<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/O9hQt3WHuslOPNmiYdwVhbXcJw7Z6rCpZJBYj2NU-431380364.jpg" alt="Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana. (Debindomulti Adhiswasti)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti Vibiadhi Swasti Pradana. (Debindomulti Adhiswasti)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Masih terbatasnya akses pelaku usaha Indonesia ke pameran internasional kerap menjadi hambatan dalam memperluas pasar ekspor dan memperkuat daya saing.&nbsp;Isu ini semakin relevan di tengah tuntutan industrialisasi, hilirisasi, serta dorongan pemerintah agar Indonesia mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.</p> <p>Menjawab tantangan tersebut, PT Debindomulti Adhiswasti (Debindo) menjalin kemitraan strategis dengan ITE Group, salah satu penyelenggara pameran internasional terbesar berbasis di Rusia, Dubai, Beijing, dan New Delhi.&nbsp;</p> <p>Nota kesepahaman yang diteken kedua pihak diklaim menjadikan Debindo sebagai mitra resmi ITE di Indonesia untuk mempromosikan pameran global ITE. Sekaligus memfasilitasi keikutsertaan perusahaan Indonesia di ajang-ajang berskala dunia.</p> <p>&ldquo;Ini bukan sekadar kemitraan, melainkan langkah maju agar dunia makin mengenal kekuatan industri Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Utama Debindo Vibiadhi Swasti Pradana di Jakarta.&nbsp;</p> <p>Kolaborasi ini diharapkan memberi peluang lebih luas bagi sektor industri nasional, mulai dari teknologi pangan, farmasi, agri-tech, hingga kemasan dan percetakan.&nbsp;</p> <p>Keikutsertaan dalam pameran bergengsi seperti MosBuild, WorldFood Moscow, RosUpack, hingga Pharmtech akan membuka jalur langsung bagi pelaku bisnis Indonesia untuk bertemu pengambil keputusan industri global.</p> <p>Selain memperluas jejaring B2B lintas negara, langkah ini juga dinilai sejalan dengan agenda pemerintah mendorong ekspor, kedaulatan pangan, digitalisasi, serta hilirisasi produk. Dalam konteks diplomasi ekonomi, keterlibatan aktif di pameran internasional juga menjadi cara memperkuat posisi Indonesia di panggung global.</p> <p>ITE Group, yang setiap tahun menyelenggarakan lebih dari 30 pameran industri dengan 10 ribu peserta dari berbagai negara, juga menawarkan platform digital ITE Connect.&nbsp;Fitur ini memudahkan networking virtual, showcase produk, hingga negosiasi bisnis jarak jauh, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional.</p> <p>Dengan masih adanya tantangan kesenjangan akses pasar global, kemitraan Debindo&ndash;ITE bisa menjadi momentum strategis bagi pelaku usaha nasional, khususnya sektor manufaktur dan UMKM, untuk menembus pasar internasional yang selama ini relatif sulit dijangkau.</p> <p>&ldquo;Partisipasi di pameran global tidak hanya soal transaksi bisnis, tapi juga memperkuat <em>branding</em> Indonesia sebagai negara dengan potensi industri yang besar,&rdquo; tambah Vibiadhi.</p> <p class="class-paragraph">Sejumlah pameran mendatang di Moskow, seperti Dairytech, Printech, dan RosUpack, disebut dapat menjadi batu loncatan baru dalam memperluas jangkauan produk Indonesia ke pasar non-tradisional.</p>

Kemitraan Debindo dan ITE Group diharapkan dapat memperluas akses pelaku usaha Indonesia ke pameran internasional untuk mendukung ekspor,

