<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/chSAq5cKE8D7ORXuMzd69IcmEjr0nyhFX3shN0KL-1941953049.jpg" alt="Kerusuhan di Yalimo, Papua Pegunungan memaksa personel aparat keamanan dari TNI-Polri mengevakuasi warga. Sejumlah petugas dilaporkan mengalami luka-luka. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan di Yalimo, Papua Pegunungan memaksa personel aparat keamanan dari TNI-Polri mengevakuasi warga. Sejumlah petugas dilaporkan mengalami luka-luka. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi Yalimo, Papua Pegunungan, masih belum reda. Kerusuhan terjadi pasca isu SARA berbau rasialis muncul. Rumah-rumah dibakar, warga yang ketakutan pun mengungsi. Di tengah gejolak tersebut, personel TNI-Polri yang berusaha mengevakuasi warga tak luput menjadi korban. Sejauh ini ada 3 orang aparat yang mengalami luka berat.&nbsp; Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, kerusuhan terjadi pada 16 September lalu di Kampung Elelim. Di tengah kerusuhan tersebut, 6 orang prajurit TNI disebut menyelamatkan sejumlah warga yang sudah dikepung oleh massa. Selain kobaran api, bom molotov dan panah beracun menjadi ancaman bagi warga yang terjebak di antara kerusuhan tersebut.&nbsp; Kepala Distrik Elelim Lukas Kepno mengakui hal itu. Dia menghaturkan terima kasih karena aparat keamanan sudah menyelamatkan warga. Apalagi evakuasi dilakukan di tengah situasi genting. Menurut dia, tanpa keberanian petugas dari TNI-Polri, sulit untuk mengevakuasi warga dari lokasi kerusuhan saat itu. &nbsp; &rdquo;Kami menyaksikan sendiri bagaimana prajurit menjaga kami di tengah situasi yang genting. Mereka tidak membalas serangan dengan kekerasan, justru melindungi guru dan warga agar tetap selamat,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Terpisah, Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa pada 16 September lalu, personel gabungan TNI-Polri mengevakuasi 6 prajurit dari Satgas Maleo Kopassus yang terkepung di belakang Pos Satgas Maleo, Distrik Elelim.&nbsp; Evakuasi dimulai pukul 17.26 WIT dengan mengerahkan 3 unit kendaraan roda enam dan 3 unit kendaraan roda empat. Operasi tersebut dipimpin oleh Ipda Abdul Azis dari Satbrimob Polda Papua bersama prajurit TNI dan personel dari Polres Yalimo.&nbsp; &rdquo;Tim medis langsung memberikan perawatan intensif kepada tiga anggota yang mengalami luka parah, yaitu Sertu Nando Manurung, Sertu Kantum, dan Letda Infanteri Supardi,&rdquo; terang dia. Selain tiga prajurit tersebut, beberapa aparat keamanan lainnya juga mengalami luka cukup berat. Diantaranya Briptu Fitrah H. Naing yang terkena lemparan batu pada bagian wajah, Briptu Muh. Aksa Almuthadin terkena panah di kepala, serta prajurit TNI bernama Charles yang terluka pada bagian belakang kepala.&nbsp; Kerusuhan di Yalimo dipicu kesalahpahaman antar pelajar yang melibatkan sekelompok siswa SMA Negeri 1 Elelim. Bentrokan meluas hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi ke Polres Yalimo. Tidak hanya itu, puluhan bangunan terbakar, diantaranya ruko, kos-kosan, rumah dinas Pemkab Yalimo, kantor dinas, serta fasilitas TNI-Polri. &nbsp; &nbsp;

Kerusuhan di Yalimo, Papua Pegunungan, memicu evakuasi oleh TNI-Polri, beberapa aparat mengalami luka berat.

