<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/menteri-koordinator-pemberdayaan-masyarakat-abdul-muhaimin-iskandar-istimewa-wn6ZS.webp" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan pada tahun ini.
"Belum-belum (tahun ini). (Wacana kenaikan iuran) baru kalkulasi Menteri Kesehatan. Karena kondisi dan keadaan, kita putuskan untuk tidak dinaikkan dulu," kata Menko Muhaimin Iskandar di sela-sela acara bertajuk "Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat", di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut dia, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah bergulir sejak tahun lalu.
Pasalnya dibutuhkan penyesuaian iuran agar BPJS Kesehatan tidak merugi terus menerus sehingga pelayanannya pun bisa semakin baik.
"Kalkulasinya memang agar pelayanannya menjadi baik, dibutuhkan kenaikan. Itu sejak tahun lalu. Analisis kebutuhan naik itu sejak tahun lalu," kata Muhaimin Iskandar.
Dikatakannya, saat ini pemerintah menanggung lebih dari 60 persen pembiayaan BPJS Kesehatan.
Ada mekanisme subsidi silang di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, yakni masyarakat yang mampu membantu pembiayaan masyarakat yang kurang mampu.
"Pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen tanggungan. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah," kata Muhaimin Iskandar.
&nbsp;
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kalau tarif dinaikkan, tidak akan berpengaruh bagi masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) karena mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Kenaikan iuran hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas.
"Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin. (*)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan pada tahun ini.

Cak Imin Sebut Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/menkes-budi-gunadi-sadikin-2611861035.png" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait isu kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan pada 2025. Hal ini menyusul laporan bahwa besaran premi yang diterima BPJS jomplang dengan pengeluarannya. Terkait itu, Budi mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan perhitungan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Muktk&nbsp; "Saya udah sampaikan, saya udah ngobrol sama Ibu Sri mulyani, nanti kita panggil Pak Gufron gitu ya. Karena sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022 pada saat kita naikkan tahun 2021. Angka itu udah ada. Dan angka itu setiap tahun kita review," ujarnya kepada wartawan di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat, Jumat (15/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015315763/buntut-ivan-sugianto-foto-bersama-perwira-tni-beredar-luas-koalisi-masyarakat-sipil-minta-panglima-tni-bertindak-tegas">Buntut Ivan Sugianto Foto Bersama Perwira TNI Beredar Luas, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Panglima TNI Bertindak Tegas</a> "Jadi kita tahu kondisinya sampai dimana, kira-kira BPJS akan tahu. Dan kita pemerintah memikirkan dengan sangat hati-hati. Saya dengan Ibu Sri mulyani selalu berkomunikasi," sambung Budi.&nbsp; Hingga saat ini, ia mengatakan bahwa pohaknua terus berupaya agar BPJS tak kekurangan anggaran dengan melakukan berbagai intervensi. Salah satunya, Budi meminta BPJS memelototi rumah sakit yang overclaim hingga melakukan fraudulent transaction atau klaim pembayaran palsu. "Kita juga minta BPJS tolong lebih teliti lagi melihat pembayaran-pembayaran itu udah dilakukan benar apa enggak," tegasnya. "Nah semua itu ada perhitungannya. Sekarang tinggal kita lihat apakah angka realisasinya itu dekat atau enggak. Dan kalau misalnya ternyata ada selisih jauh, itu seperti apa," pungkas Budi.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait isu kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan pada 2025.

Kata Menkes Budi Gunadi Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Tahun Depan, Sudah Ada Angkanya

