<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/cek-kamar-jemaah-haji-3180126920.jpg" alt="Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag meninjau layanan hotel untuk jemaah haji di Arab Saudi." width="100%">
<figcaption>Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag meninjau layanan hotel untuk jemaah haji di Arab Saudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) mulai menerjunkan tim untuk mencari akomodasi jemaah haji di Arab Saudi. Pencarian layanan itu mendapatkan pendampingan dari tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag mengawal proses tersebut. Supaya memberikan jaminan pelayanan yang maksimal. Inspektur Investigasi pada Itjen Kemenag Ahmadun mengatakan mereka mengirimkan tim pendampingan pengadaan barang dan jasa bidang akomodasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Tim ini bertugas dari 27 November sampai 7 Desember 2023. Dia mengatakan, proses pendampingan menjadi komitmen Itjen Kemenag untuk memastikan kesiapan layanan di Makkah. Salah satunya terkait hotel jemaah. "Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, salah satunya adalah proses Kasyfiyah, persiapan penyelenggaraan haji nanti ditinjau dari aspek akomodasi akan lebih siap," tutur Ahmadun di Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah pada Minggu (3/12) waktu Indonesia. Dia menjelaskan proses Kasyfiyah juga dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta meningkatkan berbagai aspek yang dirasa perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan setiap pelayanan dalam penyelenggaran haji sudah sesuai atau bahkan melebihi standar dan harapan jemaah haji Indonesia. Berdasarkan Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M proses kasyfiyah hanya dilakukan bagi calon akomodasi yang lolos verifikasi persyaratan. Yaitu persyaratan administrasi dan jaraknya (ke Masjidil Haram) tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenag. "Kami di sini terus bersinergi untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan penuh rasa khusyuk, nyaman, dan tenang dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan," jelasnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim berpesan kepada tim yang bertugas untuk mengawal seluruh tahapan proses pengadaan layanan jemaah haji di Saudi ini hingga selesai. Faisal juga menyoroti titik krusial yang akan menjadi fokus pendampingan penyelenggaraan ibadah haji. "Adanya tambahan jemaah sebanyak 20 ribu pada pelaksanaan haji tahun 1445 H/2023 M, perlu persiapan dalam pelayanan akomodasi, katering dan transportasi," katanya. Termasuk mitigasi risiko yang mungkin timbul saat pelaksanaan haji nanti. Dia menegaskan misi mereka adalah mengawal untuk keberhasilan pelaksanaan haji tahun depan.

Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai menerjunkan tim untuk mencari akomodasi jemaah haji di Arab Saudi.

Pastikan Kualitas Maksimal, Tim Itjen Kemenag Kawal Penyiapan Layanan Haji di Arab Saudi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/kemenag_ri-kemenag-3987520988.jpg" alt="Cek Formasi CPNS Kemenag 2023 Di sini./Simpatika Portal" width="100%">
<figcaption>Cek Formasi CPNS Kemenag 2023 Di sini./Simpatika Portal</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Itjen Kemenag) memberikan sanksi kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Pamekasan No'man Afandi, terkait kebijakan toilet berbayar di lembaga dan memindah guru yang memrotes kebijakan tersebut. Sanksi itu dilayangkan setelah pihak Itjen Kemenag melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak terkait di MAN I Pamekasan dan Kemenag Pamekasan. "Sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan berupa penundaan kenaikan pangkat," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Mawardi Dikutup dari Antara Senin (9/10). Kebijakan memberlakukan toilet berbayar di MAN I Pamekasan itu diketahui oleh Kemenag RI setelah salah seorang guru bernama Mohammad Arif di MAN I Pamekasan mengungkap ke media massa karena ia dipindah ke sekolah swasta. Arif dipindah, karena tidak setuju dengan kebijakan Kepala MAN I Pamekasan No'man Afandi yang memberlakukan sistem penarikan uang bagi siswa yang menggunakan toilet di sekolah itu. "Jenis sanksi oleh Itjen Kemenag RI kepada Kepala MAN I Pamekasan ini, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami, atas hasil penyelidikan yang dilakukan di Pamekasan," tuturnya. Sebelumnya, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media, No'man menjelaskan kebijakan memberlakukan toilet berbayar bagi siswa, karena toilet itu kerap digunakan siswa untuk menghindari mata pelajaran tertentu. Selain itu, kamar mandi juga sering digunakan siswa untuk merokok. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013009399/guru-di-madura-dimutasi-sepihak-karena-beda-pendapat-soal-toilet-berbayar-begini-keterangan-kepsek">Guru di Madura Dimutasi Sepihak karena Beda Pendapat Soal Toilet Berbayar, Begini Keterangan Kepsek</a> "Jadi, mereka izin ke kamar mandi tapi sebenarnya bukan untuk mandi. Mereka hanya diam di sana dengan teman-temannya," ujar No'man Tidak hanya itu, siswa juga kerap sembarangan dalam buang air kecil di kamar mandi, sehingga bau tak sedap keluar dari kamar mandi karena tidak disiram. "Anak-anak juga kadang iseng dengan membuka bak mandi sehingga air tidak pernah terisi," kata dia. Atas dasar itu, pihaknya menetapkan kebijakan toilet berbayar sebesar Rp 500, dan ketentuan itu hanya berlaku saat jam pelajaran berlangsung. "Ketentuan ini hanya untuk putra, sedang putri tidak," ucapnya. "Akan tetapi, jika mereka tidak punya uang, tetap kami persilakan untuk ke kamar mandi selama jam belajar. Alhamdulillah anak-anak mulai ada kesadaran dan tanggung jawab," kata No'man. Uang yang terkumpul lalu diserahkan ke masjid sebagai bagian dari amal jariah bagi anak-anak yang ke kamar mandi. "Saya sampaikan ke anak-anak, ini amal sampeyan ke masjid," ujarnya. Ia lebih lanjut menjelaskan, kebijakan memberlakukan toilet berbayar itu hanya berlangsung selama 3 bulan, dan setelah itu tidak berlaku.

