<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/872A51B9-7C5A-44C3-854E-BB34CE2DC51C-2005127222.jpeg" alt="KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). "Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), dikutip dari Antara, Jumat (6/6). Ia menyebutkan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan. Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.&nbsp;Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing. Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, dimana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.&nbsp;Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan, peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.&nbsp;"Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,&rdquo; kata Ipunk. Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.&nbsp;Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.&nbsp;Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

Kementerian KP mencatat penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dari praktik illegal fishing.

International Day for the Fight Against IUUF, KKP Selamatkan Rp 13 Triliun dari Praktik IUU Fishing pada 2020-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wahyu-trenggono-4176660140.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 240 kapal ikan ilegal yang melakukan aktivitas curi ikan telah ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024. Mengejutkannya, kapal ikan ilegal ini justru lebih banyak dilakukan warga negara Indonesia (WNI). <div dir="auto">Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. "Penangkapan sebanyak 240 kapal yang melakukan pelanggaran terdiri dari 30 kapal bendera asing, kemudian 210 kapal ikan Indonesia," katanya kepada wartawan, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pung menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal ilegal ini berdampak langsung pada penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bakal berkurang.&nbsp;Dengan begitu, secara tak langsung ia menyebut bahwa penangkapan 240 kapal ilegal tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 3,7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hitung di sini, valuasi dan semuanya itu, kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," tutur Pung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, selama setahun ini KKP juga telah menghentikan pelanggaran lain termasuk 28 rumpon ilegal dan 3 obyek kelautan. Atas pelanggaran itu, Pung menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Tindakan lainnya adalah dengan menerapkan denda.</div>

"Kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," katanya.

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Bakamla3-54298499.jpeg" alt="Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah melakukan courtesy call dengan Komandan Singapore Police Coast Guard (SPCG) SAC Cheang Keng Keong pada Senin (14/10). (Bakamla)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah melakukan courtesy call dengan Komandan Singapore Police Coast Guard (SPCG) SAC Cheang Keng Keong pada Senin (14/10). (Bakamla)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut dia, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok bersikap kooperatif saat diminta meninggalkan landas kontinen Indonesia akhir bulan lalu.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Irvansyah kepada awak media di Jakarta pada Senin (4/11). &rdquo;Ya kan mereka (Kapal Coast Guard Tiongkok) kooperatif,&rdquo; kata dia. Menurut Irvansyah, sepanjang tahun ini baru akhir bulan lalu&nbsp; Kapal Coast Guard Tiongkok memasuki landas kontinen Indonesia hingga diusir oleh kapal-kapal Bakamla.&nbsp; Irvansyah memastikan bahwa instasinya akan terus memperkuat dan mempertebal patroli sebagaimana telah diamanatkan oleh negara. &rdquo;Kami memang ada penebalan, memang rencana Bakamla kan diperkuat,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Memang kami perkuat poros-poros strategis. Jadi, kayak di Selat Malaka, di Natuna Utara, di Ambalat,&rdquo; tambah dia.&nbsp; Perwira tinggi dengan tiga bintang di pundak itu pun menyampaikan bahwa hingga saat ini kapal-kapal Bakamla terus berpatroli di Laut Natuna Utara. &rdquo;Tetap, kalau patroli sepanjang tahun tetap patroli. Tapi, sampai sekarang belum ada lagi (Kapal Coast Guard Tiongkok),&rdquo; terang dia. Mereka terakhir masuk landas kontinen Indonesia akhir bulan lalu.

Menurut dia, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok bersikap kooperatif saat diminta meninggalkan landas kontinen Indonesia bulan lalu.

