<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-blak-blakan-soal-kehadiran-gatot-di-istana-bahas-pilpres_m_.jpg" alt="Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Gatot" width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Gatot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo menilai, polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahunnya pada September, hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.  "Seharusnya, generasi muda bangsa bisa memberikan tenaganya untuk efektivitas usaha pembangunan nasional," ujar Agus dalam webinar tentang 'Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?' yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9).  Hadir narasumber Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi, dan moderator Frederik Bios.  "Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang tanggal 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pda saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://radarbali.jawapos.com/read/2020/06/26/201196/nyoman-parta-isu-pki-hanya-dijadikan-hantu-untuk-menakut-nakuti">Nyoman Parta: Isu PKI Hanya Dijadikan Hantu untuk Menakut-Nakuti</a></li> </ul> Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan pikiran orang yang sulit untuk ditebak. Ada juga pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku, atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu. Di samping itu, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme.  Terlepas dari itu, Agus menekankan sebenarnya konstitusi negara sudah sangat tegas dan jelas mengatur tentang larangan PKI. Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, memperdebatkan tentang PKI merupakan hal yang sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.  "Polemik yang menguras waktu tenaga dan pikira dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional. Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," kata dia.  Lebih lanjut kata Agus, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Karena komunisme bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu. Karena itu, Agus menyarankan untuk menghadapi kebangkitan komunisme lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.  "Jadi bisa dikatakan di samping kita kewaspadaan yang langsung kita tujukan kepada ideologi komunisme, yang paling penting dan lebih penting adalah bagaimana pembangunan kita itu bisa memberikan untuk mengatasi kemiskinan pengangguran pengungsian, dan lebih penting lagi adalah di antara rakyat," jelas Agus.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menilai, isu PKI yang tengah panas karena disuarakan Gatot Nurmantyo itu sebenarnya tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan.  Menurut Usman, sulit bagi PKI atau komunisme sebagai pergerakan muncul di Indonesia. Usman menjelaskan, film G30S PKI sendiri sudah mengalami revisi oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri saat Orde Baru. Lalu, film tersebut ditinjau kembali saat era Habibie.  "Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot. Dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal," kata Usman.  Selanjutnya, di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ada upaya untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu. Salah satunya usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme komunisme dan leninisme.  "Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan pemrintaan maaf atas tragedi 65 mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI," papar Aktivis HAM itu.  Namun demikian, kata Usman, usulan itu kandas karena Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra menentang langkah Gus Dur itu. Selain itu, di era Megawati Soekarnoputri muncul sebuah Undang-undang yang melarang orang-orang yang dianggap terlibat PKI dilarang mengikuti Pemilu. Namun, akhirnya Undang-undang itu dianulir MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.  "Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara. Jadi, meski mantan PKI dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara," sebut Usman.  Lebih lanjut Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Presidium KAMI bahwa salah satu indikasi adanya kebangkitan komunis ialah adanya oligarki. Menurut Usman padangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis.  "Itu kan sangat keliru," pungkas Usman.

PKI Sudah Mati dan Kalau Hidup Hanya Jadi Bahan Politisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/munculnya-musiman-lemhanas-duga-isu-pki-bermuatan-politis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi isu musiman jelang berbagai perhelatan politik. Organisasi terlarang itu kerap kali disebut-sebut mulai hidup kembali dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Menanggapi itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menduga isu PKI ini telah dipolitisasi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Dugaan ini didasari karena munculnya hanya dalam situasi tertentu alias musiman. "Perlu kita waspadai, dan cermati mengapa dia munculnya musiman sehingga patut diduga ini sebuah isu yang menjadi favorit untuk dimunculkan secara politis dengan event-event politik tertentu," ujar Agus di kantor Lemhanas RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/10). Agus menuturkan, isu PKI ini dimunculkan tidak lain hanya untuk mencari keuntungan sepihak. Demi memenuhi ambisi oknum-oknum tersebut. "Tujuannya untuk membelah masyarakat jadi dua, untuk pro dan kontra terhadap dukungan. Kelompok yang didukung oleh pembuat isu ini dan untuk membulatkan sikap kontra terhadap kelompok yang tidak didukung oleh kelompok ini," jelasnya. Oleh sebab itu, Agus meminta agar publik cerdas dalam menghadapi isu ini. Ketika kabar PKI dimunculkan lebih baik diteliti kebenaran data dan faktanya. Agar tidak dibodohi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan isu bohong. "Kita melihat konfirmasi dari berita itu dulu. Adakah datanya? adakah faktanya? baru kita memperlakukan sebagai masalah. Kita sudah capek-capek menangani ternyata itu hanya buatan saja," sambungnya. Selain itu dasar hukum atas pelarangan PKI di Indonesia juga dianggap sudah jelas. Hanya butuh konsistensi dalam menegakkan itu, demi menjaga kedaulatan negara. "Skrup-skrup hukumnya untuk melarang penyebaran ajaran maksisme, melanisme, komunisme itu sudah sangat kuat tinggal ditegakkan saja. Dan saya punya keyakinan ideologi Pancasila itu jauh lebih kuat, sakti, ampuh daripada komunisme," tandas Agus.