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-172756-4124984584.png" alt="BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menghapus sistem kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dan mengubahnya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini akan resmi berlaku pada 30 Juni 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan pada 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025,&rdquo; bunyi Pasal 103B Ayat (1) dalam aturan tersebut, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014650287/6-alasan-mengapa-beberapa-orang-tidak-bisa-menangis-meski-berada-dalam-situasi-buruk-dan-menyedihkan">6 Alasan Mengapa Beberapa Orang Tidak Bisa Menangis meski Berada dalam Situasi Buruk dan Menyedihkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perpres yang sama, Jokowi memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri menerapkan sistem KRIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit boleh menyelenggarakan sebagian atau pelayanan seluruh rawat inap berdasarkan KRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit,&rdquo; bunyi Pasal 103B Ayat (2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah sudah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan KRIS yang aturannya sedang disiapkan itu menjunjung tinggi kenyamanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengatakan layanan KRIS memiliki standar minimal yang diterapkan di masing-masing kelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Standar tersebut ditujukan supaya pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat jauh lebih baik dan nyaman,&rdquo; kata dia usai konferensi pers di RSCM pada Juli tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menghapus sistem kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dan mengubahnya menjadi sistem KRIS.

Jokowi Resmi Hapus Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Diganti KRIS Berlaku Mulai 30 Juni 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/turun-kelas-bpjs.jpg" alt="RAMAI: Warga mengurus berkas di BPJS Kesehatan KCU Surabaya kemarin. Akhir tahun banyak warga yang ingin turun kelas. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Warga mengurus berkas di BPJS Kesehatan KCU Surabaya kemarin. Akhir tahun banyak warga yang ingin turun kelas. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikkan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Keputusan ini disayangkan oleh sejumlah pihak.  Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidawati menilai, tidak seharusnya Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Mengingat, saat ini masyarakat tengah menanggung beban berat akibat pandemi Covid-19.  "Sangat tidak sesuai karena saat ini kondisi masyarakat masih dalam situasi bencana nasional, pandemi Covid-19," ujar Mufida kepada JawaPos.com, Rabu (13/5).  "Karena masyarakat dalam kondisi krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19," tambahnya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, seharusnya pemerintah bisa meringankan beban masyarakat. Bukan malah menambah beban dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.  "Seharusnya pemerintah membantu meringankan beban rakyat, bukan menambah beban rakyat," tegasnya  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas III akan naik pada 2021 mendatang.  Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34. Berikut rinciannya:  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Iuran BPJS Naik, PKS: Harusnya Pemerintah Ringankan Beban Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu" width="100%">
<figcaption>Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiga minggu sejak Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, belum ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah. Dengan kata lain, pembayaran iuran BPJS Kesehatan masih menggunakan aturan yang lama.  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas menyatakan, pihaknya belum bisa mempelajari putusan MA. Hingga kemarin (31/3), putusan uji materi tersebut belum diterima.  BPJS Kesehatan telah menanyakan hal tersebut kepada MA. Menurut penjelasan yang diterima Iqbal, saat ini MA tengah dalam proses minutasi atau checker putusan. Selanjutnya, putusan akan diajukan untuk ditandatangani semua pihak. Dalam hal ini hakim. Baru setelah itu dikirimkan kepada tergugat dan penggugat.  Sebagaimana diketahui, Komunitas Pasien Cuci Darah mengajukan uji materi Perpres 75/2019 ke MA pada Desember 2019. Tiga minggu lalu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari. Sebagian peserta sudah mengalami kenaikan tersebut sebelum pergantian tahun. Contohnya, kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang naik sejak Agustus 2019. Tiga bulan setelahnya, iuran bagi ASN dan TNI/Polri juga naik.  Iqbal menuturkan, belum ada aturan baru mengenai iuran BPJS Kesehatan. ’’Sementara masih dengan besaran iuran Perpres 75/2019,’’ kata Iqbal. Peserta kelas mandiri atau PBPU masih membayar iuran dengan besaran yang sama. Peserta kelas I membayar iuran Rp 160.000, kelas II Rp 110.000, dan kelas III Rp 42.000.  Bagaimana jika belum ada tindakan dari pemerintah hingga hari ini? Menurut Iqbal, pihaknya mengikuti aturan yang berlaku. Dalam peraturan MA (perma) disebutkan, peraturan yang dibatalkan MA masih berlaku selama belum dicabut. Atau, jika dalam 90 hari belum juga dicabut, peraturan yang dipersengketakan tidak berlaku lagi. Namun, sebelum itu, peraturan lama –dalam hal ini Perpres 75/2019– masih berlaku.  Sebelumnya, Ketua KPCDI Tony Samosir berharap pemerintah segera menjalankan putusan MA. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan memberatkan masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Iuran BPJS Kesehatan Belum Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mahfud-md-ridwan-jpc.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah kalah dalam proses judicial review atau peninjauan kembali yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).  Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai putusan ini bersifat final. Tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh oleh pemerintah.  "Putusan MA kalau judicial review itu adalah putusan yang final tidak ada banding terhadap judicial review berbeda dengan gugatan perkara perdata atau pidana," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/3).  Mahfud menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan sebuah gugatan perdata maupun pidana. Dalam kasus pidana, ketika proses kasasi sudah diputus, pihak yang kalah dalam gugatan bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).  "Kalau judicial review itu sekali diputus final dan mengikat. Oleh sebab itu kita ikuti saja (putusan MA). Pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan," tegasnya.  Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Alhasil, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibatalkan.  “Mengabulkan sebagian, menolak sebagian,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/3).  Andi menjelaskan, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Mahfud: Sudah Final

