<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Screenshot_2025-09-08-15-32-52-743_comandroidchrome-edit-518699406.jpg" alt="Menko perekonomian Airlangga Hartarto berangkat dari kantornya menuju Istana, hari ini. (8/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko perekonomian Airlangga Hartarto berangkat dari kantornya menuju Istana, hari ini. (8/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang kabarnya akan dilakukan pada Senin (8/9) sore ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016543247/7-weton-lakuning-geni-penuh-karisma-dan-disegani-banyak-orang-yang-menghantarkan-segudang-rezeki">7 Weton Lakuning Geni: Penuh Karisma dan Disegani Banyak Orang yang Menghantarkan Segudang Rezeki</a> Airlangga mengaku belum tahu soal kabar reshuffle tersebut. Ia hanya meminta seluruh wartawan untuk menunggu kebenarannya. "Kita tunggu saja," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Senin (8/9). Pantauan JawaPos.com, sekitar pukul 15.00 WIB Airlangga tampak rapih keluar kantornya dengan mengenakan pakaian kemeja putih lengkap beserta jas dan dasi biru muda. Saat ditanya awak media mau ke mana, Airlangga secara tegas menyebut akan pergi ke Istana Negara. Namun ia tak mau mengaku datang ke Istana untuk memenuhi undangan apa. "Saya mau ke Istana. Saya belum tahu ada apa," ujar Airlangga. Selanjutnya, saat ditanya apakah seluruh menteri Kabinet Merah Putih diundang ke Istana pada sore ini. Ia pun mengaku tak mengetahuinya. "Saya belum tahu juga ya, terima kasih," imbuhnya. Kendati begitu, Airlangga mengaku akan segera kembali ke kantornya usai acara di Istana Negara telah selesai. Bahkan, Airlangga pun tak mau membeberkan lebih lengkap soal alasannya mengenakan pakaian resmi secara lengkap. "Nanti saya balik lagi ke sini (Kantor Kemenko Perekonomian)," pungkasnya. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle menteri di jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam kabar beredar, empat menterinya akan direshuffle pada sore hari ini. Meliputi, Menteri Polhukan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menpora Dito Ariotedjo, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Minta Publik Menunggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/image-2-2003330987.png" alt="Presiden Jokowi membuka acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023 (Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi membuka acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023 (Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis isu reshuffle atau perombakan kabinet di tengah kasus hukum yang melibatkan menteri-menterinya. Menteri-menteri yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Mengutip Antara, Presiden Jokowi terlihat menggelengkan kepala sambil mengernyitkan dahi kala ditanya jurnalis soal reshuffle saat sedang menjelaskan tentang acara Istana Berbatik. "Dengar dari mana?" tanya Presiden&nbsp;Jokowi usai menghadiri acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Minggu malam (10/1). Jokowi lalu menunduk dan tidak menjawab kebenaran akan isu reshuffle dan melayani pertanyaan dari awak media yang lain. Kasus Korupsi Mentan dan Menpora Dilansir JawaPos.com dari Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di kementerian yang ia pimpin. KPK belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita, namun jumlahnya mencapai puluhan miliar dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga sudah menetapkan beberapa tersangka, tetapi belum bisa diungkap karena masih dalam proses penyidikan. Sementara itu Menpora Dito Ariotedjo disebut-sebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G senilai Rp 27 miliar. Namanya diikutsertakan dalam kasus BTS setelah Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, menyebutkan nama Menpora dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi.

Presiden Joko Widodo menepis isu reshuffle usai adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan dilingkungan kementerian.