Munculnya Musiman, Lemhanas Duga Isu PKI Bermuatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-jawab-isu-pki-yang-serang-dirinya-logikanya-ndak-masuk_m_214298.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo didamping ibu negara Iriana Jokowi saat turun dari pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didamping ibu negara Iriana Jokowi saat turun dari pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski kabar itu lemah kebenarannya, isu PKI terus dimainkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Bahkan, dia juga disebutkan sebagai pengikut dan keturunan dari partai yang telah dilarang di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjawabnya saat melakukan kunjungan ke Padang. Dia menuturkan, isu-isu tersebut perlu diluruskan hingga ke seluruh daerah. Sebab, ini menyangkut nama baiknya sebagai <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/20/214138/fahri-saya-lihat-pak-jokowi-itu-mengagumkan" target="_blank">Presiden</a> dan putra Bangsa. "Isu saya PKI itu sudah banyak. Muncul lagi dan perlu saya jawab sekarang," tegas Jokowi saat meresmikan pengoperasian Kereta Api (KA) Bandara Minangkabau Ekspres di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman, Senin (21/5). Saat berpidato, dia menerangkan lahir pada 1961. Sedangkan PKI resmi dibubarkan pada 1965. Dengan begitu usianya ketika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/21/214209/airlangga-disebut-cocok-dampingi-jokowi-ini-alasannya" target="_blank">PKI bubar</a> baru sekitar 3,5 tahun. "Logikanya ndak masuk. Nggak mungkin toh ada balita PKI," imbuhnya meyakinkan. Mantan orang nomor satu di Solo itu menambahkan, dalam politik dia dan keluarganya terus dikejar dan diisukan soal PKI. Kini, dia menantang para penyebar informasi tak bertanggung jawab tersebut. "Tanyakan saja di masjid dekat rumah saya. Siapa orang tua saya, siapa saya, gampang sekali. Saya dan keluarga terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi," terangnya. Jokowi lantas menegaskan bagaimana&nbsp;kehidupan orang tuanya. "Bapak dan ibu saya orang desa. Desa betul. Bapak dari Karanganyar, ibu dari Boyolali. Saya bukan elite politik, saya dari kampung. Kalau tidak saya luruskan, isu ini bisa melebar ke mana-mana," sambungnya. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/21/214223/soal-daftar-200-mubalig-zulkifli-hasan-pembantu-jokowi-blunder-besar" target="_blank">Jokowi</a> mengatakan, jika isu tak bertanggung jawab ini terus dibiarkan, tentunya menghambat produktivitas. Padahal, pemerintah perlu konsentrasi membangun infrastruktur, jalan tol, dan KA bandara. "Energi kita habis untuk jawab hal-hal seperti ini. Makanya, mari kita semua berpikir positif dan bekerja produktif. Sehingga, ketertinggalan kita dari negara tetangga bisa kita kejar bersama-sama," pungkasnya.