Sanksi itu dilayangkan setelah pihak Itjen Kemenag melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak terkait di MAN I Pamekasan

Buntut Mutasi Guru yang Kritik Kebijakan Toilet Berbayar, Kepala MAN I Pamekasan Disanksi Kemenag 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/Kemenag-28500975.jpeg" alt="Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memberikan apresiasi terhadap buku bunga rampai hasil karya peserta short course Collaborative Public Management di Western Sydney University - Itjen." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memberikan apresiasi terhadap buku bunga rampai hasil karya peserta short course Collaborative Public Management di Western Sydney University - Itjen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memberikan apresiasi terhadap buku bunga rampai hasil karya peserta short course Collaborative Public Management di Western Sydney University - Itjen Kementerian agama.&nbsp; Apresiasi ini disampaikan saat menerima hasil karya para peserta dalam buku yang berjudul "The Enlightenment: Ideas: A Collection of Inspired Concepts - Investasi Gagasan dari Western Sydney University" di Gedung Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Menurut menteri yang biasa disapa Gus Yaqut ini, buku tersebut merupakan investasi gagasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kerjanya.&nbsp; Keikutsertaan para peserta dalam short course di Western Sydney University tidak hanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam konteks keagamaan di Indonesia. "Belajar memang dapat dilakukan di mana saja, namun pengalaman belajar dari tempat lain akan sangat berharga. Buku ini merupakan sebuah sumbangsih berharga yang dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam pengembangan Kementerian Agama ke depannya," sambut hangat Menteri Agama saat menerima buku dari perwakilan peserta short course. Turut menyampaikan pandangan yang senada, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal, menekankan pentingnya hasil karya peserta short course ini sebagai oleh-oleh gagasan. Ia menyebutnya sebagai sebuah warisan berharga yang berisi gagasan, mindset, dan rekomendasi untuk Kementerian Agama. "Oleh-oleh ini adalah legacy. Bentuk tanggung jawab pada pemberi amanah yang disampaikan dalam bentuk gagasan, mindset, dan rekomendasi," ujar Irjen Faisal. Irjen Faisal juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas dan memotivasi peserta short course untuk menebarkan pengaruh perubahan berdasarkan ilmu dan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Selain itu, ia juga berharap agar buku ini dapat menjadi model dalam pengembangan kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Buku karya peserta short course ini merupakan kumpulan gagasan yang mencakup berbagai rekomendasi dari berbagai sudut pandang, seperti public policy, manajemen risiko, procurement, pengembangan SDM, perencanaan, halal lifestyle, hingga strategi komunikasi.&nbsp; Buku tersebut diharapkan dapat menjadi investasi berharga dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kementerian Agama. Apresiasi dari Menteri Agama yang diberikan kepada para peserta short course ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam terus mengembangkan sumber daya manusia dan menggali berbagai gagasan inovatif untuk kemajuan sektor keagamaan di Indonesia.

buku tersebut merupakan investasi gagasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi Kemenag dalam meningkatkan kualitas kerja

Gus Yaqut Apresiasi Karya Peserta Short Course Itjen Kemenag

Itjen Kemenag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Itjen Kemenag

Berita Terkini

Pastikan Kualitas Maksimal, Tim Itjen Kemenag Kawal Penyiapan Layanan Haji di Arab Saudi

Buntut Mutasi Guru yang Kritik Kebijakan Toilet Berbayar, Kepala MAN I Pamekasan Disanksi Kemenag

Gus Yaqut Apresiasi Karya Peserta Short Course Itjen Kemenag

Download Aplikasi JawaPos.com