Isu Sara Memicu Yalimo Papua Pegunungan Membara, Rumah-Rumah Dibakar, TNI-Polri Evakuasi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/sufmi-dasco-ridwan-jpc-2572905467.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan, narasi negatif yang menyerang Prabowo Subianto setiap kali jelang gelaran pesta demokrasi. Ia menyebut, Prabowo kerap diserang dengan narasi negatif daur ulang tentang isu penculikan, pelanggaran HAM, kebangkitan Orde Baru hingga isu kejahatan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menekankan, saat ini publik&nbsp; sudah cerdas, tidak mudah lagi digiring dengan isu-isu narasi negatif yang sengaja dipermainkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena semua tudingan yang ditujukan, sangat mudah untuk dijawab dan dipatahkan. Mereka yang gamang&nbsp; dengan elektabilitas Pak Prabowo yang saat ini di angka tertinggi, membutuhkan narasi negatif yang baru untuk mendegradasi posisi," kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012884853/cak-imin-sesalkan-pemerintah-tak-tegas-sikapi-buruknya-udara-di-jabodetabek">Cak Imin Sesalkan Pemerintah Tak Tegas Sikapi Buruknya Udara di Jabodetabek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kali ini, mereka kembali membuat narasi negatif baru dengan isu politik identitas yang bertujuan untuk membenturkan Pak Prabowo dengan umat Islam," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, ada pihak yang berusaha memelintir pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie bahwa Prabowo telah kecewa terhadap umat Islam. Padahal, pernyataan Grace tidak seperti apa yang diviralkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak utuh, fakta yang diplintir dan hanya berupaya menimbulkan kegaduhan," cetus Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco pun mengimbau, kepada media massa yang memuat narasi negatif itu untuk mengkaji lebih dalam dan mencari fakta kebenaran. Ia tak menginginkan, pemberitaan dipenuhi dengan narasi negatif yang membingungkan publik. Sehingga tidak akan ada tokoh atau pihak yang terprovokasi dengan kabar yang belum terverifikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, narasi negatif dan fakta yang belum terverifikasi dengan isu politik identitas tidak hanya dapat merusak nama Prabowo dari segi elektabilitas. Ia menyebut, negara juga dapat dirugikan secara dampak stabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia meyakini publik sudah cerdas, Prabowo bukan figur yang suka merusak kerukunan. Sebaliknya, Prabowo adalah tokoh yang mempersatukan dan mencintai semua golongan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apapun agamanya, apapun sukunya dan apapun latar belakangnya. Nilai-nilai Pancasila sudah sangat melekat di dalam dirinya," tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco lantas menginstruksikan kepada seluruh keder Partai Gerindra untuk tidak terprovokasi dengan narasi propaganda negatif. Serta tidak membalas untuk menyerang pihak mana pun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lebih baik sampaikan sederet prestasi dan kontribusi Pak Prabowo kepada negara dan rakyat. Karena cara terbaik dalam melawan narasi negatif adalah dengan menyebarkan sebanyak-banyaknya narasi positif," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan, narasi negatif yang menyerang Prabowo Subianto setiap jelang pemilu.

Elite Gerindra Sesalkan Prabowo Diserang Isu SARA untuk Timbulkan Kegaduhan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/gibran-7-1170174537.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka merasa jengkel kembali diserang dengan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang perhelatan Pemilu 2024. Gibran menyebut, serangan isu SARA sudah menerpa keluarganya, khususnya sang Ayah saat maju menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu 2014 dan 2019. Pernyataan itu disampaikan Gibran merespons cuitan akun Twitter @BudiSan42575424 alias Budi Santoso. Akun Twitter tersebut memention Gibran dengan sebutan keturan PKI Cina. "Halo turunan PKI Solo Pancacina 1.keatheisan yang maha esa 2.kebiadaban berabad-abad 3.Persatuan cina-cina 4.kerakyatan yang dipimpin oleh&nbsp; republik rakyat cina 5.keadilan sosial bagi seluruh konglomerat cina," cuit akun Twitter @BudiSan42575424, dikutip JawaPos.com, Senin (1/5). Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dengan serangan hoaks tersebut. Ia menegaskan, isu tersebut tidak benar dan tidak dipercaya masyarakat. Ia lantas mempertanyakan seharusnya isu tersebut tidak lagi digunakan untuk menyerang dirinya menjelang Pemilu 2024. "Bilang ke korlap lu. Serangan-serangan seperti ini udah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti dua kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau lu ulangin lagi pola seperti ini di 2024?," cetus Gibran dalam akun media sosial pribadi Twitternya. (*) &nbsp; Reporter: Muhamad Ridwan

