<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aset kekayaan milik mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida serta kantor kepunyaan Rezky Herbiyono di kawasan Sudirman Center Business District 8 (SCBD). Pendalaman penyidikan dilakukan dengan memeriksa Marketing Office District 8, Wira Setiawan. Wira diperiksa untuk tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada tahun 2011-2016. Ketiga tersangka itu ialah Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. District 8 merupakan kompleks perkantoran dan apartemen yang berada di kawasan Sudirman Central Business, District Jakarta Selatan. "Penyidik mengonfirmasi mengenai dugaan kepemilikan aset milik tersangka NHD dan Tin Zuraida serta kantor milik tersangka RHE yang berlokasi di kawasan Sudirman Center Business District 8," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/7) malam. Selain memeriksa Wira, penyidik KPK juga turut memeriksa dua orang saksi lainnya yakni, Direktur PT Multitrans Logistic Indonesia Henry Soetanto dan seorang karyawan swasta bernama Hamzah Nurfalah. Penyidik mengonfirmasi Henry soal dugaan sumber uang milik Hiendra Soenjoto. "Penyidik mengkonfirmasi terkait dugaan asal usul sumber uang milik tersangka HSO yang sebagian besar berasal dari PT Multirans Logistic Indonesia (anak perusahaan PT Multicon Indrajaya Terminal)," ucap Ali. Sementara itu, Hamzah dicecar penyidik KPK terkait kepemilikan PT HEI oleh Rezky yang digunakan untuk menerima uang dari berbagai pihak. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan kepemilikan PT HEI oleh tersangka RHE yang didugakan untuk menerima uang-uang dari berbagai pihak," tukas Ali. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan. Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan. Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK. Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

KPK Telusuri Aset Kekayaan Nurhadi dan Istrinya di SCBD 8 Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200622_231703.jpg" alt="Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang juga sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/06/2020). Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Multicon Indrajaya Terminal (M" width="100%">
<figcaption>Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang juga sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/06/2020). Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Multicon Indrajaya Terminal (M</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi semakin dalam. Penyidik terus menelusuri dugaan rasuah tersebut kepada Tin Zuraida, istri Nurhadi.  Penelusuran itu setelah penyidik mendapat keterangan dari RR Irene Wijayanti, kakak dari Tin Zuraida. Pada Kamis (25/6), RR Irene Wijayanti diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang diterima Nurhadi selama ini.  "RR. Irene Wijayanti, kakak kandung Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD dan tersangka RHE. Penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan aliran uang ke Tin Zuraida," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/6).  Dalam penyidikan kasus tersebut, Tin telah diperika KPK pada Senin (22/6). Penyidik mengonfirmasi dugaan hubungan kedekatan antara Tin dengan PNS di MA bernama Kardi. KPK menduga terdapat sejumlah aset kekayaan Tin di bawah kekuasaan Kardi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/06/2020/kpk-periksa-teman-dekat-istri-nurhadi/">KPK Periksa Teman Dekat Istri Nurhadi</a>  Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiganya adalah Nurhadi, Rezky Herbiono (menantu Nurhadi), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron. Mereka buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiga tersangka sempat dicegal keluar negeri. Dari tiga tersangka, Hiendra Soenjoto belum ditangkap.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/03/06/2020/setelah-tim-kpk-pelajari-kebiasaan-istri-nurhadi/">Setelah Tim KPK Pelajari Kebiasaan Istri Nurhadi</a>  Adapun kasus Nurhadi bersumber dari tiga perkara. Pertama, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara; kedua, sengketa saham di PT MIT; dan ketiga, gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Nurhadi disinyalir telah menerima suap senilai Rp 46 miliar dari Hiendra Soenjoto. Suap itu diterima melalui Rezky Herbiono, sang menantu.  Dalam kasus ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2020/kasus-nurhadi-jalan-masuk-ungkap-mafia-hukum/">Kasus Nurhadi Jalan Masuk Ungkap Mafia Hukum</a>  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

