<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/b5316912-eaa6-4e3d-8c79-8e4f2a2375fe-213277270.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Indonesia tidak perlu membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.</p> <p>Hal tersebut disampaikan untuk merespons informasi bahwa Trump meminta negara-negara anggota Dewan Perdamaian membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp16,82 triliun) demi hak keanggotaan permanen.</p> <p>&ldquo;Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian,&rdquo; kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Jumat (23/1).</p> <p>Ia menyampaikan bahwa Indonesia memandang Dewan Perdamaian tersebut hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Jalur Gaza setelah dua tahun menderita akibat agresi Zionis Israel.</p> <p>Terlebih, inisiatif Trump tersebut telah memiliki dasar hukum internasional setelah didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kata dia.</p> <p>&ldquo;Indonesia memandang Dewan Perdamaian bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme sementara yang didukung DK PBB,&rdquo; ucap jubir Kemlu tersebut.</p> <p>Dengan didampingi Presiden Trump, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).</p> <p>Prabowo menyebut Dewan Perdamaian Gaza merupakan kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza, dan Indonesia memiliki komitmen besar untuk berperan dalam mewujudkan hal tersebut bagi kebaikan rakyat Palestina.</p> <p>Sementara, laporan Bloomberg pada Ahad (18/1), mengutip rancangan piagam dewan tersebut, menyebut Donald Trump mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS kepada anggota Dewan Perdamaian supaya bisa menjadi anggota tetap organisasi itu.</p> <p>Setiap negara anggota Dewan Perdamaian mendapat jatah keikutsertaan selama tiga tahun sejak berlakunya Piagam Dewan Perdamaian, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua Dewan, yaitu Donald Trump.</p> <p>Namun, batasan keanggotaan tiga tahun tersebut gugur bagi &ldquo;negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,&rdquo; demikian disebutkan dalam bagian lain rancangan dokumen tersebut. (*)</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Indonesia tidak perlu membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza

Jadi Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Kemlu Nyatakan Indonesia Tak Perlu Bayar Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/WhatsApp-Image-2025-09-02-at-111335-2722186672.jpg" alt="Maulana Ardhi, Peserta Program JKN menunjukkan kemudahan fitur autodebit yang membuat dia lebih disiplin membayar iuran JKN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maulana Ardhi, Peserta Program JKN menunjukkan kemudahan fitur autodebit yang membuat dia lebih disiplin membayar iuran JKN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menjadi tonggak penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.</p> <p>Dengan mengusung prinsip gotong royong, Program JKN sangat bergantung kepada partisipasi aktif seluruh peserta terutama dalam hal kepatuhan membayar iuran secara rutin.</p> <p>Kepatuhan ini dapat mencerminkan kesadaran masyarakat dan turut serta menjaga keberlangsungan Program JKN.</p> <p>Salah satu peserta JKN dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu Maulana Ardhi (25), mengaku memahami betapa pentingnya rutin membayar iuran.</p> <p>Menurut dia, dengan iuran yang dibayarkan secara teratur setiap bulan dapat menjaga status kepesertaannya tetap aktif.</p> <p>Selain itu, dia juga merasa lebih tenang karena memiliki jaminan perlindungan kesehatan yang dapat ia gunakan kapan saja ketika dibutuhkan.</p> <p>&ldquo;Bagi saya membayar iuran itu sangat penting ya, biar status kepesertaan JKN tetap aktif. Karena kan kalau tiba-tiba butuh layanan kesehatan dan kartu JKN kita nonaktif karena menunggak, bisa jadi masalah. Sehingga kalau butuh berobat jadi terkendala,&rdquo; ungkap Maul pada Kamis (07/08).</p> <p>Meski jarang memanfaatkan layanan JKN, Maul mengaku tidak pernah merasa rugi karena sudah membayar iuran secara rutin setiap bulannya.</p> <p>Baginya, iuran yang dibayarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap sesama.</p> <p>&ldquo;Saya justru bersyukur karena jarang sakit. Saya juga tidak pernah sekali pun merasa sia-sia karena selalu bayar iuran. Saya percaya, meskipun jarang menggunakan untuk akses layanan JKN, iuran yang saya bayarkan dapat membantu perawatan orang lain yang membutuhkan. Sistem JKN ini kan gotong royong, jadi saya ikut senang kalau iuran saya bisa bermanfaat untuk orang lain," ucapnya.</p> <p>Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan peserta, BPJS Kesehatan terus berinovasi dengan menyediakan fitur autodebit sebagai salah satu metode pembayaran yang praktis dan efisien.</p> <p>Dengan memanfaatkan autodebit, peserta JKN tidak perlu khawatir akan lupa atau terlewat membayar iuran karena pembayaran iuran akan secara otomatis setiap bulannya.</p> <p>Fitur autodebit juga dimanfaatkan oleh Maul agar pembayaran iuran JKN dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat waktu.</p> <p class="class-paragraph">Menurutnya, dengan autodebit risiko keterlambatan dalam membayar iuran dapat dihindari, dan kepesertaan JKN tetap aktif.</p> <p>&ldquo;Sangat memudahkan sekali ya adanya autodebit ini. Dulu saya sering lupa bayar iuran JKN, bahkan pernah sampai kepesertaan saya nonaktif karena telat bayar. Sejak mengaktifkan fitur autodebit, semuanya jadi lebih mudah. Iuran otomatis terpotong setiap bulan dari rekening saya, jadi tidak repot lagi ke bank untuk membayarnya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Maul juga mengimbau bagi yang menggunakan fitur autodebit untuk rutin cek mutasi rekening dan memastikan terdapat saldo yang cukup di rekeningnya.</p> <p>Pasalnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemotongan iuran telah berhasil.</p> <p>&ldquo;Saya selalu rutin cek mutasi rekening setiap bulan, supaya bisa memastikan iuran JKN benar-benar sudah terpotong lewat autodebit. Karena kendala bisa saja terjadi, entah dari sistem, jaringan, bahkan saldo rekening yang tidak cukup. Maka dari itu lebih baik dicek daripada kepesertaan jadi nonaktif tanpa disadari,&rdquo; terangnya.</p> <p>Melalui pengalaman yang dirasakannya, Maul tak lupa mengajak peserta JKN lain untuk memanfaatkan fitur autodebit supaya memudahkan dalam pembayaran iuran. Fitur autodebit terbukti sangat berguna untuk menjaga keaktifan status peserta.</p> <p>Maul berharap semakin banyak orang yang menggunakan autodebit guna memenuhi kewajiban dan kepatuhan peserta dalam membayar iuran serta mengurangi jumlah peserta yang nonaktif.</p> <p>&ldquo;Saya sangat menyarankan peserta JKN lainnya untuk segera mengaktifkan fitur ini. Melalui autodebit, iuran akan dibayarkan otomatis setiap bulan, jadi kita tidak perlu khawatir lupa atau telat bayar. Ini sangat membantu menjaga status kepesertaan tetap aktif dan menghindari denda,&rdquo; tutup Maul.</p>

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan peserta, BPJS Kesehatan terus berinovasi dengan menyediakan fitur autodebit.