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka merasa jengkel kembali diserang dengan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Gibran Serang Balik Netizen yang Sebut Dia PKI Keturunan Cina   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SMK-BAKTI-KARYA.jpg" alt="BERKOMUNIKASI: Kepala SMK Bakti Karya Athif Roihan Natsir (kanan) memberikan arahan kepada sejumlah siswa yang sedang berlatih teater di Parigi, Pangandara (9/10). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERKOMUNIKASI: Kepala SMK Bakti Karya Athif Roihan Natsir (kanan) memberikan arahan kepada sejumlah siswa yang sedang berlatih teater di Parigi, Pangandara (9/10). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Melihat Sebenar-benarnya Merdeka Belajar di SMK Bakti Karya</h3> Adu argumen, saling balas kritik, dan debat dengan guru. Itulah keseharian siswa dan siswi SMK Bakti Karya, Pangandaran. Tidak hanya merdeka belajar, mereka juga bebas merdeka. Anti tersekat perbedaan, berprestasi dengan modal keberagaman.  SAHRUL YUNIZAR, Pangandaran  ---  JANGAN bayangkan sekolah kebanyakan. Anak-anak berbaju seragam. Duduk rapi di balik meja. Kemudian, sibuk menyalin catatan dari papan tulis. Di SMK Bakti Karya, siswa dan siswi lebih banyak mengeksplorasi diri. Mereka belajar tanpa sekat. Murid kelas X bergabung dengan kelas XI dan XII. Tatap muka di luar kelas. Belajar di halaman dan kebun.  Sampai praktik berdemonstrasi. Bukan tidak ingin berlama-lama di dalam kelas, lewat metode itu, para guru di sana ingin anak-anak didik mereka terbiasa berpikir terbuka.  Sejak kali pertama berdiri, sekolah yang terletak di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, tersebut punya fondasi kuat. Kelas multikultural. Yayasan Darma Bakti Karya sebagai payung tidak pernah bergeser dari cita-cita awal. Menyelamatkan anak-anak muda di berbagai daerah Indonesia untuk meneruskan pendidikan. Terutama mereka yang terpaksa putus sekolah lantaran tidak punya biaya. Lebih khusus lagi para remaja yang terdampak konflik. Misalnya, anak-anak dari Papua dan Poso. Mereka didatangkan ke Parigi untuk melanjutkan sekolah.  Ai Nurhidayat adalah motor kelas multikultural di SMK Bakti Karya. Bersama teman-temannya, dia aktif membuka kelas-kelas ”bebas” sejak 2009, ketika usianya baru 20 tahun. ”Sejak masih kuliah,” kata alumnus Universitas Paramadina tersebut saat ditemui Jawa Pos Sabtu (9/10).  Setiap pulang ke Parigi, Ai berkumpul bersama teman-temannya sesama pemuda. Mereka yang berbasis di Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran berkumpul di Parigi. Di sebuah pondokan sederhana yang sampai saat ini menjadi bagian ruang belajar anak-anak didiknya.  Dari satu sekolah ke sekolah lainnya, Ai dan teman-temannya keliling. Mengetuk pintu untuk berbagi ilmu. Dari SD, SMP, sampai SMA. Mereka datang untuk mencari potensi dan mengajarkan hal-hal baru. Misalnya, pelatihan bahasa asing, menulis, teater, berkemah, sampai keberanian berbicara di muka umum.  Meski tidak jarang ditolak pihak sekolah, gerakan itu terus membesar hingga menjadi komunitas bernama Sabalad. Bukan hanya dari Pangandaran, Ciamis, dan Tasik, banyak mahasiswa dari daerah lain yang juga ikut bergabung.  Bersama-sama, mereka semakin sering keliling dari satu sekolah ke sekolah lain. Dua tahun berselang, SMK Bakti Karya berdiri. Membuka kelas profesi. ”Tahun 2011 berdiri, 2012 mau bangkrut, 2013 diakuisisi,” papar Ai.  Yang berinisiatif mengakuisisi adalah anak-anak muda. Sebagian besar merupakan anggota Sabalad. Mereka lantas membentuk organisasi untuk menaungi sekolah tersebut. Kini organisasi itu bernama Yayasan Darma Bakti Karya. Pengurusnya tetap anak-anak muda. Ai adalah ketua yayasannya. Serupa dengan yayasannya, kepala SMK Bakti Karya masih muda. Usianya baru 28 tahun. Nama lengkapnya Athif Roihan Natsir.  