<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Per hari ini (1/7), iuran peserta BPJS Kesehatan naik. Iuran bagi peserta PBPU (pekerja bukan penerima upah) dan BP (bukan pekerja) kelas I disesuaikan menjadi Rp 150.000. Selanjutnya, untuk kelas II, iurannya naik menjadi Rp 100.000 dan kelas III menjadi Rp 42.000.  Khusus peserta kelas III tahun ini hanya membayar Rp 25.500. Pemerintah akan membayar sisanya. Perubahan besaran iuran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. ”Untuk peserta kelas I dan kelas II yang merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi pindah kelas yang sesuai,” ungkapnya.  Di sisi lain, fraud atau kecurangan menjadi isu yang disorot selain soal tarif iuran BPJS Kesehatan. BPJS berupaya untuk mengurangi kebocoran, apalagi saat ada kenaikan nominal iuran. Misalnya, menerapkan teknologi.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, tahun lalu pihaknya bisa mengefisiensi sekitar Rp 10,5 triliun dari potensi fraud. Salah satu upaya menghindari fraud adalah dengan digitalisasi.  Penggunaan perangkat digital dalam mengatasi fraud sebenarnya dilakukan sejak 2017. Tahun ini BPJS Kesehatan menerapkan sistem smart collaboration dan artificial intelligence. Nanti melalui fingerprint dapat melihat apakah yang datang ke fasilitas kesehatan betul-betul pasien BPJS Kesehatan. ”BPJS Kesehatan akan melakukan data analytic untuk verifikasi,” jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda.  Pengembangan lainnya adalah sistem audit klaim dan mesin pemberi skor kualitas klaim. Dengan sistem tersebut, ke depan jika ada kecurangan dapat langsung terdeteksi.  Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan, BPJS Kesehatan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan layanan yang berfokus pada peserta.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan Berlaku Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gara-gara ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah bakal sibuk meladeni banyak gugatan. Kemarin gugatan perdana diajukan oleh advokat asal Surabaya M. Sholeh.  Sholeh memasukkan gugatan terhadap Perpres 64/2020 ke Mahkamah Agung (MA). Perpres 64/2020 itulah yang memayungi kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  ’’Hari ini kami mengajukan JR (judicial review, Red) melalui PN Surabaya,’’ kata Sholeh. Menurut Sholeh, langkah pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang tidak peka dengan situasi masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi gara-gara Covid-19.  Dia juga menyayangkan substansi perpres baru yang sama dengan perpres lama, Nomor 75 Tahun 2019. ’’Ini sama saja pemerintah melecehkan MA yang sudah membatalkan perpres sebelumnya,’’ lanjut Sholeh. Dengan dua landasan tersebut, Sholeh berharap MA segera menangani gugatan JR itu dan kembali membatalkan perpres yang merugikan masyarakat. ’’Mohon dukungannya supaya tidak sampai 1 Juli 2020, MA sudah membuat keputusan pembatalan,’’ ujarnya.  Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan juga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut bersuara. Lembaga antirasuah itu menilai kenaikan iuran tersebut akan memupus tujuan perlindungan sosial yang diamanatkan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, merujuk UU SJSN, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial kepada seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat itu adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.  ”Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS,” ujarnya melalui keterangan pers kemarin (15/5).  Menurut Ghufron, persoalan BPJS sejatinya ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat. Bahkan, ada juga persoalan penyimpangan (fraud) di dalamnya. Merujuk kajian KPK terkait tata kelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan tahun lalu, pengelolaan semrawut itulah yang mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.  KPK menilai kenaikan iuran sebelum ada perbaikan tata kelola tidak menjawab persoalan mendasar di BPJS Kesehatan. ”Jika rekomendasi KPK dilaksanakan, tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini,” tuturnya.  Soal solusi defisit, KPK sejatinya telah merekomendasikan beberapa hal. Antara lain menyelesaikan pedoman nasional praktik kedokteran (PNPK), melakukan penertiban kelas rumah sakit, mengimplementasikan kebijakan urun biaya untuk peserta mandiri, dan menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian upaya pencegahan.  