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemungkinan besar tak akan lagi menyuntikkan dana untuk BPJS Kesehatan tahun ini. Pasalnya, mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan sudah disesuaikan.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPJS Kesehatan telah berkomitmen akan menjaga kinerja keuangannya mulai tahun ini. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diharapkan mampu menambal sedikit demi sedikit bolongnya kantong BPJS Kesehatan.  "Dengan ada kenaikan, maka kami melihat BPJS Kesehatan tidak perlu tambahan dana di 2020,” ujarnya di gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa (7/1).  Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Kemenkeu, Askolani menambahkan, meski tak ada penyertaan modal negara (PMN) untuk BPJS Kesehatan, namun pemerintah tetap memberikan subsidi kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besarnya mencapai Rp 20 triliun.  Dengan adanya kenaikan iuran BPJS dan subsidi PBI sebesar itu, maka alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun ini mencapai Rp 40 triliun. Jumlah tersebut tidak sebesar seperti 2018 lalu.  "Estimasi pada 2020 tidak ada kebutuhan suntikan dana seperti dilakukan di 2019 dan sebelumnya," imbuhnya.  Sebagai informasi, pada 2019 Kemenkeu telah memberikan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp 13 triliun. Suntikan itu untuk membayar sisa penyesuaian iuran peserta PBI pusat dan daerah, serta peserta penerima upah (PPU) khususnya Pemerintah dalam hal ini PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian.

Iuran Sudah Naik, Menkeu Tak akan Beri Suntikan APBN ke BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III berakhir. Pemerintah dan DPR sepakat memberikan subsidi untuk selisih kenaikan iuran bagi peserta mandiri kelas III tersebut.  Subsidi itu bakal diambil dari proyeksi profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI) pada tahun mendatang sebagai imbas kenaikan iuran JKN berdasar Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Diperkirakan, ada surplus Rp 13,5 triliun dari sektor tersebut.  Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, apabila Perpres 75/2019 berlaku tahun depan, PBI dalam APBN mencapai Rp 48,7 triliun dan PBI di APBD Rp 18,9 triliun. Dari alokasi itu, klaim rasio kepesertaan JKN di segmen PBI pada 2019 sebesar 117 persen. Artinya, sudah profit dengan tambahan Rp 9,2 triliun.  Sementara itu, pada 2020, jika diasumsikan klaim rasio PBI bisa turun dari 127,7 persen ke 100 persen, ada sisa 27,7 persen. Dengan angka tersebut, klaim rasio yang terjadi mencapai Rp 13,5 triliun. Angka itulah yang bakal digunakan menutup selisih PPBU dan BP kelas III sebanyak Rp 3,9 triliun untuk 19,9 juta orang. ”Nah, bagian surplus itu yang dimanfaatkan untuk menyubsidi mandiri kelas III. Simpel saja kok,” jelas Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR kemarin (12/12).  Opsi tersebut merupakan alternatif kedua yang ditawarkan Terawan dalam rapat.  Kemarin dia sempat mengajukan tiga alternatif solusi atas kenaikan iuran PPBU kelas III. Alternatif pertama, memberikan subsidi dari pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada PBPU dan BP kelas III. ”(Alternatif pertama, Red) ini pernah kami ajukan dan usulan tersebut masih menunggu kepastian menteri keuangan,” ungkapnya.  Alternatif ketiga berupa pergantian peserta PBI. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperbaiki kualitas data PBI sekaligus integrasi PBI dengan data terpadu program kesejahteraan sosial. Menurut Terawan, terdapat data PBI nondata terpadu kesejahteraan sosial sejumlah 30,6 juta yang akan dinonaktifkan Mensos tahun depan. ”Nah, data nonaktif itu bisa dimanfaatkan untuk digantikan peserta PPBU dan PB kelas III yang jumlahnya 19,9 juta tadi,” katanya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sebagai penyelenggara, pihaknya bakal mengikuti keputusan regulator, dalam hal ini Kemenkes. ”Selama regulasi memungkinkan dan bisa dijalankan, kami siap menjalankan,” ujarnya.  Fachmi mengaku sudah memprediksi angka 19,9 juta orang peserta PBPU dan BP tersebut. Dari hitung-hitungan sementara, dia optimistis bisa me-manage keuangan ke depan meski ada tambahan tanggungan. ”Tapi, setelah ini kami akan memberi tahu ke Kemenkeu dulu, kemudian memastikan regulasi yang disebutkan tadi benar-benar mampu kita jalankan,” paparnya.

