<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/bpjs_gratis-2918973411.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati bahwa seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, IX, dan XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara lugas menekankan kesepakatan ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara, agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif. &ldquo;DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,&rdquo; ujar Dasco. Lebih lanjut, DPR akan menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru. Baginya, langkah ini krusial guna memastikan kepesertaan PBI benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi. Kesepakatan berikutnya menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN agar digunakan secara efektif, berbasis data yang akurat, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak. DPR menekankan bahwa persoalan PBI tidak boleh hanya dipandang sebagai isu teknis anggaran, tetapi menyangkut perlindungan sosial dasar warga negara. Selain itu, Dasco menekankan BPJS Kesehatan harus proaktif melakukan sosialisasi sekaligus memberikan notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI maupun PBPU yang ditanggung pemerintah daerah. Transparansi informasi, tegasnya, bernilai krusial agar masyarakat tidak mendadak kehilangan hak layanan kesehatan tanpa penjelasan yang memadai. &ldquo;BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,&rdquo; tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra. &nbsp;

DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati bahwa negara akan menanggung iuran PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan.

DPR-Pemerintah Sepakat Iuran PBI BPJS Kesehatan Ditanggung Negara 3 Bulan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berencana membebaskan beban iuran BPJS Kesehatan yang tertunggak pada tahun ini. Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 31 Desember 2024 mencatat, jumlah peserta program JKN yang menunggak iuran mencapai 28,85 juta jiwa, dengan total nilai tunggakan sebesar Rp 21,48 triliun.&nbsp; Belum lama ini, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan ada sejumlah cara yang perlu dilakukan bagi para penunggak. Salah satunya dengan cara mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif.&nbsp; &ldquo;Tunggakan ini dalam waktu dekat, insya Allah, akan diputihkan, dihapus dengan cara seluruh peserta yang masih menunggak segera meregistrasi ulang, mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif,&rdquo; kata Cak Imin, seperti dikutip Senin (10/11).&nbsp; Jauh sebelumnya, Cak Imin juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh hak atas layanan kesehatan, tanpa terbebani tunggakan iuran. Bahkan, wacana yang muncul sekitar Oktober 2025 ini terus diupayakan pemerintah agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan bisa segera dibebaskan.&nbsp; Cak Imin menargetkan pembebasan tunggakan dapat diselesaikan pemerintah pada November 2025. Dengan begitu, seluruh utang iuran peserta akan dianggap lunas.&nbsp; &ldquo;Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; <h3>Kriteria Penerima Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan</h3> 1. Peserta mandiri yang beralih menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). 2. Masyarakat tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 3. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.&nbsp; <h3>Cara Mendapatkan Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan</h3> 1. Cek status kepesertaan dan tunggakan iuran melalui aplikasi Mobile JKN atau WhatsApp 0811-8-165-165. 2. Jika status nonaktif, pilih opsi aktivasi ulang atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk registrasi ulang. 3. Pastikan data peserta tercatat dalam DTSEN. Jika belum, segera daftar melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor desa/kelurahan terdekat.

Pemerintah siapkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan, Cak Imin ajak masyarakat segera registrasi ulang.

Segera Cek! Ini Kriteria Penerima dan Cara Mendapat Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/IMG-20251020-WA0082-1120113345-4285183982.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudjhi sadewa Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Purbaya menjamin iuran BPJS Kesehatan tidak naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudjhi sadewa Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Purbaya menjamin iuran BPJS Kesehatan tidak naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa iuran BPJS Kesehatan tak akan naik, setidaknya hingga pertengahan 2026. Jaminan ini diberikan seiring kondisi ekonomi yang masih belum begitu bagus. &ldquo;Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya sudah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran,&rdquo; kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, dikutip Jumat (24/10). Hal ini dipertegas dengan keinginannya untuk mengucurkan dana Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan tahun depan. Dana itu untuk menalangi sekaligus menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat. &ldquo;Mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk 2026,&rdquo; tukasnya. Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan, jika dilihat pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terbagi menjadi tiga kelas, diantaranya: Kelas 1: Rp 150 ribu per orang per bulan. Kelas II: Rp 100 ribu per orang per bulan. Kelas III: Rp 42 ribu per orang per bulan, di mana Rp 7 ribu disubsidi pemerintah. Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga telah memutuskan untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan yang bernilai Rp 20 triliun. Keputusan itu diambil saat Purbaya bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (22/10).&nbsp;&nbsp; Purbaya mengungkapkan, pemutihan tersebut dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu akan disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis terkait penganggarannya.&nbsp; &ldquo;Tadi minta dianggarkan berapa, Rp 20 triliun. Sesuai dengan janji presiden, itu sudah dianggarkan,&rdquo; ungkapnya setelah bertemu dengan Ali Ghufron. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga 2026 dan mengucurkan dana Rp 20 triliun.

