<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-a:r5078664119036414275" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/IMG-20250720-WA0004-669572069.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta ada kajian lebih dalam terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terbebani dengan adanya kenaikan iuran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenneth mengatakan, masyarakat kelas menengah ke bawah bisa terdampak bila ada kenaikan iuran. Oleh karena itu, perlu kejelasan terkait skema subsidi atau kompensasi dari pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memahami tantangan pembiayaan BPJS Kesehatan, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban. Jika iuran naik, maka layanan harus ikut membaik. Jangan hanya membuat suatu program yang ujung-ujungnya malah membebani rakyat tanpa ada perbaikan yang nyata," kata Kenneth, Senin (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memperkirakan akan banyak peserta BPJS berhenti membayar iuran jika terbebani dengan tarif yang lebih mahal. Kondisi ini bila terjadi akan merugian pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat yang merasa terbebani bisa menunggak iuran atau bahkan berhenti sebagai peserta aktif. Hal ini justru akan mengurangi kepesertaan aktif dan memperburuk rasio iuran terhadap klaim BPJS Kesehatan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016324217/airlangga-pastikan-impor-gandum-hingga-kedelai-dari-as-tak-ganggu-swasembada-pangan">Airlangga Pastikan Impor Gandum hingga Kedelai dari AS Tak Ganggu Swasembada Pangan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, wilayah dengan penduduk besar seperti Jakarta harus mengantisipasi bila terjadi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, warganya mendapat kejelasan terkait layanan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemprov DKI harus proaktif dan berani bersikap untuk mengusulkan skema yang adil. Jangan sampai warga Jakarta yang sudah tertib membayar iuran justru makin terbebani. Dan jika tidak diimbangi dengan perbaikan layanan dan fasilitas yang lebih baik, peserta bisa merasa dirugikan karena harus membayar lebih mahal," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenneth juga meminta BPJS Kesehatan untuk lebih transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan, termasuk penggunaan dana dan efisiensi operasional. Menurutnya, keterbukaan ini penting agar publik tidak curiga bahwa kenaikan iuran hanya disebabkan oleh buruknya tata kelola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelum kebijakan ini diputuskan, DPRD DKI akan mendorong adanya forum dengar pendapat dengan pihak BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan stakeholder lainnya. Kami ingin ada kejelasan dan kepastian hukum yang melindungi Hak Warga Jakarta," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diisukan akan dimulai pada 2026 mendatang. Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan menjadi dasar hukum perubahan iuran masih dalam proses finalisasi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-footer" class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta ada kajian lebih dalam terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS

Iuran BPJS Dikabarkan akan Naik, Anggota DPRD Jakarta Ingatkan agar Tidak Bebani Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imbas-2019ganti-presiden-syarief-pertanyakan-tindakan-anak-buah-bg_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, tugas Kabinda hanya sekadar memberikan informasi kepada pemerintahan. Bukan malah melakukan tindakan eksekusi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, tugas Kabinda hanya sekadar memberikan informasi kepada pemerintahan. Bukan malah melakukan tindakan eksekusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menolak keras keputusan pemerintah untuk menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, Pasalnya masyarakat dibebankan pembayaran dua kali lipat dari besaran iuran awalnya.  "Di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin mempersulit dan membebani rakyat," ujar Syarief Hasan kepada wartawan, Kamis (2/6).  Menurut politikus senior Partai Demokrat itu, Iuran BPJS Kesehatan yang resmi dinaikan (1/7) telah menyiratkan kurang matangnya langkah Pemerintah dalam mengatasi masalah BPJS. Sebab, persoalan defisit BPJS Kesehatan bukan hanya tentang iuran, tetapi juga tentang tata kelola.  