<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-06JPG-2450496481.jpg" alt="Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sengkarut mewarnai sistem rekapitulasi online Pemilu 2024. Investigasi sejumlah praktisi atas anomali yang terjadi mengungkap beberapa temuan. Berikut petikan wawancara dengan praktisi keamanan siber sekaligus Ketua Cyberity Arif "Bangaip" Kurniawan. Apa temuan Cyberity dan rekan-rekan praktisi keamanan siber terkait sistem penyelenggaraan elektronik KPU? Melalui metodologi sistematis yang kami lakukan, sistem pemilu2024. kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id diketahui menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Selain itu, kami menemukan posisi data dan lalu lintas e-mail pada dua lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri, tepatnya di RRC. Penempatan server di luar negeri merupakan hal wajar sebagai bagian dari disaster recovery center (DRC)? Kalau untuk recovery, semua layanan-layanan cloud (penyimpanan) seperti Microsoft dan Google memang biasanya punya DRC di beberapa negara. Dan, itu masih diwajarkan. Tapi, dalam temuan kami, ada namanya name server. Nah, name server 1 dan name server 2 (dalam sistem penyelenggaraan elektronik KPU) dimiliki oleh Alibaba. Jika mengacu UU Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, apakah temuan tersebut masuk kategori pelanggaran? Kalau mereka (KPU, Red) tidak bisa membuktikan jika servernya berada di dalam negeri, maka itu jelas pelanggaran. Kalau Alibaba punya server di Indonesia, kenapa tidak di pin point saja di Indonesia? Alibaba mestinya sudah tahu ada UU PDP dan PP tersebut (Nomor 71/2019) yang mengharuskan data-data publik seperti itu ada di Indonesia. Lantas, yang harus dilakukan agar keamanan data tersebut tetap terjaga? Audit (forensik IT KPU) itu yang harus dikejar. Ini sangat mendesak dilakukan. Karena sudah berkali-kali (sistem elektronik, Red) KPU &rsquo;&rsquo;dihajar&rsquo;&rsquo; (baca: diserang), data warga dicuri, namun KPU membiarkan. Pertanyaannya, pembiaran ini sengaja atau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja, ayo sama-sama kita perbaiki. Tapi, kalau itu sengaja, itu yang jadi masalah. (tyo/c17/fal)

Sengkarut mewarnai sistem rekapitulasi online Pemilu 2024. Investigasi sejumlah praktisi atas anomali yang terjadi mengungkap beberapa.

Ketua Cyberity Arif Kurniawan: Harus Kejar Audit Forensik IT KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/images-42-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa isu adanya kebocoran data pemilih. Sebanyak 2,3 juta data pemilih di tanah air dilaporkan bocor oleh akun twitter @underthebreach. Ini adalah akun sama yang menginformasikan kebocoran data pengguna Tokopedia.  Terkait hal tersebut, pakar keamanan siber Pratama Persadha mempertanyakan pengamanan sistem IT di KPU. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat tahun 2020 ini juga terdapat agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).  "Jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU. Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil Pemilu maupun Pilkada," ujar Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (22/5).  Lebih lanjut terkait hal ini, Pratama menilai masyarakat tentu khawatir setiap gelaran pemilu dan pilkada KPU selalu mendapat ancaman untuk diretas. "Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), kerawanan ini harus menjadi catatan penting untuk waspada, jangan sampai sistem ditembus dan peretas bisa memodifikasi sesuka mereka,” tegas Pratama.  Pratama juga melihat ada kemungkinan data yang disebar memang sebelumnya sudah ada di publik. Karena data Pemilu sebelumnya sudah lama tersebar di forum internet.  Seluruh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ternyata juga di share ke beberapa stakeholder KPU. Tetapi kalau melihat isi folder DPT yang ikut di-publish, Pratama memprediksi sepertinya ada kemungkinan peretas bisa masuk ke sistem IT KPU atau sistem IT stakeholder KPU yang juga memiliki data tersebut.  Berdasar itu, Pratama meminta untuk memastikannya harus segera dilakukan audit keamanan informasi atau audit digital forensik ke sistem IT KPU untuk menjawab isu kebocoran data tersebut. Audit juga dikatakan bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem kalau memang benar-benar ada.  "Karena kalau pelaku bisa masuk ke server KPU, ada kemungkinan tidak hanya DPT yang mereka ambil, tapi juga bisa mengakses hasil perhitungan Pemilu. Secara teknis kalau peretas bisa mencuri data, ada kemungkinan juga bisa mengubah data. Sangat bahaya sekali apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jJcR2i42Qjk  https://www.youtube.com/watch?v=GWEJ5r5i704  https://www.youtube.com/watch?v=A2N2Q3QN-5A