Ketika Jawa Pos datang ke SMK Bakti Karya, Athif turut menyambut. Bersama Ai, dia lantas mengajak kami mengobrol di belakang sekolah. Di sebuah saung sederhana. Duduk mengelilingi tungku. Beberapa siswa tengah latihan teater. Ada yang berasal dari Papua, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lainnya. ”Sebagian (siswa, Red) sudah pulang. Guru-gurunya juga sudah pulang,” kata Ai.  Mereka berlatih untuk tampil di Kampung Nusantara. Di kampung itu pula, mereka tinggal selama menempuh pendidikan. ”Ada asrama putri, ada juga asrama putra,” jelasnya.  Siswa SMK Bakti Karya memang lebih memilih tinggal di asrama. Selama tiga tahun belajar, mereka tidak pulang ke rumah. Jarak dari sekolah ke asrama mereka di Kampung Nusantara tidak jauh. Jadi, mereka bisa berjalan kaki setiap berangkat dan pulang sekolah.  Asrama menjadi satu di antara tiga poin implementasi Tri Pusat Pendidikan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Yakni, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Mereka menempatkan asrama sebagai bagian dari keluarga, kemudian warga Kampung Nusantara dan sekitarnya sebagai masyarakat, serta SMK Bakti Karya sebagai sekolah.  Lantaran memiliki siswa dan siswi yang berasal dari berbagai daerah, tidak sedikit yang beda suku dan agama. Bukan hanya di antara para siswa dan siswi, perbedaan itu juga ada saat mereka harus berinteraksi dengan warga lokal yang didominasi masyarakat Sunda.  Dengan Tri Pusat Pendidikan, SMK Bakti Karya menyatukan keberagaman itu. Mereka punya wadah serupa pesantren. ”Tapi, pesantren di sini agak beda. Yang selawatan-selawatan, yang ngaji rohani-ngaji rohani,” kata Ai.  Sejak datang dari daerah asal ke Parigi, mereka dibiasakan menerima perbedaan. Mereka juga diarahkan untuk menghargai keberagaman. Karena itu, tidak pernah ada pertengkaran yang dipicu perbedaan tersebut. Yang ada hanya adu gagasan dan argumen.  Selain tinggal di asrama selama tiga tahun belajar, siswa dan siswi SMK Bakti Karya mendapat beasiswa. Full. Mulai mereka mendaftar, tiba di Parigi, sampai lulus dan meninggalkan Parigi. Akomodasi pemberangkatan, penyediaan kebutuhan dasar seperti seragam dan alat sekolah, hingga kebutuhan untuk makan dan tempat belajar dibiayai semua lewat beasiswa. Dengan begitu, siswa dan siswi di sana sama sekali tidak keluar biaya.  Saat ini total ada 72 pelajar yang tercatat sebagai siswa dan siswi di SMK tersebut. Perinciannya, 25 pelajar kelas X, 17 siswa kelas XI, dan 30 murid kelas XII. Sementara, jumlah tenaga pendidik yang mengajar mencapai 15 orang. Semua anak muda. ”Jadi, rasio (guru dan siswa) nggak lebih dari satu banding lima,” ungkap Ai.  Semua guru di sana punya pemikiran sama. Bahwa seluruh anak didik mereka tidak boleh dikekang dengan sistem sekolah formal pada umumnya. Mereka harus bebas merdeka. Merdeka belajar yang sebenar-benarnya. ”Sejak 2016, perubahannya fundamental,” ujar Ai.  Kelas multikultural adalah salah satu bentuk perubahan itu. Di sana anak-anak SMK Bakti Karya diberi pemahaman mengenai keberagaman, toleransi, dan perdamaian.  Untuk mendidik siswa dan siswinya, SMK Bakti Karya membagi mata pelajaran dalam tiga rumpun utama. Ekologi, humaniora, dan multimedia. Di kelas ekologi, mereka diajarkan cara hidup berdampingan dengan alam sekitar. Di kelas humaniora, mereka diajarkan saling memahami. ”Pemahaman agamanya juga diperkuat,” ungkap Athif.  Perjalanan Ai, Athif, dan teman-temannya mempertahankan SMK Bakti Karya tidak melulu mulus. Mereka sempat diprotes masyarakat karena ada guru yang bertato dan berambut panjang. Mereka pernah dihantam isu SARA lantaran menerima siswa dan siswi nonmuslim. Mereka juga pernah dituduh sebagai misionaris. Bahkan, mereka pernah dipaksa memulangkan anak didik asal Papua. Berkat pendirian yang kukuh dan pembuktian kepada masyarakat setempat, mereka berhasil melewati ”badai” isu SARA tersebut.  Keberadaan siswa dan siswa yang beragam suku, beragam asal daerah, dan beragam agama malah menjadi ujung tombak perlawanan isu-isu SARA yang sempat terjadi di tanah air. Di tengah merebaknya polarisasi, SMK Bakti Karya kukuh berdiri. Mereka menunjukkan dan menjadi contoh bahwa perbedaan dan keberagaman bukan masalah. Hingga saat ada perintah kepada para perwira Polri untuk mengangkat seorang anak asal Papua di daerah tugas masing-masing, perwira polisi di Pangandaran datang ke tempat mereka. Kebutuhan sepuluh anak dijamin.

