<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan berakhir antiklimaks. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menegaskan bahwa transaksi yang awalnya disebut pergerakan uang tidak lazim di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai itu bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).  ”Jadi, prinsipnya angka Rp 300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan,” ujar Awan di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, kemarin (14/3).  Jika bukan korupsi dan TPPU, lalu transaksi apa? Awan tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya menegaskan, Kemenkeu berkomitmen melakukan pembersihan secara menyeluruh.  ”Mengenai informasi-informasi pegawai (yang bergaya hidup mewah, Red), itu kita tindak lanjuti secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Intinya, kerja sama antara Kementerian Keuangan dan PPATK sudah begitu cair,” jelasnya.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menerangkan, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Regulasi itu mengatur tentang kewajiban PPATK untuk melaporkan kepada Kemenkeu segala bentuk transaksi mencurigakan yang terkait dengan kejahatan kepabeanan dan perpajakan. Sementara terkait kejahatan yang lain, seperti korupsi dan narkotika, PPATK melaporkannya ke aparat penegak hukum lain, misalnya KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.  ”Kasus-kasus itulah (kejahatan perpajakan dan kepabeanan, Red) yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut dengan kemarin Rp 300 triliun,” terangnya.  Ivan menyebutkan, transaksi dalam jumlah fantastis itu bukan tentang abuse of power atau penyalahgunaan wewenang pegawai Kemenkeu. Juga bukan tentang adanya korupsi yang dilakukan oknum pegawai di Kemenkeu.  ”Ini sekali lagi bukan tentang penyimpangan ataupun bukan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan,” ujar dia. Namun, Ivan juga tidak menjelaskan secara terperinci transaksi Rp 300 triliun tersebut.  Di sisi lain, KPK kemarin meminta klarifikasi Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tindak lanjut gaya hidup mewah yang ramai disorot masyarakat di ruang digital. Kepada KPK, Andhi mengaku telah menjelaskan secara detail terkait harta kekayaannya. ”Saya telah lengkap menyampaikan dan telah diklarifikasi secara kooperatif dan profesional,” ujarnya setelah diperiksa KPK.  Terkait rumah mewah yang menjadi salah satu titik poin sorotan warganet, Andhi menjelaskan bahwa hunian itu ditempati orang tuanya sejak lama. Andhi mengaku berada di situ ketika sedang menjaga orang tuanya. ”(Rumah mewah, Red) belum diwariskan kepada saya,” ucapnya.  Sementara terkait foto-foto gaya hidup hedonistis putrinya yang juga menjadi sorotan publik, Andhi menerangkan bahwa anak perempuannya itu tengah menekuni dunia fashion sekaligus berprofesi sebagai selebgram. Saat ini putri Andhi sedang menempuh kuliah double degree di Universitas Indonesia (UI) dan universitas di Australia.  Selain memeriksa Andhi, KPK kemarin memanggil Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Hanya, Wahono enggan berkomentar setelah menjalani pemeriksaan LHKPN. Dia langsung meninggalkan gedung KPK tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media.  Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengambil keputusan atas permohonan perlindungan yang diajukan AG, kekasih Mario Dandy Satriyo (anak eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo). ”Permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan,” ungkap Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.  Selain karena AG berstatus pelaku anak, dalam kasus tersebut aparat kepolisian telah menetapkan anak mantan pegawai DJP Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo, sebagai tersangka.

PPATK: Rp 300 Triliun Itu Kejahatan Pajak dan Kepabeanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy itu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (L" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy itu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (L</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan puluhan rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang diblokir mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Rekening tersebut diblokir setelah PPATK melakukan penelusuran terkait dugaan harta tidak wajar ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satriyo.  Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, termasuk putranya Mario Dandy Satrio, dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael.  Terkait indikasi itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) yang dalam kasus ini juga melakukan audit investigasi secara internal menanggapi bahwa pihaknya hanya bertugas menangani pelanggaran disiplin pegawai. Sehingga hukuman yang dijatuhkan hanya berupa administratif, sementara hukuman terkait tindak pidana yang dilakukan Rafael Alun merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).  "Jadi (hukuman dari Itjen) sifatnya administrasif. Terkait tindak pidana, ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum seperti KPK," kata Awan Nuarawan saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).  Lantaran turut melakukan investigasi, Awan mengatakan hasil audit investigasi yang dilakukan Itjen, jika diperlukan bisa digunakan oleh APH sebagai data pendukung. Awan tidak membeberkan apa saja hasil audit tersebut, sebab rencananya baru akan diumumkan pada konferensi pers siang ini, Rabu (8/3) di Kantor Kemenkeu.  Ia hanya mengungkapkan bahwa Rafael Alun telah terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga direkomendasikan untuk dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.  Lebih lanjut, ia memastikan, bahwa Itjen Kemenkeu akan terus mendukung terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan APH. Terlebih jika nantinya, hasil audit investigasi bisa digunakan sebagai data pendukung dalam kasus dugaan harta tak wajar ini.  "Hasil audit investigasi kita, bisa saja nanti digunakan oleh aparat penegak hukum. Tentu kita akan mendukung proses penegakan hukum terhadap saudara RAT," ujarnya.  Sebelumnya, terkait pemeriksaan Rafael Alun, Itjen telah membentuk tiga tim khusus, pertama yaitu tim eksaminasi. Tim ini melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengeksaminasi kekayaan yang bersangkutan. Kemudian tim kedua, yaitu tim penelusuran kekayaan yang belum dilaporkan serta tim ketiga merupakan tim investigasi mendalami dugaan fraud.  Awan menyebutkan, pembentukan tim dilakukan untuk mempercepat proses dan agar lebih fokus kepada isu. Pihakny memastikan, pelaksanaan pemeriksaan RAT selalu berkoordinasi dengan KPK, khususnya mengenai harta yang belum dilaporkan.  "Koordinasi turut dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan," tutupnya.