Jokowi Jawab Isu PKI yang Serang Dirinya: Logikanya Ndak Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituntut-3-tahun-penjara-alfian-ini-indikasi-kuat-pki-sedang-bangkit_m_207436.jpeg" alt="Terdakwa Alfian Tanjung saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdawa, Rabu (11/4)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Alfian Tanjung saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdawa, Rabu (11/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa ujaran kebencian Alfian Tanjung dituntut tiga tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Alfian menyesalkan tuntutan JPU tersebut, lantaran isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dipelajarinya selama puluhan tahun. "Saya berbicara berhubungan dengan persoalan PKI secara historik yang pernah melukai darah, air mata dan menimbulkan korban yang banyak bagi bangsa kita," kata Alfian saat ditemui usai persidangan pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/4). Menurut Alfian, mempelajari kehidupan PKI merupakan panggilan moral untuk dirinya. Hal itu lantaran PKI dianggap sebagai gerakan yang membahayakan untuk Indonesia. "Gerakan komunis ada sejak 1926 itu bukan untuk kemerdekaan, dia hanya susunan organik atau subordinat dari pada rezim bolshevik yang ada di Rusia," ujar Alfian. Sebagai seorang muslim, kata Alfian, sangat menentukan ketika ideologi komunis berkuasa. Sehingga menurut Alfian dengab sendirinya komunis akan menghilangkan segala sesuatu yang berbau agama. "Yang jelas ini sebuah indikasi kuat bahwa paham komunisme, PKI sedang bangkit," sebut Alfian. Kendati demikian, Alfian menyebut akan membela diri dalam persidangan ketika agenda pembacaan pledoi. Sehingga Alfian meyakini akan bebas dari tuntan JPU. "Ya secara logika hukumnya mestinya bukan mendapat perlakuan seperti ini," pungkasnya.

Dituntut 3 Tahun Penjara, Alfian: Ini Indikasi Kuat PKI Sedang Bangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-ppp-blak-blakan-soal-pemain-isu-pki-yang-menyerang-jokowi_m_205214.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkap pengalamanyan saat menjadi timses capres Prabowo - Hatta di Pilpres 2014." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkap pengalamanyan saat menjadi timses capres Prabowo - Hatta di Pilpres 2014.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy buka-bukaan mengenai isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya isu itu sengaja diembuskan untuk menyerang Jokowi. Menurut Rommy&mdash;sapaan akrab Romahurmuziy&mdash;isu PKI sengaja dimunculkan untuk kepentingan di Pilpres. Dia mencontohkan di Pilpres 2014 banyaknya serangan isu PKI yang ditujukan kepada Joko Widodo (Jokowi). "Seperti tabloid Obor Rakyat yang disebar ke pondok pesantren dan masjid seluruh Indonesia," ujar Rommy dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/4). Menurut Rommy, dia mengetahui hal itu karena saat Pilpres 2014 lalu dirinya masuk sebagai tim pemenangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. &ldquo;Sekarang sudah terbukti soal Obor Rakyat itu. Pimred dan Redpel sudah divonis penjara November 2016 lalu," katanya. Rommy juga menuturkan, saat Jokowi maju menjadi Wali Kota Solo, isu mengenai PKI dipastikan tidak ada. Tapi setelah ikut Pilpres barulah dimunculkan. Jokowi saat itu diidentikan dengan bagian dari komunisme dan PKI. "Saat itu Gerindra, PKS, PAN, dan PDIP mengusung Jokowi sebagai wali kota 2010 tidak pernah ada isu PKI," ungkapnya. Lebih lanjut, Rommy juga mengimbau kader PPP dan masyarakat agar jangan mudah dibuat sesat oleh isu PKI yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu. "Jadi perlu menjelaskan juga kepada kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis," pungkas Rommy yang enggan menyebut oknum yang ia maksud.

Ketum PPP Blak-blakan Soal Pemain Isu PKI yang Menyerang Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-masak-saya-balita-sudah-jadi-pki_m_199922.jpeg" alt="KEYNOTE SPEAKER: Presiden Joko Widodo mengulas foto tentang PKI saat menjadi keynote speaker pada acara Studium Generale di Unisma, Kamis (29/3)." width="100%">
<figcaption>KEYNOTE SPEAKER: Presiden Joko Widodo mengulas foto tentang PKI saat menjadi keynote speaker pada acara Studium Generale di Unisma, Kamis (29/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengulas sebuah foto tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam foto tersebut, ada sesosok pria berperawakan seperti Jokowi sedang membaur dengan sejumlah orang, yang disampingnya ada mimbar berlogo PKI. Jokowi menegaskan, dirinya lahir pada 1961. Sedangkan PKI bubar pada 1965. "Masak saya balita sudah jadi PKI," ujar Jokowi ketika menjadi keynote speaker pada acara Studium generale bertajuk Islam nusantara dan Keutuhan NKRI untuk Mewujudkan Indonesia Damai di Universitas Islam Malang (Unisma), Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (29/3). Pada situasi seperti sekarang, Jokowi meminta rakyat Indonesia jangan sampai terpengaruh isu-isu negatif yang memungkinkan terjadinya perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contohnya, isu Indonesia akan bubar, isu komunis, isu PKI, dan lain sebagainya. "Indonesia tidak boleh gentar dan pesimis. Tidak boleh terprovokasi," tegasnya. Jokowi menekankan, Indonesia saat ini memiliki semakin banyak tantangan. Terutama tantangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu juga tantangan untuk menjaga komunikasi, toleransi dalam kelompok, menjaga hubungan, menjaga persaudaraan, dan kebhinekaan. Indonesia merupakan negara yang besar. Oleh karena itu, harus memiliki mental yang besar pula. "Bermental besar, bermental pemimpin, berani menghadapi tantangan dan rintangan," terang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/05/193449/anak-aidit-penebar-isu-pki-bangkit-adalah-lawan-jokowi" target="_blank">Jokowi</a>. Selama ini, Indonesia telah menjadi rujukan bangsa lain berkat kesatuan dan kebhinekaannya. Banyak negara yang ingin kokoh seperti Indonesia. Mereka ingin mengetahui bagaimana Indonesia menjaga kesatuan dan perbedaan. Apalagi jika melihat Indonesia yang mempunyai 714 suku dan 1.100 bahasa daerah. Hal itu berdasarkan hasil kunjungan Jokowi ke beberapa negara sahabat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu contohnya kunjungan Jokowi ke negara Afghanistan. Negara yang mempunyai 7 suku itu juga sedang terjadi konflik.