Data Pemilih Diisukan Bocor, Sistem Keamanan IT KPU Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-benarkan-situs-kpu-coba-diretas-dalam-dan-luar-negeri_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman membenarkan jika website lembaganya diretas sejumlah hacker." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman membenarkan jika website lembaganya diretas sejumlah hacker.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan website resminya diretas. Serangan berasal dari dalam dan luar negeri. Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pihaknya telah memeriksa beberapa IP Address dari para pelaku. Hasilnya, IP Address para peretas berasal dari sejumlah tempat.&nbsp;Bukan hanya dari Tiongkok dan Rusia saja. "Bukan (hanya) Cina dan Rusia, itu hacker individu-individu orang-orang. Jadi, IP address-nya itu dateng dari banyak tempat. Dari domestik sampai internasional. Tapi orang di belakang pengguna IP address itu kan bisa orang indonesia, bisa dari mana-mana," kata Arief di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3). Selain website pribadi KPU, Arief menyebut bahwa peretasan juga pernah terjadi pada sejumlah pemilik akun WhatsApp di dalam lembaganya. Namun, kata dia, kasus ini tak menimpa akun pribadinya. "WA kita kan pernah diretas juga. Teman-teman saya sih, bukan saya," ungkapnya. Kendati demikian, dia memastikan kondisi ini masih dapat terkendali dengan baik. Arief juga menjamin tak bakal pengaruhi signifikan Pemilu 2019. Sebaliknya, tim IT selalu berupaya membentengi pertahanan lembaganya. "Masih aman, Insya Allah Aman. (Tim IT) KPU menjaga sistem kita, orang kan mau nyerang kan datang terus, tapi kita berupaya membentengi supaya tetap aman," pungkasnya. Sebelumnya, media Bloomberg memberitakan tentang serangan peretas terhadap sistem data pemilih KPU. Serangan itu berasal dari Tiongkok dan Rusia. Bloomberg menuliskan, peretas berupaya untuk memanipulasi atau memodifikasi konten. Termasuk mencoba menciptakan apa yang disebut pemilih hantu, atau identitas pemilih palsu.

KPU Benarkan Situs KPU Coba Diretas, Dalam dan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/arief-sebut-hacker-website-kpu-tak-hanya-dari-dalam-negeri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. IT KPU jadi sasaran peretasan jelang pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. IT KPU jadi sasaran peretasan jelang pemilu 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Arief Budiman mengaku IT lembaganya diserang oleh peretas (hacker) yang berasal dari luar negeri. Arief mengatakan, peretasan itu bukan hanya sekali, melainkan berulang kali. Sehingga IT dari KPU harus bekerja keras menangkal serangan tersebut. "Kalau nyerang ke web kami itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana," ujar Arief di Jakarta, Rabu (13/3). Arief mengaku, tidak ingin menyebutkan asal serangan. Namun, berdasarkan alamat internet protokolnya, serangan berasal dari luar negeri. Tetapi, ada juga beberapa serangan dari dalam negeri. "Saya pikir enggak perlu sebut nama dan negaranya. Kecuali kita sudah menangkap baru boleh disebut," katanya. Namun demikian Arief mengungkapkan serangan para peratas itu tidak sampai mengganggu proses tahapan pemilu 2019. Arif menegaskan, KPU berkomitmen agar urusan IT ini tidak mengganggu tahapan pemilu. "Kami berupaya membentengi supaya tetap aman, dan sampai sekarang sudah bisa ditangani," ungkapnya. Arief berharap para peretas ini bisa sadar, kalau hari pencobolosan semakin dekat. Sehingga serangan hacker ini tidak sampai menganggu jalannya proses hajatan lima tahunan ini. "Semoga para hacker sadar dan pas waktu pemilu enggak mengganggu lagi," pungkasnya.

Arief Sebut Hacker Website KPU Tak Hanya dari Dalam Negeri

it kpu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#it kpu

Berita Terkini

Ketua Cyberity Arif Kurniawan: Harus Kejar Audit Forensik IT KPU

Data Pemilih Diisukan Bocor, Sistem Keamanan IT KPU Dipertanyakan

KPU Benarkan Situs KPU Coba Diretas, Dalam dan Luar Negeri

Arief Sebut Hacker Website KPU Tak Hanya dari Dalam Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com