Autodebit JKN Bantu Maul Disiplin Bayar Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/yr21zZtwYQ75i2L0adi9xazPc7T7k0ZdGVfKS8DD-153644159.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan wisuda SD-SMP Negeri Surabaya sudah dilarang sejak 2015. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan wisuda SD-SMP Negeri Surabaya sudah dilarang sejak 2015. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Menjelang pergantian tahun ajaran sekolah, penyelenggaraan wisuda kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tidak sedikit orang tua murid yang merasa terbebani dengan tradisi ini.</p> <p>Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) melarang wisuda bagi SD-SMP negeri. Kebijakan ini bahkan telah diberlakukan sejak 2015 lalu.</p> <p>"Kalau di sekolah negeri sudah saya, istilahkan 'haramkan' untuk wisuda. Sudah tidak boleh lagi ada wisuda di SD dan SMP Negeri ketika itu meminta biaya kepada muridnya," tutur Eri di Surabaya, Rabu (14/5).</p> <p>Dengan kebijakan larangan wisuda, Eri ingin mengajak kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk peduli dengan orang-orang disekelilingnya. Ia tak menampik mahalnya biaya wisuda membebani finansial orang tua murid.</p> <p>"Tidak semua anak mampu secara ekonomi untuk ikut merayakan kelulusan dengan wisuda," imbuh Eri yang kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).</p> <p>Menurutnya, wisuda memang menjadi momen yang ditunggu sebagian siswa di akhir masa sekolah. Namun, euforia kelulusan tersebut bukanlah inti dari tujuan pendidikan yang sebenarnya.</p> <p>"Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan karakter terbaik. Itu yang selalu saya katakan, jangan pernah menggunakan wisuda sebagai alasan (sekolah meminta iuran)," ujar Wali Kota Eri.</p> <p>Di sisi lain, di jenjang pendidikan SMA/SMK negeri sederajat, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) larangan wisuda atau purnawiyata.</p> <p>Tertuang dalam surat edaran nomor 000.1.5/1506/101.5/2025 yang ditandatangani pada 6 Maret 2025. Dalam regulasi tersebut, acara kelulusan siswa hanya boleh diadakan di lingkungan sekolah.</p> <p>Pihak sekolah juga dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan acara kelulusan siswa, serta tidak boleh memaksa siswa/siswi untuk mengenakan khusus, seperti jas atau kebaya. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang wisuda di tingkat SD-SMP negeri untuk meringankan beban orang tua.

Ini Alasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Larang Wisuda SD-SMP Negeri dengan Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-11-at-224054-290387636.jpeg" alt="Potongan video Romsi yang mendapat hadiah sepeda dari kawan-kawannya, yang viral di media sosial. (TikTok @sriharyati999)" width="100%">