Bakamla Pastikan Sudah Tak Ada Kapal Coast Guard Tiongkok di Natuna Utara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/taman-laut-pandanan-3140262662.jpg" alt="Hasil dari rehabilitasi terumbu karang Taman Wisata Laut Pandanan satu tahun setelah proses transplantasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bersama Pokmaswas Pandanan dan BPSPL." width="100%">
<figcaption>Hasil dari rehabilitasi terumbu karang Taman Wisata Laut Pandanan satu tahun setelah proses transplantasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bersama Pokmaswas Pandanan dan BPSPL.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus mewujudkan komitmennya dalam menjaga selaraskan proses bisnis dengan konsep Environmental, Sustainability, dan Governance (ESG). Salah satunya dari program PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang yang melakukan aksi pemulihkan kerusakan terumbu karang di Taman Laut Pandanan, Lombok Utara NTB dengan libatkan masyarakat setempat. Inisiatif ini pun telah membuahkan hasil dan menciptakan manfaat ganda. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, Taman Laut Pandanan menjadi salah satu lokasi binaan PLN IP UBP Jeranjang dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan di sekitar wilayah pembangkit. Caranya yaitu dengan memperbaiki kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan dengan bom pencongkel terumbu karang. Selain itu juga melakukan penataan sektor pariwisata di wilayah tersebut. "PLN IP UBP Jeranjang memiliki Program Pandanan Marine Techno Park, dari program ini banyak yang telah kami lakukan mulai dari perbaikan ekosistem laut khususnya terumbu karang sampai manajemen operator penyedia jasa wisata," kata Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (9/9). Edwin mengungkapkan, dalam menjalankan program perbaikan Taman Laut Pandanan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pandanan. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Blue Reef Revival meliputi pembuatan kebun bibit karang, transplantasi karang, penelitian dan pengembangan, pembuatan media transplantasi karang, serta pemeliharaan terumbu karang. Selain itu juga ada kegiatan Blue Economy Pandanan, kegiatan tersebut meliputi penyediaan material dan infrastruktur penunjang wisata, promosi paket wisata dan peningkatan kapasitas peran masyarakat. "Dalam kegiatan peningkatan kapasitas kami melakukan beragam kegiatan mulai dari memberikan sertifikasi selam untuk menunjang kegiatan operasional pariwisata bahari bawah laut dan kelembagaan serta digital marketing untuk memperluas pemasaran dalam meningkatkan kunjungan wisatawan," jelas Edwin. Untuk memperbaiki karang yang rusak PLN IP UBP Jerangjang juga akan mengajak instansi lain untuk berpartisipasi agar perbaikan terumbu karang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pasalnya, dari 30 hektare karang yang mengalami kerusakan, saat ini yang telah melakukan perbaikan baru 800 meter persegi. Ketua Pokmaswas Pandanan Muhammad Syukur mengungkapkan habitat terumbu karang di Taman Laut Pandanan sempat mengalami kerusakan.&nbsp;Kerusakan tersebut diakibatkan eksploitasi karang dan pencarian ikan dengan cara pengeboman dan pencongkelan pada pertengahan tahun 1990-an oleh penduduk sekitar. Atas kondisi tersebut membuat para penduduk terpanggil untuk melakukan perbaikan dengan melakukan transplantasi karang. "Atas kerusakan karang-karang itu ya dapat dibilang hanya tinggal 20 persen atau 10 persen hidup. Sehingga kami dapat dibilang memperbaiki terhadap kondisi yang ada," tutur Syukur. Syukur melanjutkan, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Jeranjang telah memberikan banyak pembinaan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang. Selain itu juga dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan jasa pariwisata. "Untuk program-programnya sendiri sebenarnya pembekalan sudah cukup komplit, mulai dari pengembangan SDM nya, dari peralatannya dan fasilitas sudah komplit," ungkapnya. Syukur pun mengaku saat ini pembinaan tersebut telah memberikan dampak yang positif, di sisi lingkungan ekosistem bawah air taman laut sudah mengalami perbaikan, kondisi ini pun membuat biota laut semakin beragam. Dengan biota laut yang beragam dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun internasional. Dari kedatangan para wisatawan tersebut tentu dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun perhitungnya yaitu sekali perjalanan wisatawan ditetapkan tarif Rp 350 ribu, dalam sebulan rata-rata ada 8 kali perjalanan. "Sebetulnya mereka datang kesini yang dilihat ya pertumbuhan karang dan penyu, bahkan kemarin juga saya semoat diminta testimoni dengan bulenya," tutupnya.

Blue Reef Revival meliputi pembuatan kebun bibit karang, transplantasi karang, penelitian dan pengembangan, pembuatan media transplantasi.

