<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Iwa-Karniwa-Sekda-jabar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK). Birokrat yang kini berstatus tersangka kasus suap terkait pengurusan izinan proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Grup di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  "Tersangka IWK diperpanjang penahanan selama 30 hari kedua dari 28 November sampai 27 Desember 2019," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).  Perpanjangan terhadap IWK kali ini merupakan yang terakhir. Dia akan segera menjalani sidang terkait kasus korupsi proyek Meikarta.  "Dalam waktu dekat perkara ini akan dilimpahkan pada tahap berikutnya dan segera akan disidang. KPK tengah memfinalisasi proses penyidikan ini," ujar Febri.  Dalam kasus ini, Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan kepada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.  Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.  Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta.  Kesembilan orang tersebut sudah divonis, yaitu (1) Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) mantan Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) mantan Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.  Selanjutnya (5) mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Kasus Meikarta, KPK Perpanjang Lagi Masa Penahanan Mantan Sekda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Waras-Wasisto.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (9/9). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (9/9). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto. Legislator PDIP ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, untuk tersangka Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa.  Kedatangannya kali ini, diakui Waras, dalam rangka melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengaku telah menyampaikan segala yang diketahuinya kepada penyidik sesuai keterangan di persidangan.  "Melengkapi BAP sebelumnya. Tentu sebagai warga negara yang baik saya hadir. Kedua, saya sampaikan apa yang saya alami dan saya ketahui termasuk apa yang saya sampaikan di dalam persidangan sebelumnya," kata Waras usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/9).  Selain itu, ia juga mengaku telah menjelaskan kepada penyidik mengenai pertemuan antara Iwa dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. "Ya semua sudah saya sampaikan ke penyidik," ucap Waras.  Kendati demikian, Waras menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya proses penyerahan uang dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan hanya mengenalkan Neneng kepada Iwa.  Proses pengenalan tersebut, kata dia, dilakukan dua kali selama kurun 2017 di rest area KM 72 Tol Cipularang dan Kantor Sekda Jawa Barat. "Dua kali. Saya hanya dua kali pertemuan. Lupa lah (kapan), 2017. Di (rest area) KM 72 sama di kantornya Pak Iwa," ucapnya.  Politikus PDIP ini pun menyebut, pengenalan tersebut atas permintaan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Ia pun membantah telah menerima aliran dana. Pun tidak mengetahui adanya pemberian uang dalam pertemuan itu.  Ia juga tidak tahu jika benar terjadi penyerahan dana, uang tersebut terkait dengan proses pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Bahkan, ia menyatakan DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan terkait RDTR Kabupaten Bekasi. Lantaran, panitia khususnya berada di tingkat kabupaten.  Kendati demikian, dia mengaku tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. "Jadi pansus RDTR itu adanya di Kabupaten Bekasi. Enggak ada kewenangan saya sebagai DPRD provinsi. Sebagai orang yang (berasal dari) Dapil Bekasi, Pak Leman minta saya ngenalin. Saya kenalin. Hanya itu," ucap Waras.  Namun, ia turut mengaku ditanyai soal titipan kepada Iwa oleh penyidik. Menurut dia, titipan tersebut berupa uang untuk keperluan banner dan spanduk pencalonan Iwa sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.  "Sumbangan untuk banner, untuk spanduk pencalonan Pak Iwa," tandasnya.  Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik memeriksa Waras sebagai saksi guna mendalami mekanisme pendaftaran Iwa ke PDI-P dalam rangka pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2018.  "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pendaftaran tersangka IWK (Iwa Karniwa) ke PDI-P dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018," jelasnya.  Selain Waras, kata Febri, penyidik juga memeriksa saksi staf perizinan PT Lippo Cikarang Satriyadi. Mulanya, sambung Febri, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Namun, Soleman tidak menghadiri panggilan penyidik.  Dalam perkara ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR.  Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Selain Iwa, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bortholomeus Toto dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.  Bartholomeus diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Diketahui, sebelum Iwa dan Toto KPK lebih dulu menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.  Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan tersangka itu kini sudah divonis bersalah.  Sejauh ini korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK di antaranya PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero), PT Tuah Sejati dan PT Merial Esa.  Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

KPK Cecar Legislator PDIP Terkait Pencalonan Iwa jadi Cagub Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-anggota-dprd-bekasi-dapat-hadiah-plesiran-ke-thailand-dari-meikarta_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto. Waras akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.  "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/9).  Selain Waras, penyidik KPK juga akan memeriksa anggota DPRD Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Soleman dan staf Perizinan PT Lippo Cikarang Satriyadi.  Dalam persidangan kasus Meikarta beberapa waktu lalu disebutkan Bahwa Waras diduga berperan dalam mengalirkan duit suap Meikarta ke Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Iwa Karniwa. Awalnya Neneng Rahmi diminta oleh mantan Bupati Bekasi Neneng Hasannah mengurus Rencana Detail Tata Ruang untuk Proyek Meikarta.  Neneng Rahmi mendapat informasi bahwa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Henry Lincoln memiliki jaringan di Pemprov Jabar, yakni melalui Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.  Kemudian Henry Lincoln bertemu dengan, Iwa, Waras, dan Soleman di rest area. Dari hasil pertemuan itu, Iwa meminta Rp1 miliar untuk mengurus RDTR Kabupaten Bekasi. Permintaan itu pun dipenuhi oleh Neneng Rahmi. Ia pun kemudian meminta uang Rp1 miliar itu ke pihak Meikarta.  Akhirnya Neneng memberikan uang senilai Rp900 juta kepada Soleman untuk kemudian disampaikan kepada Iwa. Sebelum sampai ke tangan Iwa Soleman memberikannya terlebih dahulu kepada Waras. Sisa Rp100 juta dari yang belum diberikan kepada Iwa pun diminta oleh Waras.  Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.  Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.