KPK juga merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. Terkait tunggakan iuran peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran dengan pelayanan publik.  Dari Senayan, kalangan DPR terus mendesak Jokowi membatalkan Perpres 64/2020. Saleh Partaonan Daulay, anggota komisi IX, mengatakan, ada beberapa alasan perpres itu harus dibatalkan. Pertama, perpres tersebut tidak mengindahkan pendapat dan anjuran DPR. Padahal, dewan telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan itu melalui rapat-rapat di komisi IX dan rapat-rapat gabungan bersama pimpinan DPR.  Menurut wakil ketua Fraksi PAN itu, jika merujuk pada pasal 31 UU tentang MA, sesuatu yang dibatalkan berarti tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, kalau sudah dibatalkan, tidak boleh dibuat lagi. ’’Apalagi substansinya sama, yaitu kenaikan iuran,’’ terang dia.  Alasan kedua, tutur Saleh, pemerintah tidak patuh pada putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres 75/2019. Bisa jadi orang berpendapat bahwa dengan menerbitkan perpres baru yang juga berisi kenaikan iuran BPJS, pemerintah telah menentang putusan peradilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk presiden. Sejak awal, komisi IX menilai belum tepat waktunya menaikkan iuran. Kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah. Aneh sekali, lanjut dia, ketika pandemi Covid-19, pemerintah malah menaikkan iuran. ’’Padahal, semua orang tahu bahwa masyarakat di mana-mana sedang kesusahan,’’ tuturnya.  Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menambahkan, keluarnya perpres semakin mengukuhkan kekuasaan eksekutif yang jauh melampaui legislatif dan yudikatif. Padahal, di dalam negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama.  Perhitungan BPJS Watch  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membeberkan berbagai cara lain agar iuran tak naik. Dalam paparan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) tahun ini, pos penerimaan ditargetkan Rp 137 triliun. Setelah putusan MA keluar, target tersebut direvisi menjadi Rp 132 triliun. ”Pemerintah sudah tambah Rp 3 triliun bagian dari Rp 75 triliun yang dialokasikan APBN untuk Covid-19. Penerimaan jadi Rp 135 triliun,” bebernya.  Pendapatan BPJS Kesehatan masih ditambah pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai Rp 5 triliun lebih. Dengan catatan, pemda membayar pajak rokok ke BPJS Kesehatan sesuai pasal 99 dan 100 Perpres 82/2018.  Padahal, jika melihat tahun lalu, beban biaya hanya Rp 108 triliun. ”Kalaupun naik 10 persen pada 2020, beban biaya jadi Rp 118,8 triliun. Ditambah utang BPJS ke RS-RS pada 2019, yaitu Rp 15 triliun. Ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar Rp 5 triliun,” ungkap Timboel. Berdasar analisis biaya yang dilakukan Timboel, seharusnya BPJS bisa surplus pada 2020 sebesar Rp 1,7 triliun. Surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di RS dan memonitor puskesmas serta klinik. Belum lagi kalau BPJS mampu menagih utang iuran dari peserta yang satu bulan nilainya Rp 3,4 triliun.  Jika pemerintah menerapkan PP 86/2013, utang iuran bisa didapat lebih besar sehingga menjadi pendapatan riil BPJS Kesehatan. ’’Belum lagi kalau Bu Menkeu tegas ke pemda yang tidak mau nyetorin pajak rokoknya ke BPJS Kesehatan,” katanya. Timboel kembali menegaskan bahwa cara yang paling tepat untuk mengatasi defisit adalah melakukan cleansing data PBI. ”Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, bukan dengan menaikkan iuran, apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini,’’ terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mWpHps9je_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HG2JtIfIyc4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Perpres Baru Iuran BPJS Dituding Lecehkan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-ingin-modertaor-debat-bisa-telanjangi-capres-dan-cawapres_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)‎ Mardani Ali Sera kecewa dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diam-diam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu menurutnya sangat membebani rakyat.  “Luar biasa Bapak Presiden kita yang terhormat, tidak ada angin dan hujan tiba-tiba langsung menekan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Jesehatan,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (14/5).  Menurut Mardani, dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan ini, ia menganggap sensifitas Presiden Jokowi sudah matinya. Sudah tak ada lagi kepedulian, keberpihakan kepada masyarkat kecil.  "Jelas tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, sudah jatuh ketimpa tangga Presiden,” katanya.  Oleh sebab itu, Mardani meminta Presiden Jokowi memikirkan ulang mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersut. Karena ini memberatkan masyarakat di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19.  “Pandemi Covid-19 ini sudah memberatkan masyarakat, saya minta Presiden lebih mengedepankan sisi humanisme ketimbang ekonomi,” pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZqPkb7n9fo0  https://www.youtube.com/watch?v=fBDD3MnSgAA  https://www.youtube.com/watch?v=CDmOdb6JDw0  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  &nbsp;