Rekening Rafael Alun Rp 500 M, Indikasi TPPU, Ini Kata Itjen Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/eko-darmanto-pegawai-bea-cukai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi copot jabatan Eko Darmanto sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta imbas sikapnya yang kerap pamer barang mewah di media sosial atau flexing. Adapun pencopotan jabatan ini telah berlaku mulai tanggal 2 Maret 2023.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan bahwa pencopotan jabatan Eko Darmanto dilakukan guna mempermudah proses pemeriksaan yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. "Berdasarkan perintah pimpinan, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Sdr. ED (Eko Darmanto), ybs telah dibebastugaskan dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023," ungkap Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi, Jumat (3/3).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menginstruksikan untuk segera mencopot jabatan Eko Darmanto sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta. "Saya menginstruksikan DJBC agar yang bersangkutan (Eko Darmanto) segera dibebastugaskan sesegera mungkin, pencopotan dari jabatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers, Rabu (1/3).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pencopotan Eko Darmanto akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan DJBC kepada Eko Darmanto terkait harta kekayaannya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Akan dilakukan pembebasan tugas untuk ED dalam waktu segera. Ini sejalan dengan hasil pemeriksaan direktur kepatuhan di internal Bea dan Cukai beberapa hari lalu," ujar Askolani.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Pencopotan Eko dari jabatannya dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga nantinya pemeriksaan terhadap Eko Darmanto dapat dilakukan lebih leluasa. "Kami akan lakukan pembebasan tugas supaya dilakukan pemeriksaan lebih leluasa," tandasnya.</div> Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap ED tidak hanya akan dilakukan oleh Itjen Kemenkeu. KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap ED pada Senin (6/3).  "Timku ke sana klarifikasi hari Senin," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Jumat (3/3).  Pahala mengungkapkan, KPK tidak hanya memeriksa Eko Darmanto. Lembaga antirasuah juga akan melanjutkan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio.  Beberapa hari terakhir, ED menjadi perbincangan setelah ramai soal harta kekayaan Rafael Alun, pejabat pajak ayah Mario Dandy yang dianggap tidak wajar. Pemilik akun Twitter @ekodarmantobca ini kerap memamerkan banyak foto motor besar seperti Harley Davidson hingga mobil mewah dan klasik. Bahkan dalam beberapa kirimannya di media sosial juga menunjukkan sebuah pesawat pribadi.  Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu (1/3) harta kekayaan Eko Darmanto yang dilaporkan mencapai Rp 6.720.864.391 atau Rp 6,72 miliar. Adapun rinciannya, tanah dan bangunan dengan total senilai Rp 12,5 miliar terdiri dari tanah dan bangunan seluas 240 m2/410 m2 di Kab/Kota Malang berasal dari Hibah Tanpa Akta senilai Rp 2,5 miliar.  Lalu, tanah dan bangunan seluas 327 m2/342 m2 di Kab/ Kota Jakarta Utara dari Hasil Sendiri sebesar Rp 10 miliar. Sementara alat transportasi dan mesin senilai Rp 2,9 miliar, dengan rincian Mobil BMW Sedan tahun 2018 diperoleh hasil sendiri mencapai Rp 850 juta.  Mobil Toyota Fortuner tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp 400 juta, mobil Mazda 2 tahun 2019 hasil sendiri Rp 200 juta, mobil Fargo (Bekas) Dodge Fargo tahun 1957 dari hasil sendiri Rp 150 juta.  Mobil Chevrolet Apache 1957 tahun 1957 hasil sendiri Rp 200 juta dan mobil Ford (Bekas) Bronco tahun 1972 hasil sendiri Rp 150 juta. Sementara itu, harta bergerak lainnya senilai Rp 100,7 juta, kas dan setara kas Rp 238.904.391, harta lainnya sebesar Rp 15.739.604.391 dan utang Rp 9.018.740.000