Pameran Internasional, Langkah Debindo untuk Tingkatkan Daya Saing Ekspor Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/1000819254-1070077712.jpg" alt="Artis Nikita Mirzani. (Dani/Antara)" width="100%">
<figcaption>Artis Nikita Mirzani. (Dani/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Artis Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Dalam perkara ini, Nikita terancam hukuman berat.</p> <p>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary mengatakan, Nikita dijerat dengan Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.</p> <p>Selain itu, Nikita dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.</p> <p>"Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara," kata Ade Ary&nbsp;di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).</p> <p>Dalam perkara ini, Nikita seharusnya hari ini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Namun, pemeriksaan ditunda atas permintaan dari pihak Nikita. Panggilan kedua akan dilayangkan penyidik pada pekan depan.</p> <p>Sebelumnya,&nbsp;Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan kepada dokter Reza Gladys. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara.</p> <p data-t="{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}">Selain Nikita, penyidik juga menetapkan seorang lainnya berinisial IM. Penetapan tersangka dilakukan karena penyidik mendapat alat bukti yang cukup.</p> <p data-t="{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}">"Benar, Saudari NM dan Saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis (20/2).</p> <p class="continue-read-break" data-t="{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;}">Kasus ini bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan produk skincare milik dokter Gladys. Dalam perkara ini, Nikita juga diduga melakukan pemerasan senilai Rp 5 miliar.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Dalam perkara ini, Nikita terancam hukuman berat. Dia dijerat pasal berlapis dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara.

Jadi Tersangka Pemerasan dan Pengancaman, Nikita Mirzani Terancam 20 Tahun Penjara

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/Konferensi-Pers-Rakernas-V-PDIP-Miftahul-Hayat-1-1960549180.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) didampingi Ketua Steering Committee yang juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan), Bonnie Triyana (kiri) dan Aryo Seno Bagaskoro (kanan) menjawab pertanyaan pewarta saat konf" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) didampingi Ketua Steering Committee yang juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan), Bonnie Triyana (kiri) dan Aryo Seno Bagaskoro (kanan) menjawab pertanyaan pewarta saat konf</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dia diketahui dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE, buntut wawancara dengan televisi nasional membahas kecurangan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Hasto telah dikonfirmasi langsung oleh Kuasa Hukum PDIP, Ronny Talapessy. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai Selasa (4/6) pukul 10.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya betul, saya akan mendampingi Sekjen Mas Hasto," kata Ronny kepada wartawan, Selasa (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014722036/acc-kembali-dinobatkan-sebagai-best-company-to-work-for-in-asia">ACC Kembali Dinobatkan sebagai Best Company to Work for in Asia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny memastikan, Hasto akan taat terhadap proses hukum. Oleh karena itu, dia akan mengikuti tahapan yang diberikan oleh penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan mengawal hak-hak hukum, hak-hak politik, hak-hak demokrasi, hak berbicara dan berpendapat mas Hasto serta setiap warga negara di Republik ini agar tetap dijamin sesuai konstitusi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Ronny mempertanyakan laporan yang dilayangkan kepada Hasto. Sebab, dalam wawancara di televisi nasional, Hasto berkedudukan sebagai aktivis partai yang sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014722018/dua-mantan-pegawai-djp-kemenkeu-dijatuhi-hukuman-penjara-4-tahun-dan-denda-rp-200-juta">Dua Mantan Pegawai DJP Kemenkeu Dijatuhi Hukuman Penjara 4 Tahun dan Denda Rp 200 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ketika kritik dilaporkan ke polisi, maka hal itu dianggap bertentangan dengan demokrasi. Terlebih kritik yang disampaikan Hasto juga hasil dari berbagai kajian akademis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi kritik dari aktivis partai yang memang tugasnya adalah membicarakan masalah-masalah umum di masyarakat," pungkas Ronny.</div>

