Berkaca pada tiga hal ini, pemajuan HAM ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan komisioner Komnas HAM dalam membangun kerja sama lintas sektor dan keorganisasian, khususnya dengan masyarakat sipil dalam rangka memulihkan HAM di tanah air. Semua pasti berharap pembangunan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat, tapi hak-hak masyarakat tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Selamat Hari HAM Dunia 2022!. (*)  *) Iwan Nurdin, direktur eksekutif Lokataru Foundation

"HAM" (pir) Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/iwan-nurdin.jpg" alt="IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)</figcaption>
</figure>Hari-hari ini publik seperti menonton serial drama polisi yang menegangkan. Alur cerita yang mengejutkan membuat tak sedikit orang berseloroh dengan mengatakan, ”setelah ini, ada kehebohan apa lagi dari ‘studio bioskop’ polisi?” Situasi itu tentu membuat orang penasaran dengan kelanjutan cerita yang disebut ‘bersih-bersih’ internal Polri tersebut. Termasuk cerita di balik bintang-bintang yang jatuh itu.  Cerita plot twist memang menarik. Apalagi, lampu sorotnya tertuju langsung pada Polri, institusi penegak hukum yang nyaris hadir di semua lini kehidupan masyarakat, yang personelnya tersebar di seluruh wilayah negeri ini. Maka tak heran jika sisi lain, khususnya cerita kontroversi tentang polisi, menjadi plot cerita yang menarik dalam setiap obrolan warga.  Tulisan ini tidak untuk membedah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan Ferdy Sambo dkk. Apa yang ingin disampaikan juga bukan spesifik membahas Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober lalu. Ketika itu 132 suporter Arema FC meregang nyawa akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Bukan pula mengulik tentang indikasi kejahatan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang diduga menjual sabu sitaan kepada pengedar narkoba.  Bagi sebagian kalangan, penanganan kasus kejahatan yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian, memang sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bisa dibilang, penulis termasuk dalam golongan itu. Apalagi sudah terlalu banyak cerita miring tentang polisi yang selama ini hanya berseliweraan di media massa dan media sosial.  Penulis sepakat dengan terungkapnya sederet kasus di atas layak dijadikan momentum bersih-bersih internal Polri. Narasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak akan pandang bulu memberangus kejahatan, terlebih yang dibekingi anak buah sendiri, penting untuk terus ditagih publik.  Jika di dalam tubuh Polri ada mafia judi dan mafia narkoba yang canggih dalam merekayasa kasus, sekarang pertanyaannya; bagaimana Polri melihat kasus-kasus pertanahan dan sumber daya alam (SDA) yang selama ini nyaris tidak tersentuh dan jauh dari hingar-bingar media? Apakah lampu sorot akan diarahkan juga kepada mafia tanah dan SDA di dalam tubuh kepolisian?  Meski tak spesifik, indikasi bahwa APH, khususnya kepolisian, ‘bermain’ dan mendapat keuntungan dari kejahatan yang seharusnya diungkap telah terceletuk dari cuitan Menko Polhukam Mahfud MD belum lama ini. Mahfud menyebut banyak pengaduan masyarakat yang dijadikan alat untuk memeras pihak terlapor. Situasi yang benar-benar membuat miris, tapi ironisnya kerap hanya dianggap oknum.  Mafia Tanah dan SDA   Adakah mafia tanah dan SDA dalam tubuh kepolisian? Ini yang akan saya bahas. Sebenarnya, dalam konteks SDA, banyak laporan masyarakat sipil terkait dengan dugaan kejahatan pertambangan, khususnya nikel dan batubara. Pun, laporan terkait dengan kejahatan lingkungan seperti pembalakan (illegal loging) dan pembakaran hutan. Serta kejahatan pertanahan seperti perampasan tanah dan sengketa lahan. Namun, hampir semuanya tidak ditangani secara transparan dan akuntabel. Pembiaran kasus-kasus semacam ini dan pengabaian laporan adalah titik awal indikasi praktik mafia tanah dan SDA dalam tubuh kepolisian. Secara tidak langsung, pernyataan Mahfud di atas telah menjawab situasi ini.  Pembiaran dan pengabaian laporan masyarakat adalah pemicu naiknya konflik agraria di lapangan. Pada 2021 lalu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan catatan kejadian 207 letusan konflik yang tersebar di 32 provinsi. Tepatnya di 507 desa. Kejadian konflik tersebut melibatkan 198.895 kepala keluarga (KK) sebagai korban terdampak. Sementara luasan tanah yang berkonflik berkisar kurang lebih setengah juta hektare.  Letusan konflik agraria adalah penanda utama terjadinya praktik mafia tanah. Dalam hal ini, mafia tanah bukan sekadar masalah maladministrasi pertanahan semata. Lebih dari itu, praktik mafia tanah berkorelasi langsung dengan konflik agraria struktural dan melibatkan persekongkolan jahat banyak pihak. Di dalamnya ada aparat birokrasi, pemerintahan dan APH.  Terdapat beberapa pola dugaan keterlibatan aparat Polri dalam konflik agraria, yang mana hal itu bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Pertama, keterlibatan pasukan polisi di lapangan yang berujung pada penangkapan, penganiayaan dan penembakan warga sipil. Tindakan represif itu menjadikan polisi sebagai aktor utama kekerasan.  