<figcaption>Potongan video Romsi yang mendapat hadiah sepeda dari kawan-kawannya, yang viral di media sosial. (TikTok @sriharyati999)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Beberapa hari belakangan video dari akun TikTok @srihayati999, seorang guru asal SMAN 1 Karanganyar, Kebumen viral di media sosial. Dia membagikan momen inspiratif dari siswa-siswanya.</p> <p>Video yang diunggah pada Senin (8/9) mendadak banyak dibicarakan di dunia maya dan banjir pujian dari netizen.</p> <p>Video berdurasi sekitar 1 menit tersebut merekam momen kehangatan para siswa yang memberi sepeda untuk Romsi, salah satu rekannya hasil dari iuran satu kelas.</p> <p>Kondisi Romsi, salah satu siswa kelas X-10 yang harus berjalan kaki saat berangkat ataupun pulang dari sekolah menggugah jiwa empati teman sekelasnya.</p> <p>Mereka berinisiatif untuk membelikan Romsi sepeda, agar ia tak perlu susah payah jalan kaki atau nebeng ke teman-temannya. Selain mendapatkan sepeda pancal, Romsi juga mendapatkan sejumlah uang yang nominalnya tidak disebutkan pasti pada video tersebut.</p> <p>Inisiatif itu ternyata hadir dari ketua kelas di kelas Romsi, Satria Panji Wijaya. &ldquo;Kita peduli sama kamu, Rom&rdquo; ungkap Satria saat hendak menyerahkan sepedanya ke Romsi bersama teman-teman lainnya di lapangan sekolah.</p> <p>&ldquo;Kita belikan sepeda buat kamu, untuk ke sekolah&rdquo; imbuhnya saat Romsi menerima sepeda dari teman-temannya disertai tepuk tangan dari teman lainnya.</p> <p>Romsi terlihat sangat terharu dan bahagia, ia masih tak menyangka mendapatkan rejeki nomplok perantara teman sekelasnya.</p> <p>Setelah menerima sepeda tersebut, Romsi mengucapkan terimaksih dengan penuh haru bahkan ia sempat grogi karena tidak bisa berkata-kata lagi. &ldquo;Tenang Rom, kita keluarga&rdquo; sahut salah satu temannya saat itu.</p> <p>Semua siswa pun sangat bangga dan bahagia karena bisa membantu Romsi. Ternyata para wali murid pun juga ikut berpartisipasi dalam aksi ini.</p> <p class="class-paragraph">Teman sekelas Romsi juga menggalang dana lewat tagar &lsquo;TikTok do your magic&rsquo;. Sehingga bisa mengumpulkan dana dengan nominal yang &nbsp;lebih besar untuk membantu Romsi.</p> <p>Sri Haryati, sang guru, tak ketinggalan mengunggah momen tersebut di akun TikTok-nya. &ldquo;Nak, terimakasih ya sudah memberikan banyak tidak hanya kepada bu guru, tetapi ke seluruh warga Indonesia. Kalian hebat kalian keren. Kompak selalu malaikat-malaikat kecil X-10&rdquo;, tulisnya di salah satu postingan TikTok terbarunya.</p> <p>Kolom kometar pada postingan tersebut sontak dipenuhi dengan doa baik dan pujian untuk para siswa maupun gurunya. &ldquo;ketika ada anak-anak hebat, di situ pasti ada ibu guru yg hebat juga. Keren kalian&rdquo; tulis akun @ponimin.</p> <p>&ldquo;Ternyata cerita yang pernah kubaca di majalah anak-anak 40 tahun lalu, ada di dunia nyata&rdquo; tulis netizen lainnya, @gemartempe</p> <p>Akun @ismha.kai juga ikut berkomentar. &ldquo;ini mah teman-teman sekelasnya juga keren semua. Beruntung banget dek Romsi sekelas sama orang-orang baik, positif. Terimakasih temen-temen Romsi&rdquo;.</p> <p>Selain berkomentar, cukup banyak akun di berbagai platform media sosial yang mengunggah ulang video tersebut, karena terkesan dengan kebaikan para siswa.</p> <p>Salah satu akun yang mengunggah ulang adalah Instagram @folktative yang menyajikan video Romsi bersama temannya. Ditambah tulisan, &ldquo;Respect! Para siswa iuran beli sepeda untuk teman mereka yang jalan kaki ke sekolah&rdquo;. Dengan mencantumkan asal muasal video, yakni akun TikTok gurunya.</p>