Puskesmas dan klinik sebagai faskes tingkat I tidak mampu menurunkan tingkat rujukan ke faskes tingkat selanjutnya, sehingga 85 persen pembiayaan BPJS Kesehatan lari ke rumah sakit. Hal inilah yang menyebabkan pembengkakan pembiayaan BPJS, sampai menimbulkan defisit.  "Solusi menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab persoalan utama yang dialami oleh BPJS Kesehatan yang tata kelolanya memang kurang baik. Justru kenaikan ini malah akan menimbulkan masalah baru di tengah situasi genting akibat Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief Hasan kepada wartawan, Kamis (2/6).  Bukan hanya itu, lanjut Syarief, langkah pemerintah menaikkan kembali BPJS Kesehatan menyiratkan kurangnya komitmen Pemerintah dalam penghormatan hukum di Indonesia.  Sebab, pada (9/3), Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, berdasarkan putusan MA, iuran BPJS Kesehatan kembali seperti semula.  Namun, pemerintah melalui Perpres No.64 Tahun 2020 kembali menaikkan iuran tersebut. Angka kenaikannya pun tidak jauh berbeda dengan kenaikan yang dibatalkan oleh MA. Sehingga, langkah yang diambil tersebut terkesan tidak menghormati putusan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang bersifat final dan mengikat.  “Pemerintah harusnya memberikan keteladanan dengan menghormati putusan MA dan memperhatikan aspirasi dan harapan Rakyat Indonesia," ujarnya  Lebih lanjut, Syarief juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah terkait Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  “Saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan hidup. Negara berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah semakin membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” ungkapnya.  Karena itu, Ia mendorong Pemerintah untuk mencabut Perpres No.64 Tahun 2020 yang ditetapkan pada (5/5/2020) yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sudah saatnya pemerintah harus membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat Indonesia, bukan kebijakan yang kontraproduktif. Terutama di masa Pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akhirnya.  "Wujudkan amanat Pancasila dengan kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR Sesalkan Pemerintah Naikan Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Profil-Jazuli-Juiwaini-eca1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) mengirimkan dua surat resmi kepada Pemerintah. Pertama, surat kepada Menteri Kesehatan untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kedua, kepada Menteri ESDM meminta agar Pemerintah dalam hal ini Pertamina menurunkan harga BBM.  Diketahui, berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 akan mengalami kenaikan perbulan Juli 2020 untuk Kelas I dan II serta pada tahun 2021 untuk Kelas III.  Manurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dua surat tersebut dikirimkan Fraksi pada hari ini Senin, 18 Mei 2020, semata-mata untuk merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.  "Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh Pemerintah," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Jazuli juga menuturkan, fraksinya di DPR memiliki argumentasi yang rasional dan objektif meminta Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dan menurunkan harga BBM saat ini.  Alasan mendasarnya, kata Jazuli, adalah soal pandemi Covid-19 benar-benar menurunkan penghasilan dan daya beli masyarakat secara drastis. Ekonomi masyarakat benar-benar jatuh, pemenuhan kebutuhan pokok sulit, banyak masyarakat yang jatuh dalam pengangguran dan kemiskinan baru.  "Dalam kondisi demikian sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah membantu warganya meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, menambah berat beban ekonomi masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Anggota Komisi I DPR ini.  Dalam surat Fraksi PKS kepada Menteri Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Fraksi PKS juga menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS keluar disaat yang tidak tepat mengingat seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS jelas menambah berat beban masyarakat.  Turunkan Harga BBM  Sementara itu, dalam surat Fraksi PKS yang dikirimkan ke Menteri ESDM, Fraksi PKS melihat alasan rasional penurunan harga BBM oleh Pertamina. Kebijakan penurunan harga BBM tentu saja sangat dinantikan masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19.  "Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen mengingat harga minyak dunia sejak bulan Februari sudah mulai menurun," ujar Jazuli.  Dalam hitungan Fraksi PKS, katanya, saat ini harga minyak dunia sudah mencapai kisaran 30 dolar Amerika per barel, sementara asumsi dalam APBN 2020 adalah 63 dolar Amerika per barel. Karena sudah lebih dari separuh turunnya, maka sangat wajar bagi Pemerintah menurunkan harga BBM.  Sebagai perbandingan, delapan negara ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura juga sudah menurunkan harga BBM dalam dua bulan terakhir ini. Malaysia dan Singapura tercatat sudah menurunkan harga BBM sebanyak enam kali.  "Myanmar bahkan sudah menurunkan sampai sembilan kali dalam dua bulan terakhir. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang krisis. Inilah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk menurunkan harga BBM," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Rakyat Lagi Susah, Fraksi PKS Surati Menkes dan Menteri ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Antrian-BPJS-Robertus-Risky.jpg" alt="DEMI SEHAT: Masyarakat mengantre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Jalan Dharmawangsa, Surabaya, kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI SEHAT: Masyarakat mengantre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Jalan Dharmawangsa, Surabaya, kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semestinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan sejak dua tahun lalu. Namun, karena pertimbangan politik, pemerintah menghindari keputusan tersebut. Hal itu diungkapkan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.  Timboel menuturkan, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang tidak bisa dihindari. Paling tidak dua tahun sekali ada penyesuaian tarif yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2 UU SJSN dan pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 82 Tahun 2018. ”Amanat kenaikan ini diatur di perpres, seperti Perpres No 19 Tahun 2016 dan Perpres No 111 Tahun 2013,” jelasnya kemarin (16/5).  Pemerintah mengikuti aturan itu pada 2016, yakni dua tahun sejak besaran iuran terakhir ditetapkan pada 2014. Tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Namun, kata Timboel, aturan tersebut tidak dilaksanakan pada 2018 yang seharusnya sudah masuk tahun penyesuaian iuran. ’’Alasannya hanya satu. Yaitu, takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye,” ujarnya.  Kenaikan iuran digeser setelah pemilu dengan lahirnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Menurut Timboel, itu alasan yang bisa dimengerti secara politik elektoral. Konsekuensinya, pemerintah harus menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke pos BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin.  Namun, utang klaim yang belum dibayarkan ke RS masih Rp 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan itu terbawa ke 2019. Hal tersebut harus ditebus dengan menaikkan iuran pada 2020 meski situasi sedang sulit bagi rakyat karena pandemi Covid-19. ”Pemerintah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dan II pada 1 Juli 2020 dan kelas III pada 1 Januari 2021,” katanya.  Timboel berharap pemerintah menaikkan iuran saat pandemi sudah membaik sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN. Saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis. Jika dipaksakan, peserta mandiri akan kesulitan untuk membayar iuran. Peserta nonaktif semakin meningkat sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.  Kepala Humas BPJS Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan, perpres kenaikan iuran BPJS sudah dipertimbangkan dengan matang. Dalam pembayarannya pun, akan ada keringanan. ’’Misalnya, jika peserta menunggak dua tahun, cukup dibayarkan 6 bulan dulu,” jelasnya.  Iqbal menegaskan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk kelas I dan II. Untuk kelas III, kenaikan hanya tertuang di perpres. Dalam implementasinya, pembayaran tetap Rp 25.500 karena yang Rp 16.500 disubsidi pemerintah.  Dia juga menyebut pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk melakukan efisiensi di internal BPJS. ’’Kami melakukan efisiensi operasional. Meniadakan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tupoksi. Personel juga disesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U1odon0TpAM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2XUh9lny1tc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hRUb6kohwTQ