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, juga Suntik Rp 20 Triliun utuk Hapus Tunggakan Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/e7i7d2eEk1jUH2iLEhn29aHmjn5AfdkMm65UAhhr-1-3987286243.jpg" alt="Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada tahun ini. Bahkan, ia memastikan kenaikan masih belum akan dilakukan hingga kondisi perekonomian RI pulih. Menurut dia, saat ini ekonomi Indonesia baru akan menuju pulih. Itu sebabnya, segala hal yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat jangan dulu diotak-atik, termasuk iuran BPJS Kesehatan. "Iuran BPJS, saya bilang gini. Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan otak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya kepada wartawan di Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa kondisi ideal untuk mengotak-atik kebijakan bagi masyarakat adalah ketika ekonomi Indonesia telah mencapai di atas 6 persen. "Dalam pengertian, ekonomi tumbuhnya di atas 6 persen lebih dan masyarakat sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," bebernya. Selanjutnya, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah hingga saat ini masih memantau kondisi perekonomian masyarakat. Ia meyakini bahwa ketika ekonomi berada di atas 6 persen itu artinya tanda bahwa masyarakat bisa sama-sama menanggung yang selama ini dibebankan pada negara, menjadi beban bersama. "Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,&rdquo; tutup Purbaya. Untuk diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor, dengan peningkatan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa (10,67 persen) serta investasi (6,99 persen).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 6%.