Jokowi: Masak Saya Balita Sudah Jadi PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-pki-akan-pengaruhi-elektabilitas-jokowi-di-pilpres-2019_m_193227.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Jika hal ini terus didengungkan akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019. "Tapi kalau kemudian menghindar akan berpengaruh, tapi kecil sekali kok," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dikonfirmasi, Minggu (4/3). Menurut Hendri, isu PKI yang mungkin akan menurunkan elektabilitas Jokowi sebagai petahana dalam bursa Calon Presiden 2019 akan kecil kemungkinan. Sebab, mantan Walikota Solo itu selalu menegaskan bahwa bukan keturunan PKI. "Saya yakin masyarakat juga memaklumi dan meyakini bahwa Presiden Jokowi bukan PKI dan sebetulnya nggak," ujar Hendri. Oleh karena itu, Hendri menilai Jokowi seharusnya membuat program dan komunikasi untuk meyakinkan kepada masyarakat jika dia tidak ada hubungannya dengan partai yang dahulu meresahkan Indonesia. "Jadi seharusnya tinggal diperkuat saja komunikasi, pesan komunikasi untuk meyakinkan bukan PKI," ungkap Hendri. Lebih jauh, Hendri meyakini kalau isu PKI tidak akan menggerus Jokowi untuk bersaing dalam Pilpres 2019. "Yakin kalau itu terus dilakukan, elektabilitas Jokowi tidak akan berpengaruh dengan isu PKI ini," pungkasnya.

Isu PKI Akan Pengaruhi Elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hari-kopi-dan-isu-pki_m_159844.jpeg" alt="PROVOKATIF: Status yang diunggah begitu provokatif." width="100%">
<figcaption>PROVOKATIF: Status yang diunggah begitu provokatif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pada 23 September pukul 07.18, akun Facebook Adinda Azzahra Schuller mengunggah status yang terkesan provokatif. &rdquo;Lambang garuda di Logo Bawaslu yang baru telah dihilangkan. Sementara itu, 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila diganti menjadi Hari Kopi Nasional,&rdquo; tulis Adinda. Ternyata, ada disinformasi dalam status itu. Sebab, sampai saat ini, tidak ada Hari Kopi Nasional. Yang ada ialah Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional ditetapkan atas kesepakatan International Coffee Organization. Kesepakatan menjadikan 1 Oktober menjadi Hari Kopi Internasional dilangsungkan di Milan pada 2015. Kesepakatan tersebut juga tidak ujug-ujug dibuat. Setahun sebelumnya, tepatnya 3&ndash;7 Maret 2014, International Coffee Organization mengadakan pertemuan. Dari pertemuan itu, muncul kesepakatan untuk menjadikan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional. Perayaan Hari Kopi Internasional pertama dilakukan dalam rangkaian Milan Expo 2015. &rsquo;&rsquo;Kebetulan saya hadir waktu itu di Milan,&rsquo;&rsquo; kata Veronica Herlina dari Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau Scopi. Kesalahan lain dalam status Adinda adalah logo baru Bawaslu yang dikaitkan dengan PKI. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyayangkan adanya pihak yang memelintir perubahan logo itu. &rdquo;Sudah ada imbauan untuk membuat logo yang sesuai dengan semangat filosofi lembaga,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Dia menjelaskan, logo terbaru menggambarkan semangat perlindungan suara yang direpresentasikan telapak tangan melingkari kotak suara. Juga terdapat simbol penegakan hukum yang tecermin dari sela-sela kotak suara yang membentuk anak panah. Afif menuturkan, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, disebutkan bahwa setiap lembaga wajib memiliki dan menggunakan logo sendiri. Aturan itu dirasa perlu karena masih ada instansi pemerintah yang menggunakan logo garuda. Akibatnya, publik sulit membedakan setiap lembaga. Saat ini hampir semua logo kementerian tidak menyertakan lambang garuda. Namun, bukan berarti lembaga tersebut tidak nasionalis dan melanggar ketentuan. &rdquo;Dalam surat-menyurat resmi kita, kopnya malah gambar garuda emas,&rdquo; ungkapnya.