PLN IP Bantu Konservasi Terumbu Karang di Taman Laut Pandanan Lombok yang Rusak Akibat Eksploitasi dan Bom Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/872A51B9-7C5A-44C3-854E-BB34CE2DC51C-2005127222.jpeg" alt="KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 116 kapal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau&nbsp;illegal fishing&nbsp;di wilayah perairan Indonesia. "Jumlah kapal (penangkap ikan ilegal) yang ditangkap sudah 116 kapal," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, kemarin. Pung menyampaikan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sah atau&nbsp;illegal fishing. Kapal-kapal tersebut diamankan selama periode Januari hingga akhir Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditangkap terdiri dari kapal berbendera asing serta kapal yang berasal dari Indonesia. Meski begitu, dia tidak merinci dari 116 kapal tersebut. Lebih lanjut, Pung mengungkapkan bahwa kapal-kapal tersebut diamankan di berbagai lokasi, termasuk di Natuna, utara Manado di Pasifik, perairan Arafura, dan Laut Jawa. "Itu (seratusan kapal) diamankan ada di Natuna, di utaranya Manado di Pasifik, ada di Arafura, ada di Laut Jawa, banyak semua," ujarnya. Pung menambahkan bahwa kapal-kapal asing yang tertangkap akan disidik dan kapalnya akan disita. Sedangkan, kapal-kapal yang berbendera lokal akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. "Kalau kapal asing kita lakukan penyidikan, kita sita kapalnya, kalau yang lokal kita denda sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja," ucapnya. Adapun awak kapal asing yang terlibat dalam&nbsp;illegal fishing&nbsp;akan dideportasi, sementara tersangkanya akan ditahan. Berbeda dengan awak kapal asing, awak kapal lokal tidak dikenakan penahanan. Penindakan terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam&nbsp;illegal fishing&nbsp;merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. KKP berharap tindakan tegas itu dapat menekan praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekonomi dan ekosistem laut. Namun, Pung juga menyampaikan kebutuhan akan penambahan anggaran untuk meningkatkan efektivitas operasi pengawasan di laut. Dengan anggaran yang memadai, KKP dapat memastikan patroli laut yang lebih intensif dan berkelanjutan. "Penambahan anggaran tentu supaya (KKP) di laut bisa operasi terus," tutur Pung. Oleh karena itu, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pihaknya mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp1 triliun pada 2025.

Kapal-kapal tersebut diamankan di berbagai lokasi, termasuk di Natuna, utara Manado di Pasifik, perairan Arafura, dan Laut Jawa.

Lapor ke DPR, KKP Sebut Telah Berhasil Tangkap 116 Kapal Illegal Fishing dalam Delapan Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/perikanan-tangkap-1671485266.jpg" alt="Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon." width="100%">
<figcaption>Direktur Perizinan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furkon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan. "Kalau kita lihat perkembangan yang terekam data statistik, nilai produksi di dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan," ujar Direktur Perizinan Kenelayanan KKP Ukon Ahmad Furkon dikutip Sabtu (18/5). <div>Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton. Berdasarkan data sementara capaian pada 2023 tercatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai lebih dari Rp227 triliun dari total produksi 7,7 juta ton.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Perkembangan terakhir yang sudah terekam di dalam data statistik, angka sementara di tahun 2023 nilai produksi kurang lebih nilai produksinya Rp 220 triliun ke atas yang dihasilkan dari 7,7 juta ton lebih,&rdquo; ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ke depan, pihaknya berharap nilai produksi perikanan tangkap kian membaik. Namun seiring dengan hal itu, dalam proses penangkapan ikan, para nelayan dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu sejalan dengan kebijakan KKP, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023. "Kami sedang melakukan berbagai upaya transformasi atau perbaikan tata kelola dalam pembangunan perikanan tangkap di Tanah Air kita mengenal kebijakan PIT dan seterusnya agar keseluruhan aspek dalam tata kelola semakin baik semakin terintegrasi," imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kebijakan PIT mengusung keterukuran, sehingga stakeholders utama perikanan harus memiliki ukuran baik dalam hal kelembagaan maupun skala usaha. Lewat kebijakan itu, juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan membangun industri perikanan nasional yang maju dan berdaya saing.</div>

Adapun pada 2021, pihaknya mencatat nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 194,9 triliun dari total produksi 7,2 juta ton.