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Hasto Dipastikan Penuhi Panggilan Polisi, Akan Diperiksa Kasus ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/Revisi-UU-ITe-3236587462-2173805690-3632635441.jpeg" alt="Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti)." width="100%">
<figcaption>Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2024 silam. Pasal 17 Ayat 2a dalam revisi kedua UU ITE tersebut, menegaskan pentingnya mengamankan legalitas kontrak atau persetujuan pengguna dan menghindari risiko pencurian identitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terutama dalam transaksi elektronik yang berisiko tinggi, di antaranya transaksi keuangan digital. Menindaklanjuti aturan tersebut, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik bagi seluruh transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik, khususnya bagi penyelenggara fintech peer-to-peer lending dan multifinance.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran resmi nomor S-13/PL.01/2024 dan S-14/PL.01/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengimbau untuk para penyedia jasa keuangan seperti Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Khusus serta Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau lebih dikenal dengan istilah fintech lending untuk menggunakan TTE tersertifikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014490593/menteri-panrb-sebut-banyak-instansi-tak-usulkan-formasi-auditor-di-seleksi-casn-2024-padahal-kekurangan">Menteri PANRB Sebut Banyak Instansi Tak Usulkan Formasi Auditor di Seleksi CASN 2024, Padahal Kekurangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Ahmad Nasrullah menyebutkan bahwa OJK telah mengambil langkah dalam pengaturan P2P Lending, termasuk untuk model bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) dan transaksi keuangan tanpa tatap muka lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, OJK telah berkomunikasi dengan Kominfo terkait interpretasi dari aturan Pasal 17 ayat 2a UU No.1 Tahun 2024 dan bersepakat bahwa setiap kontrak elektronik dalam transaksi keuangan yang tidak melakukan tatap muka fisik, wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan oleh sertifikat elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini yang selanjutnya akan ditindaklanjuti OJK khususnya bagian pengaturan P2P lending dan model bisnis Buy Now Pay Later. Untuk itu, para penyelenggara jasa keuangan khususnya fintech lending perlu melihat daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang secara resmi terdaftar Kominfo,&rdquo; ujar Nasrullah melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014490592/simak-dan-pahami-11-tanda-liver-anda-membutuhkan-detoks-nomor-7-ada-masalah-kulit">Simak dan Pahami 11 Tanda Liver Anda Membutuhkan Detoks, Nomor 7 Ada Masalah Kulit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan terpisah, sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pertama yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Privy mengaku mendukung terlaksananya pengamanan transaksi keuangan digital melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE yang baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak berdiri pada 2016 sampai dengan saat ini, TTE tersertifikasi Privy telah digunakan untuk mengamankan lebih dari 150 juta dokumen elektronik. Marshall Pribadi, CEO Privy mengungkapkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi dalam transaksi keuangan, khususnya peer-to-peer lending (P2P Lending) bukan hanya menjadi solusi terkait keabsahan dokumen elektronik namun juga memberikan nilai tambah sehubungan dengan manajemen dokumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Layanan Privy bukan hanya terbatas pada menjamin legalitas kontrak elektronik dengan kekuatan pembuktian yang tidak dapat diganggu gugat, namun juga mencakup platform manajemen dokumen elektronik yang bisa diurutkan dan dilihat secara detail di kemudian hari," tutur Marshall.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014490589/pelita-air-raih-penghargaan-dari-regulator-dan-stakeholder-industri-aviasi"> Pelita Air Raih Penghargaan dari Regulator dan Stakeholder Industri Aviasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya melanjutkan, setiap dokumen yang telah ditandatangani menggunakan TTE tersertifikasi Privy akan memiliki audit trail yang memuat informasi tentang para pihak penandatangan, waktu penandatanganan serta detail dokumen yang ditandatangani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, kami juga sedang mengembangkan fitur Electronic Registered Delivery Services (ERDS) yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah terkait detail tanggal dan waktu pengiriman serta penerimaan dokumen elektronik,&rdquo; ungkap Marshall.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TTE tersertifikasi sangat penting untuk industri fintech dan juga konsumen, agar keamanan tetap terjaga dan sah secara hukum. Privy sendiri mengklaim telah dipercaya oleh lebih dari 3.600 perusahaan yang di antaranya penyelenggara fintech, bank, asuransi, multifinance, dan berbagai penyelenggara jasa keuangan lainnya dalam memverifikasi total 47 juta pengguna individu dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014490586/prabowo-akan-letakan-lukisan-karya-sby-di-istana-kepresidenan">Prabowo akan Letakan Lukisan Karya SBY di Istana Kepresidenan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya meningkatkan keamanan transaksi keuangan digital ini juga mendapat sambutan baik dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang berkomitmen untuk turut meningkatkan prosedur keamanan dan perlindungan konsumen, terutama dalam layanan teknologi keuangan (fintech) untuk pinjaman uang.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;AFPI sebagai asosiasi yang memayungi fintech P2P Lending Indonesia, berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Tentunya kami mendukung implementasi UU ITE ini yang sejalan dengan komitmen kami untuk mendorong persaingan yang sehat dan etis, sekaligus memastikan perlindungan yang kuat bagi anggota dan pengguna,&rdquo; ujar Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014490573/3-kesalahan-yang-sering-dilakukan-infp-pada-pasangan-mereka-jadi-salah-satu-alasan-retaknya-hubungan">3 Kesalahan yang Sering Dilakukan INFP Pada Pasangan Mereka, Jadi Salah Satu Alasan Retaknya Hubungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memenuhi kebutuhan akan TTE tersertifikasi dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan awareness akan pentingnya identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam bertransaksi di dunia digital, Privy sebagai PSrE berinduk ke Kominfo mulai bulan April akan menyediakan fasilitas tanda tangan elektronik unlimited dengan sistem subscription per tahun bagi penggunanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanda tangan digital Privy bisa didapatkan langsung dari ponsel/web Privy, serta melalui merchant / platform yang telah terintegrasi. Masyarakat pun bisa langsung melakukan proses tanda tangan elektronik dalam setiap transaksi digital.</div> </div>

Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang.

Revisi UU ITE Disahkan, Beri Jaminan untuk Keamanan Transaksi Keuangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis (4/1), beberapa pihak masih menyayangkan adanya pasal karet.</p> <p>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai revisi kedua UU ITE masih mempertahankan pasal-pasal karet. Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik.</p> <p>&rdquo;Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, koalisi menemukan bahwa perubahan undang-undang ini masih mempertahankan masalah lama,&rdquo; terang Isnur kemarin (5/1).</p> <p>Misalnya, pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil. Lalu, pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik hingga ketentuan pemidanaan dalam pasal 45, 45A, dan 45B.</p> <p>&rdquo;DPR bersama pemerintah juga menambahkan ketentuan baru. Salah satunya, pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang,&rdquo; terangnya. Aturan tersebut masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.</p> <p>Terpisah, Menkominfo Budi Arie menyatakan, pemerintah ingin menjaga ruang digital lebih kondusif dan lebih berbudaya. Dia membantah bahwa UU ITE 2024 dapat dipakai untuk kriminalisasi. &rdquo;Ini ketakutan sama bayangan sendiri, kalau kalian baik-baik tidak usah takut kan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Budi, pemerintah siap membuka ruang diskusi terkait UU ITE.</p> <p>Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, pemerintah siap mendengar kritik dari masyarakat. Demi memperkuat aturan pelaksana, peran masyarakat akan lebih didengar. &rdquo;Detailnya nanti pada peraturan-peraturan pelaksanaan dari pemerintah. Itu yang perlu diperkuat,&rdquo; ujarnya. <strong>(elo/lyn/c7/bay)</strong></p>

Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Pasal karet masih ada.

Setelah Direvisi, Masih Ada Pasal Karet di UU ITE Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Screenshot_20230920_225614_Chrome-2183272619.jpg" alt="para pemeran film dewasa ini satu per satu sudah dimintai keterangannya oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi." width="100%">
<figcaption>para pemeran film dewasa ini satu per satu sudah dimintai keterangannya oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ramai para pemeran film dewasa yang terlibat dengan rumah produksi film Kelas Bintang, mengaku bahwa dirinya hanya sebagai korban yang ditipu.</p> <p>Mereka para pemeran film dewasa ini satu per satu sudah dimintai keterangannya oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi.</p> <p>Menanggapi pengakuan para pemeran film dewasa itu, penyidik Kepolisian masih menunggu pemeriksaan sejumlah saksi ahli.</p> <p>Selain itu, penyidik Kepolisian yang dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa para saksi dari kasus ini berhak untuk mengatakan apa saja.</p> <p>"Itu hak saksi untuk mengatakan apa saja yang diketahui, didengar, dan dialaminya, nanti selanjutnya kita akan periksa ahli (ITE, pidana, pornografi), " kata Ade Safri.</p> <p>Masih dalam kesempatan yanh sama, Ade Safri juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum.</p> <p>"Termasuk penetapan tersangka atas alat bukti yg sah, nanti akan ditentukan apakah status saksi layak naik menjadi tersangka atau tidak, " katanya.</p> <p>Setelah menjalani semua pemeriksaan oleh Reserse Polda Metro Jaya , para pemeran film dewasa mengaku dijebak dan dibohingi.</p> <p>Ditemui setelah pemeriksaan, para pemeran tersebut semuanya menampik bahkan mengaku sebagai korban.</p>

Menanggapi pengakuan para pemeran film dewasa itu, penyidik Kepolisian masih menunggu pemeriksaan sejumlah saksi ahli.