Menkeu Purbaya Jamin Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini, Kecuali Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/IMG_9223JPG-1680384087.jpg" alt="Sri, peserta program JKN. (Dok. BPJS Kesehatan)" width="100%">
<figcaption>Sri, peserta program JKN. (Dok. BPJS Kesehatan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di usia yang sudah lebih dari setengah abad, membuat Sri warga Kabupaten Madiun memberikan perhatian lebih terhadap kesehatannya. Meskipun sampai dengan saat ini ia mengaku tidak pernah mengalami sakit hingga membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, ia merasa lebih tenang karena telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.&nbsp; Selama ini, Sri memanfaatkan program jaminan kesehatan tersebut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ketika dirinya sudah merasakan kondisi tubuhnya kurang sehat. Ketika kondisi itulah Sri mendatangi FKTP tempat dirinya terdaftar sebagai peserta JKN.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sehat dan sekiranya memang sudah merasakan gejala mau sakit, saya minta diantar ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu saya menggunakan Program JKN, tidak bayar sama sekali,&rdquo; ungkap Sri ditemui di rumahnya, Rabu (6/8).&nbsp; Sri mengungkapkan bahwa saat ini sangat penting terdaftar sebagai peserta JKN guna memberikan perlindungan dalam hal kesehatan. Ia menilai bahwa kondisi kesehatan seseorang tidak dapat diprediksi, mungkin saat ini seseorang masih sehat akan tetapi belum tentu untuk beberapa waktu ke depan. Hal itulah yang menurutnya mendasari bahwa masyarakat harus paham betapa penting dan bermanfaatnya menjadi peserta Program JKN.&nbsp; &ldquo;Ketika sudah menjadi peserta JKN, jangan lupa juga untuk kewajibannya membayar iuran setiap bulannya. Jadi status kepesertaannya aktif dan kapan saja mau digunakan, bisa,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016469090/yayuk-nikmati-mudahnya-ubah-faskes-lewat-aplikasi-mobile-jkn">Yayuk Nikmati Mudahnya Ubah Faskes Lewat Aplikasi Mobile JKN</a> Amil yang saat itu mendampingi sang ibu turut menjelaskan bahwa dalam hal pembayaran iuran JKN setiap bulannya, Amil telah menggunakan layanan autodebit guna mencegah keterlambatan pembayaran. Amil menilai bahwa layanan pembayaran autodebit memberikan kemudahan agar peserta JKN tidak perlu melakukan pembayaran iuran JKN secara manual, karena dengan layanan autodebit pembayaran dilakukan secara otomatis melalui potongan saldo di rekening tabungan.&nbsp; Layanan autodebit iuran JKN selain memberikan manfaat dalam kemudahan pembayaran, dapat juga membantu peserta JKN untuk tetap terjaga keikutsertaannya dalam Program JKN sehingga dipastikan tetap dapat memanfaatkan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan berbagai perbankan dan merchant, sehingga hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta JKN untuk memilih bank sesuai dengan kebutuhan peserta JKN.&nbsp; &ldquo;Saya mendaftarkan layanan autodebit melalui Aplikasi Mobile JKN. Menurut saya caranya mudah dan dapat dilakukan sendiri di rumah kapan saja. Cukup buka Aplikasi Mobile JKN, plih menu autodebit, daftarkan nomor rekening Tabungan yang dimiliki dan terakhir otorisasi pembayaran,&rdquo; kata Amil. Amil berharap bahwa BPJS Kesehatan senantiasa memberikan kemudahan baik dalam hal layanan administrasi maupun proses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketika masyarakat sudah berkomitmen untuk bergabung menjadi peserta JKN dan membayar iuran setiap bulan, maka BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada pesertanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016380108/memahami-alur-rujukan-dalam-jkn-mengapa-harus-dimulai-dari-fktp">Memahami Alur Rujukan dalam JKN, Mengapa Harus Dimulai dari FKTP?