Siswa SMAN 1 Karanganyar Kebumen patungan untuk membelikan temannya sepeda karena masih jalan kaki saat ke sekolah.

Viral Siswa SMAN 1 Karanganyar Kebumen Iuran Belikan Temannya Sepeda, Video Unggahan Gurunya Banjir Pujian   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG-20240909-WA0014-4068063974.jpg" alt="Diskusi panel Stand for Palestine: Indonesia, Nahdlatul Ulama, and Solidarity for Palestine rangkaian Rakernas NU Care-LAZISNU. (Humas PBNU)" width="100%">
<figcaption>Diskusi panel Stand for Palestine: Indonesia, Nahdlatul Ulama, and Solidarity for Palestine rangkaian Rakernas NU Care-LAZISNU. (Humas PBNU)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan dukungan terhadap masyarakat Palestina. Di antaranya meningkatkan iuran rutin untuk masyarakat Palestina lewat lembaga di bawah naungan PPP. Selain itu juga menyiapkan dana hibah sebesar USD 2 juta atau Rp 30 miliar lebih untuk warga Palestina.</p> <p>Upaya pemerintah itu diungkapkan Direktur Timur Tengah pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Ahrul Tsani Fathurrahman. Di forum diskusi panel Stand for Palestine: Indonesia, Nahdlatul Ulama, and Solidarity for Palestine rangkaian Rakernas NU Care-LAZISNU dia mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina terus mengalir.</p> <p>Di antaranya melalui organisasi internasional di bawah PBB yang memiliki wewenang mengurus pengungsi. Indonesia juga menaikkan iuran rutin yang awalnya USD 200 ribu setiap tahun, menjadi USD 1,2 juta setiap tahunnya. Selain iuran yang sifatnya rutin tahunan, Indonesia juga akan memberikan hibah sebanyak USD 2 juta atau sekitar Rp 30 miliar. Belum lagi bantuan melalui Organisasi Buruh Internasional dan bantuan penanganan polio.</p> <p>Ahrul Tsani Fathurrahman mengungkapkan dukungan bagi rakyat Palestina telah berkali-kali diupayakan Pemerintah Indonesia. Dukungan tersebut juga melibatkan peran berbagai pihak termasuk PBNU melalui NU Care-LAZISNU.</p> <p>"Kami di pemerintahan tentunya tidak bisa melaksanakan itu semua secara penuh tanpa bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di ormas dan khususnya di LAZISNU," kata Ahrul Tsani Fathurrahman.</p> <p>Atas nama Pemerintah, Kemenlu juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus di LAZISNU yang telah memiliki komitmen terus untuk membantu Palestina. Ahrul Tsani mengatakan dalam isu kemerdekaan Palestina Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan gagasan di berbagai forum.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Direktur NU Care-LAZISNU Qohari Cholil mengatakan bahwa bantuan NU Care-LAZISNU untuk rakyat Palestina sesuai arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia menjelaskan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, menaruh perhatian lebih pada isu perdamaian dunia. Termasuk konflik dan genosida Israel atas Palestina.</p> <p>"Selain itu NU juga telah menunjukkan kepedulian untuk membantu rakyat Palestina sejak lama. Jadi tugas kami sekarang meneruskan karena concern kami di NU Care-LAZISNU adalah persoalan kemanusiaan saudara-saudara kita di Palestina," ujar Qohari dalam keterangannya Senin (9/9).</p> <p>Melalui Rakernas NU Care-LAZISNU kali ini, penguatan semangat untuk membantu rakyat Palestina kembali dilakukan. "Tujuannya agar ke depan masyarakat Indonesia, khususnya warga NU dapat menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestina melalui NU Care-LAZISNU, baik di pusat maupun LAZISNU yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia," jelas Qohari.</p> <p>Qohari menyampaikan dalam waktu dekat NU Care-LAZISNU juga bakal berkolaborasi dengan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) dalam pengiriman bantuan senilai Rp1,5 miliar. "Bantuan berupa gandum, hygiene kit dan kebutuhan lainnya. Bantuan akan disalurkan melalui Yordania," ujarnya.</p> <p>Ketua Umum POROZ, Bukhori Muslim mengatakan kolaborasi ini sangat penting dari berbagai lembaga zakat yang tergabung dalam POROZ. "Tentu ini kerja sama yang sangat baik dan komitmen bersama untuk mendukung rakyat Palestina," ungkap Bukhori Muslim.</p>

Selain itu juga menyiapkan dana hibah sebesar USD 2 juta atau Rp 30 miliar lebih untuk warga Palestina.