KKP Catat Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Setengah Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/NELAYAN-1-3301361472.jpg" alt="Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar." width="100%">
<figcaption>Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal ASEAN bersama dengan Duta Besar Jepang untuk ASEAN dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan proyek ASEAN Blue Economy Innovation, Selasa (14/5). Inisiatif ASEAN yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan UNDP yang berkantor di Jakarta ini mengajak inovator dari sepuluh negara ASEAN dan Timor Leste untuk menjawab tantangan dan mendorong kemajuan di sektor biru, yang mencakup ekosistem laut dan air tawar. Proyek ini mencakup tiga kegiatan utama: ASEAN Blue Innovation Challenge, Program Inkubasi, dan program Temu Usaha (Business Matchmaking). Melalui ketiga inisiatif tersebut, 60 inovator terpilih akan menerima dukungan finansial, masing-masing hingga USD 40.000. Mereka juga akan diikutsertakan ke dalam program pendampingan selama program inkubasi untuk menyempurnakan dan mengomersialisasikan solusi mereka selama periode enam bulan. Selain itu, selama menjalani kegiatan Business Matchmaking, tim pemenang berkesempatan mempresentasikan solusi inovatif mereka kepada komunitas bisnis, pemodal, dan investor untuk memperoleh akses ke investasi biru di wilayah tersebut. Dalam acara peluncuran proyek di Sekretariat ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Dr. Kao Kim Hourn menyampaikan pidato pembukaannya melalui rekaman video. Beliau menyebutkan bahwa momentum kehadiran proyek ASEAN Blue Economy Innovation sangat strategis karena bertepatan dengan persiapan kawasan ASEAN dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN. "Proyek ini tidak hanya bertujuan memperbaiki hasil ekonomi dari sektor kelautan, tapi juga meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Inisiatif ini menjadi perwujudan komitmen ASEAN dalam memanfaatkan ekonomi biru untuk pembangunan regional, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial-ekonomi," ucap Dr. Kao Kim Hourn, dalam keterangan dikutip Rabu (15/5). Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN, H.E. Satvinder Singh, mengatakan bahwa sejak diadopsinya Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN pada bulan September 2023,&nbsp;pihaknya terus mengambil langkah maju dalam upaya bersama untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar secara berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. "Proyek perintis ini juga semakin menegaskan komitmen dan kesiapan ASEAN dalam memimpin kerja sama regional dan integrasi ekonomi terkait inovasi ekonomi biru," lanjutnya. ASEAN berada di garis depan potensi maritim dunia. ASEAN juga memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi global. Seiring besarnya potensi ekonomi biru ASEAN, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Isu seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, dan polusi laut menjadi ancaman yang signifikan bagi ekosistem laut dan air tawar di kawasan ini. Hal ini mempertegas kebutuhan mendesak akan upaya kolaboratif dan terpadu untuk mengatasinya. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, H.E. Kiya Masahiko mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-Jepang telah mengawali perjalanan baru menuju 50 tahun ke depan. Jepang terus mendorong kesuksesan ASEAN di&nbsp;ranah ekonomi dan inovasi biru yang baru ini. "Saya menantikan kerja sama dengan Anda semua untuk membuat proyek ini berdampak bagi masyarakat di seluruh wilayah. Saya juga berharap proyek ini akan menjadi katalisator untuk semakin mendorong kerja sama dan investasi di bidang ini," katanya. Sejalan dengan pesan Duta Besar Kiya perihal pentingnya kolaborasi, Perwakilan Residen UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, mengatakan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut dan air tawar secara berkelanjutan. "Dari kantor kami di Jakarta, kami berharap proyek inovasi ekonomi biru ini akan bermanfaat bagi negara anggota ASEAN dan Timor Leste dalam mengembangkan potensi ekonomi biru di negara-negara tersebut," tuturnya. Lebih lanjut, UNDP telah mengadvokasi sektor biru dalam skala global selama lebih dari 25 tahun. UNDP telah memobilisasi lebih dari USD 1 miliar untuk melindungi dan merestorasi laut di lebih dari 100 negara. Juga, terus berkomitmen mendorong ekonomi biru global yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan air tawar untuk pembangunan yang inklusif. Sebagai contoh, di Indonesia, UNDP telah membantu mewujudkan visi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama multilateral dengan tujuan melindungi lingkungan laut dan mendorong ekonomi biru. Yaitu,&nbsp;melalui Archipelagic Island States (AIS) Blue Hub 2.