</a> Tak lupa Amil juga mengingatkan kepada peserta JKN untuk senantiasa memastikan keaktifan status kepesertaan Program JKN, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu apabila membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Tak hanya itu, baik Sri maupun Amil menyampaikan bahwa meskipun telah memiliki program jaminan kesehatan, hal utama yang wajib dilakukan adalah tetap menjaga kesehatan masing-masing, dengan cara menerapkan pola hidup sehat sedini mungkin.&nbsp; &ldquo;Untuk masyarakat khususnya yang masih usia produktif, yang tak kalah penting dilakukan adalah menjaga kesehatan dan tentu juga tetap sedia paying sebelum hujan dengan menjadi peserta JKN aktif. Jadi jika sewaktu-waktu sakit, sudah tidak cemas lagi memikirkan biayanya,&rdquo; tutup Sri.

Amil menilai bahwa layanan pembayaran autodebit memberikan kemudahan agar peserta JKN tidak perlu melakukan pembayaran iuran JKN.

Khawatir Lupa Bayar Iuran? Pakai Autodebit Aja

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/BPJS-20-A-3652723600.jpg" alt="Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan, iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada Juli tahun 2025 mendatang. Salah satu alasannya karena kemungkinan defisit di tahun tersebut sekitar Rp 11 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJSN belum menyebut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan. Pasalnya, rencana kenaikan ini masih menunggu hasil kajian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pehitungan kami, pada Agustus-September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan," kata Muttaqien kepada awak media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Muttaqien memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang. Hal ini sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan hasil perhitungan iuran BPJS Kesehatan yang terkumpul saat ini serta aset netto yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai amanah Presiden, sampai 2024 tidak ada kenaikan (iuran BPJS Kesehatan)," ujar Muttaqien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, BPJS mencatat peningkatan total penerimaan iuran sebesar Rp 144,04 triliun sepanjang Tahun 2022. Angka ini tercatat naik dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 yang mencapai Rp 143,32 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peningkatan penerimaan iuran ini juga didukung oleh peningkatan jumlah kanal pembayaran yang telah mencapai 955.429 titik yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan, hingga Kader JKN," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, selaras dengan standar audit yang ketat, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan dengan mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta melalui inovasi berbasis digital. Inovasi berbasis digital juga telah dihadirkan untuk bisa memudahkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mulai dari Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Aplikasi Mobile JKN hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011788913/kpk-dalami-dugaan-aliran-suap-untuk-percepat-proses-dana-pen-kabupaten-muna">KPK Dalami Dugaan Aliran Suap untuk Percepat Proses Dana PEN Kabupaten Muna</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dukungan dan kepuasan peserta merupakan prioritas utama bagi BPJS Kesehatan. Kami senang melihat tingkat kepuasan peserta meningkat yang berada di skor 89,62, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 87,63. Selain itu, tingkat kepuasan badan usaha juga mengalami peningkatan signifikan dari 86,56 di tahun 2021 menjadi 90,36 di tahun 2022,&rdquo; jelas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pehitungan kami, pada Agustus-September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan,"