Naikkan Iuran Rutin dan Siapkan Hibah Senilai Rp 30 Miliar, Wujud Dukungan Pemerintah Indonesia untuk Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Perumahaan-KPR-Salman-Toyibi-3-1831380417.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyoroti kapasitas BP Tapera dalam mengelola uang untuk iuran perumahan bagi pekerja. Sebab, kapasitas BP Tapera dari sisi akuntabilitas dalam mengelola uang yang sedemikian besar belum jelas.</p> <p>Iuran sebesar 3 persen bisa mencapai triliunan rupiah hanya dalam sekali penarikan iuran. Ada pula istilah bank kustodian yang ditunjuk untuk mengelola uang itu. &rdquo;Ini mengerikan sekali risiko penyelewengan dananya. Karena yang dikelola besar sekali,&rdquo; tegas Media Wahyudi Askar.</p> <p>Sementara itu, dari sisi pekerja, tentu akan berpengaruh negatif terhadap konsumsi, kesejahteraan, bahkan semua orang akan berusaha menghindari pajak.</p> <p>Senada, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai program tapera akan semakin memberatkan kondisi ekonomi pegawai peserta tapera. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, kebutuhan perumahan untuk kelas pekerja dan rakyat memang kebutuhan primer. Seperti halnya makanan dan pakaian.</p> <p>Namun, Iqbal memberi catatan, tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan upah yang layak melalui dana APBN dan APBD. Bukan dipotong dari upah buruh. &rdquo;Kondisi saat ini tidaklah tepat program tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta tapera karena membebani,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dia juga menyoroti soal belum adanya kejelasan terkait program tapera. Terutama tentang kepastian apakah peserta tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program itu. &rdquo;Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran tapera sebesar 3 persen dengan 0,5 persen dibayar pengusaha dan dibayar buruh 2,5 persen, maka tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di-PHK,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Iqbal juga menyentil pemerintah. Mengingat dalam lima tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) mengalami penurunan. Besarannya mencapai 30 persen. &rdquo;Hal ini akibat upah tidak naik hampir tiga tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali,&rdquo; keluhnya.</p> <p>Pihaknya mendesak pemerintah merevisi aturan terkait tapera. <strong>(han/lum/idr/mia/c17/fal)</strong></p>

Kapasitas BP Tapera dalam mengelola uang untuk iuran perumahan bagi pekerja mendapat sorotan. Iuran sebesar 3 persen bisa mencapai triliunan

Tapera Rawan Penyelewengan, Efektivitas Iuran Diragukan

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-1JPG-711374838.jpg" alt="Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024).</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) mengingatkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jangan membebani pengusaha dan pekerja.</p> <p>&nbsp;</p>

Ketua AREBI Minta agar Iuran yang dikenakan untuk Tapera Tidak sampai Membebani keuangan dari Pengusaha dan Pekerja

Ketua AREBI Minta agar Iuran Tapera Tak sampai Membebani Pengusaha dan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/ilustrasi-rumah-subsidi-2043035863.jpg" alt="Ilustrasi rumah bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah bersubsidi</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.</p> <p>Besaran iuran Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari Gaji atau Upah. Besaran simpanan untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.</p> <p>Pengumpulan dana dilakukan pada Rekening Dana Tapera oleh Bank Kustodian di Bank Penampung. Nantinya, iuran itu akan dikumpulkan dan diinvestasikan atau dilakukan pemupukan dana dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera milik Peserta oleh Bank Kustodian. Tak hanya itu, pengelolaan iuran Tapera juga akan dilakukan oleh manajer investasi yang diawasi oleh OJK dan BP Tapera.</p> <p>Dana Tapera diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU Tapera.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Manfaat Iuran Tapera</strong></p> <p>Dikutip dalam laman resmi BP Tapera, dana Tapera bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta MBR terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR).</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Meski begitu, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, BP Tapera hanya akan memberikannya kepada peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan memenuhi syarat kelayakan (eligibility).</p> <p>&nbsp;Kendati demikian, apabila dana Tapera tidak dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah, maka bisa diambil pada saat masa kepesertaan berakhir dengan total nilai yang terdiri dari iuran beserta hasil pemupukannya.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Syarat kepesertaan Tapera</strong></p> <p>Adapun syarat kepesertaan Tapera merupakan pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p> <p>Pekerja/buruh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Selain itu, setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. Pekerja Mandiri yang berpenghasilan dibawah Upah minimum dapat menjadi Peserta. Peserta telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.</p> <p>Peserta Tapera, terdiri dari CPNS, PNS, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai BUMN dan BUMD, pegawai BUMDES, karyawan di badan usaha milik swasta, dan freelancer.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Iuran Tapera bisa dicairkan</strong></p> <p>Meskipun iuran Tapera ini dikhususkan untuk pembiayaan rumah, ternyata seluruh simpanan bisa dicairkan apabila kepesertaannya telah berakhir. Ada sejumlah syarat bagi pekerja yang akan mencairkan iuran Tapera ini, meliputi telah pensiun sebagai karyawan, berusia mencapai 58 tahun bagi pekerja mandiri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lalu, peserta meninggal dunia, dan atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Dalam hal ini, simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020

