<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ivermectin-2-REUTERS-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 di Singapura sedang melonjak. Hal itu membuat warga di sana panik dan berusaha melindungi dirinya. Tapi, bukan dengan vaksin, tetapi dengan obat Ivermectin dengan harapan bisa mencegah Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh Wong Lee Tak. Hanya saja, dia justru dilarikan ke rumah sakit.  Perempuan 65 tahun itu jatuh sakit parah dan dirawat di rumah sakit setelah meminum obat antiparasit atas desakan teman-temannya untuk melindungi dirinya dari Covid-19. Wong Lee Tak telah meminum empat tablet ivermectin 3mg selama dua hari. Dia jatuh sakit pada Jumat (1/10).  "Dia menderita demam dengan suhu badan 39,3 derajat C, peradangan pada persendiannya dan muntah hebat setelah makan," kata putrinya Vanessa Koh, 32.  "Saya tidak bisa membuat ibu saya untuk makan. Sudah makan gandum, tapi memuntahkan semuanya," kata Koh kepada The Straits Times, Senin (4/10).  Dia membawa ibunya ke Rumah Sakit Umum Sengkang. Keluarga awalnya mengira Wong menderita efek samping dari dosis pertama vaksin Sinopharm pada 23 September. Sebelumnya, Koh mengatakan butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan ibunya untuk divaksinasi, karena sekelompok teman dekat ibunya menilai vaksin mRNA bertentangan dengan agamanya.  "Kami sering bertengkar karena dia tidak mau divaksinasi," kata Koh yang bekerja di bank.  Wong selama ini punya riwayat diabetes dan tekanan darah tinggi. Pada akhirnya, ibunya memilih untuk disuntik vaksin Sinopharm dari Tiongkok.  Koh menemukan pesan di telepon ibunya, yang mengungkapkan bahwa seorang temannya telah menerima pesanan untuk pembelian 1.000 pil ivermectin seharga SGD 110. Ivermectin tidak dapat dibeli tanpa resep, tetapi biasanya diresepkan oleh dokter. Ivermectin menarik perhatian akhir tahun lalu setelah penelitian awal menunjukkan potensinya dalam mengobati Covid-19. Tapi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret memperingatkan bahwa tak ada bukti nyata atas obat tersebut.

Takut Covid-19, Minum Ivermectin, Warga Singapura Dilarikan ke RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-14.42.50.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Adapun kedua peneliti ICW yang dilaporkan adalah Egi Primayogi dan Miftachul Choir.  Moeldoko datang langsung ke Bareskrim Polri, dengan ditemani kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, pada Jumat (10/9) ini. Laporan itu telah terdaftar dengan nomor LP/B/0541/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI.  Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai, upaya yang dilakukan Moeldoko mendapat jaminan konstitusi. Meskipun Moeldoko berstatus sebagai pejabat negara, namun ia memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.  "Hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan dan perlakuan yang sama di muka hukum jaminan. Landasan itu terpatri dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 45," ujar Romli kepada wartawan, Senin (13/9).  Menurut Romli, pelaporan Moeldoko tersebut tidak berkaitan dengan arogansi maupun status sebagai pejabat publik. Ketika merasa haknya terancam atau dirugikan maka bisa mencari keadilan melalui jalur hukum.  "Hal sama berlaku juga untuk mereka yang menuduh," katanya.  Diketahui, Moeldoko saat membuat laporan tersebut mengatakan langkahnya merupakan upaya yang diberikan konstitusi terhadap semua warga negara.  "Melaporkan saudara Egi dan saudara Miftah. Karena telah mencemarkan diri saya," ujarnya.  Moeldoko mengaku sudah membuka opsi agar tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun, pihaknya tidak melihat adanya itikad baik dari kedua terlapor untuk mencabut pernyataan mereka.  Moeldoko melaporkan dua peneliti itu lantaran tuduhan keterlibatan Moeldoko dalam bisnis peredaran Ivermectin serta ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