Setelah Pandemi Momen Tepat Naikkan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diam-diam kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu pun menuai kritik dari banyak pihak di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.  Pelaksana tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengugatnya ke Mahakamah Agung (MA).  "Setiap warga negara berhak menggunakan hak-haknya termasuk juga mengugat kebijakan pemerintah melalui mekanisme MA," ujar Abetnego kepada wartawan, Jumat (15/5).  Abetnego juga mengatakan, dirinya enggan bernadai-andai dengan keputusan MA terkait dengan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut.  "Kalau misalnya pemerintah gagal lagi, atau artinya kami kalah. Itu nanti kami enggak mau berandai-andai dulu," katanya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.  Sebelumnya, Keputusan pemerintah menaikkan kembali besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64/2020 dinilai bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Besar kemungkinan Perpres ini akan bernasib sama dengan Perpres sebelumnya.  Ketua DPP Partai Nasdem Okky Asokawati mengatakan, materi yang tertuang di Perpres Nomor 64/2020 secara substansial tidak berbeda dengan Perpres 75/2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).  “Secara substansial, materi Perpes 64/2020 tidak jauh berbeda dengan Perrpes 75/2019 yang telah dibatalkan MA. Jadi, besar kemungkinan Perpes 64/2020 akan dibatalkan MA,” ujar Okky kepada wartawan, Jumat (15/5).  Menurut Okky, perbedaan Perpres 64/2020 dengan Perpres 75/2020 hanya menunda kenaikan pembayaran khususnya di kelas III pada awal tahun 2021. Padahal, MA dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75/2019.  “Nah di Pasal 34 ayat (1) Perpres 64/2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Norma saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp. 10.000 dari rencana sesuai Perpres 75/2019 dan efektif pada awal Juli mendatang,” katanya.  Okky mengingatkan, salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan norma di Perpres 75/2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat.  “Dari pertimbangan hakim ini saja, penyusunan Perpres 64/2020 ini tampak gagal paham dalam memahami pertimbangan dan putusan MA,” ungkapnya.  &nbsp;  &nbsp;  Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

KSP Persilakan Masyarakat Gugat Perpres Kenaikan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atau uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, putusan MA terhadap uji materi Perpres 75/2019 bersifat final dan mengikat. Dia menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikan iurang BPJS Kesehatan merupakan bentuk mempermainkan hukum.  "Sesuatu yang sudah jelas justru seharusnya direspons dengan penghormatan terhadap keputusan MA yang membatalkan Perpres kenaikan BPJS Kesehatan, ini justru malah melecehkannya bahkan dengan menunjukkan kekuasaan dengan cara menaikannya kembali," kata Fickar dalam keterangannya, Jumat (15/5).  Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, hal ini justru tak diindahkan.  "Sikap ini jelas indikasi bahwa Presiden sudah tidak menghormati hukum di negara hukum demokrasi. Seharusnya secara ketat negara ada konsekuensinya sendiri," sambungnya.  Meski pemerintah menyatakan alasan menaikan iuran BPJS Kesehatan demi keberlangsungan BPJS, hal ini tidak diindahkan. Fickar menyebut, kebijakan menaikan BPJS sudah melecehkan marwah MA.  "Alasan apapun untuk menaikan BPJS Kesehatan sudah melecehkan putusan MA adalah alasan yang bertentangan dengan akal sehat. Jangankan etika sebagai dasar sikap etis, hukum saja dilecehkan.   Untuk diketahui, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Perpres itu diteken Jokowi pada 5 Mei 2020. Kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatanpeserta mandiri yang diatur dalam Pasal 34:  1. Iuran bagi peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp 100 ribu per orang per bulan  2. Iuran peserta mandiri Kelas I yaitu, sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.  3. Iuran bagi peserta Kelas III untuk tahun 2020 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Adapun Rp 16.500 dibayarkan oleh pemerintah sehingga peserta BPJS kelas III hanya membayar Rp 25.500 per bulannya.  Namun, iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan, baru naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan pada 2021. Dengan rincian, Rp 7.000 subsidi pemerintah sementara sisanya dibayarkan oleh peserta BPJS kelas III.