Poin Penting PP Tapera: Besaran Iuran, Manfaat, hingga Syarat Kepesertaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-030919-app-8.jpg" alt="Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo resmi mengubah sistem kelas dalam Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dengan sistem ini, sistem kelas tak akan ada lagi dan dijadikan sama satu dengan lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dengan penerapan KRIS, maka ada standar khusus yang sama di luar dari empat kelas BPJS yang saat ini ada. Lantas, apakah ada perubahan besaran iuran BPJS seiring dengan penerapan KRIS?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan belum akan berubah menyusul perubahan sistem kelas BPJS menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650756/pos-indonesia-bagikan-bansos-sembako-dan-pkh-tahap-2-di-bali">Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk dasar perhitungan iuran sampai saat ini tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Perpres 64/2020," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menerangkan bahwa ke depan saat secara bertahap sistem KRIS diterapkan pada 2025, perubahan iuran BPJS bisa jadi dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila nantinya terdapat perubahan yang pasti BPJS Kesehatan senantiasa akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah," ungkap Rizzky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perubahan iuran BPJS itu, katanya, pasti akan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan KRIS yang saat ini dilakukan bertahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil evaluasi penerapan KRIS juga menjadi salah satu faktor dalam menetapkan langkah penyesuaian besaran iuran bagi peserta JKN," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div>

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan belum akan berubah dan masih mengacu  Perpres 64/2020.

Sistem Kelas BPJS Diganti Menjadi KRIS, Tarif Iuran Dipastikan Belum Alami Perubahan