Langkah Moeldoko Polisikan ICW Tak Bertentangan dengan Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melaporkan mereka ke Barekrim Polri terkait polemik obat Ivermectin dan ekspor beras. ICW pun meminta masyarakat untuk tetap memiliki semangat pengawasan terhadap pejabat publik.  "ICW berharap agar pelaporan yang dilakukan KSP Moeldoko ke Bareskrim Polri tidak menyurutkan langkah berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menjalankan peran untuk mengawasi tindak tanduk dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana merespon pelaporan Moeldoko terhadap ICW, Jumat (10/9).  Kurnia menegaskan, pengawasan publik tetap harus dilakukan agar potensi penyimpangan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dideteksi guna mencegah kerugian bagi masyarakat luas.  Menurutnya, sejumlah kuasa hukum sudah mendampingi ICW dalam merespons pelaporan Moeldoko. Kurnia berharap, Moeldoko memahami sepenuhnya posisi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab.  "Pengawasan itu berguna agar pejabat publik tidak mudah memanfaatkan wewenang, jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat publik," tegas Kurnia.  ICW, lanjut Kurnia, lagi-lagi menjelaskan kajian ICW terkait dugaan konflik kepentingan pejabat publik, yakni KSP Moeldoko dengan pihak swasta dalam peredaran Ivermectin ditujukan untuk memitigasi potensi korupsi, kolusi, maupun nepotisme di tengah situasi pandemi Covid-19.  Jika para pejabat publik merasa tidak sependapat atas kajian itu, sudah sepatutnya mereka membantah dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti bantahan yang relevan, bukannya mengambil jalan pintas melalui mekanisme hukum.  "Pertama, KSP Moeldoko, beranggapan ICW telah menuduh yang bersangkutan mendapatkan untung dalam peredaran Ivermectin. Menurut kami, KSP Moeldoko terlalu jauh dalam menafsirkan kajian tersebut. Sebab, dalam siaran pers yang ICW unggah melalui website lembaga maupun penyampaian lisan Peneliti ICW, tidak ada satu pun kalimat tudingan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KSP Moeldoko. ICW memastikan seluruh kalimat di dalam siaran pers tersebut menggunakan kata indikasi dan dugaan," pungkas Kurnia.  Sebagaimana diketahui, laporan Moeldoko terhadap ICW resmi diterima Bareskrim Polri. Hal itu sebagaimana tercatat dalam nomor perkara LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9).  Dalam laporannya, Moeldoko menyebut menuding pihak ICW telah melakukan pencemaran nama baik. "Saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum dan pada siang hari ini saya melaporkan saudara Egi (peneliti ICW) dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya," urai Moeldoko.

Pelaporan Moeldoko ke Bareskrim Tak Surutkan ICW Kritik Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal peredaran Ivermectin dan ekspor beras berbuntut panjang. Setelah melayangkan somasi, kini Moeldoko memutuskan melaporkan 2 peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri.  Laporan Moeldoko diterima dengan Nomor : LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 10 September 2021. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik.  "Pernyataan saudara Egi dan Miftah yang menyebut Pak Moeldoko itu melakukan suatu perburuan rente, artinya mencari untung dengan cara yang tidak sah melawan hukum sehubungan dengan adanya peredaran obat Ivermectin," kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9).  Otto menekankan, tudingan yang dilontarkan oleh ICW kepada kliennya tidaklah benar. Oleh karena itu, setelah somasi tidak diindahkan, Moeldoko memutuskan membawa hal ini ke jalur hukum.  "Somasi ini artinya sarana secara hukum perdata untuk dapat menyelesaikan secara baik-baik di luar pengadilan, maupun di luar laporan polisi. Tetapi, setelah tiga kali dilakukan (somasi) ternyata mereka juga tidak mencabut keterangannya itu dan tidak mau minta maaf," imbuhnya.  Dalam laporan ini, Egi dan Miftah dipersangkakan Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP.  Sebelumnya, ICW menelusuri dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan krisis pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.  Peneliti ICW Egi Primayogha menjelaskan, polemik Ivermectin dimulai sejak Oktober 2020 ketika dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebutkan Ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan Covid-19.  "Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021, ketika PT Harsen Laboratories, mengumumkan telah memproduksi Ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi Covid-19," kata Egi dalam keterangannya, Kamis (22/7).  "Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S-330/MBU/05/2021 yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin. Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma," sambungnya.