Iuran BPJS Kesehatan Berpeluang Naik pada Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/BPJS-20-A-3652723600.jpg" alt="Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada Juli tahun 2025 mendatang. Salah satu alasannya karena kemungkinan defisit di tahun tersebut sekitar Rp 11 triliun. Meski begitu, DJSN belum menyebut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan. Pasalnya, rencana kenaikan ini masih menunggu hasil kajian. "Pehitungan kami, pada Agustus-September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan," kata Muttaqien kepada awak media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Muttaqien memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang. Hal ini sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada BPJS Kesehatan. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan hasil perhitungan iuran BPJS Kesehatan yang terkumpul saat ini serta aset netto yang ada. "Sesuai amanah Presiden, sampai 2024 tidak ada kenaikan (iuran BPJS Kesehatan)," ujar Muttaqien. Sebelumnya, BPJS mencatat peningkatan total penerimaan iuran sebesar Rp 144,04 triliun sepanjang Tahun 2022. Angka ini tercatat naik dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 yang mencapai Rp 143,32 triliun. "Peningkatan penerimaan iuran ini juga didukung oleh peningkatan jumlah kanal pembayaran yang telah mencapai 955.429 titik yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan, hingga Kader JKN," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. Ghufron menjelaskan, selaras dengan standar audit yang ketat, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan dengan mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta melalui inovasi berbasis digital. Inovasi berbasis digital juga telah dihadirkan untuk bisa memudahkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan. Di mulai dari Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Aplikasi Mobile JKN hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. &ldquo;Dukungan dan kepuasan peserta merupakan prioritas utama bagi BPJS Kesehatan. Kami senang melihat tingkat kepuasan peserta meningkat yang berada di skor 89,62, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 87,63. Selain itu, tingkat kepuasan badan usaha juga mengalami peningkatan signifikan dari 86,56 di tahun 2021 menjadi 90,36 di tahun 2022,&rdquo; jelas Ghufron. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

DJSN menyatakan iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada Juli tahun 2025 karena defisit di tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 11 triliun.

Iuran BPJS Kesehatan Diprediksi Naik Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIABETES18.png" alt="Ilustrasi peringatan bahaya Diabetes" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peringatan bahaya Diabetes</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Salah satu pengobatan yang menyedot biaya besar bagi BPJS Kesehatan adalah insulin untuk penderita diabetes. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang mengerjakan penelitian biosimilar insulin. Jika berhasil jadi produk siap pakai, diharapkan bisa menekan ongkos pengobatan insulin selama ini.  Peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN Dini Nurdiani mengatakan, menurut beberapa literatur jumlah penderita diabetes diperkirakan terus meningkat hingga 2045. Indonesia sendiri saat ini menduduki peringkat lima kasus diabetes terbesar di dunia.  Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes 2018 prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5 persen. Akibatnya, biaya obat penanganan diabetes oleh BPJS Kesehatan cukup tinggi.  Dini mengatakan, tiga dari top 10 generic drugs di Indonesia analog insulin. "Semuanya disediakan melalui impor," katanya kemarin (25/10).  Sehingga tidak strategis untuk kemandirian penyediaan obat diabetes di Indonesia. Untuk itu Dini mengatakan BRIN ingin berkontribusi dalam penyediaan insulin produksi dalam negeri.  "Untuk itu saat ini dilakukan penelitian pengembangan biosimilar insulin," jelasnya.  Penelitian ini memiliki target fokus pada tiga jenis insulin dan analognya. Yaitu Humulin, glargine, dan aspart. Kemudian menghasilkan enzim-enzim pendukung untuk pematangan insulin, yaitu tripsin dan kex2-endoprotease.  Dini mengatakan untuk produksi human rekombinan skala besar, sudah disiapkan dua sistem utama. Yaitu menggunakan sistem E. coli dan yeast (ragi) Saccharomyces cerevisiae. Dia menjelaskan tahapannya adalah sistem E. coli proses insulin prekursor dijalankan untuk membentuk inclusion body.  Sedangkan pada sistem yeast Saccharomyces cerevisiae precursor insulinnya disekresi ke supernatan kultur. Kemudian dikonversi menjadi human insulin melalui proses reaksi enzimatik.  "Selanjutnya, purifikasinya memerlukan beberapa tahapan," jealsnya.  Menurut Dini sejak awal kegiatan penelitian tersebut dikerjakan secara konsorsium dan menjadi salah satu prioritas riset nasional (PRN). "Sejak 2019 diskusi pembentukan konsorsium pengembangan biosimilar insulin sudah dilakukan melibatkan sejumlah instansi," katanya.  Diantaranya adalah LIPI dan BPPT yang sekarang melebur menjadi BRIN. Kemudian melibatkan juga ITB, UGM, serta Unair.  Lembaga lain yang ikut riset ini adalah Biofarma serta melibatkan BPOM mewakili regulator. Tahapan akhir dari riset ini adalah perizinan di BPOM.