Hari Kopi dan Isu PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/polisi-kejar-dalang-penyebar-info-hoaks-kericuhan-lbh_m_158354.jpeg" alt="Kantor LBH Jakarta pasca kericuhan" width="100%">
<figcaption>Kantor LBH Jakarta pasca kericuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski telah menetapkan tujuh tersangka, polisi terus mendalami kasus kericuhan yang terjadi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Minggu, (17/9) malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwno mengatakan, pihaknya masih menggali keterangan dari tujuh tersangka untuk mencari apa motif dari para tersangka melakukan pengepungan di kantor aktivis HAM tersebut. "Kita masih mendalami dari para tersangka, apakah mereka datang ke sana disuruh orang, apakah dari telpon, spontan ke sana atau solidaritas antarteman," kata Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/9). Pemeriksaan dari para tersangka untuk mencari dalang di balik kericuhan yang telah memakan lima korban aparat kepolisian. Selain itu polisi juga tengah mencari siapa penyebar berita bohong (hoax) di sosial media, kalau di kantor YLBHI sedang berlangsung agenda Partai Komunis Indonesia (PKI). "Dalang di balik kericuhan dan penyebar info hoax sedang kita dalami," ujarnya. Seperti diketahui, sekelompok massa pada Minggu (17/9) malam, menggeruduk gedung YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat. Massa tersebut ingin memaksa masuk ke area kantor LBH Jakarta. Massa juga berteriak mengancam akan menghentikan agenda kegiatan di LBH. Pada akhirnya, massa terpaksa dibubarkan polisi dengan menggunakan water canon karena tidak mau membubarkan diri hingga Senin (18/9) dini hari. Polisi sempat menangkap sebanyak 37 orang massa aksi pengepungan Kantor LBH itu. 22 diantaranya diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat, dan 15 diantaranya diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan tujuh diantara mereka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Sisanya sebanyak 30 orang diizinkan pulang oleh polisi.

Polisi Kejar Dalang Penyebar Info Hoaks Kericuhan LBH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ketua-mpr-isu-pki-jangan-ditunggangi-dong_m_158289.jpeg" alt="Ketua MPR Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan September selalu ramai dengan kabar PKI. Banyak pihak meributkan tentang sejarah kelam bangsa Indonesia soal PKI tersebut. Bahkan pada bulan ini juga selalu muncul isu kembangkitan komunisme dan PKI. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengeluhkan hal tersebut. Sebab, masyarakat masih saja meributkan sejarah kelam bangsa Indonesia. Jika masih terus diungkit, menurutnya, bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. "Orang udah sampai ke bulan, sudah sampai ke mana-mana. Tapi kita masih ungkit kejadian ini. Kapan majunya," ujat Zulkifli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, saat ini yang terpenting adalah masyarakat Indonesia berhati-hati supaya sejarah kelam tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari. "Sejarah kelam ini agar jangan sampai terulang lagi," katanya. Sementara itu, saat disinggung isu mengenai PKI ini apakah ada yang mem&lrm;ainkannya, Zulkifi berharap jangan ada pihak-pihak yang dengan sengaja memperkeruh suasana dengan memainkan isu PKI ini. "Jadi jangan sedikit-sedikit menungguangi dong (isu PKI ini)," pungkasnya.

Ketua MPR: Isu PKI Jangan Ditunggangi Dong!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isu pki

Berita Terkini