Berulang Dihantam Isu SARA, Bertahan tanpa Donatur Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/paslon.jpg" alt="SAH IKUT PILKADA: Para pasangan calon wali kota Tangerang Selatan berswafoto seusai pengundian nomor urut di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (24/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAH IKUT PILKADA: Para pasangan calon wali kota Tangerang Selatan berswafoto seusai pengundian nomor urut di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (24/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti isu SARA di kontestasi pilkada. Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel Ferdiansyah meminta aparat daerah dan pengawas Pilkada menindaklanjuti penggunaan isu Sara. Apalagi ada oknum ASN yang memprovokasi warga dengan isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.  "Kami di PSI tidak memberikan ruang upaya berpolitik dengan isu SARA. Dengan kejadikan dugaan oknum lurah memainkan isu SARA, kami dari Fraksi PSI mendesak agar ada ketegasan," ujar Ferdiansyah kepada wartawan, Selasa (6/10).  Pernyataan Ferdiansyah itu terkait beredarnya isu SARA pada salah satu aplikasi grup chatting. Atas temuan itu PSI meminta ada penegakan hukum.  Menurut Fedri, politik Sara lebih menjadi preseden buruk dan bisa memecah belah masyarakat. Muaranya, kualitas demokrasi jadi tidak sehat.  "Saya sudah ingatkan di berbagai kesempatan bahwa ASN harus netral. Lurah, camat, kepala dinas atau ASN lainnya harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam proses kampanye paslon manapun yang sedang berkontestasi," tegas Ferdi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-06-at-12.16.22-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel Ferdiansyah. (For. JawaPos.com)  Dia meminta seluruh ASN yang bertugas di Pemkot Tangsel agar dapat memberi contoh yang baik. Sebab, ASN terikat dengan semua aturan yang berlaku. "Jika ingin melakukan politik praktis, maka baiknya lepas dulu (mengundurkan diri) sebagai ASN, baru dapat bebas melakukan politik praktis selayaknya masyarakat biasa. Itu pun tidak boleh menggunakan isu sara," ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4S-lafm90KI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DPRD Tangsel Soroti Isu SARA dalam Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hoaks-pindah-agama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR palsu yang disebar akun Facebook Sapra Nipil Khairi pada 19 Agustus lalu berpotensi mengadu domba umat beragama. Dia mengunggah foto pakaian yang diletakkan di kursi-kursi gereja. Foto itu kemudian diberi narasi bahwa gereja-gereja makin sepi dan telah ditinggalkan para jemaatnya.  ”Alhamdulillah gereja semakin sepi yg tinggal cuma pakaian, org nya udh bertobat masuk islam terima yesus dan muhammad sbg nabi dan utusan allah.” Begitu keterangan yang ditulis pemilik akun Sapra Nipil Khairi (bit.ly/DitinggalDiKursi).  Foto tersebut memperlihatkan baju-baju pria dan wanita di setiap kursi di dalam sebuah gereja. Komentar netizen pun mengandung banyak persepsi yang mengarahkan pada isu SARA. Sayangnya, kabar aneh itu tidak menyertakan sumber berita.  Saat ditelusuri dengan situs padanan gambar, foto tersebut merupakan sebuah karya seni instalasi. Situs fubiz.net pernah mengunggah foto baju-baju di kursi gereja itu dari banyak sudut pengambilan gambar dengan judul 150 Instalasi Orang Tak Terlihat di Gereja. Penciptanya adalah kelompok seniman Kuba Los Carpinteros.  ”Refleksi lucu tentang agama dan masyarakat, didekati dari sudut pandang artistik,” penggalan keterangan yang ditulis Fubiz. Anda dapat melihat foto dari berbagai angle itu di bit.ly/InstalasiSeniGereja.  Video tentang seni instalasi tersebut pernah diunggah kanal YouTube milik VernissageTV pada 18 Juni 2012. Karya itu ditampilkan dalam Art Parcours, sebuah proyek kesenian Basel, Swiss, yang mengundang pengunjung untuk menjelajahi kota melalui kesenian.  Situs pencari fakta asal India bangaloremirror.indiatimes.com juga mengulas informasi palsu tersebut. Kala itu foto yang sama digunakan untuk menyebar hoax tentang korban pengeboman di Sri Lanka. Menurut situs tersebut, klaim bahwa baju itu milik korban pengeboman gereja adalah salah. Foto tersebut adalah seni instalasi karya kelompok seniman Kuba Los Carpinteros yang dipamerkan di Art Basel 2012, Swiss.  FAKTA  Foto pakaian di kursi-kursi gereja itu merupakan seni instalasi karya kelompok seniman Kuba Los Carpinteros yang dipamerkan di Art Basel 2012, Swiss.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TKujaVr9A5w

Produsen Hoaks Kabarkan Jemaat Murtad Pakai Foto Seni Instalasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan isu politik identitas hingga politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak bergulir pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini karena isu tersebut dipandang masih menjadi ancaman pada gelaran Pilkada 2020 mendatang.  "Politik identitas, politisasi isu SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah," kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).  "Sejatinya, ancaman dan potensi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan melakukan perhelatan akbar demokrasi itu," sambungnya.  Selain itu, Kemendagri berpesan untuk berhati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan di media sosial. Seperti masifnya hoax yang belakangan muncul dalam gelaran Pemilu.  Apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta Pilkada dan parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," ucap Bahtiar.  Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus pula diantisipasi dengan baik, lanjut Bahtiar, utamanya dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.   "Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal," pungkasnya.