Kasus Ivermectin dan Beras, Moeldoko Polisikan 2 Peneliti ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ivermectin-2-REUTERS-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga Singapura tetap nekat berburu obat Ivermectin untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Padahal, obat ini sejatinya digunakan untuk mengobati infeksi parasit dan cacing hati pada hewan, seperti anjing dan kuda.  Ivermectin juga tidak dapat dibeli secara bebas dan hanya bisa didapat melalui resep dokter. Namun, warga tetap memesan obat tersebut dalam jumlah banyak.  Salah satunya dilakukan oleh seorang warga bernama Tan. Ia membeli lima kotak berisi 100 pil Ivermectin masing-masing seharga USD 65.  Tan minum satu dosis seminggu Ivermectin sebagai tindakan pencegahan terhadap Covid-19. Selain itu, ia juga berbagi dosis dengan empat teman dan anggota keluarga.  Keputusan Tan dan warga Singapura lainnya untuk mengobati sendiri dengan Ivermectin mencerminkan tren di berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret tahun ini memperingatkan bahwa Ivermectin belum bisa disebut sebagai obat virus Korona resmi meski sudah pernah menjalani uji klinis.  Salah satu produsen obat, Merck, juga dilaporkan menyatakan bahwa tidak ada dasar ilmiah untuk penggunaan Ivermectin dalam mengobati Covid-19. Penggunaannya yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan.  Toh, peringatan ini tidak menghalangi warga seperti Tan yang tidak mempercayai vaksin.  Pengguna Ivermectin lain di Singapura, yang tidak ingin disebutkan namanya, juga melakukan hal serupa. “Sebagai orang yang tidak divaksinasi, adalah tindakan bijaksana bagi kita untuk mengambil pencegahan alternatif,” katanya seperti dilansir dari Today Online, Selasa (7/9).  Calon pengguna Ivermectin lainnya, Ng Syn Jae, mengatakan bahwa meskipun obat tersebut dapat digunakan untuk hewan, ada dosis yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia.  &nbsp;  Ahli Sebut Bahaya  &nbsp;  Para ahli Singapura setuju dengan WHO bahwa tidak ada dasar untuk percaya bahwa obat itu adalah obat yang efektif melawan Covid-19. Associate Professor Sophia Archuleta, yang merupakan kepala divisi penyakit menular di National University Hospital (NUH), mengatakan bahwa rumah sakit tidak menggunakan Ivermectin sebagai pengobatan Covid-19.  Tim medis belum melihat pasien yang meminta obat atau dirawat dengan efek samping yang terkait dengan penggunaannya.  “Berbahaya untuk mengonsumsi obat-obatan yang manfaatnya belum terbukti untuk kondisi medis apa pun, terutama karena saat ini kami memiliki pengobatan lain yang terbukti efektif untuk Covid-19 (seperti) remdesivir atau deksametason,” kata Assoc Prof Archuleta.  “Vaksinasi tetap menjadi metode pencegahan yang paling efektif," tegasnya.