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, PKS: Sensitifitas Jokowi Sudah Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-saya-kira-kedunguan-lsi-akan-berlanjut-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah parpol pun langsung bereaksi dengan mendesak agar kenaiakan itu segera dibatalkan. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN).  Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta Presiden Jokowi untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.  "Ini sungguh mengagetkan kita semua, kita minta pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan itu. Karena ini menyusahkan dan hanya menambah beban rakyat" ujar Yandri kepada wartawan, Kamis (14/5).  Yandri juga menuturkan, keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan sangatlah tidak tepat. Karena saat ini masyarakat sedang sengsara akibat pandemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Bahkan ada yang kena PHK akibat pandemi ini.  "Banyak masyarakat yang untuk makan saja susah, pekerjaan susah, PHK dimana-mana. Masa pemerintah yang katanya melayani rakyat, menyejahterakan rakyat kota tiba-tiba pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan," tegasnya.  Karena itu dirinya menilai, keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak berpihak ke rakyat Indonesia. Masyarakat ia nilai akan kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi ini.  "Karena hari ini di tengah Korona, maasa sih pemerintah menaikan iuran. Ya Allah sungguh meruntuhkan antibodi masyarakat yang hari ini harus menghadapi banyak cobaan," ungkapnya.  Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan pada saat rapat kerja dengan pemerintah‎, dirinya meminta supaya jangan sekali-sekali manikan iuran BPJS Kesehatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY  "Saya sampaikan janganlah menaikan BPJS Kesehatan karena ini sebuah kezaliman di tengah penderitaan rakyat Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, PAN: Ini Sebuah Kezaliman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu pun menuai kritik keras dari banyak pihak di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.  Pelaksana tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan, saat ini pemerintah juga menghadapi masa sulit di tengah pandemi virus Korona ini. Sehingga dipilihlah opsi menaikan iuran BPJS Kesehatan.  "Negara juga dalam keadaan yang sulit. Penerimaan negara menurun drastis," ujar Abetnego kepada wartawan, Kamis (14/5).  Menurut Abetnego, masyarakat juga perlu melihat bahwa pemerintah juga dalam menghadapi situasi sulit. Sehingga semata-mata bukan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Kantor Staf Presiden: Negara Lagi Dalam Keadaan Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_m_.jpg" alt="BPJS Kesehatan (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iuran bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan yang terus ditolak banyak pihak itu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020.  Tentu saja, kebijakan ini lantas menimbulkan kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan yang menganggap Jokowi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat. Apalagi dalam kondisi saat ini karena rakyat tengah terjepit akibat menurunnya pendapatan, kemudian dibebankan dengan naiknya iuran BPJS.  “Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah selalu begini,” ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (13/5).  Irwan menegaskan, dengan keadaan di tengah pandemi saat ini banyak rakyat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan.  “Ini sama saja menghilangkan hak kontitusi rakyat,” ujar politisi akrab disapa Irwan Fecho ini.  Selain itu, di tengah ketidakmampuan pemerintah menangani Covid-19 justru Presiden Jokowi makin menambah penderitaan rakyat kecil dengan menaikkan iuran BPJS.  “Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.  