Isu Politik Identitas dan SARA Diharapkan Tak Bergulir di Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MAHASISWA-PAPUA_Robertus-Risky-Jawa-Pos_Jawa-Pos-1.jpg" alt="RASA AMAN: Rektor Unitomo, Dr. Bachrul Amis (tengah) Oberdialog denken mahasiswa asal Papua di Ruang Proklamasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Senin (19/8/2019). Dalam diskusinya tersebut rektor menyampaikan supaya para mahasiswa asal Papua tida terh" width="100%">
<figcaption>RASA AMAN: Rektor Unitomo, Dr. Bachrul Amis (tengah) Oberdialog denken mahasiswa asal Papua di Ruang Proklamasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Senin (19/8/2019). Dalam diskusinya tersebut rektor menyampaikan supaya para mahasiswa asal Papua tida terh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi Manokwari, ibu kota Papua Barat, lumpuh total sepanjang hari kemarin (19/8). Sebagian besar masyarakat turun ke jalan. Mereka memprotes insiden terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pekan lalu. Radar Papua melaporkan, aksi tersebut berlangsung sejak pukul 05.30 WIT. Sejumlah jalan utama dipalang dengan menggunakan pohon yang ditebang. Tidak sedikit tiang lampu yang dirobohkan untuk menjadi material penutup jalan. Situasi makin tak kondusif kala aksi mulai bergeser di pertigaan Makalu, Jalan Yos Sudarso. Gerombolan orang dari berbagai wilayah berbondong-bondong mendatangi lokasi. Ada yang membawa kayu, pentungan, dan bermacam senjata tajam. Massa kemudian melakukan aksi long march menuju kantor DPRD Papua Barat sekitar pukul 09.30 WIT. Tak lama kemudian, api membubung tinggi di gedung wakil rakyat itu. Kemarahan massa seolah dilampiaskan dengan membakar kantor DPRD. Menurut sebagian massa, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya pemerintah dalam merespons tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Tak sampai di situ, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang berada tepat di depan kantor DPRD juga dibakar. Massa yang emosional lalu beralih ke Lapangan Borarsi. Di sana kemarahan massa memuncak. Tribun lapangan utama dibakar. Setelah itu, massa kembali ke Jalan Yos Sudarso. Gedung-gedung di sepanjang jalan menuju Makalu dirusak dengan lemparan batu hingga pembakaran gerobak-gerobak makan pedagang. Bahkan, sejumlah kendaraan bermotor roda empat dan dua dirusak serta dibakar massa. Sekitar pukul 11.40 WIT, di seputar Jalan Yos Sudarso, terlihat Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry R. Nahak bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau. Mereka berusaha bernegosiasi dengan para demonstran. Namun, gagal. Kondisi semakin tegang saat drone terbang di atas massa. Melihat kedatangan drone, massa makin beringas. Mereka melempari drone itu dengan batu. Namun, lemparan batu tersebut justru mengenai aparat TNI-Polri. Imbasnya, aparat pun harus mundur untuk menghindari hujan batu. Lemparan batu sempat melukai beberapa personel TNI-Polri, jurnalis, dan Karoops Polda Papua Barat Kombespol Moch. Sagi Dharma Adhyakta. Adhyakta pun harus digotong untuk mendapat perawatan medis. Melihat massa makin beringas, aparat Polda Papua Barat mulai melakukan langkah represif. Polisi menembakkan gas air mata ke tengah-tengah massa. Ironisnya, angin malah membuat gas air mata berbalik ke arah para petugas. Dan lagi-lagi, para personel keamanan terpaksa mundur. Pukul 13.20 WIT, saat ketegangan mulai mereda, Lakotani kembali menuju kumpulan massa tanpa pengawalan petugas keamanan. Dia berupaya melakukan negosiasi kedua. Pukul 14.00 WIT keadaan di Jalan Yos Sudarso berangsur kondusif. Satu per satu demonstran membubarkan diri setelah perwakilan massa membacakan tuntutan di depan Lakotani. Saat diwawancarai, Nahak mengatakan, kondisi Manokwari sudah kondusif. "Massa sudah membubarkan diri. Tuntutan mereka, jaminan keamanan mahasiswa asal Papua di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Serta permintaan maaf dari pejabat terkait pernyataan yang dilontarkan beberapa waktu lalu," katanya. Dia mengatakan, insiden di Malang dan Surabaya memicu massa melakukan protes di Manokwari. "Jadi, masyarakat sakit hati dengan ungkapan kata-kata yang kurang baik. Untuk tuntutan mereka ini, sementara kami tindak lanjuti. Jadi, masyarakat diharapkan bersabar, jangan terpancing provokasi, percayakan semuanya kepada kami," ungkap Nahak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/RUSUH-MANOKWARI_Axel-RefoRadar-Papua_Jawa-Pos-1-750x422.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa saat melakukan aksi damai yang berakhir ricuh. (Axel Refo/Radar Papua) Kerusuhan juga terjadi di Bandara Internasional Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua. Dalam rekaman video yang diterima Jawa Pos, sekelompok orang menyerang area parkir bandara. Mereka memecah kaca-kaca mobil yang terparkir. Beberapa mobil polisi dan TNI mengalami pecah kaca dan spion. Informasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, aksi itu berlangsung sekitar pukul 15.00 WIT. Perusakan berlanjut ke area terminal bandara. Orang-orang tak dikenal memecah kaca terminal. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti menjelaskan, kemarin petang (19/8) kondisi di Bandar Udara DEO Sorong sudah dapat dikendalikan. "Petugas gabungan telah melakukan langkah cepat," jelas Polana kemarin. Dia mengimbau seluruh unit penyelenggara bandar udara dan otoritas bandar udara (OBU) untuk terus meningkatkan pengawasan keamanan di lingkungan bandara dan berkoordinasi dengan anggota TNI-Polri. "Seluruh petugas bandara wajib memastikan keamanan dan keselamatan bandar udara dan penumpang," tegasnya. Cenderawasih Pos kemarin mewawancarai Ketua DPR Papua Yunus Wonda di ruang kerjanya. Yunus terang-terangan mengecam aksi persekusi yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Yunus meminta aparat menindak ormas yang terlibat dalam insiden tersebut. Dia juga meminta pejabat nasional belajar tentang nasionalisme kepada warga Papua. "Bila ingin belajar menghormati dan toleransi, silakan belajar di Papua," kata dia, menyindir. <h3>Silaturahmi Gubernur Jatim dengan Tokoh Papua</h3> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada warga Papua atas beberapa insiden di Jawa Timur. Terutama jika ada pernyataan sensitif yang menyinggung warga Papua. "Saya ingin memastikan bahwa itu (insiden) personal. Sama sekali tidak mewakili warga Jawa Timur. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mohon maaf jikalau ada pernyataan salah satu warga yang secara personal, spontan, mengucapkan sesuatu yang sensitif bagi warga Papua," ujarnya kemarin (19/8). Dia juga menjamin bahwa Jawa Timur tetap kondusif. Khususnya kepada para mahasiswa Papua, Jawa Timur tetap aman untuk tempat belajar. "Kepada mahasiswa Papua, insya Allah aman. Dan tetap tenang bisa melanjutkan pendidikannya di seluruh perguruan tinggi di Jatim," tuturnya. Tadi malam Khofifah dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan bersilaturahmi dengan tokoh Papua di Surabaya. Acara diadakan di kediaman Kapolda. Acara tersebut dihadiri Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya Piter Frans Rumaseb, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta beberapa tokoh masyarakat Papua. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/khofifah-indar-gubernur-jatim-fisca-tanjung_jawapos.com_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com) Mereka berbicara pada satu meja panjang dan saling berhadapan. Tidak tampak ketegangan sama sekali. Komunikasi antartokoh tersebut mengungkap adanya kesalahpahaman. Misalnya, informasi pengusiran yang tidak pernah terjadi itu menyebar ke Papua. Piter mengaku mendapat telepon dari keluarga di Manokwari. "Mereka tanya tentang pengusiran tersebut," katanya. Piter menjelaskan bahwa warga Papua di Surabaya baik-baik saja. Tidak ada pengusiran. Informasi yang beredar itu tidak benar. Dia juga mengungkapkan bahwa warga Papua tidak punya masalah di Surabaya. "Kami satu bumi pertiwi, perbedaan itu indah, seperti pelangi yang terdiri atas beragam warna," ungkapnya. Luki Hermawan mengungkapkan hal yang sama. Banyak warga Papua yang ingin memastikan keluarganya di Surabaya baik-baik saja. Terutama mereka yang memiliki anak yang sedang kuliah di Surabaya. "Silaturahmi malam ini menjawab semuanya." Informasi yang tidak benar tersebut memicu kesalahpahaman di Papua. Mereka mengira warga Papua di Surabaya dalam kondisi bahaya. Mereka terancam. "Padahal tidak seperti itu," ucapnya. Luki meminta warga Papua di Surabaya menjelaskan kepada keluarga tentang kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, kesalahpahaman tidak kian larut. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga membantah isu pengusiran mahasiswa Papua dari kota yang dipimpinnya. Risma menegaskan, hal itu tidak mungkin terjadi. Sebab, dia sudah dianggap orang tua oleh mahasiswa Papua. Bahkan, ada beberapa pejabat Pemkot Surabaya yang berasal dari Papua. "Jadi (pengusiran, Red) itu tidak betul," ujar Risma yang ditemui setelah pelantikan dirinya sebagai ketua DPP PDIP di Jakarta kemarin. Risma menuturkan, pemkot sering melibatkan mahasiswa Papua ketika ada kegiatan. Pantauan Jawa Pos kemarin, suasana di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III terlihat normal kemarin. Beberapa motor terparkir di halaman dalam asrama. Para penghuni beraktivitas seperti biasa. Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Surabaya Piter Frans Rumaseb mengatakan, asrama tersebut sudah lama berdiri. "Dulu ya damai-damai saja. Tapi, beberapa tahun belakangan terjadi masalah," ucapnya. Saat itu, penghuni asrama bukan hanya mahasiswa. Ada juga nonmahasiswa. Bangunan asrama itu pun di-upgrade dan kembali diresmikan pada 2007. Ada beberapa perubahan aturan. Salah satunya, penghuni dikhususkan mahasiswa yang aktif saja. Selain itu, tidak ada patokan biaya tinggal alias gratis. "Kontrol dari daerah mulai berkurang. Itulah yang perlu dibenahi," imbuhnya. Meski begitu, tak ada kesan diskriminasi bagi mereka. Justru banyak warga Papua yang betah tinggal di Surabaya. Tidak ada istilah rasis. Piter juga mengimbau agar tidak mudah terpancing oleh provokator. Beberapa kampus di Surabaya berusaha ikut meredam ketegangan. Mereka mengadakan dialog dengan mahasiswa asal Papua. Misalnya yang dilakukan Universitas Dokter Soetomo (Unitomo) Surabaya kemarin (19/8). Rektor Unitomo Bachrul Amiq bertemu dengan para mahasiswa asal Papua di Aula RM Soemantri, Gedung Rektorat Unitomo, kemarin. Amiq mengungkapkan, Unitomo adalah salah satu kampus di Surabaya yang memiliki banyak mahasiswa Papua. Hingga saat ini ada 100-an mahasiswa Papua yang kuliah di kampus tersebut. "Kami ingin sampaikan kepada mahasiswa Papua bahwa mereka bisa kuliah dengan baik. Kami beri jaminan itu di lingkungan kampus, tegasnya. "Mereka ini niat untuk kuliah di Surabaya. Bahkan, keberangkatan mereka dari desa terpencil di Papua menuju Surabaya itu penuh perjuangan, bebernya.

Demo di Papua Berakhir, Situasi Kondusif, Waspadai Isu Sara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jazuli-info-hoax-dan-eksploitasi-isu-sara-bisa-rusak-kebhinekaan_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni saat berbicara dalam diskus 4 Pilar di Pressroom DPR bersama Sekjen PKB Abdul Kadir Karding." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni saat berbicara dalam diskus 4 Pilar di Pressroom DPR bersama Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya info hoax dan persekusi orang yang berbeda pilihan sangat bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu diungkapkan oleh Anggota MPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini. "Termasuk eksploitasi isu SARA juga bisa menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebhinnekaan. Karena itu kita harus mengembangkan toleransi, yaitu menghormati perbedaan-perbedaan yang ada saat proses Pilpres 2019,” kata Jazuli dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menjaga Kebhinnekaan dalam Kampanye Capres,” di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (28/9) Menurut Jazuli, ketika toleransi dilaksanakan secara benar dan jujur dalam kehidupan bernegara dalam Pilpres dan Pemilu, maka kekhawatiran perpecahan tidak akan terjadi di negeri ini. Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, kontestasi pemilihan presiden harus bisa menjaga kebhinnekaan. Jangan sampai persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya gara-gara Pilpres. Karena itu, lanjutnya, kampanye Pilpres harus dilakukan positif, tidak memprovokasi, tidak memfitnah, menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. “Jangan hanya gara-gara pilihan politik yang diekspresikan berlebihan dan kontra produktif bisa mengganggu kebhinnekaan, persatuan, persaudaraan sesama anak bangsa," katanya.

Jazuli: Info Hoax dan Eksploitasi isu SARA Bisa Rusak Kebhinekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-sara-hingga-politik-uang-masih-masif-pada-kampanye-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bawaslu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai isu politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang akan meningkat pada kampanye Pemilu 2019. Sehingga telah diantisipasi oleh stakeholder penyelenggara Pemilu. "Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 Kabupaten/Kota," kata Afif di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). Selain itu, Bawaslu juga meneliti indeks kerawanan pada netralitas ASN. Hal ini agar Pemilu 2019 berlangsung secara damai tanpa adanya kecurangan. "Pada indeks rawan tinggi netralitas ASN terdapat 94 Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 420 Kabupaten/Kota," ungkapnya. Tak hanya itu, praktik politik uang pun akan marak pada kampanye Pemilu 2019. Bawaslu menilai praktik politik uang tidak mendidik dalam menentukan pilihannya. "Politik yang terpantau masif, pada indeks rawan tinggi praktik politik uang terdapat 176 Kabupaten/Kota dan indeks rawan sedang berjumlah 336 Kabupaten/Kota," jelasnya. Oleh karena itu, Afif berharap masih terdapat banyak waktu untuk menghindari politisasi SARA, politik uang dan menghindari pelibatan ASN, TNI dan Polri untuk dapat melakukan Pemilu bersih. "Penyelenggara Pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," pungkasnya.

Isu SARA Hingga Politik Uang Masih Masif pada Kampanye Pemilu 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isu sara

Berita Terkini