Ahli Sebut Bahaya, Warga Singapura Nekat Beli Ivermectin Untuk Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ivermectin-2-REUTERS-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan obat Ivermectin untuk mengobati pasien Covid-19 belum selesai. Di Australia, sejumlah pasien mengalami overdosis usai mengonsumsi obat Ivermectin untuk merawat pasien Covid-19.  Rumah Sakit Westmead di Australia mengatakan telah merawat pasien yang overdosis setelah mengonsumsi obat ivermectin. Padahal pengobatan itu belum terbukti dan berpotensi berbahaya untuk Covid-19.  Pasien tersebut pergi ke rumah sakit mencari pengobatan karena mengalami efek samping diare dan muntah, setelah minum obat tersebut. Pasien di sana memesan obat tersebut secara online sebagai penyembuhan Covid-19.  Otoritas kesehatan setempat prihatin dengan masyarakat yang memakai ivermectin, dan sudah memperingatkan orang lain.  Efek samping ivermectin lain yang diketahui dari mulai ringan hingga mengancam jiwa, termasuk kejang dan koma.  &nbsp;  Mengapa orang meminumnya?  Sejak para peneliti menunjukkan ivermectin dapat membunuh SARS-CoV-2 di laboratorium, ada minat apakah obat itu juga akan bekerja untuk membunuh virus dalam tubuh manusia. Sejauh ini, tidak ada bukti klinis bahwa obat ini bekerja untuk mengobati atau mencegah Covid-19.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mengizinkannya. Lalu Gugus Tugas Bukti Klinis Covid-19 Nasional Australia dan NPS Medicinewise, Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat, dan Perpustakaan Cochrane belum mengizinkannya juga.  Meskipun demikian, apoteker komunitas telah melaporkan peningkatan permintaan ivermectin. Di Australia, ivermectin disetujui untuk mengobati infeksi parasit pada manusia. Ini juga banyak digunakan dalam kedokteran hewan untuk mengobati dan mencegah infeksi parasit.  Di Australia, ivermectin bisa didapatkan secara legal mendapat persetujuan dari dokter. Itu karena ivermectin tidak 100 persen aman karena kemungkinan muncul efek samping yang berbahaya dan penilaian dokter diperlukan untuk memutuskan apakah ivermectin aman dan sesuai untuk setiap pasien.  Jadi ivermectin saat ini hanya direkomendasikan untuk mengobati dan mencegah Covid-19 ketika digunakan sebagai bagian dari uji klinis, di mana pasien dapat dipilih dan dipantau dengan lebih aman. Tak semua orang bisa meminumnya karena dapat mengakibatkan overdosis seperti dilansir dari Science Alert, Senin (6/9).  &nbsp;  Apa pengaruhnya terhadap tubuh Anda?  "Ketika diambil pada dosis yang dianjurkan, obat ini umumnya ditoleransi dengan baik," kata Para Ahli dari Australia yaitu Nial Wheate, Associate Professor dari Sydney Pharmacy School, University of Sydney; Andrew McLachlan, Kepala Sekolah dan Dekan Farmasi, University of Sydney, dan Slade Matthews, Dosen Senior, University of Sydney.  Tapi ivermectin diketahui menyebabkan efek samping ringan seperti diare, mual, pusing dan kantuk. Efek samping yang kurang umum, tetapi serius, termasuk ruam kulit yang parah dan efek pada sistem saraf (menyebabkan tremor, kebingungan, dan kantuk).  "Dalam dosis yang lebih tinggi, dan kasus overdosis, efek samping ini bisa lebih parah. Ini termasuk tekanan darah rendah, masalah dengan keseimbangan, kejang, cedera hati, dan bahkan dapat menyebabkan koma," tutur mereka. (*)

Efek Samping Ivermectin untuk Pasien Covid-19, Bisa Diare hingga Koma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Erwin Natosman Oemar menegaskan, sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak manapun, terlebih terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang disebutkan mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin. Hal ini menyikapi langkah Moeldoko yang akan melaporkan ke aparat kepolisian.  "Telah pula kami sampaikan dalam tiga surat jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis' selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan," kata Erwin dalam keterangannya, Rabu (1/9).  "Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal/individu," imbuhnya.  Mengenai ekspor beras, lanjut Erwin, pihak Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut. Padahal, dalam berbagai kesempatan sudah tegas menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah mis informasi, karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan.  Selain itu, khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut. Baginya, persoalan mis informasi bukan hal utama, sebab poin krusial yang harus dijelaskan oleh Moeldoko adalah apa motivasinya bertemu atau berkomunikasi dengan Sofia Koswara lalu meminta pengurusan surat izin edar Ivermectin.  "Apa karena kedekatan Sofia Koswara dengan anaknya karena tergabung dalam perusahaan yang sama? Sebagaimana dalam penelitian ICW," papar Erwin.  Dia menegaskan, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu. Dia tak mempermasalahkan terkait langkah Moeldoko tersebut.  "Jadi, silahkan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum. Namun, kami menyayangkan langkah itu. Sebab, hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi Covid-19," tegas Erwin.  