Biosimilar Insulin Solusi Mahalnya Biaya Obat Diabetes BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah kementerian telah mengambil langkah untuk mendukung optimalisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) sesuai dengan instruksi presiden. Namun, upaya tersebut belum berdampak signifikan pada jumlah kepesertaan program JKN.  Sebagaimana diketahui, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.  Inpres yang terbit pada 6 Januari 2022 itu mengharuskan pemohon layanan publik menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika tidak, mereka tidak bisa mengakses layanan-layanan seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK, jual beli properti, bahkan tidak bisa mendaftar haji khusus dan umrah.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, instruksi presiden itu diperuntukkan 30 kementerian dan lembaga (K/L). Semua diminta mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk optimalisasi program JKN. Saat ini beberapa K/L masih menyusun rencana aksi hingga pengkajian dengan peraturan terkait. ”Jadi, belum terdeteksi ada penambahan (peserta KN, Red),” ujarnya kemarin (23/2).  Mengenai target kepesertaan, mantan wakil menteri kesehatan itu mengungkapkan, tak ada target khusus. Pemerintah hanya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sesuai dengan RPJMN tersebut, kepesertaan bisa mencapai 98 persen dari total penduduk pada 2024. Saat ini kepesertaan sudah mencapai 86 persen dengan jumlah peserta lebih dari 235 juta.  Ghufron menampik tudingan bahwa Inpres 1/2022 merupakan pemaksaan. Dia menegaskan, kepesertaan program JKN ini memang bersifat wajib sesuai dengan UU 40/2004, PP 86/2013, dan Perpres 82/2018. Tak benar pula jika upaya optimalisasi program JKN ini berkaitan dengan dana yang dikelola BPJS Kesehatan.  Dia menegaskan, upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. ”BPJS sekarang positif (keuangannya, Red),” ungkapnya.  Ghufron memastikan, pihaknya terus berupaya memperbaiki mutu layanan. Salah satunya lewat penggunaan Mobile JKN. Dengan mengakses aplikasi itu, peserta JKN tak perlu lagi mengantre di fasilitas kesehatan. Mereka bisa antre dari rumah karena tahu nomor urutnya dan perkiraan bisa dilayani pukul berapa.  Dia mengklaim, kepuasan terhadap layanan sudah meningkat tajam. Berdasar survei independen, kepuasan terhadap pelayanan program JKN-KIS sudah lebih dari 80 persen. ”Delapan di antara sepuluh orang merasa puas. Memang belum semua puas, tapi meningkat tajam,” jelasnya.  Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta Inpres 1/2022 dibarengi dengan peningkatan layanan kesehatan sesuai amanat UU SJSN. Jadi, bukan hanya soal sanksi bagi yang belum mendaftar.  Faktanya, pihaknya masih sering mendapat pengaduan soal diskriminasi yang dialami peserta JKN jika dibandingkan dengan pasien umum. Persoalannya beragam, mulai sulit mendapat ruang perawatan hingga jadwal operasi. ”Ini yang harus dipastikan. Peningkatan pelayanan adalah unsur utama. Jadi, masyarakat bisa mengakses dan merasakan pelayanan yang baik,” tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, unit pengaduan BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan Perpres 82/2018 tak ditemukan di lapangan. Kalaupun ada, unit pengaduan ini justru diisi petugas rumah sakit. Bukan petugas atau staf BPJS Kesehatan. ”Padahal, kita ini bermasalah dengan rumah sakit. Terus, kita juga mengadunya ke orang rumah sakit. Kan percuma,” keluhnya.  Melalui perjanjian kemitraan dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan harus memastikan rumah sakit menjalankan tugasnya. Dengan begitu, manfaat kepada peserta JKN bisa diberikan sesuai regulasi.  Sanksi dalam Inpres 1/2022, menurut dia, sejatinya sudah pernah dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 86/2013. Sayangnya, aturan itu tak terealisasikan. Termasuk soal kepesertaan wajib bagi masyarakat umum yang dimulai 1 Januari 2019 sesuai dengan Perpres 82/2018.  ”Tapi, memang sejak 2019 sampai sekarang, ada sekitar 40 juta warga yang belum daftar sama sekali. Lalu, sekitar 46 juta atau 47 juta orang sudah mendaftar, tapi menunggak iuran,” paparnya.  Jika Inpres 1/2022 diberlakukan, sebanyak 40 juta warga yang belum daftar BPJS terancam tidak bisa mengakses layanan publik. Mulai mengurus SIM, STNK, hingga jual beli tanah.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan tersebut sudah ada di peraturan pemerintah (PP) maupun instruksi presiden (inpres). ”Kalau tidak setuju, harus diuji di MA,” katanya. Menurut dia, yang paling masuk akal diuji adalah PP-nya, bukan inpresnya.  Tulus menegaskan, regulasi itu tidak berkaitan dengan pengoperasian BPJS Kesehatan. Sebab, aturan tersebut dilaksanakan instansi-instansi lain. Misalnya, dilakukan Kemenag untuk urusan haji khusus dan umrah, BPN untuk jual beli tanah, atau Polri untuk SIM dan lain-lain.  Menurut dia, aturan itu tidak akan membuat pendaftar BPJS Kesehatan melonjak secara signifikan. Sebab, jumlah peserta BPJS Kesehatan cukup banyak. Para ASN, TNI, dan Polri serta pekerja penerima upah tidak akan terpengaruh banyak atas regulasi tersebut.  ”Yang sensitif dengan aturan ini adalah sektor pekerja mandiri atau orang yang selama ini tidak diwajibkan secara khusus untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan,” katanya. Orang-orang seperti itu seakan-akan dipaksa untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.  BPN Sudah Siap  Staf Khusus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, penambahan syarat kepesertaan BPJS dalam transaksi jual beli tanah tidak banyak mengubah sistem yang sudah ada. Seluruh kantor pertanahan di Indonesia siap menjalankan peraturan baru itu. ”Sama sekali tidak membebani dan semua sudah siap,” ujar Taufiq kepada Jawa Pos kemarin (23/2).  Penyesuaian yang dilakukan, kata Taufiq, sebatas menambahkan persyaratan dalam verifikasi identitas layaknya identitas lainnya seperti KTP. Hal itu berlaku untuk transaksi jual beli tanah saat melakukan permohonan baru. ”Untuk balik nama memang tidak disebutkan. Tapi, asumsinya kalau sudah balik nama, berarti sudah melalui pembelian,” jelasnya.  Penambahan syarat berupa kartu BPJS Kesehatan pada jual beli tanah efektif diberlakukan mulai 1 Maret mendatang. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana menjamin persyaratan tersebut tidak menyulitkan proses jual beli tanah. ”Jadi, hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depan kami siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis. Tidak perlu menambahkan syarat tersebut,” jelasnya.  Dia juga berjanji terus mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan tersebut di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan aktivasi keanggotaan.