Pemerintah Sepakat Subsidi Peserta BPJS Kelas III Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sekaligus tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia menjelaskan, tiga peraturan teknis tersebut membahas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit dan berlaku pada 24 Oktober lalu.  "(Isinya) untuk membayar yang ASN (Aparatur Sipil Negara), untuk yang PBI (Penerima Bantuan Iuran), dan yang untuk daerah," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).  Usai terbitnya PMK tersebut, Ani - sapaan akrabnya, menyebut bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran. "Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada masing-masing dihitungnya," imbuhnya.  Tiap PMK memiliki perubahan yang berbeda-beda. Tiga PMK yang dikeluarkan adalah PMK Nomor 158 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah; PMK Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan PMK Nomor 160 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).  Dalam PMK nomor 160/2019, memungkinkan pemerintah memenuhi kekurangan pembayaran PBI akibat perubahan jumlah peserta atau besaran iuran dapat menggunakan APBN Tahun Berjalan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3. Pada regulasi sebelumnya yakni PMK 10/2018, pemerintah hanya dapat memenuhi kekurangan pembayaran PBI melalui APBN Perubahan (APBN-P) atau APBN tahun anggaran berikutnya. Artinya, kini pemerintah memiliki tiga opsi untuk menutupi kekurangan pembayaran PBI.  Ani menjelaskan, pihaknya akan melakukan penghitungan untuk masing-masing kelompok berdasarkan tiga PMK tersebut. Tapi, dia belum dapat menyebutkan finalisasi penghitungan dan memastikan waktu pencairan dana talangan BPJS. "Segera saja," katanya.  Sementara itu, mengenai pembenahan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, masih proses memadankan dengan data yang ada di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sebab, orang yang terdata harus memiliki identitas yang jelas. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tercatat, ada sekitar 98,7 juta masyarakat Indonesia prasejahtera.  "Ada yang sudah dipadankan ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah. Data sekitar 68 juta orang yang sudah dipadankan dengan NIK di Dukcapil," terang Juliari saat ditemui di Hotel Harris Vertu, Senin (11/11). Berdasar itu, masih ada sekitar 30 jutaan data yang belum.  Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, proses update masih terus dilakukan. Termasuk membenahi data masyarakat yang dinilai sudah mentas dari garis kemiskinan. Juliari mengaku, membenahi data memang tidak mudah. Selain banyak orang yang harus diurus, banyak juga masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu identitas penduduk (KTP) yang di dalamnya tercantum NIK.  "Saya kira tidak ada hambatan. Tapi perlu waktu. Target akhir tahun ini beres. Sehingga awal tahun depan sudah dengan data yang lebih berkualitas. Data terpadu kesejahteraan sosial dengan ada NIK," jelasnya. Dengan harapan, bantuan sosial, kesehatan, hingga pendidikan yang diberikan oleh negara bisa tepat sasaran.