Kedua, pemidanaan tidak sah yang berpotensi menjadi kriminalisasi. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa aspek pemidanaan kepada masyarakat lebih ditujukan untuk meredam, menakut-nakuti, dan menghilangkan keberanian masyarakat dalam menuntut keadilan atas peristiwa perampasan tanah. Ini membuat situasi ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat semakin berlipat.  Ketiga, pemidanaan atas kejadian konflik agraria tanpa usaha lanjutan menjangkau penyidikan akar masalah letupan konflik agraria. Baru kemudian disusul pola keempat, yakni pengabaian laporan masyarakat dan percepatan laporan pemodal dalam konfik dan sengketa tanah.  Pola keterlibatan tersebut menjadi pemicu suburnya mafia tanah di instansi lainnya, khususnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Desa Suka Mukti, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Pada Desember 2021 silam masyarakat setempat mengalami penggusuran, kriminalisasi dan kekerasan. Mereka dianggap telah tinggal di atas lahan milik PT. TMM. Padahal, sejak 2020 warga transmigran yang tinggal di atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).  SHM itu diperoleh warga yang mengajukan sertifikasi tanah atas cadangan transmigrasi yang telah ditempati selama puluhan tahun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN OKI. Mereka juga sempat membayar Rp 10 juta per bidang tanah kepada pejabat BPN. Pengajuan itu kemudian ditindaklajuti BPN. Dan pada Maret 2020, BPN mengeluarkan 36 SHM bagi warga.  Namun, pada awal 2021, pejabat kantor pertanahan OKI tiba-tiba mendatangi rumah warga dan mengambil paksa 31 dari 36 sertifikat tanah tersebut. Tak ada alasan jelas dari pengambilan paksa sertifikat itu. Pejabat BPN hanya menyampaikan jika sertifikat akan diamankan. Bersamaan dengan itu, warga dijanjikan kerja sama kebun plasma oleh pejabat BPN.  Gejala dari praktik mafia tanah akhirnya terendus pada Juli 2021. SHM warga yang diambil paksa tadi dinyatakan tumpang tindih dengan sertifikat hak guna usaha (SHGU) No. 45 milik PT. TMM. Berbekal SHGU itu, perusahaan mengklaim tanah tersebut adalah haknya. Tak lama setelah itu, aparat kepolisian lantas bergerak melakukan penggusuran dan mengkriminalisasi warga dengan dalih menduduki lahan HGU secara ilegal.  Tak hanya di pelosok, persoalan mafia tanah di perkotaan juga tak kalah menarik. Salah satunya kasus pembatalan 20 SHM atas nama Benny Simon Tabalujan beserta 38 SHGU turunan atas nama PT Salve Veritate. Lokasinya di Cakung, Jakarta Timur. SHM dan turunannya itu dibatalkan melalui surat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta bernomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019. Sebagai gantinya, BPN Jakarta kemudian menerbitkan SHM No. 04931 atas nama Abdul Halim.  Singkat cerita, surat pembatalan dan penerbitan SHM itu dianggap cacat prosedur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Eks Kepala BPN DKI Jakarta Jaya yang mengeluarkan surat pembatalan tersebut pun tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melakukan perbuatan pidana. Yakni pemalsuan dokumen atau pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP.  Potongan kasus-kasus di atas memang belum sepenuhnya menggambarkan betapa parahnya kejahatan pertanahan yang ditengarai melibatkan aparatur negara. Mengingat situasi tersebut, kepolisian sebenarnya telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Namun satgas ini agaknya kurang mujarab untuk memberantas kejahatan itu. Situasi ini tentu semakin menguatkan bahwa memang banyak oknum aparat kepolisian yang turut ‘bermain’ dalam praktik mafia tanah. Bahkan, jangan-jangan ada komplotan besar di tubuh kepolisian yang sengaja menyuburkan praktik mafia tanah? Pertanyaan ini selamanya akan jadi pertanyaan jika tak ada niat serius dari Polri untuk membongkar mafia tanah di internal mereka sendiri.  Bukan hanya ketegasan Polri yang dibutuhkan, situasi kronis ini agaknya juga perlu mendapat perhatian luas dari masyarakat. Rasanya kok kurang afdol jika kasus-kasus besar di sektor agraria ‘sepi’ penonton. Saya berharap lampu sorot warga sipil juga ramai diarahkan ke(a)parat dan mafia tanah. Tentu lampu itu diharapkan bisa membuat semua jejak hitam yang ditutup-tutupi menjadi transparan dan terang benderang.  Berkaca pada kasus Sambo, di titik ini media massa punya peran penting. Salah satunya mengabarkan secara gamblang betapa gilanya persoalan mafia tanah yang sudah banyak merampas hak-hak masyarakat di negeri ini.  <hr />  *) Iwan Nurdin, direktur Lokataru Foundation dan ketua Koalisi Antimafia Tanah

Mafia Tanah dan SDA, Narasi Bersih-Bersih Polri yang Luput

Iwan Nurdin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Iwan Nurdin

Berita Terkini

‘HAM’pir Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

"HAM" (pir) Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

Mafia Tanah dan SDA, Narasi Bersih-Bersih Polri yang Luput

Download Aplikasi JawaPos.com