Dugaan Kasus Korupsi di Lingkungan Kementerian Mencuat, Jokowi Tepis Isu Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-isu-reshuffle-hanura-malah-optimis-kursinya-di-kabinet-bertambah_m_148935.jpeg" alt="Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, saat acara Rapimnas ke-1 Partai Hanura di Bali, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, saat acara Rapimnas ke-1 Partai Hanura di Bali, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu reshuffle kabinet kerja kembali mencuat belakangan ini. Namun Partai Hanura tidak khawatir jika memang terjadi perombakan kabinet itu. Mereka meyakini, dengan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo, kadernya tidak akan terkena reshuffle. Malah diharapkan ada penambahan kadernya di sana. Namun, semua itu tergantung pada Jokowi sebagai presiden. "Kalau presiden mengharapkan Hanura dapat berapa kursi, itu terserah presiden, mau jadi komisaris, mau jadi itu, nggak ada masalah, itu hak prerogatif presiden," sebut Ketua DPP Partai Hanura Fauzi Amro, di The Stone Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (5/8). Menurutnya, keberadaan mereka di kabinet merupakan konsekuensi politik atas dukungan kepada Jokowi. Dengan demikian menurutnya, pasti ada jatah dari presiden. "Politik nggak ada yang gratis. Itu yang penting itu. Nggak ada yang dukung gua, tiba-tiba elu yang jadi, gua nggak jadi. Enggak mungkinlah, nggak ada yang ikhlas seratus persen di politik, kita sudah tahu itu," tandasnya. Hanya saja, berapa kader Partai Hanura yang dibutuhkan, memang kembali kepada Jokowi. "Siapa yg mendukung, pasti ada jatah dari presiden. Cuma porsinya, seberapa besar kursinya berapa, kalau persentasenya kecil berapa kursi, kalau masuk belakangan berapa kursi. Itu lain," tukasnya.

Soal Isu Reshuffle, Hanura Malah Optimis Kursinya di Kabinet Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sindiran-nyelekit-mendagri-buat-partai-pendukung-pemerintah_m_127170.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai politik pendukung pemerintah diminta tetap konsisten di tengah kabar wacana perombakan kabinet. Partai harus&nbsp;tetap berkomitmen alias tidak goyah terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Sekalipun nantinya, ada kader parpol yang dicopot dari kursi&nbsp;Kabinet Kerja.&nbsp; Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ketika menanggapi ihwal reshuffle Kabinet Kerja belum lama ini. &nbsp; &nbsp; "Kalau sudah niat bersama-sama, ya bersama-sama dong, jangan ingin bersama-sama yang disampaikan terbuka namun di belakang tidak. Itu&nbsp;saja, kalau sudah punya niat bersama, mari bangun bangsa ini bersama-sama," sebut Tjahjo dilansir Rakyat Merdeka Online (Jawa Pos&nbsp;Grup), Selasa (2/4) Untuk membangun Indonesia, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan hanya mementingkan satu golongan tertentu. Parpol yang memiliki&nbsp;prinsip ingin mendukung pemerintah harus siap melepaskan "seragam" yang dikenakannya untuk mencapai satu kebhinekaan. "Bangun bangsa ini bukan milik satu golongan saja, lepas kita baju parpol, lepas baju golongan, satu kita WNI untuk bangun bangsa ini.&nbsp;Tidak mungkin bangsa besar untuk satu golongan saja," tegasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk melakukan perombakan kabinet kepada menteri yang dianggap tidak dapat memenuhi&nbsp;target. Adapun parpol pendukung pemerintah saat ini berjumlah tujuh parpol. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai&nbsp;Hanura, PAN dan PPP. Tjahjo sendiri mengatakan dia siap apabila namanya masuk dalam daftar menteri yang dicopot jabatannya. Sebab, reshuffle merupakan&nbsp;kewenangan penuh Presiden. "Reshuffle urusan Presiden. Saya sebagai pembantu Presiden harus taat atas apa yang menjadi, apa yang diputuskan Presiden," tukas&nbsp;Menteri asal PDIP ini.(rus/rmol/mam/JPG)

Sindiran Nyelekit Mendagri Buat Partai Pendukung Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ada-isu-reshuffle-ini-pesan-wiranto_m_125825.jpeg" alt="Wiranto" width="100%">
<figcaption>Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta, awak media tidak perlu ribut akan adanya wacana reshuffle atau perombakan kabinet. Menurut Wiranto, isu reshuffle seringkali mengemuka ke publik. Padahal hal itu adalah kewenangannya Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Untuk apa ditanggapi karena itu menjadi hak Presiden," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4). Menurut Wiranto, awak media dan semua pihak menunggu saja adanya reshuffle tersebut. Karena Presiden Jokowi memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para menteri atau pembantunya tersebut. "Siapa yang diganti, kapan mau diganti itu hak Presiden untuk apa diributkan," katanya. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi kembali mengeluarkan sinya adanya perombakan kabinet. Jokowi mengatakan reshuffle akan dilakukan apabila ada menteri yang tidak mampu mencapai target kerja yang telah ia tetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku sudah memiliki penilaian siapa yang harus dicopot dan juga siapa yang digeser menempati posisi lain.(cr2/JPG)