Irwan juga menduga, sejumlah langkah pemerintah di kala pandemi seperti malah justru kontradiktif dan cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan.  "Jadi cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Demokrat: Rakyat Makin Ambyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Namun, pemerintah ternyata tidak menyerah.  Buktinya, Presiden Joko Widodo menerbitkan perpres baru. Kendati ada perubahan skema, isinya tetap saja menaikkan iuran BPJS. Tak sampai sehari setelah diumumkan, perpres baru itu akan digugat lagi.  Perpres baru bernomor 64 tahun 2020 tersebut diteken Jokowi pada 5 Mei lalu. Ada beberapa poin yang diatur. Misalnya, kenaikan iuran untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Untuk kelas III, tarifnya akan naik 37 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000. Sedangkan untuk kelas II dan I, kenaikan tarifnya hampir mencapai 100 persen atau dua kali lipat.  Berikutnya adalah aturan baru untuk iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU). Besaran iurannya tetap sama, yakni 5 persen dari gaji bulanan. Namun, aturan baru membuat pemberi kerja harus membayar porsi iuran lebih besar, yakni 4 persen. Sementara itu, peserta hanya dibebani 1 persen yang dipotong dari gaji.  Sebagai gambaran, bila seorang karyawan digaji Rp 10 juta per bulan, nilai iuran BPJS Kesehatan 5 persen atau Rp 500 ribu. Dari tarif tersebut, si karyawan hanya menanggung seperlimanya. Gajinya akan dipotong Rp 100 ribu. Sisanya, Rp 400 ribu, ditanggung pemberi kerja. Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya. Waktu itu, dari tarif 5 persen, peserta membayar 2 persen dan pemberi kerja 3 persen.  Perpres menyebutkan bahwa pertimbangan kenaikan tarif iuran itu adalah menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Dengan begitu, kebijakan pendanaannya, termasuk iuran, perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan secara proporsional.  ’’Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan,’’ terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin (13/5). Dia memastikan tetap ada iuran yang disubsidi pemerintah. Selebihnya menjadi iuran bagi peserta untuk keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.  Airlangga menuturkan, pada prinsipnya, peserta BPJS Kesehatan terbagi dua golongan. Yakni, mereka yang disubsidi pemerintah dan yang membayar iuran. ’’Tetapi, terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah,’’ tambahnya.  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan MA. ’’Aturan kan sudah ada yang menyiapkan, BPJS Kesehatan tinggal menyesuaikan,’’ ujarnya. Dia menambahkan, perhitungan keuangan yang paling sesuai adalah Perpres 75/2019. Kenaikan iuran dalam perpres tersebut sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan pada 2020. ’’Perlu diketahui, perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR, khususnya dari para anggota komisi IX,” katanya.  Dia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres 75/ 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.  Sementara itu, untuk April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres 82/2018. Yaitu, Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. ’’Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,’’ jelasnya.  Pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Untuk sisanya, Rp 16.500, diberi bantuan iuran oleh pemerintah. ’’Kemudian, pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran Rp 7.000,” ungkapnya.  Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun ini peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan. ’’Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan 2021 agar status kepesertaannya tetap aktif. Untuk 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.  Sementara itu, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang sebelumnya menggugat Perpres 75/2019 menyatakan kecewa lantaran kenaikan iuran kembali diputuskan pemerintah melalui Perpres 64/2020. ”Kami menyayangkan sikap pemerintah,” ungkap Tony Samosir, ketua umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia.  Dia menyebutkan, pemerintah seharusnya tidak menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi korona yang belum tertangani secara total. Dia mengakui aturan dalam perpres terbaru berbeda dengan perpres sebelumnya. ”Memang ada perubahan jumlah angka kenaikan (iuran BPJS), tapi masih memberatkan masyarakat,” jelasnya.  