KPK Periksa Legislator PDIP Waras Wasisto Terkait Kasus Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Konpres-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) seusai memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KPK menetapkan tiga o" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) seusai memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KPK menetapkan tiga o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) nonaktif Iwa Karniwa. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin proyek pembangunan Meikarta.  "Sekda Jawa Barat IWK (Iwa Karniwa) diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (30/8).  KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk Iwa Karniwa terkait kasus penerbitan izin proyek Meikarta. Mereka di antaranya mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, hingga pihak dari PT Lippo Cikarang.  Penyidik terlebih dahulu memeriksa eks Wagub Jabar Deddy Mizwar pada Jumat (23/8). Pemeriksaan ini terkait rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.  Saat menjabat sebagai Wagub Jabar, Deddy juga sempat menjabat Kepala BKPRD yang membahas terkait proyek Meikarta. Hasil rapat tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan rekomendasi pengesahan raperda.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemprov Jabar lantas memberikan rekomendasi lahan seluas 84,6 hektare untuk Meikarta. Hal tersebut diakui Dedy sesuai dengan SK Gubernur Jabar tahun 1993.  Sementara itu, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ditelisik terkait hal yang sama oleh penyidik. Aher menyampaikan, sejak BKPRD Jawa Barat dibentuk, lembaga itu dipimpin oleh Sekertaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Kemudian digantikan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.  Namun awal 2018, kata Aher, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dibubarkan. Sehingga BKPRD Jawa Barat juga turut dibubarkan dan kewenangannya diserahkan ke dinas terkait.  Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat 9 orang sebagai tersangka. Mereka sudah dibawa ke persidangan. Kesembilan orang itu termasuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group.  Teranyar, Iwa Karniwa beserta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka dalam perkara ini. Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap.  Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sementara Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.  Uang untuk Iwa Karniwa itu disebut terkait pengurusan Raperda RDTR wilayah pengembangan proyek pembangunan Meikarta. Uang itu juga diduga akan dipakai untuk keperluan pencalonan Iwa maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar pada Pilkada 2018.

KPK Periksa Sekda Jabar Nonaktif Iwa Karniwa Terkait Kasus Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/deddy-mizar-ridwan.jpg" alt="Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Deddy menyampaikan, penyidik mengkonfirmasi terkait rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.  "Mendalami hasil-hasil rapat di BKPRD. Jadi ada keputusan BKPRD yang dikaji, ditanyakan kembali dan beberapa surat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi dengan hal-hal tersebut," kata Deddy di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).  Saat menjabat sebagai Wagub Jabar, kata Deddy, dia juga sempat menjabat Kepala BKPRD yang membahas terkait proyek Meikarta. Hasil rapat tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan rekomendasi pengesahan raperda tersebut.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemprov Jabar lantas memberikan rekomendasi lahan seluas 84,6 hektare untuk Meikarta. Hal tersebut diakui Dedy sesuai dengan SK Gubernur Jabar tahun 1993.  "Kalau hasil rapat rata-rata sama. Tapi setelah rapat-rapat tadi ada surat apalagi itu, tadi dikonfirmasi, saya juga enggak tahu sampai sejauh mana kebenarannya," jelasnya.  Sebelumnya, mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa yang bersama mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto menjadi tersangka yang paling baru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.  Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap.  Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sementara Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.  &nbsp;