Para Pemeran Film Dewasa Mengaku hanya Jadi Korban Penipuan, Polisi: Itu Hak Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/TERSANGKA-PENODAAN-AGAMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Empat tersangka kasus penodaan agama dalam ritual pernikahan manusia dengan kambing di Gresik, Rabu (16/1) kembali harus mendekam ke tahanan. Mereka dikirim ke Rutan Banjarsari, Cerme, setelah Polres Gresik melimpahkan barang bukti dan para tersangka itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.<br /> <br /> Keempat tersangka itu masing-masing Nurhudi Didin Ariyanto, anggota DPRD Gresik juga pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, tempat ritual pernikahan nyeleneh; Arif Saifullah, selaku konten kreator; Saiful Arif, pengantin laki-laki; dan Sutrisna alias Krisna, selaku penghulu.<br /> <br /> Pelimpahan berkas perkara tahap kedua tersebut dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB. Penyidik Polres Gresik bersama empat tersangka tiba di kantor Kejari Gresik di Jalan Permata, Perumahan Bunder Asri, Kebomas. Empat tersangka<br /> <br /> Diangkut mobil Brio putih dan BRV. Kedatangan mereka diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Kasi Pidum Ludy Himawan.<br /> <br /> Begitu tiba, tim JPU langsung melakukan pemeriksaan administratif keempat tersangka beserta barang bukti. Termasuk di antaranya seekor kambing  bernama ’’Sri Rahayu”, yang dalam ritual pernikahan nyeleneh pada 5 Juni lalu itu selaku mempelai wanita.<br /> <br /> Selain ‘’Sri Rahayu’’, JPU juga menerima barang bukti lain berupa handphone milik tersangka. Setelah pemeriksaan berkas administratif dinyatakan selesai, keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan badan oleh JPU selama 20 hari ke depan.<br /> <br /> ‘’Barang bukti berupa handphone dan seekor kambing kami sita untuk keperluan pembuktian di persidangan,” kata Ludy Himawan didampingi Kasi Intel Kejari Gresik Deni Niswansyah.<br /> <br /> Setelah ini, lanjut dia, tim JPU akan menyusun dakwaan. Lalu, perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik untuk proses sidang. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal berlapis. Yakni, Pasal 156a tentang Penistaan Agama dan Undang-Undang ITE.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>Perjalanan Perkara Penistaan Agama</strong><br /> <br /> <strong>5 Juni</strong><br /> <br /> Pernikahan nyeleneh berlangsung di Pesanggrahan Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng.<br /> <br /> <strong>9 Juni</strong><br /> <br /> MUI Gresik mengeluarkan fatwa bahwa peristiwa tersebut adalah penistaan agama. Salah satu pertimbangannya menggunakan kaidah dan norma agama tertentu dalam adegan pernikahan nyeleneh tersebut.<br /> <br /> <strong>1 Juli</strong><br /> <br /> Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Polres Gresik menetapkan empat tersangka. Sebelumnya, aksi demonstrasi juga dilayangkan organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat.<br /> <br /> <strong>6 September.</strong><br /> <br /> Keempat tersangka dilakukan penangguhan penahanan dan berstatus wajib lapor. Hingga kini, pihak Satreskrim Polres Gresik terus melengkapi berkas perkara, sesuai petunjuk dan catatan pihak Kejari Gresik.<br /> <br /> <strong>16 November</strong><br /> <br /> Penyidik Polres Gresik melimpahkan berkas tahap kedua. Empat tersangka beserta barang buktinya dilimpahkan ke Kejari Gresik. Para tersangka kembali dilakukan penahahan di Rutan Banjarsari, Cerme.<br /> <br /> <em>Sumber: Reportase Jawa Pos</em>