Ada Isu Reshuffle, Ini Pesan Wiranto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/respons-partai-hanura-soal-isu-reshuffle_m_125457.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hanura menilai perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak penuh Joko Widodo sebagai presiden. Begitu pula dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, Jokowi adalah tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.&nbsp; "Beliau tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan, mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas," ujarnya melalaui pesan singkat kepada JawaPos.com, Senin (24/4). Untuk itu, Partai Hanura menganggap wajar jikalau Jokowi melempar isu reshuffle kabinet kerja. Namun mengenai siapa yang akan di-reshuffle, tentunya siapapun kata dia tidak boleh mengira-ngira. "Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," tegas Dadang. Semua partai pun menurutnya harus siap dengan keputusan presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan. "Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden," pungkas anggota komisi X DPR itu. Jokowi menyinggung reshuffle ketika menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, tahun 2018 dirinya memberikan target tujuh juta sertifikat yang harus dikeluarkan. Tahun depannya lagi, harus sembilan juta sertifikat khususnya untuk rakyat kecil. Dia mengatakan bekerja selalu menggunakan target. Menteri pun harus mengikuti target itu. Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. "Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi. Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi-Jusuf Kalla hanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat. Jika tidak diberikan target, kata Jokowi akan lama bisa sertifikasi itu bisa diselesaikan. (dna/JPG)

Respons Partai Hanura Soal Isu Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/isu-reshuffle-ppp-hanya-jokowi-yang-tahu_m_125454.jpeg" alt="Wasekjen PPP Achmad Baidowi" width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP Achmad Baidowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu perombakan kabinet (reshuffle) yang mulai disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat partai politik (parpol) tersentak, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi, Jokowi menyampaikan hal tersebut secara terbuka mungkin setelah melihat performa para menteri di kabinet kerja. "Apakah kemudian menjadi sinyal reshuffle? Saya kira itu hanya Jokowi yang tahu dan menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Senin (24/4). Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, target kerja para menteri di kabinet yang bisa menilai adalah presiden sendiri. Karena itu, PPP menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada Jokowi. "Sebagai partai koalisi, PPP menyerahkan sepenuhnya urusan evaluasi kabinet kepada presiden karena begitulah yang diatur dalam konstitusi," pungkas legislator asal Madura itu. Sebelumnya Jokowi menyinggung reshuffle ketika menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pada 2018 dirinya memberikan target tujuh juta sertifikat yang harus dikeluarkan. Tahun depannya lagi, harus sembilan juta sertifikat khususnya untuk rakyat kecil. Dia mengatakan bekerja selalu menggunakan target. Menteri pun harus mengikuti target itu. Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. "Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi. Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi-Jusuf Kalla hanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat. Jika tidak diberikan target, kata Jokowi akan lama bisa sertifikasi itu bisa diselesaikan. (dna/JPG)

Isu Reshuffle, PPP: Hanya Jokowi yang Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74824_94155_Priyo-Busi-Santoso-jpnn.jpg" alt="Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus. &nbsp;Sejumlah kader partai politik pun kabarnya akan diakomodir Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa partainya &nbsp;hingga kini &nbsp;tidak mengajukan kader agar diakomodir Jokowi. Termasuk nama Ade Komarudin yang baru saja dicopot dari kursi ketua DPR. &quot;Nggak, nggak mengajukan siapapun,&quot; ujarnya ditemui di Kantor ICMI, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1). Priyo menuturkan, pengajuan nama kadernya hanya dilakukan ketika Jokowi melakukan reshuffle Jilid II. Dari sejumlah nama yang diserahkan, itupun hanya diakomodir satu kader saja. &quot;Partai sebesar Golkar dikasih satu ya nggak apa-apa. Penghargaan presiden segitu, ya terima saja. Apa boleh buat. Masa kita menangis, kan nggak mungkin,&quot; sebut dia. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tidak satupun bisa memaksa dan menentukan siapa yang akan dijadikan menteri, kecuali Jokowi. &quot;Kalau dia berkehendak, jangankan dilarang semua orang, akan tetap bisa dilaksanakan. Kalau semua orang mendorong, dia nggak mau, juga nggak &nbsp;akan terjadi,&quot; pungkas Priyo. (dna/JPG)

Isu Reshuffle, Golkar Ngaku Tak Ajukan Kader

isu reshuffle

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isu reshuffle

Berita Terkini