Seharusnya Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik. Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW.  Erwin menegaskan, indikasi persoalan Moeldoko sebenarnya tidak hanya terkait dugaan konflik kepentingan dalam peredaran Ivermectin. Namun, patut diingat bahwa Moeldoko juga sempat membagi-bagikan obat Ivermectin melalui organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.  "Maka, atas dasar tindakan itu, muncul satu pertanyaan penting yang harus dijawab Moeldoko juga 'Bukankah membagi-bagikan produk farmasi yang belum jelas uji kliniknya apalagi secara bebas ke masyarakat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Kesehatan?'," tegas Erwin.  "Berangkat atas pertanyaan di atas, kami turut meminta pertanggungjawaban Moeldoko," ucap Erwin menandaskan.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak segan mengambil langkah hukum jika ICW tidak meminta maaf atas laporannya terkait dugaan peredaran obat Ivermectin. Dia mengaku, sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali agar ICW mau meminta maaf.  "Anda minta maaf, klarifikasi, cabut pertanyaan, selesai. Tapi kalau tidak dilaksanakan saya lapor polisi. Ini sikap saya, kita harus ksatria menjadi orang, akan dihormati orang lain," tegas Moeldoko, Selasa (31/8).  Mantan Panglima TNI ini menyebut, ICW tidak pernah punya itikad baik. Dia menuding, cara yang dilakukan peneliti ICW Egi Primayoga merupakan pembunuhan karakter.  "Cara sembrono seperti ini kalau dibiarkan akan merusak. Ini adalah character assassination, pembunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas, apalagi dengan pendekatan-pendekatan cocoklogi, dicocok-cocokan, ini apa-apaan begini?," pungkasnya.

Moeldoko Akan Polisikan Peneliti ICW, Kuasa Hukum: Silakan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Invermectin-Science-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Obat antiparasit ivermectin selama ini digadang-gadang sebagai kandidat obat Covid-19. Dan sejumlah negara sudah menggunakan obat ini untuk pasien Covid-19. Ternyata penelitian terbaru di AS menunjukkan bahwa obat tersebut bukan untuk manusia, tetapi sapi dan kuda. Pejabat kesehatan negara bagian Mississippi mengatakan bahwa mereka telah menerima beberapa pasien yang memakai Ivermectin mengalami keracunan. Dan, selama ini obat tersebut adalah obat hewan yang dimaksudkan untuk digunakan melawan parasit pada sapi serta kuda dan tidak cocok untuk digunakan manusia. Menurut ABC News, Departemen Kesehatan Mississippi memposting peringatan kesehatan di akun Facebook mereka mengenai peningkatan insiden orang yang memakai ivermectin. Depkes memperingatkan publik bahwa versi obat cacing hanya ditujukan untuk ternak dan bukan untuk mengobati atau mencegah Covid-19. Departemen kesehatan mengatakan dalam posting mereka bahwa setidaknya 70 persen membeli di pusat pasokan ternak. Negara bagian saat ini memiliki tingkat Covid-19 tertinggi di AS berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Sejak pandemi melanda, pejabat kesehatan dan praktisi kesehatan lainnya telah mencari pengobatan Covid-19 atau obat untuk mencegah infeksi. Salah satu obat yang sering disebut-sebut selama pandemi adalah ivermectin. USA Today seperti dilansir <a href="https://www.sciencetimes.com/articles/33023/20210824/ivermectin-drug-cows-horses-suitable-humans-treat-covid-19-human.htm">Science Times</a> melaporkan bahwa Food and Drug Administration (FDA) menyetujui penggunaan ivermectin sebagai obat antiparasit untuk mengobati penyakit tropis. Meski ada penelitian terdaftar yang menunjukkan bahwa ivermectin dapat membantu mengobati Covid-19, FDA mengatakan bahwa itu tidak cocok untuk manusia. Spesialis penyakit menular Dr. Denise McCulloch mengatakan bahwa minat pada ivermectin berasal dari penelitian laboratorium yang menunjukkan bahwa obat itu dapat memblokir virus agar tidak berkembang biak di lingkungan laboratorium. Itu membuat orang berharap bahwa ivermectin juga dapat membantu mengobati Covid-19 pada manusia. Namun, penelitian ini belum menunjukkan efek menguntungkan dari ivermectin ketika digunakan pada pasien Covid-19. Postingan Twitter FDA menyertakan tautan ke informasi tentang penggunaan ivermectin yang disetujui. Dan, alasan mengapa ivermectin tidak boleh dikonsumsi untuk pencegahan Covid-19 atau sebagai pengobatan untuk penyakit virus. Mereka juga memperingatkan tentang perbedaan formulasi ivermectin untuk hewan dan manusia, menekankan bahwa ada bahan tidak aktif dalam ivermectin untuk hewan yang dapat menyebabkan masalah jika tertelan oleh manusia. Justru vaksinasi lebih efektif. Penjabat Komisaris FDA Janet Woodcock mengatakan bahwa orang yakin bahwa vaksin mRNA Covid-19 Pfizer memenuhi standar tinggi untuk efektivitas, keamanan. Menurut NPR, vaksin Johnson &amp; Johnson dan Moderna diyakini aman. Pejabat kesehatan masyarakat percaya bahwa persetujuan penuh dari FDA akan meningkatkan kepercayaan di antara orang-orang yang ragu untuk mendapatkan vaksin. Sementara itu, petugas kesehatan di Mississippi mengimbau masyarakat untuk mendapat vaksinasi dan mendapatkan fakta yang benar tentang penggunaan ivermectin.