Dibebastugaskan dari Kepala Bea Cukai, Eko Darmanto Diperiksa Itjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Itjen-Kemenkeu-Awan-Dok-Kemenku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu), mengungkapkan terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya secara jelas. Atas hal itu, Itjen akan memanggil para pegawai tersebut untuk diperiksa.  "Jadi total ada 69 pegawai yang tidak klir, selanjutknya akan kami panggil untuk kami lakukan pemeriksaan," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers, Rabu (1/3).  Awan merinci, 69 pegawai yang akan diperiksa ini terdiri dari mereka yang belum klir menyelesaikan LHKPN pada tahun 2019 dan 2020.  Sebanyak 33 pegawai yang hartanya tidak sesuai di LHKPN tahun 2019 dan 36 pegawai yang hartanya tidak sesuai di LHKPN tahun 2020, sehingga totalnya mencapai 69 pegawai yang belum melaporkan kekayaannya secara lengkap.  "Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2019 LHK tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak klir, kemudian untuk LHKPN 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak klir," ujar Itjen.  Ia menjelaskan, analisis atas laporan harta kekayaan merupakan bagian dari sistem pencegahan yang dimiliki Kemenkeu. Melalui analisis ini, setiap pegawai akan dikelompokkan berdasarkan profil risikonya masing-masing.  "Informasi LHK dan whistleblowing system (Wise) itu adalah elemen-elemen untuk menentukan risiko pegawai. Jadi, di Kemenkeu, pegawai itu diberi warna. Ada yang merah high risk, kuning sedang, hijau rendah, kira-kira begitu. Itu semua bekerja," tandasnya.  Untuk diketahui, Kemenkeu mewajibkan seluruh pegawainya untuk menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat pada 28 Februari 2023. Secara waktu, lebih dini dari batas yang berlaku, yaitu 31 Maret 2023.  Tidak semua pegawai Kemenkeu wajib menyampaikan LHKPN untuk KPK, sisanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Kemenkeu melalui aplikasi khusus bernama Alpha.  Setelah disampaikan melalui Alpha, Itjen akan melakukan analisis material guna menguji kewajaran dari harta yang dimiliki pegawai.

Itjen Akan Periksa 69 Pegawai Kemenkeu yang LHKPN-Nya Belum Klir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230223_200702.jpg" alt="Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menyoroti fenomena gaya hidup mewah yang ditampilkan para pegawai pajak. Hal ini mencuat, setelah terungkapnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo terhadap anak petinggi GP Ansor.  "Saya rasa perilaku hedon ini sudah menjadi perubahan sosial yang terjadi di semua kalangan, yang akhir akhir ini seringkali dipertontonkan banyak pihak," kata Najib kepada wartawan, Selasa (28/2).  "Saya bukan ahli di bidang sosiolog, namun saya rasa perilaku ini sudah menjadi sesuatu yang rutin kita lihat di berbagai media sosial," sambungnya.  Menurutnya, gaya hidup hedon pegawai pajak dengan persoalan pokok yang terjadi, yakni dugaan tindak pidana yang dilakukan anak pegawai pajak adalah dua hal yang berbeda, yang mesti dilihat secara terpisah.  "Saya masih melihat fenomena berita yang awalnya berupa tindak pindana kekerasan berubah menyosor ke domain latar belakang keluarga pelaku," ucap Najib.  Meski demikian, Najib menekankan agar kritik publik terhadap gaya hidup para pegawai pajak dijadikan bahan masukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membenahi sistem pengawasan terhadap para pegawainya.  "Saya rasa fungsi inspektorat jenderal (itjen) pengawas di kemenkeu bisa lebih aktif lagi mengawasi anggotanya," tegasnya.  Najib juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang melakukan tindakan terukur, terhadap anak buahnya pasca adanya reaksi publik soal gaya hidup hedon. Sebab, Rafael Alun kini telah dicopot dari jabatan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II.  "Tindakan SMI begitu cepat dan responsif menjawab kegelisahan publik perlu di apresiasi," pungkasnya.

Itjen Kemenkeu Diminta Lebih Aktif Awasi Gaya Hidup Mewah Pegawainya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jangan-ditunda-tunda-3-aturan-baru-ini-buat-lapor-spt-jadi-ngak-ribet_c_288187.jpg" alt="Ilustrasi pelaporan SPT di kantor pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaporan SPT di kantor pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemanggilan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang anaknya terjerat kasus penganiayaan viral di media sosial dan gemar pamer harta.  Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo, mengatakan pemanggilan ini dilakukan langsung oleh unit kepatuhan internal DJP untuk memeriksa pegawai Kemenkeu bersangkutan. Terutama perihal harta yang dimiliki pegawai pajak tersebut.  "Saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan proses pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan," kata Yustinus Prastowo dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).  Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkeu dengan menerapkan tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.  Dalam hal ini, Kemenkeu mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  "Dan, Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara," lanjut Yustinus.  Ia juga menuturkan, Kemenkeu juga mengecam segala tindak kekerasan yang dilakukan dan turut prihatin atas kondisi korban. Serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang atas kasus tersebut.  "Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu. Dan menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tuturnya.  Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan MDS sebagai tersangka penganiayaan David. Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara dan penyidik mendapat minimal dua alat bukti.  “Tersangka MDS telah ditahan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2).  Sementara itu, penyidik belum bisa mengambil keterangan dari korban. Sebab, David masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. “Korban masih belum dapat dimintai keterangan karena masih dirawat di Rumah Sakit,” jelas Ade Ary.

Kemenkeu Panggil Pejabat Pajak yang Anaknya Viral karena Aniaya Orang

Itjen Kemenkeu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Itjen Kemenkeu