Empat Tersangka Pernikahan Nyeleneh di Gresik Kembali Masuk Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/EMPAT-PERSANGKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com- </strong>Senin (11/7) hari ini, sejatinya Satreskrim Polres Gresik telah menjadwalkan pemanggikan tiga tersangka kasus penistaan agama. Yakni, terkait ritual pernikahan manusia dan kambing di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, pada 5 Juni lalu.</p><br /> Ketiga tersangka tersebut adalah Arif Syaifullah, Syaiful Arif, dan Sutrisna alias Krisna. Namun, ternyata ketiganya mangkir pada panggilan pertama saat mereka berstatus tersangka. "Hari ini (11/7) tidak datang," kata Kapolres Gresik AKBP Moch. Nur Azis melalui Kasatreskrim Iptu Wahyu Rizki Saputro.<br /> <br /> Karena mangkir, polisi akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada tiga tersangka tersebut. Dia menyatakan, pemanggilan itu tidak lain untuk memenuhi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). "Kami jadwalkan pekan ini, dengan harapan mereka koperatif agar tidak menunda proses hukum," ungkapnya.<br /> <br /> Sebagaimana pernah diberitakan, dalam perkara pernikahan nyeleneh tersebut, Arif Syaifullah selaku pembuat konten dan pemilik Sanggar Cipta Alam, dijerat pasal 44a Ayat 2 Undang-Undang tentang ITE juncto Pasal 156a KUHP. Adapun Syaiful Arif selaku pemeran pengantin pria dan Krisna yang berperan sebagai penghulu dijerat Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama.<br /> <br /> Selain ketiga nama tersebut, satu terangka lain adalah Nurhudi Didin Arianto, pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng. Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem itu juga dijerat Pasal 156a KUHP. Namun, untuk memanggil Nurhudi, sejauh ini polisi masih menunggu jawaban Gubernur Jatim. Sebab, statusnya sebagai anggota legislatif. Polres Gresik pun sudah berkirim surat.<br /> <br /> Dalam kesempatan sebelumnya, Kapolres Gresik telah menegaskan bahwa kasus penistaan agama tersebut menjadi atensi jajarannya. Azis juga menyampaikan, proses pemanggilan akan dilakukan bertahap. "Kita akan melakukan pemanggilan satu, dua, dan seterusnya. Jika tidak kooperatif maka akan dilakukan penjemputan paksa," tegas perwira yang pernah menjadi santri di Kediri itu.

Panggilan Pertama, 3 Tersangka Pernikahan Manusia dan Kambing Mangkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Pria-di-Gresik-nikahi-domba-betina-2-640x360-1.jpg" alt="manusia nikahi kambing. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>manusia nikahi kambing. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Jumat (1/7), Polres Gresik telah menetapkan empat tersangka atas kasus ritual pernikahan nyeleneh. Yakni, pernikahan manusia dan kambing di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, 5 Juni lalu. Salah seorang di antaranya adalah Nurhudi Didin Arianto, salah seorang anggota DPRD Gresik.<br /> <br /> Selain Nurhudi selaku pemilik tempat ngunduh mantu itu, tiga tersangka lainnya adalah Saiful Arif (SA), Arif Saifullah (AS), dan Sutrisna alias Krisna (S). Namun, para tersangka kasus penistaan agama tersebut masih belum ditahan.<br /> <br /> Hingga berita ini ditulis, Nurhudi belum memberikan konfirmasi terkait dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, politikus Nasdem itu sudah absen dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 pada Kamis (30/6).<br /> <br /> ’’Tidak hadir dan tanpa keterangan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.<br /> <br /> Dia menyatakan, penetapan tersangka Nurhudi oleh kepolisian itu akan menjadi bahan pertimbangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik dalam memberikan sanksi. Proses sidang kode etik tengah berjalan. Pemanggilan terhadap teradu akan segera dilakukan. ’’Setelah kami menerima bukti tambahan dari para pelapor,’’ tuturnya.<br /> <br /> Namun, sebelum memanggil Nurhudi, BK akan memanggil Muhammad Nasir Cholil terlebih dahulu. Yang sudah dijadwalkan pada Senin (4/7). Anggota DPRD Gresik dari Nasdem itu juga berstatus teradu dalam perkara pernikahan manusia dan kambing tersebut.<br /> <br /> Sebelumnya, dalam konferensi pers Jumat (1/7), Kapolres AKBP Moch. Nur Azis menyampaikan, keempat tersangka memilikui peranan masing-masing. Bahkan, salah seorang tersangka dijerat pasal berlapis. Yakni, AS, pemilik Sanggar Cipta Alam sekaligus ’’sutradara’’. AS dijerat pasal 44 (a) ayat 2 UU ITE juncto pasal 156 (a) KUHP tentang Penistaan Agama. ’’Tiga tersangka lain hanya dijerat Pasal 156 (a) KUHP,’’ imbuh Azis.<br /> <br /> Jika dilihat, ancaman hukuman pasal 156 (a) KUHP itu selama-lamanya lima tahun penjara. Demikian juga ancama hukuman pasal 44 (a) ayat 2 UU ITE.<br /> <br /> Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Rizki Saputro menambahkan bahwa empat tersangka tersebut belum ditahan. Pihaknya berencana melakukan pemanggilan secara bertahap. ’’Pemanggilan pertama, kedua, dan seterusnya. Jika tidak kooperatif, tentu akan ada upaya paksa untuk melakukan penahanan,’’ ujarnya.