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/mudik-gratis-564856143.jpeg" alt="Tangkapan layar dari unggahan akun Berbias Cahaya Pagi yang membagikan kisahnya ketika mudik gratis yang diminta iuran. (tangkapan dari akun Berbias Cahaya Pagi)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar dari unggahan akun Berbias Cahaya Pagi yang membagikan kisahnya ketika mudik gratis yang diminta iuran. (tangkapan dari akun Berbias Cahaya Pagi).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Salah satu pengguna Facebook dengan nama anonim "Berbias Cahaya Pagi" melaporkan tindakan kru bus mudik gratis Alfamart yang meminta uang untuk membayar tol di grup Facebook "INFO MUDIK GRATIS 2024" pada Jumat (5/4).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam unggahannya tersebut ia menceritakan bus ini sempat keluar tol Pejagan karena saldo tol tidak cukup. Tidak hanya itu, penumpang bus dengan tujuan Solo ini juga diminta iuran Rp5.000 per orang setelah melewati Kalikangkung.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Parah...mudik gratis Alfamart berangkat dari TMII bus 2 tujuan solo, kru bus minta iuran buat beli saldo e tol... terkumpul 210 rb, akhirnya keluar tol Pejagan kan karena ga cukup....selepas kali kangkung minta lagi iuran 5 RB per orang...bus bluestar no 2 tujuan solo," tulis akun Berbias Cahaya Pagi pada Jumat (5/4).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014523185/akui-takut-jessica-iskandar-vincent-verhaag-tak-ambil-art-infal-usai-ditinggal-pembantu-mudik">Akui Takut, Jessica Iskandar-Vincent Verhaag Tak Ambil ART Infal Usai Ditinggal Pembantu Mudik</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sontak unggahan tersebut sempat ramai diperbincangkan oleh netizen. Namun, belakangan, status sang penumpang tersebut ternyata salah belaka.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Imbas dari unggahan tersebut, sang sopir bus sempat diberi peringatan keras oleh perusahaan Blue Star atas unggahan yang viral tersebut.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sopir bus kemudian angkat bicara untuk meluruskan terkait status yang dibagikan oleh akun Berbias Cahaya Pagi ini. Lewat video klarifikasinya, ia menceritakan pada awalnya mengantarkan para penumpang peserta mudik gratis Alfamart pada 4 April 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014523250/arus-mudik-lebaran-2024-dan-penerapan-contraflow-dan-one-way-dari-arah-jakarta-hingga-gerbang-tol-kalikangkung">Arus Mudik Lebaran 2024 dan Penerapan Contraflow dan One Way dari Arah Jakarta Hingga Gerbang Tol Kalikangkung</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tujuan saya Jakarta lewat jalur selatan. Lewat Bandung, Kebumen, Purworejo, Jogja dan Solo. Tapi penumpang saya itu semuanya tujuan ke Solo. Nah, dari penumpang semuanya enggak&nbsp;mau lewat selatan, mintanya lewat tol saja," ungkap supir bus Blue Star.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sopir bus sempat bingung untuk memutuskan hal tersebut dikarenakan peraturan pihak perusahaan yang mengharuskan sopir bus mengantarkan pemudik tersebut melewati jalur selatan yang sudah ditentukan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia juga menjelaskan kepada para penumpang bahwa ia tidak diberikan uang tol dari Blue Star atau pun Alfamart.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014523202/mudik-lebaran-2024-lewat-jls-mampir-di-pantai-puger-sembari-tempat-tidur-gantung-bangku-bangku-panjang-dan-deretan-gazebo">Mudik Lebaran 2024 Lewat JLS, Mampir di Pantai Puger Sembari Tempat Tidur Gantung, Bangku-Bangku Panjang, dan Deretan Gazebo</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Bapak ibu saya enggak diberikan uang tol, jadi kalau masuk tol mungkin koordinasi sama penumpang semuanya. Saya enggak mau minta-minta kayak gitu, takut ada komplen," tambahnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Akhirnya penumpang bus tersebut menyepakati hal itu untuk melakukan iuran tol untuk mengisi saldo E-Toll.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Usul penarikan itu bukan berasal dari kru bus Blue Star yang terkait. Sopir bus merasa difitnah oleh salah satu penumpang mudik gratis ini dan merasa dirugikan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014523205/puncak-arus-mudik-lebaran-106-ribu-orang-terbang-dari-bandara-soekarno-hatta-hari-ini">Puncak Arus Mudik Lebaran, 106 Ribu Orang Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya difitnah katanya minta uang tol. Waktu itu saya dikasih uang tip Rp210 ribu, saya beliin&nbsp;E-Toll daripada saya minta-minta. Cuman saldonya enggak&nbsp;cukup. Akhirnya saya keluar lah Pejagan dan lewat pinggir lagi," lanjutnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, seorang ibu-ibu protes ke sopir bus yang memutuskan keluar tol dan melanjutkan perjalanannya via jalur utara. Ibu-ibu tersebut mengaku akan bertanggungjawab&nbsp;akan menarik kembali iuran saldo E-Toll kepada penumpang lainnya dengan alasan jika perjalanan tidak melewati tol akan memakan waktu yang sangat lama.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Akhirnya ibu-ibu mintain lagi ke para penumpang Rp5 ribu lagi dapatlah Rp100 ribu. Saya enggak ngerti duit itu dari mana. Tahu-tahunya bisa dibeli saldo E-Toll, saya kemudian masuk Tol Batang sampai ke Solo."</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014523164/polri-sebut-arus-mudik-ke-merak-masih-ramai-lancar-kepadatan-cuma-di-km-90">Polri sebut Arus Mudik ke Merak Masih Ramai Lancar, Kepadatan Cuma di KM 90</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Penumpang saya salurkan semua ada yang ke Kartasuryo, Klaten, Solo. Saya salurkan semua. Bahkan sampai Wonogiri pun saya salurkan ke mobil kecil. Ada teman saya lewat karena sudah malam semua jam 1 malam. Penumpang itu enggak ada bus, dia tidur di terminal kasihan. Ada 6 orang yang saya salurkan ke Wonogiri. Mereka terimakasih semua ke saya," pungkasnya.&nbsp;</div>

Artikel ini membagikan isu viral mengenai pengalaman mudik gratis yang diminta iuran oleh kru bus yang bertugas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Iuran

Berita Terkini