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Jatuhkan Marwah Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPJS-Kesehatan-Surabaya.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga disuarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut mereka, menaikkan iuran BPJS Kesehatan malah memberatkan masyarakat dan perusahaan di tengah wabah Covid-19. Sekaligus, mengancam roda ekonomi nasional.  ’’Kondisi masyarakat dan perusahaan sudah berat. Iuran naik makin menekan daya beli masyarakat. Kalau tidak bisa bayar, mereka tidak dapat akses kesehatan,’’ jelas Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani dalam diskusi virtual Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) kemarin (13/5).  Dalam situasi pandemi Covid-19, mayoritas pendapatan masyarakat turun. Terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, penghasilan masyarakat yang masih bekerja menurun. Tentu akan menjadi pekerjaan rumah lagi jika banyak yang sulit membayar iuran.  Apalagi, lanjut Hariyadi, kenaikan iuran belum tentu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Mengingat, dalam situasi normal, kondisi keuangan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/05/2020/perpres-bpjs-kesehatan-digugat-lagi/">BPJS Kesehatan defisit</a>. Tidak sedikit klaim rumah sakit yang telat dibayar BPJS Kesehatan.  ’’Dalam kondisi seperti ini, sebetulnya perusahaan itu kan juga minta diberi relaksasi. Kelonggaran untuk tidak membayar penuh. Tapi, uang dari mana mau memberikan relaksasi?’’ ujar alumnus Magister Manajemen UI tersebut.  Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) enggan berkomentar tentang peraturan baru kenaikan tarif tersebut. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa kenaikan tarif baru tentu juga sudah melalui pertimbangan pemerintah secara saksama. ’’MA tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi. Sebab, itu wilayah pemerintah,’’ jelas Andi kemarin.  MA sebelumnya menerbitkan putusan yang mengabulkan gugatan atas Perpres 75/2019. Gugatan yang dilayangkan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut meminta MA kembali menguji pasal kenaikan tarif. MA akhirnya mengabulkan gugatan dan otomatis aturan perubahan tarif di perpres itu tidak berlaku lagi. Putusan dikeluarkan pada Februari lalu. Namun, hingga bulan ini, tidak ada kejelasan mengenai kembalinya tarif ke aturan lama. Pemerintah justru mengeluarkan aturan baru.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyampaikan kekecewaan dengan diumumkannya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. ’’Bagi saya, pengumuman ini tidak layak. Kurang beretika ketika rakyat kesusahan akibat Covid-19,’’ tegasnya.  Perempuan yang akrab disapa Ninik itu menuturkan, rakyat seperti diombang-ambingkan. Tidak ada kejelasan. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Kemudian, setelah keluar putusan MA, tarifnya kembali diturunkan. Terus, sekarang iuran BPJS Kesehatan kembali naik.  Dia menegaskan, rakyat tidak mendapatkan kepastian dan cenderung dipermainkan. ’’Meski asumsinya kelas I dan II adalah masyarakat mampu, dengan adanya Covid-19 ini, banyak yang menjadi orang miskin baru,’’ terangnya.  Masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan serta bisa membayar iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II menjadi tidak mendapatkan penghasilan karena terkena PHK. Atau, penghasilan mereka dipotong lantaran dirumahkan. ’’Ayolah Presiden, jangan main-main dengan hati rakyat,’’ tuturnya.  Hal serupa disampaikan anggota komisi IX lainnya, Lucy Kurniasari. Menurut dia, tindakan presiden yang menerbitkan Perpres 64/2020 terkait dengan perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah perbuatan melawan hukum. Presiden, lanjut dia, seharusnya taat asas dengan melaksanakan putusan MA. ’’Kalau begini kan pemerintah main-main dengan putusan MA,’’ ujarnya.  Dia khawatir kondisi itu menjadi preseden buruk ke depan. Bukan tidak mungkin tindakan Jokowi akan diikuti rakyat dengan membangkang pada hukum. Dia pun mendesak presiden membatalkan Perpres 64/2020. ’’Selanjutnya, kami minta presiden melaksanakan putusan MA dengan sungguh-sungguh untuk memberikan contoh kepada rakyat,’’ tutur anggota dewan dari dapil Jatim I (Surabaya–Sidoarjo) tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Apindo dan DPR Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Ridwan-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan, kelemahan sistem verifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi penyebab defisit BPJS. Menurutnya, masih terdapat kelemahan pada sistem verifikasi BPJS kesehatan.  Hasil kajian KPK, BPJS mengalami defisit Rp12,2 triliun pada 2018. Ghufron menegaskan, menaikan iuran BPJS bukan solusi jika inefisiensi masih tetap terjadi. "Belum tentu dinaikan iuran dapat menjadi solusi defisit BPJS," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).  