Penelitian di AS, Ivermectin Bukan untuk Manusia, tapi Sapi dan Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ivermectin-2-REUTERS-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Muhammad Isnur menilai, somasi yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan dinilai merupakan bentuk keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebab pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan banyak kesepakatan internasional.  Diketahui, Moeldoko melayangkan somasi atau keberatan kepada ICW karena diduga terlibat dalam bisnis obat Ivermectin. Moeldoko merasa keberatan atas temuan ICW tersebut.  "Bagi ICW, pendapat kuasa hukum Moeldoko jelas keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Terlepas dari kekeliruan kuasa hukum Moeldoko, ICW ingin tekankan bahwa kajian seperti ini bukan kali pertama dilakukan. Sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya terkait korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini," kata Isnur dalam keterangannya, Minggu (8/8).  Salah satu metode yang sering gunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dengan pebisnis. Isnur menekankan, atas dasar pemetaan itu nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. Maka dari itu, setiap ICW mengeluarkan kajian, salah satu desakannya juga menyasar kepada pejabat publik agar melakukan klarifikasi.  Kajian polemik Ivermectin sebagaimana yang dirisaukan oleh Moeldoko, lanjut Isnur, juga bukan produk satu-satunya ICW selama masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, ICW telah menghasilkan banyak kajian, diantaranya, Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19; Potensi Kuat Konflik Kepentingan dalam Kondisi Covid-19; Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa saat Covid-19; Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi; Hasil Survei Distribusi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 kepada Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta; Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19; Menakar Akuntabilitas Kebijakan PEN untuk BUMN; Catatan Kritis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN; Urgensi Peningkatan Bantuan Sosial Khususnya untuk Perempuan Rentan di Tengah Pandemi Covid-19, dan Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan dalam Kondisi Covid-19.  "Poin ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan adanya motif politik di balik kajian polemik Ivermectin," tegas Isnur.  Isnur menyebut, ada dua poin yang dipermasalahkan oleh Moeldoko dalam kajian ICW, yakni tudingan pemburuan rente dan ekpor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa. Berangkat dari poin permasalahan itu, ICW sudah membalas somasi Moeldoko pada Selasa, 3 Agustus 2021.  "Jadi, jelas keliru kuasa hukum Moeldoko jika kemudian mengatakan belum menerima surat balasan dari ICW. Dalam surat balasan itu, telah ditegaskan beberapa hal," ungkap Isnur.  Pertama, ICW menemukan sejumlah indikasi keterlibatan Moeldoko dalam distribusi obat Ivermectin yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hal ini didasarkan atas relasi bisnis antara anak Moeldoko dengan Sofia Koswara yang merupakan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, produsen Ivermectin dalam PT Noorpay Nusantara Perkasa.  "Tidak hanya itu, beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa Moeldoko sempat meminta kepada Sofia agar izin edar Ivermectin segera diproses. Padahal, pada waktu yang sama, uji klinis atas obat ivermectin belum diselesaikan," cetus Isnur.  Temuan ICW juga merujuk pada informasi yang menyebutkan adanya distribusi Ivermectin oleh HKTI berkerjasama dengan PT Harsen Laboratories kepada sejumlah masyarakat di Jawa Tengah. Tak lama berselang, BPOM menegur PT Harsen Laboratories karena telah menyalahi aturan produksi dan peredaran obat.  