40 Juta Orang Belum Daftar BPJS, 47 Juta Peserta Tunggak Iuran Bulanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Per 1 Januari, tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III naik menjadi Rp 35.000. Kenaikan tersebut dipicu adanya pengurangan bantuan iuran Rp 7 ribu dari pemerintah.  Kenaikan itu sebenarnya disosialisasikan sejak tahun lalu. Saat Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terbit. Dalam regulasi tersebut dijelaskan, bakal ada pengurangan subsidi bantuan dari pemerintah pusat.  Namun, belum banyak warga yang sadar dengan aturan itu. Yang mereka pahami, iuran naik Rp 10.500. Dari Rp 22.500 menjadi 35.000.  Misalnya, yang diungkapkan Saadah. Dia dan tiga anggota keluarganya memegang BPJS Kesehatan kelas III. ”Belum ngecek ya, yang saya pahami dulu turun dari Rp 42.000 menjadi Rp 22.500.  Nggak tahu kalau sekarang berubah lagi,” ujarnya. Tahun lalu peserta BPJS Kesehatan pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III hanya perlu membayar Rp 25.500. Lebih rendah dari tarif yang tercantum dalam Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Tarif normal untuk kelas III Rp 42.000.  Mulai Juli 2020, pemerintah memberikan subsidi untuk kelas III Rp 16.500. Dengan demikian, peserta cukup membayar sisanya. ”Peserta hanya membayar Rp 25.500, berlaku hingga bulan Desember 2020,” jelas Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Wiedho Widiantoro.  ”Jadi, pada dasarnya memang tidak ada perubahan tarif. Kelas III sejak tahun lalu memang Rp 42.000 per bulan,” jelasnya. Yang perlu dipahami masyarakat adalah adanya pengurangan bantuan subsidi berupa bantuan iuran. Dari Rp 16.500 menjadi hanya Rp 7.000.  Perubahan proporsi pembayaran itu tentu hanya dirasakan peserta yang berstatus PBPU atau mandiri. Meski begitu, kata Wiedho, hingga sekarang belum ada perubahan kepesertaan dari masyarakat.  Memang sejak adanya kenaikan itu, beberapa peserta sudah mengonfirmasi langsung ke layanan BPJS Kesehatan Surabaya. Namun, pihaknya berusaha memberikan pemahaman tentang hal itu. Tujuannya, masyarakat tidak salah paham dengan istilah kenaikan pembayaran iuran tersebut. Sementara itu, iuran untuk kelas lain masih tetap sama antara 2020 dan 2021. Yakni, untuk kelas I Rp 150.000 dan kelas II Rp 100.000.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Covid-19 Bikin Keuangan Macet, Mobil Disita, Gugat Perusahaan Leasing" href="https://www.jawapos.com/surabaya/03/01/2021/covid-19-bikin-keuangan-macet-mobil-disita-gugat-perusahaan-leasing/">Covid-19 Bikin Keuangan Macet, Mobil Disita, Gugat Perusahaan Leasing</a>  PBI itu dibedakan menjadi dua. Yakni, bersumber dari APBN dan APBD. ”Nah, tentu saja untuk pengajuan masuk ke kategori PBI langsung ditangani pemda masing-masing,” ujarnya.  Hingga kini di Surabaya tercatat total 900.000 orang yang terdaftar sebagai peserta PBI. Perinciannya, 300.000 orang dibiayai APBN serta 600.000 peserta didanai APBD Pemkot Surabaya.   ---  PERUBAHAN TARIF BPJS KESEHATAN KELAS III:  - Tarif sesuai Perpres No 64 Tahun 2020: Rp 42.000  - Tarif tahun 2020 (Juli−Desember): Rp 25.500  - Tarif tahun 2021: Rp 35.000  Perubahan Tarif:  - Pengurangan subsidi iuran pemerintah dari Rp 16.500 menjadi Rp 7.000.  - Peserta yang tidak mampu membayar bisa mengajukan PBI ke pemerintah daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aIu4n_qPblw

Subsidi BPJS Kesehatan Dipotong, Iuran Kelas III Jadi Rp 35 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuran bpjs kesehatan

Berita Terkini