ASEAN memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi dunia

ASEAN, Jepang, dan UNDP Luncurkan Proyek Inovasi Ekonomi Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/image-3-946257332.png" alt="Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Award dan Bincang- bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor KPP." width="100%">
<figcaption>Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Award dan Bincang- bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor KPP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono heran mendapati temuan budi daya lobster di Vietnam, dimana bibitnya dari Indonesia, masih terus berjalan. Padahal, ditegaskannya, sampai saat ini belum ada perubahan aturan mengenai pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). <div>"Sampai hari ini (ekspor) masih ditutup. Tapi kita sudah melihat, bahwa budi daya lobster di Vietnam, bibitnya 100 persen berasal dari Indonesia. Yang aneh, kita sudah tutup melalui Peraturan Menteri Nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," ungkap Menteri Trenggono usai mengisi&nbsp;talkshow&nbsp;Pancing Treng di Jogjakarta, Rabu (6/3).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menyadari kerugian negara dan ancaman kerusakan ekosistem imbas masih terjadinya ekspor benur ilegal, ia berinisiatif melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam. Lobi-lobi diplomasi akhirnya menghasilkan kerja sama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.</div> Trenggono memaparkan, kerja sama perikanan menjadi jalan masuknya investasi budi daya lobster di Indonesia oleh para pelaku usaha Vietnam. Melalui kerja sama ini pula, akan terjadi transfer teknologi dan pengetahuan budi daya lobster bagi pembudidaya di tanah air. <div>Kerja sama perikanan dua negara sekaligus untuk menekan praktik ilegal ekspor benur yang terbukti merugikan negara hingga triliunan rupiah per tahun. "Itulah kemudian kita mencoba bekerja sama dengan pemerintah Vietnam.&nbsp;llegal, unreported, unregulated fishing&nbsp;(penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak sesuai aturan/IUUF) itu bukan hanya kapal nelayan masuk ke negeri kita ambil ikan, penyelundupan BBL juga termasuk&nbsp;illegal fishing. Ini juga kita sampaikan ke level internasional," ujarnya pula.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Melalui kerja sama budi daya lobster dengan pemerintah Vietnam, Trenggono optimistis Indonesia bisa menjadi bagian dari pemasok lobster dunia pada masa depan. "Kita juga bisa menjadi bagian dari&nbsp;global supply chain. Jadi, ibaratnya jangan kalian saja yang menikmati, kami juga dong kebagian, kan asal benurnya dari kami, bagaimana kita berkolaborasi. Salah satunya itu, makanya kita ajak berinvestasi di sini," pungkasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai informasi, KKP tengah menyusun rancangan kebijakan terkait pengelolaan benih bening lobster di Indonesia. Regulasi ini bertujuan mendorong produktivitas budi daya lobster nasional dengan menggandeng negara yang sudah berhasil melakukan budi daya komoditas tersebut.</div>

"Yang aneh, kita sudah tutup melalui Peraturan Menteri Nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," ungkap Menteri Trenggono.