Dia menilai perpres baru itu terkesan mengakali putusan MA atas perpres terdahulu. ”KPCDI akan mengajukan uji materi ke MA kembali atas perpres baru tersebut,” tegasnya. Rencananya, gugatan disampaikan kepada MA paling lambat pekan depan. Lokataru Foundation bakal kembali mendampingi komunitas tersebut. Perwakilan Lokataru Foundation Fian Alaydrus mengatakan, pihaknya tetap tidak sepakat bila pembenahan atas masalah defisit BPJS dijadikan alasan untuk menaikkan iuran. Yang perlu dilakukan pemerintah dan BPJS adalah perbaikan tata kelola.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, perpres anyar itu tetap bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS. ’’UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan pemerintah hanya membayar iuran rakyat miskin, tapi di perpres 64 ini peserta mandiri kelas III yang juga mampu disubsidi oleh pemerintah,’’ katanya.  Menurut dia, kelas III dari kepesertaan mandiri itu juga dihuni orang mampu. Sebab, sudah banyak orang mampu di kelas II dan I yang turun ke kelas III ketika Perpres 75 Tahun 2019 dirilis. ’’Seharusnya langkah yang diambil adalah melakukan cleansing data PBI dan bila memang penghuni kelas III mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI,’’ ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

Perpres BPJS Kesehatan Digugat Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri mulai 1 Juli mendatang untuk kelas I dan II. Bagi peserta kelas III, kenaikan baru akan berlaku pada 2021. Kenaikan iuran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, kenaikan iuran BPJS ini akan membuat kesempatan bagi para pelaku usaha untuk meminta relaksasi pembayaran iuran semakin menipis. Bukan hanya perusahaan saja yang merasa keberatan, bahkan masyarakat pun akan terkena imbasnya dalam membayar iuran.  Apalagi saat ini masih masa pandemi Covid-19.  "Kalau memang itu dinaikan, yang kita khawatirkan semuanya, bukan hanya perusahaan saja, untuk masyarakat umum yang bukan penerima upah juga akan mengalami kendala untuk bisa membayar iuran, mereka kemungkinan tidak bisa membayar iuran," ujar Hariyadi dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba, Rabu (13/5/2020).  Apabila para peserta bukan penerima upah kesulitan membayar iuran, kemungkinan besar mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk manfaat kesehatan. "Ini cukup serius ya, ujung-ujungnya kalau aktivitas ekonominya nggak jalan ya akhirnya stuck semua, bagaimana kita bisa melonggarkan, bagaimana kita bisa berjalan," ucapnya.  Perlu diketahui, pada Selasa (5/5) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres tersebut. Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  Sebelumnya, pada Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung (MA) pernah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Apindo Sebut Rugikan Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, Mahkamah Agung (MA) pada Senin (9/3) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.  Terkait hal tersebut, Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro menghormati langkah Presiden Jokowi yang kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia menilai, tentunya kebijakan itu telah menjadi pertimbangan pemerintah.  "Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama. Mahkamah Agung (MA) tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah," kata Andi Samsan dikonfirmasi, Rabu (13/5).  Kendati demikian, jika ada masyarakat yang kembali menggugat Perpres baru soal kenaikan iuran BPJS, MA akan secara adil menanganinya.  "MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," tukas Andi.  Sebelumnya, MA diketahui telah mengabulkan gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Alhasil, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 dibatalkan.  MA menilai, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  Pasal 34 (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: a. Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.  (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula.  a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3 b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2 c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Presiden Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Lagi, MA Tidak Akan Mencampuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/BPJS-OK3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.   Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  Sebelumnya pada Maret 2019 lalu, Mahkamah Agung pernah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.  Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen.

Presiden Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuran bpjs naik

Berita Terkini