Tindakan itu pun, lanjut Isnur, dilanjutkan dengan permintaan maaf dari produsen Ivermectin tersebut. Maka dari itu, wajar jika kemudian masyarakat mendesak adanya klarifikasi dari Moeldoko atas tindakannya terkait obat Ivermectin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/terima-somasi-dari-moeldoko-icw-pelajari-poin-yang-di-permasalahkan/">Terima Somasi dari Moeldoko, ICW: Pelajari Poin yang di Permasalahkan</a>  Kedua, perihal ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa. Dalam surat balasan somasi, ICW sudah meluruskan bahwa telah terjadi misinformasi.  "Merujuk pada siaran pers yang tertuang di website ICW, disebutkan bahwa HKTI bekerjasama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa dalam hal mengirimkan kader HKTI ke Thailand guna mengikuti pelatihan tentang Nature Farming dan Teknologi Effective Microorganism. Jadi, tidak tepat juga jika misinformasi itu langsung dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah," pungkas Isnur.

ICW Tegaskan Lembaganya Sejak Awal Fokus Teliti Korupsi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan telah menerima surat somasi dari tim kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Somasi tersebut dilayangkan Moeldoko, karena tidak terima dituding ikut dalam bisnis obat Ivermectin, sebagaimana dalam hasil penelitian ICW.  "ICW sudah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (3/8).  Pegiat antikorupsi ini menyatakan, pihaknya bersama sejumlah tim kuasa hukum akan mempelajari poin-poin yang dipermasalahkan oleh Moeldoko.  "Kami bersama dengan sejumlah kuasa hukum sedang mempelajari poin-poin yang tertuang dalam somasi tersebut," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan membantah tudingan jika kliennya terlibat peredaran Ivermectin maupun ekspor beras. Hal itu menjawab tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).  "Bahwa tuduhan dan pernyataan ICW tersebut tidak bertanggungjawab karenanya merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami dan telah merusak nama baik klien kami, baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Staf Presiden," ujar Otto kepada wartawan, Kamis (29/7).  Otto menyampaikan, Moeldoko tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen Ivermectin. Moeldoko dipastikan bukan pemegang saham maupun terlibat di dalam direksi.  Kondisi yang sama juga terjadi di PT Noorpay Nusantara Perkasa. Di mana Moeldoko tidak pernah melakukan hubungan bisnis Ivermectin maupun impor beras, meskipun dia menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).  Namun, Otto membenarkan jika anak Moeldoko, Joanina Rachma adalah salah satu pemegang saham di PT Noorpay. "Kalau ini kan wajar orang berbisnis, dia punya hak keperdataannya untuk berbisnis, tetapi Pak Moeldoko baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Staf presiden tidak ada hubungannya dengan PT Noorpay," imbuhnya.  Atas dasar itu, Otto melayangkan somasi terbuka kepada ICW. Dia menuntur ICW membeberkan bukti-bukti jika Moeldoko terlibat peredaran Ivermectin maupun ekspor beras.  "Saya meminta, memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada Egi 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras," tegasnya.  Apabila hal itu tidak bisa dibuktikan, Otto menuntut ICW mencabut tudingan kepada Moeldoko. ICW juga diharuskan meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan media sosial. Pasalnya, tudingan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik Moeldoko.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2021/tak-terima-dituding-terlibat-peredaran-ivermectin-moeldoko-somasi-icw/">Tak Terima Dituding Terlibat Peredaran Ivermectin, Moeldoko Somasi ICW</a>  "Kalau 1x24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, saudara Egi tidak membuktikan tuduhannya dan tidak mencabut ucapannya, dan tidak mencabutnya pernyataannya, dan tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami secara terbuka, maka dengan sangat menyesal tentunya kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib," pungkas Otto.

Terima Somasi dari Moeldoko, ICW: Pelajari Poin yang di Permasalahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ivermectin

Berita Terkini