Menteri KP Heran Budi Daya Lobster di Vietnam Jalan Terus Padahal Benur dari Indonesia sedang Moratorium Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ANAMBAS-1.jpg" alt="ILUSTRASI Perikanan budidaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perikanan budidaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konsep traceability akan menjadi praktik standar dalam industri perikanan demi menjaga lingkungan, memastikan keamanan pangan, dan mempromosikan perdagangan ikan yang adil. Konsep inilah yang dilihat oleh FishLog, perusahaan penyedia solusi teknologi perikanan. Reza Fahlepi selaku Co-Founder FishLog menuturkan, FishLog berfokus pada keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat serta mendorong perubahan positif dalam menetapkan tolok ukur baru di industri perikanan.&nbsp;Lebih jauh, Reza menjelaskan bahwa FishLog berkomitmen untuk memanfaatkan platformnya dalam mendukung tujuan dari program Stelina di Indonesia. Dengan mengaktifkan konektivitas nasional dalam jaringan rantai dingin perikanan, FishLog memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, mulai dari nelayan, pengolah hingga distributor, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya traceability.&nbsp;Pendekatan komprehensif ini tidak hanya membangun akuntabilitas tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab bersama menuju industri perikanan yang berkelanjutan. "Ekspansi bisnis yang kami lakukan ini tidak hanya akan berfokus pada pertumbuhan bisnis FishLog, tapi juga memprioritaskan sustainability dan traceability dalam industri perikanan. Kami akan mengimplementasi teknologi blockchain untuk bisa menelusuri asal ikan sehingga kualitas ikan tetap terjaga," tambah Reza,&nbsp;dalam keterangannya, Rabu (28/6). Menurut Reza, Warehouse Management System menjadi salah satu solusi dari keterlacakan produk perikanan secara digital.&nbsp;Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan di Tanah Air dengan memperkenalkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Industri perikanan membutuhkan dukungan sistem yang menjamin keterkaitan hulu-hilir guna mencegah praktik IUU Fishing. "Seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pada sektor hulu dan hilir memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan sistem ketertelusuran. Hal ini perlu integrasi dengan para pelaku industri perikanan terutama terkait konektivitas," ungkap Harlin, SE., MM., Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan PDS-KKP.

KKP memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan dengan memperkenalkan Stelina.

Optimalkan Penggunaan Teknologi Digital, FishLog Dukung Program Stelina dan Cegah Praktik IUU Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KIA-ilegal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali menegaskan tidak anti penenggelaman kapal. Menurutnya, penenggelaman tetap dilakukan jika terdapat kapal ikan asing (KIA) yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh jajaran Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).  Sedangkan kapal yang sudah ditangkap dan diproses pengadilan, tidak akan ditenggelamkan. "Penenggelaman kita lanjutkan. Kalau kita tangkap dia lari kita tenggelamkan," kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7).  Politikus Gerindra itu menyampaikan, kapal-kapal yang sudah disita petugas akan dihibahkan untuk lembaga pendidikan. Pasalnya saat ini, kampus-kampus perikanan masih kekurangan kapal untuk praktik.  Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membuka peluang bagi koperasi yang ingin memanfaatkan tersebut. "Banyak kampus yang tidak punya (kapal), saya prioritaskan untuk kampus KKP sendiri,"urainya.  Guna menepis kekhawatiran kapal-kapal asing sitaan akan dijual oleh oknum tak bertanggung jawab, Edhy menyebut dirinya akan memasang alat khusus. Selain itu, KKP juga akan terus melakukan pengawasan agar kapal yang sudah dihibahkan, tidak mudah dipindahtangankan.  "Ada pengawasan, kita pasang apa kalau dijual ketahuan," jelasnya.  Saat ini, KKP terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kejaksaan Agung guna menyusun mekanisme penyerahan eks kapal asing. Khusus untuk kampus, tidak akan diminta dana sepeserpun dalam proses hibah tersebut.  Sementara bagi koperasi, akan ada mekanismenya untuk mencegah penyalahgunaan di kemudian hari. "Kampus tidak perlu proses bayar, kalau koperasi ada mekanismenya," katanya.  Di tempat yang sama, Dirjen PSDKP, TB Haeru Rahayu memaparkan sejak Edhy menjabat Menteri-KP, KKP telah menangkap 58 KIA yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Tehadap kapal-kapal tersebut saat ini telah dilakukan proses hukum.  "Sekarang 58 (kapal) yang sudah ditangkap," jelas Tb Haeru.  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  &nbsp;

Edhy Prabowo akan Hibahkan KIA Ilegal ke Kampus Perikanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuu fishing

Berita Terkini