<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-185534-2104338854.jpg" alt="Dari kiri, Head Capacity &amp; Digital Skills Development ITU Susan Teltscher, President Director &amp; CEO IOH Vikram Sinha, Wamen Kominfo Nezar Patria dan Managing Director Cisco Indonesia Marina Kacaribu." width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Head Capacity &amp; Digital Skills Development ITU Susan Teltscher, President Director &amp; CEO IOH Vikram Sinha, Wamen Kominfo Nezar Patria dan Managing Director Cisco Indonesia Marina Kacaribu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah workshop tahunan Global DTC (Digital Transformation Center) yang dibentuk International Telecommunications Union (ITU) dan Cisco. Diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) dan berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), workshop itu fokus pada akselerasi literasi digital, khususnya bagi masyarakat yang kurang terlayani. Tujuan utama workshop untuk mengumpulkan titik fokus dari semua Digital Transformation Centers (DTCs) dari Asia dan Pasifik, Afrika, Amerika, dan wilayah Arab, untuk mendiskusikan pentingnya keterampilan digital yang berfokus pada implementasi inisiatif, mengeksplorasi ide-ide baru untuk mendukung karya DTCs, dan menindaklanjuti tindakan yang disepakati untuk kemajuan pencapaian tujuan DTCI. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan, literasi digital, telekomunikasi, dan konektivitas adalah aspek penting dalam meningkatkan daya saing bangsa di level global. Lewat lintas kolaborasi antara Badan PBB, swasta, dan pemerintah, mewujudkan visi jangka Panjang Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya peran teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. &rdquo;Kementerian Komunikasi dan Informatika sepenuhnya mendukung inisiatif ini,&rdquo; terang Nezar Patria. Director, Telecommunication Development Bureau, ITU, Dr Cosmas Luckyson Zavazava menyampaikan, komitmen ITU untuk memajukan upaya transformasi digital global dan mempromosikan inklusi digital serta mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri. &rdquo;Kami berkomitmen untuk menutup kesenjangan keterampilan digital melalui inisiatif pengembangan kapasitas. Inisiatif Pusat Transformasi Digital adalah salah satu sarana utama kami dalam hal ini dan kami bangga telah menempuh perjalanan panjang,&rdquo; jelas Cosmas Luckyson Zavazava. President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha senang dapat mengambil bagian pada agenda penting bagi upaya digitalisasi global. Pihaknya memiliki kesamaan visi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam menghubungkan dan memberdayakan bangsa melalui teknologi. &rdquo;Penting bagi kami untuk menjalankan komitmen menjembatani kesenjangan digital, mencapai kota-kota besar, serta memperluas jangkauan hingga daerah rural dan terluar Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan besar Indosat dalam menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia,&rdquo; papar Vikram Sinha. Sementara itu, Managing Director, Cisco Indonesia Marina Kacaribu menambahkan, ada peluang besar bagi kemitraan publik-swasta untuk menghubungkan lebih banyak orang di seluruh dunia dengan ekonomi digital dan memacu pertumbuhan serta peluang di wilayah-wilayah yang kurang terlayani. &rdquo;Cisco berkomitmen untuk mendorong lebih banyak dialog dan program mengenai visi bersama yang digarisbawahi oleh tujuan kami untuk mewujudkan masa depan yang inklusif bagi semua melalui inisiatif global seperti DTCI bersama ITU, dan kemitraan kami dengan Kominfo dan Indosat untuk mengembangkan kemampuan teknologi masyarakat Indonesia di bawah naungan Cisco. Masing-masing program Beasiswa Bakat Digital dan Generasi Terkoneksi,&rdquo; ujar Marina Kacaribu.

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah workshop tahunan Global DTC yang dibentuk International Telecommunications Union (ITU) dan Cisco

Indonesia Tuan Rumah, Workshop Global ITU Percepat Literasi Digital di Seluruh Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-10-at-22.18.21.jpg" alt="Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Praktik juru parkir (jukir) liar di Surabaya makin tak terbendung dan membuat masyarakat mengeluh. Tempat yang seharusnya bebas uang parkir seperti di minimarket, tetap saja dibuat lahan untuk menarik ongkos parkir.  Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana mengatakan, jukir dengan parkir ilegal itu, meresahkan dan membebani warga Surabaya. Selain itu, juga berpotensi menggembosi pendapatan asli daerah (PAD).  ”Padahal, PAD seharusnya dapat dialokasikan untuk stimulus pembangunan Surabaya sekaligus kesejahteraan warganya,” kata Arjuna saat dihubungi.  Putra dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji itu menilai, sebetulnya Surabaya sudah memiliki peraturan daerah yang ketat untuk aktivitas parkir. Mulai dari Perda hingga Perwali terkait penyelenggaraan dan tarif parkir, hingga sanksi administratif berupa denda maksimal Rp 50 juta untuk orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin sesuai Ketentuan aturan.  ”Namun hingga kini penegakan peraturan tersebut belum maksimal, masih marak jukir liar berkeliaran,” tambah Arjuna.  Dia mengusulkan agar Pemkot Surabaya membuat inovasi dan modernisasi dalam perda dan terkait perparkiran di Surabaya. Arjuna mendorong agar parkir di pinggir jalan bisa dilengkapi dengan mesin karcis portable.  Karcis itu hanya dimiliki petugas resmi dan menerapkan sistem seperti di mal. Yakni, yang mendapatkan karcis di awal dan pembayaran yang sesuai dengan durasi parkir serta pembayaran melalui tunai maupun non tunai seperti Qris.  ”Ada sistem grace period yaitu bebas ongkos parkir apabila durasi parkir kendaraan di bawah 5 menit. Saya rasa warga Surabaya tidak keberatan apabila membayar parkir dengan layanan yang baik, aman, nyaman, dan layak,” papar Arjuna.  Pada 2022, Badan Pendapatan Daerah Surabaya hanya mendulang rupiah dari sektor pajak parkir sebesar 73,12 persen. Dari PAK 2022 Rp 109 miliar, realisasi 2022 hanya Rp 80 miliar.  Sementara itu, pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Surabaya juga tidak 100 persen. Dishub hanya menyetorkan Rp 41 miliar dari target PAK Rp 69 miliar.

Parkir Liar Menjamur, Mengganggu PAD Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#itu

Berita Terkini

Indonesia Tuan Rumah, Workshop Global ITU Percepat Literasi Digital di Seluruh Dunia

Parkir Liar Menjamur, Mengganggu PAD Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com