Diperiksa Penyidik KPK, Deddy Mizwar Blak-Blakan Soal Izin Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/deddy-mizar-ridwan.jpg" alt="Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus izin suap proyek pembangunan Meikarta yang menjerat Sekda Jabar (nonaktif) Iwa Karniwa.  Sebelum memasuki ruang penyidik, Deddy mengakui bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk proyek pembangunan Meikarta bermasalah. Meski demikian, menurutnya Meikarta sudah mengantongi izin pembangunan di atas lahan seluas 84,6 hektare (ha).  "Kan sudah selesai (proses perizinannya). Yang 84,6 hektare sudah selesai, dan itu hak mereka. Yang jadi persoalan kan Raperda. Raperda perubahan tata ruang," kata Deddy di sela kedatangannya ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).  Deddy yang sedianya diperiksa sebagai saksi untuk pemberkasan Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebut, tak tahu-menahu soal peran Iwa dalam proyek ini. "Enggak tahu, saya juga dengar dari berita," tegas Deddy.  Dedy mengaku akan bersinergi dengan KPK untuk mengungkap kasus suap ini, termasuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik soal keterlibatan pihak lain. "Insya Allah kami berikan keterangan yang sesuai kami tahu," jelas Deddy.  Sejauh ini, KPK memang tengah mendalami dugaan aliran dana dalam rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031. Rencana revisi itu disinyalir terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.  Disinyalir ada indikasi permintaan pihak-pihak tertentu dalam upaya merevisi Perda itu agar mempermudah perizinan proyek Meikarta  Pada perkaranya Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda tersebut penting untuk proyek Meikarta.  Uang suap diduga diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, yang pada awalnya mendapatkan Informasi bahwa Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.  Dalam kasus ini, KPK juga telah menjerat mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, sebagai tersangka bersama-sama dengan Iwa Karniwa setelah memproses sejumlah tersangka lain di tahap persidangan.

Deddy Mizwar Akui Raperda Tata Ruang untuk Meikarta Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penyidik-KPK-Geledah-Teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa, pada hari ini. Rumah Iwa Karniwa yang digeledah tim KPK berada di Cimahi, Jawa Barat.  "Setelah melakukan penggeledahan di dua lokasi kemarin, hari ini tim datangi rumah tersangka IWK di Cimahi untuk lakukan penggeledahan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (1/8).  Tim lebih dulu menggeledah ruang kerja Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jawa Barat, pada Rabu, 31 Juli 2019, kemarin. Dari penggeledahan tersebut, tim menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan Raperda RDTR Kabupaten Bekasi tahun 2017.  Tak hanya ruang kerja Iwa Karniwa, KPK juga melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, kemarin. Belum diketahui apa saja yang disita dari kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.  Serangkaian penggeledahan tersebut dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.  KPK sendiri telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.  Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.  Uang tersebut disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang‎ yang diserahkan ke Iwa Karniwa melalui perantara mantan Kabid Pentaaan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Neneng sendiri sudah divonis bersalah terkait perkara suap pengurusan izin Meikarta.

KPK Geledah Rumah Sekda Jabar Iwa Karniwa di Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Iwa-Karniwa-Sekda-jabar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa. Penggeledahan tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.  Dari penggeledahan tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta yang menyeret Iwa Karniwa. Barang bukti tersebut yakni terkait dokumen Raperda RDTR Kabupaten Bekasi‎ tahun 2017.  "Dari lokasi diamankan dokumen-dokumen terkait RDTR dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).  Tak hanya ruang kerja Iwa Karniwa, KPK juga melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Hingga kini, penggeledahan di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar masih berlangsung.  "Tim masih melakukan penggeledahan di Dinas Bina Marga. Informasi dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut," tukasnya.  KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan anak buah Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.  Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp 900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.  Uang tersebut disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang‎ yang diserahkan ke Iwa Karniwa melalui perantara mantan Kabid Pentaaan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Neneng sendiri sudah divonis bersalah terkait perkara suap pengurusan izin Meikarta.  &nbsp;

Geledah Ruang Kerja Sekda Jabar, KPK Sita Dokumen RDTR Proyek Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan keluar negeri terhadap dua orang tersangka kasus suap izin proyek Meikarta. Keduanyanya yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Pelarangan keluar negeri itu dilakukan selama beberapa bulan ke depan.  "Jadi, KPK sudah mengirimkan surat ke pihak imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/7).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengharapkan, Iwa dan Toto dapat kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK. Sebab hingga kini, penyidik tengah menyusun jadwal untuk pemeriksaan keduanya sebagai tersangka kasus suap izin proyek Meikarta.  "Jadi kami harap jika keduanya dipanggil sebagai tersangka, yang berada bisa datang dan tidak sedang berada di luar negeri," tukas Febri.  Dalam pengembangan kasus Meikarta itu, KPK pada Senin (29/7) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO). Iwa diduga menerima aliran suap dari proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Barat.  Atas perbuatannya, Iwa diancam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO), diduga telah telah mengalirkan uang senilai Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk proses terbitnya surat izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT).   Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Sekda Jabar dan Eks Presdir Lippo Cikarang ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penyidik-KPK-Geledah-Teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus suap izin proyek Meikarta.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, bahwa tim penyidik tengah melakukan penggeledahan ruang kerja Iwa Karniwa. Belum diketahui apa yang tengah dicari penyidik dari Penggeledahan ruang kerja Iwa.  "Iya, ada penggeledahan dalam kasus suap terkait RDTR Meikarta pagi ini di ruang Sekda Jabar (Iwa Karniwa)," kata Febri saat dikodikonfirmasi.  Sebelumnya Iwa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Iwa Karniwa diduga menerima Rp 900 juta terkait pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.  Iwa menerima uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili.  Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Selain Iwa, KPK juga menetapkan pihak swasta yaitu Bortholomeus Toto yang tercatat sebagai mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang.

KPK Geledah Ruang Kerja Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iwa karniwa

Berita Terkini