Ghufron membeberkan, penyebab defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan paduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. Dia menilai, BPJS Kesehatan tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa. "Pembatasan manfaat yang ada cakupannya terlalu sempit, tidak dapat menjadi instrumen untuk pengendalian biaya dalam pengelolaan JKN dan memberikan dampak negatif," ucap Ghufron.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Selain itu, KPK menyebut permasalahan juga ada pada peserta mandiri. Ghufron menyebut sejumlah peserta menggunakan layanan JKN tapi menunggak iuran. "Ada permasalahan moral hazard dan adverse selection pada peserta mandiri. Sejumlah peserta menggunakan layanan JKN kemudian tidak membayar iuran," papar Ghufron.  Pemborosan pembayaran pada standar rumah sakit juga menjadi penyebab terjadinya defisit. Ghufron lantas mencontohkan, ada rumah sakit yang mengklaim pembayaran tak sesuai dengan layanan yang diberikan. "Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," sesal Ghufron.  Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan enam rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menutupi defisit. KPK mengharapkan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mempercepat Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial.  "Prioritas penyelesaian PNPK untuk penyakit yang berisiko dan biaya tinggi serta prioritas program. Sosialisasi PNPK pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan," ucap Pahala.  Lembaga antirasuah, lanjut Pahala, meminta pemerintah untuk mengkaji opsi pembatasan manfaat untuk pelayanan menghabiskan biaya tinggi. Selain itu, KPK juga meminta pemerintah agar membatasi anggaran penyakit katastropik, serta melakukan pembayaran sesuai dengan kinerja rumah sakit.  KPK juga meminta Kemenkes melakukan urun biaya dengan peserta.Pahala mengatakan, untuk peserta yang tergolong mampu, maka pemerintah bisa mewajibkan peserta membayar sebanyak 10 persen dari biaya. Dia menyebut cara ini bisa menghemat hingga Rp 2,2 triliun. "Dari total tagihan peserta mandiri sebesar Rp 22 triliun di tahun 2018, akan terjadi penghematan sebesar Rp2,2 triliun," beber Pahala.  Bahkan, KPK meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit. Menurutnya, Kemenkes harus melakukan perbaikan regulasi terkait dengan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. "Sebanyak empat dari enam rumah sakit tidak sesuai kelas dan mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp33 miliar pertahun," sesalnya.  Tak hanya itu, KPK juga mengimbau pemerintah untuk menindak kecurangan yang terjadi dalam klaim BPJS. Jika nantinya fraud sudah terjadi berulang ulang, maka pemerintah bisa melakukan pemutusan kontrak kerja sama. "Namun bila terjadi secara terus menerus, baru ditindak secara pidana," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WqcGmg0ss9s  https://www.youtube.com/watch?v=JYfYhuSsPYY  https://www.youtube.com/watch?v=W5vZiEd8mHI

Wakil Ketua KPK: Belum Tentu Iuran Dinaikan Jadi Solusi Defisit BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan pemerintah menolak pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini harus dilakukan untuk menjaga ke berlangsung BPJS supaya bisa terus melayani masyarakat.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, sejak tahun 2014 saat program pelayanan BPJS selalu mengalami kerugian atau defisit. Bahkan setiap tahunnya, defisit dari BPJS Kesehatan terus meningkat.  "Ini kita akui semua karena ini sudah fakta," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2).  Sri Mulyani menjabarkan, pada 2014 defisit dari BPJS Kesehatan mencapai Rp 9 triliun sebelum akhirnya disuntik oleh pemerintah sebesar Rp 5 triliun. Lalu pada 2016, sebenarnya defisit dari BPJS Kesehatan membaik karena hanya Rp 6 triliun saja.  Kemudian pada 2017, defisit dari BPJS Kesehatan kembali naik lagi menjadi Rp 13 triliun. Selanjutnya pada 2018 juga mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 19 triliun. "Tahun 2019 BPJS menuliskan surat kepada kami kalau estimasi defisitnya mencapai Rp 32 triliun," ucapnya.  Menurutnya, defisit setiap tahun terus terjadi lantaran kesadaran bayar peserta BPJS Kesehatan yang masih rendah. Padahal seharusnya, dalam Undang-undang jika ada tagihan maka harus dibayarkan maksimal 15 hari.  "Kita boleh mengatakan kepada semua masyarakat bisa masuk ke RS tapi nyatanya, sistem BPJS kita tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yaitu dari sisi pembayaran. Dalam UU kalo ada tagihan maksimal 15 hari BPJS harusnya membayar," tuturnya.

Terus Merugi Sejak 2014 Jadi Alasan Iuran Peserta BPJS Harus Dinaikkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuran bpjs kesehatan naik

Berita Terkini