Jadi Tersangka Penistaan Agama, BK DPRD Gresik Segera Panggil Nurhudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KAPOLRES-GRESIK2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Kasus dugaan penistaan agama ritual pernikahan manusia dan kambing di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, hingga sekarang memang belum ada nama tersangka. Namun, Polres Gresik memastikan proses penyidikan terus berjalan.<br /> <br /> Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menegaskan, pihaknya belum menetapkan tersangka lantaran masih ada yang harus dilengkapi. Salah satu di antaranya keterangan saksi ahli. "Proses penyidikan terus berlanjut. Hari ini (24/6) kami meminta keterangan dari saksi ahli terkait ITE,’’ ujarnya didampingi Kasat Reskrim Iptu Wahyu Rizki Saputro.<br /> <br /> Setelah itu, pihaknya juga telah menjadwalkan untuk meminta keterangan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan penistaan agama. Nah, setelah keterangan dan berkas lengkap, pihaknya akan segera melakukan gelar perkara. Lalu, penetapan tersangka.<br /> <br /> Alumnus Akpol 2002 itu meminta masyarakat untuk bersabar karena masih dalam tahapan penyidikan. Yang pasti, dia menjamin proses hukum terus berjalan sesuai aturan yang ada.<br /> <br /> Sebagaimana pernah diberitakan, berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim Polres Gresik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, dalam kasus ritual pernikahan manusia dan kambing, penyidik menjerat pelaku yang terlibat dengan Undang-Undang (UU) tentang ITE serta pasal penistaan agama.<br /> <br /> Karena itu, penyidik kepolisian perlu meminta saksi ahli ITE dan MUI. Setelah SPDP diterima, sesuai ketentuan Kejari memberikan waktu selama tujuh hari untuk memastikan nama-nama tersangka.<br /> <br /> Informasi yang dihimpun, penyidik telah kembali memanggil Nurhudi Didin Arianto sebagai saksi. Namun, pemilik Pesanggrahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu itu lagi-lagi tidak hadir. Artinya, sudah kali kedua anggota DPRD Gresik asal Nasdem tersebut mangkir.<br /> <br /> Ketika dikonfirmasi, Kapolres membenarkan ketidakhadiran Nurhudi untuk memberikan keterangan ke penyidik sebagai saksi. "Iya benar, yang bersangkutan tidak datang. Sudah dua kali panggilan sebagai saksi yang kami layangkan,’’ ungkap mantan Kapolres Ponorogo itu.<br /> <br /> Ditanya apakah akan dilakukan pemanggilan paksa? Azis menerangkan, hal itu bisa dilakukan kalau sudah penetapan tersangka.<br /> <br /> Selain disidik polisi, kasus ritual pernikahan manusia dan kambing yang menghebohkan publik ini juga ditangani Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik. Maklum, selain Nurhudi Didin Arianto, dalam perkara ini juga menyeret nama anggota DPRD Gresik lain. Yakni, M. Nasir Cholil.<br /> <br /> Bahkan, karena turut hadir dalam ritual pernikahan nyeleneh tersebut, Nasir yang juga politikus Nasdem tersebut juga dicopot sementara dari jabatannya sebagai ketua BK. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD dan anggota BK. Kepastian sanksi untuk keduanya menunggu hasil pemeriksaan.

Diperiksa Jadi Saksi Ritual Pernikahan Nyeleneh, Nurhudi Mangkir Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ite

Berita Terkini