Kekurangan Pembayaran PBI Bisa Dipenuhi dengan APBN Tahun Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-27-at-14.02.18.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya gencar dalam pemenuhan kewajibannya untuk memberikan hak-hak setiap peserta. Namun, juga gencar menindak tegas terhadap para pelaku usaha yang masih tidak patuh atau membandel karena tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.  Dalam upaya penanganan perusahaan tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jakarta Pusat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebon Sirih, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.  Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Amdaustri Putra Tura mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Kejari Jakarta Pusat selama dua hari. Adanya kerja sama ini banyak hal positif yang sudah tercapai dan dinilai efektif untuk melakukan penagihan terhadap penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.  "Ini sangat efektif. Dalam dua tahun terakhir, bersama Kejari Jakarta Pusat, untuk tiga cabang yakni Salemba, Kebon Sirih dan Gambir berhasil menarik lebih dari Rp 20 miliar tunggakan dari perusahaan," terang Amdaustri, Kamis (26/9).  Menurut Amdaustri, sanksi pidana untuk setiap perusahaan tidak patuh juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dimana upaya hukum tersebut ditujukan untuk perusahaan - perusahaan yang kerap memberikan edukasi hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan namun tetap memilih untuk tidak patuh.  "Kami mengharap perusahaan untuk lebih taat dalam membayarkan iuran. Sebab, itu sudah menjadi hak untuk para pekerja," tuturnya.  Dikatakan Amdaustri, penagihan terhadap penunggak iuran dilakukan oleh pihaknya dengan cara persuasif selama enam bulan pertama. Namun, pihaknya harus bertindak tegas ketika upaya tersebut tidak berhasil. Pihaknya akan meminta bantuan kepada pihak Kejari Jakarta Pusat untuk bertindak.  "Jadi kalau enam bulan le atas kita serahkan ke Kejaksaan. Kalau sebelum enam bulan kita masih lakukan upaya persuasif. Jika langkah ini tidak berhasil, kita serahkan ke lembaga hukum dalam hal ini Kejari untuk melanjutkan," terangnya.  Amdaustri menyebut, para penunggak itu memang sengaja tidak mau membayar. Sebab, pihaknya telah melayangkan surat dan melakukan pendekatan. Namun, hal itu tidak digubris. Untuk itulah, pihaknya menggandeng Kejari Jakarta Pusat untuk menindak. "Jadi mereka emang sengaja ngga bayar. Tapi ada juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial atau keuangan," ujarnya.  Sementara itu, Kepala Kejari Jakarta Pusat, Sugeng Riyanta mengatakan, perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menindak secara hukum perusahaan bandel tersebut. Bahkan, pihaknya dapat mengajukan pembubaran terhadap perusahaan tersebut.  "MoU ini tentunya sebagai payung. Tentunya ke depan kami sebagai pengacara negara, apabila dibutuhkan BPJS selaku klien kami, dapat melakukan tindakan bantuan hukum mitigasi maupun non mitigasi," jelasnya.  Sugeng mengungkapkan, kerjasama yang sudah berjalan sejauh ini adalah soal optimalisasi penagihan dan pemulihan keuangan negara melalui penagihan perusahaan tidak taat iuran. Ia menegaskan, apabila cara pendekatan tidak direspon, maka pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut untuk diberikan pencerahan hingga terjadi kesepakatan membayar.  "Terakhir dalam waktu hanya dua hari kami bisa menarik uang sekitar Rp 1 miliar," ungkapnya.  Dalam kegiatan penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gambir Singgih Marsudi, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kebon Sirih Tonny Widijo Kristanto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Pusat Feni Nilasari, para Wasrik dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Jakarta Pusat.

Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bakal Ditagih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuran bpjs

Berita Terkini