<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkhawatirkan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memengaruhi layanan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Mengingat, BPJS Kesehatan masih harus berhadapan dengan masalah pelik, yakni defisit.  Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, dalam kepentingan jangka pendek konsumen, putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut tergolong menggembirakan. ’’Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, ke depan putusan ini juga berisiko tinggi bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan,’’ terang dia kemarin (11/3).  Tulus khawatir pembatalan kenaikan iuran mereduksi pelayanan terhadap pasien. ’’Masih mending kalau yang direduksi hanya servis nonmedis. Seandainya yang direduksi servis medisnya, ini yang membahayakan pasien karena bisa berdampak terhadap safety pasien,’’ ungkap Tulus. Misalnya, jenis obat diganti atau dikurangi.  Di sisi lain, Tulus mengingatkan ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyehatkan BPJS Kesehatan. Misalnya, cleansing data yang harus segera dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). ’’Sampai detik ini, cleansing data yang dimaksud belum dilakukan sehingga potensi PBI (penerima bantuan iuran, Red) yang salah sasaran masih sangat besar,’’ ujarnya.  Hasil cleansing data bisa digunakan sebagai acuan untuk memasukkan peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) menjadi peserta PBI.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji seberapa besar dampak pembatalan kenaikan iuran BPJS dalam penyiapan APBN. ’’Yang pertama tentu kami bakal mempelajari seberapa besar dampaknya pada APBN,’’ jelasnya di kampus UNS kemarin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RCqGv_zpLu0  https://www.youtube.com/watch?v=GSDtFuAa7gg  https://www.youtube.com/watch?v=UMjkqC3hlbs

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan, Khawatir Layanan JKN Tereduksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPJS-Kesehatan-Surabaya.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Surabaya berbondong-bondong pindah kelas saat tarif BPJS dinaikkan per 1 Januari lalu. Peserta mandiri mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang biayanya ditanggung pemkot. Namun, kini arah angin berubah lagi. Iuran BPJS kembali ke tarif lama. Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan soal pembatalan kenaikan tarif itu. MA mengabulkan gugatan (judicial review) yang dilayangkan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Ada 2,3 juta peserta BPJS Kesehatan di seluruh Surabaya. Jumlah itu mencapai 80,51 persen dari total penduduk Surabaya. Putusan MA tersebut tentu berdampak pada pemasukan BPJS Kesehatan Surabaya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Widjaja menyampaikan, pelayanan saat ini masih kondusif. Belum ada peserta yang mengajukan permohonan pindah kelas untuk kembali menjadi peserta mandiri secara masif. ’’Kami masih menunggu instruksi dari pusat terkait dengan putusan MA itu,’’ katanya kemarin. Meski belum ada perpindahan kelas secara masif, sudah banyak peserta yang menanyakan putusan MA tersebut ke BPJS. Namun, lagi-lagi BPJS hanya bisa menjawab bahwa mereka masih menunggu keputusan dari pusat. Karena belum ada instruksi, tarif yang masih berlaku adalah tarif baru yang berlaku awal tahun lalu. Yakni, Rp 42 ribu per orang per bulan untuk peserta kelas III, Rp 110 ribu untuk kelas II, dan Rp 160 ribu untuk kelas I. Kenaikan itu mencapai dua kali lipat tarif lama. Menurut Herman, jika tarif benar-benar berubah, pilihan masyarakat terhadap kelas pelayanan pun turut berubah. Namun, warga yang hendak naik atau turun kelas tidak bisa ujug-ujug langsung berpindah. ’’Harus menunggu setahun dulu,’’ jelasnya. Misalnya, Maret ini peserta ingin mencabut kepesertaannya dari PBI. Dengan demikian, kepesertaan itu baru berubah pada Maret tahun depan (2021). Lalu, bagaimana dengan perubahan besar-besaran pada akhir tahun lalu? Bukankah peralihan kelas itu sudah bisa dirasakan tanpa menunggu setahun? Herman menerangkan, peralihan pada akhir tahun lalu bisa berlangsung secara cepat karena ada kondisi khusus, yaitu kenaikan tarif tersebut. ’’Untuk kali ini, kembali ke aturan normal. Kami belum menerima informasi soal perubahan aturan itu,’’ katanya. Kebijakan itu jelas akan memengaruhi kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Herman meyakinkan bahwa tidak ada perubahan layanan kepada peserta. ’’Cuma, seberapa jauh dampaknya, masih dibahas bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti apa potensinya,’’ ungkapnya. Persoalan tersebut langsung menjadi pembahasan Badan Anggaran DPRD Surabaya. Sebab, pembayaran iuran BPJS bagi warga tak mampu termasuk salah satu anggaran belanja nonfisik terbesar dalam APBD 2020. ’’Setiap bulan pemkot mengeluarkan biaya hingga Rp 28 miliar untuk BPJS saja. Kalau dihitung 12 bulan, itu sudah berapa?’’ ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Surabaya Reni Astuti kemarin. Dalam setahun, pemkot harus menganggarkan Rp 336 miliar untuk meng-cover premi BPJS peserta penerima bantuan iuran (PBI). Namun, dalam APBD 2020, anggaran yang dimasukkan masih Rp 206 miliar. Perhitungannya memang lebih kecil karena penambahan anggaran bisa dilakukan pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2020 pada pertengahan tahun. Namun, tampaknya, penambahan anggaran itu tidak diperlukan apabila putusan MA benar-benar sudah mengikat. Beban anggaran tersebut bisa turun drastis jika tarif lama diberlakukan. Reni menghitung, kebutuhan bisa turun hingga Rp 160 miliar. ’’Kalau nanti sisa, tentu anggarannya seharusnya tetap diplot untuk kebutuhan kesra,’’ ujar politikus PKS tersebut. Reni juga menyoroti anggaran yang telanjur dibayarkan ke BPJS pada Januari dan Februari lalu. Dalam dua bulan terakhir, pemkot sudah menyetorkan Rp 56 miliar ke BPJS. ’’Apakah uangnya akan dikembalikan atau bagaimana?’’ ujarnya. Herman menerangkan, BPJS memiliki mekanisme untuk mengembalikan kelebihan bayar. Jika nanti memang diputuskan kembali ke tarif lama, uang yang telanjur dibayarkan tersebut bisa dikembalikan. ’’Uangnya bisa juga kami alihkan ke tagihan bulan berikutnya sehingga bulan depan tidak perlu bayar,’’ jelas Herman. Mekanisme tersebut berlaku bagi peserta BPJS mandiri maupun peserta yang dibiayai pemerintah. Anggaran yang sudah dikeluarkan pemkot bisa dikembalikan atau dihitung untuk bulan berikutnya. Jika pemkot tidak mau, BPJS bakal mengembalikan kelebihan uang itu. <h3>68.084 Orang Kategori Khusus Terima PBI</h3> Warga yang menikmati fasilitas menjadi anggota BPJS Kesehatan bukan hanya orang miskin di Surabaya. Tetapi, orang-orang yang selama ini membantu pemkot juga memperoleh fasilitas menjadi anggota BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI). Dari data pemkot per kemarin (10/3), jumlah anggota kelompok masyarakat tersebut mencapai 68.084 orang. Data itu dinamis dan bisa bertambah atau berkurang dalam hitungan hari. Sebab, selalu ada pemutakhiran data dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan. Total, ada sebelas OPD yang dilibatkan dalam menyeleksi siapa saja yang berhak menjadi PBI tersebut. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Surabaya Imam Siswandi menyatakan, orang-orang yang menjadi PBI diseleksi ketat oleh setiap OPD  Modin, pengurus rumah ibadah, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan diseleksi dinas sosial (dinsos). Ketua RT, RW, dan LKMK diseleksi bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. ’’Mereka yang diberi itu memang bukan karena miskin atau berasal dari keluarga tak mampu. Melainkan, karena mereka ini bagian dari penghargaan pemerintah kota kepada orang-orang yang berkontribusi pada kota,’’ ujar Imam kemarin. Namun, lantaran PBI, orang-orang tersebut masuk kelas III. Sesuai dengan aturan peserta PBI, yang masuk ke kelas III memang tidak diperkenankan naik kelas saat dirawat di rumah sakit. ’’Karena ini bersifat pemberian, mereka bisa saja menolaknya. Tidak harus menerima. Pembayarannya nanti ditangani dinas kesehatan,’’ jelas Imam. Namun, yang pasti, bila ada satu orang yang menerima, anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) pun akan diikutkan program PBI tersebut. Nah, kadang ada orang yang semestinya menjadi PBI tersebut. Namun, karena di profesinya sudah mendaftar BPJS Kesehatan, dia tidak menerima pemberian tersebut. Imam mengakui, jumlah PBI itu memang naik turun. Sebab, kadang ada PBI yang sudah meninggal atau pindah dan menetap keluar kota. Selain itu, ada yang mengalihkan kerja mereka ke keluarga atau orang lain. ’’Misalnya, ada yang menjadi kader lingkungan, tapi ingin berhenti. Lantas, dia merekomendasi orang lain. Itu nanti diverifikasi lebih dulu oleh dinas terkait baru bisa menjadi PBI,’’ paparnya. Tingkat Kepesertaan BPJS Surabaya <ul> 	<li>Jumlah Penduduk Surabaya 2.941.981 jiwa</li> 	<li>Sudah ter-cover BPJS 2.368.551 jiwa</li> 	<li>Universal health coverage (UHC) 80,51 persen</li> 	<li>BPJS dibiayai APBN 380.561 jiwa</li> 	<li>BPJS dibiayai APBD Surabaya 446.318 jiwa</li> 	<li>Pemkot mengeluarkan Rp 28 miliar per bulan untuk membiayai iuran BPJS warga.</li> 	<li>Mereka yang berhak mendapat bantuan pemkot berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok tertentu yang diatur dalam perwali, serta penderita penyakit katastropis.</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=DvCdzwYQf0k https://www.youtube.com/watch?v=Hm_bBH4acJ4 https://www.youtube.com/watch?v=1QRf7LASZP0

BPJS Kembali Tarif Lama, Uang Dikembalikan atau Masuk Iuran Berikutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mahfud-md-ridwan-jpc.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah kalah dalam proses judicial review atau peninjauan kembali yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).  Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai putusan ini bersifat final. Tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh oleh pemerintah.  "Putusan MA kalau judicial review itu adalah putusan yang final tidak ada banding terhadap judicial review berbeda dengan gugatan perkara perdata atau pidana," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/3).  Mahfud menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan sebuah gugatan perdata maupun pidana. Dalam kasus pidana, ketika proses kasasi sudah diputus, pihak yang kalah dalam gugatan bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).  "Kalau judicial review itu sekali diputus final dan mengikat. Oleh sebab itu kita ikuti saja (putusan MA). Pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan," tegasnya.  Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Alhasil, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibatalkan.  “Mengabulkan sebagian, menolak sebagian,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/3).  Andi menjelaskan, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Mahfud: Sudah Final