KPK Dalami Aliran Suap Nurhadi Senilai Rp 46 M Kepada Tin Zuraida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pelaksana-tugas-Plt-juru-bicara-KPK-Ali-Fikri-ridwan-jpc.jpg" alt="Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi karyawan swasta atas nama Sudirmato. Dia diperiksa terkait perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK mendalami mendalami pertemuan antara istri Nurhadi, Tin Zuraida dengan pegawai negeri sipil (PNS) MA, Kardi.  "Sudirmanto (karyawan swasta) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi). Penyidik mengkonfirmasi dan mendalami keterangan saksi tersebut, terkait adanya beberapa kali dugaan pertemuan antara Kardi dan Tin Zuraida," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/5).  Juru bicara KPK ini tak menampik, pihaknya menelisik aset milik Tin Zuraida yang berada di bawah kekuasaan Kardi. Aset tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan suap perkara di MA yang menjerat Nurhadi.  "Penyidik perdalam adanya aset yang di duga diberikan oleh TZ dan dalam penguasaan saksi Kardi," beber Ali.  Dalam penangkapan Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono di salah satu perumahan kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6). KPK turut menyita beberapa dokumen dan sejumlah uang dalam proses penangkapan tersebut.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Dalami Kedekatan Istri Nurhadi dengan PNS MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menelisik dugaan aliran uang suap dan gratifikasi Nurhadi Abdurrachman dkk. Penyidik juga menelusuri siapa saja yang membantu pelarian eks sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu.  Kemarin (10/6) penyidik memeriksa pegawai MA Kardi yang diduga memiliki kedekatan dengan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Kardi ditengarai mengetahui jejak persembunyian Nurhadi selama menjadi buron.  Kardi memenuhi panggilan penyidik sesuai dengan jadwal pemeriksaan. Menurut sumber Jawa Pos di internal KPK, dalam pemeriksaan itu Kardi mengakui kedekatannya dengan istri Nurhadi. ”Sudah mengaku,” ujar salah seorang petugas KPK. Selain memeriksa seputar pelarian tersebut, KPK mendalami pengetahuan Kardi soal aset-aset Nurhadi dan keluarganya yang diduga merupakan hasil korupsi.  Sebagaimana diberitakan, penangkapan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, pada awal Juni lalu berhasil setelah KPK melakukan penjejakan terhadap Tin Zuraida selama beberapa bulan. Tim pencari Nurhadi yang dipimpin Novel Baswedan mempelajari kebiasaan Tin yang diduga kerap bertemu dengan Kardi. ”Kami pelajari kebiasaannya dan akhirnya membuahkan hasil,” ungkap sumber di KPK.  Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, Kardi memang memiliki peran dalam upaya penangkapan Nurhadi dan menantunya. Menurut dia, Tin sempat bertemu Kardi di sebuah hotel sebelum pulang ke Jalan Simprug Golf XVII Nomor 1, Grogol Selatan, Kebayoran Lama. ”Gara-gara Tin ketemu Kardi di sebuah hotel, tim KPK mampu menguntit dan menemukan rumah persembunyian,” terang dia.  Jawa Pos memperoleh dokumen yang diduga berita acara pernikahan antara Kardi dan Tin. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum mau menanggapi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-SawoBNFE38  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2jfjBpXjL40  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ofqLLH0UGPc

KPK Periksa Teman Dekat Istri Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-nurhadi-sebut-pernah-diperiksa-kejagung-terkait-rekening-gendut_m_.jpg" alt="Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/1)." width="100%">
<figcaption>Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Tin Zuraida, bukan lagi sebagai staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Namun, dia kembali bertugas di Mahkamah Agung (MA).  "Benar, Tin Zuraida kembali sebagai PNS di Mahkamah Agung (MA)," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro kepada JawaPos.com, Kamis (11/6).  Andi menyampaikan, Tin telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di lingkungan MA. Bahkan, permohonan tersebut telah disetujui oleh Sekretaris MA.  "Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan pensiun sebagai PNS MA. Permohonan tersebut telah disetujui oleh Sekretaris MA dan sudah dikeluarkan SK-nya," ujar Andi.  Saat penangkapan Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6), Tin Zuraida turut diamankan oleh tim penyidik KPK. Tin bersama Nurhadi dan Rezky dibawa ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan, karena Tin sempat mangkir dalam pemeriksaan KPK.  Untuk diketahui, Nurhadi adalah buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tak Lagi Jadi Staf Menpan RB, Istri Nurhadi Juga Mundur jadi PNS di MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa istri dan anak mantan Sekertaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Pasalnya, dalam penangkapan Nurhadi, diduga dia bersembunyi di suatu rumah daerah Simprug, Jakarta Selatan bersama istri, anak, menantu, cucu, serta pembantunya.  "Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Nurhadi tersebut menggambarkan situasi bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memahami kewajiban hukum, khususnya rombongan keluarga dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (8/6).  Merujuk pernyataan mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) yang mengatakan 'family corruption' itu akan menjadi kebenaran, jika nantinya Nurhadi dan Rezky terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi. Dia menyebut, istri dan anak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang serta obstruction of justice.  "KPK harus memeriksa seluruh orang yang ada dalam tempat penangkapan itu, karena diduga mereka mengetahui seluk beluk pelarian Nurhadi selama ini," cetus Kurnia.  ICW, lanjut Kurnia, mendorong agar KPK berani untuk menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tentang Obstruction of Justice bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono selama ini. Dia mengharapkan, KPK bisa menggali peran istri dan anak Nurhadi dalam pelarian Nurhadi.  "Setidaknya untuk membuktikan dua hal. Pertama, apakah ada aliran dana kejahatan yang dinikmati oleh Istri dan anak Nurhadi? Jika ada, tentu mereka dapat dijerat dengan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, apakah mereka turut serta membantu dalam pelarian Nurhadi? Jika iya, mereka dapat juga dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice," tukas Kurnia.  Untuk diketahui, Nurhadi adalah buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia berhasil dibekuk KPK Senin 1 Juni 2020 lalu.  Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ICW Minta KPK Periksa Istri dan Anak Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-nurhadi-blak-blakan-soal-asal-duit-yang-disita-kpk_m_.jpg" alt="Tin Zuraida, istri dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Andurrachman bersaksi di persidangan Eddy Sindoro, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/1)." width="100%">
<figcaption>Tin Zuraida, istri dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Andurrachman bersaksi di persidangan Eddy Sindoro, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka kemungkinan menetapkan istri mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida sebagai tersangka. Dalam penangkapan Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono pada Senin (1/6), Tin turut diamankan oleh penyidik KPK.  Alasan Tin ikut diboyong ke KPK, karena yang bersangkutan kerap kali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Tercatat, Tin dipanggil KPK sebagai saksi pada 11 dan 24 Februari 2020.   Tin juga diduga pernah membuang uang Rp 1,7 miliar dalam enam pecahan mata uang ke dalam kloset. Aksi itu, dilakukan ketika KPK menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, pada 21 April 2016.  Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pihaknya tengah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Tin. Karena untuk meningkatkan statusnya jadi tersangka memerlukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.  "Yang pasti adalah tindak pidana itu bisa kita naikkan, karena kita harus sajikan di pengadilan, tentu berdasarkan alat bukti yang cukup. Tentu nanti itu akan kita tangani lah," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/6).  Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka pada 16 Desember 2019. Ketiga tersangka itu yakni, eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.  Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Salah satu kasus yang melibatkan ketiganya adalah perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) pada 2010.  Pada awal 2015, Rezky menerima 9 lembar cek atas nama PT MIT dari Hiendra untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi No: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN. Putusan tersebut terkait proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh PN Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.  Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut, Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT MIT dan tiga lembar cek miliknya untuk mendapatkan uang senilai Rp14 miliar. Namun, PT MIT kalah sehingga tersangka Hiendra meminta kembali sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut.  Perkara lainnya, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT. Pada 2015, Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Kemudian, perkara perdata tersebut dimenangkan oleh Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.  Pada periode Juli 2015-Januari 2016 atau ketika perkara gugatan perdata antara Hiendra dan Azhar Umar sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang dari tersangka Hiendra kepada Nurhadi melalui Rezky sejumlah total Rp33,1 miliar.  Pemberian uang tersebut dilakukan dalam 45 kali transaksi. Pemecahan transaksi tersebut diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilai transaksi yang begitu besar.   Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf Rezky. Tujuan pemberian tersebut adalah untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata terkait kepemilikan saham PT MIT.  Ketiga tersangka tersebut sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron sejak 13 Februari 2020 akibat tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Namun, KPK berhasil menangkap Nurhadi dan Rezky pada Senin (1/6) malam di wilayah Jakarta Selatan. Kini, tinggal Hiendra yamg masih menjadi buronan.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Buka Peluang Tetapkan Istri Nurhadi Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rumah-Nurhadi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Rumah persembunyian Nurhadi selama buron dan ditangkap petugas KPK. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rumah persembunyian Nurhadi selama buron dan ditangkap petugas KPK. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Di rumah tempat Nurhadi ditangkap, baru sejak bulan puasa lalu tampak aktivitas. Biasanya ada paket yang diantar ke rumah itu dan selalu diminta untuk dilemparkan melewati pagar.  A.D. PRASETYO-DEBORA S., Jakarta, Jawa Pos  ---  WAKTU menunjukkan pukul 21.30 ketika lampu di depan rumah besar itu tiba-tiba mati. Di saat bersamaan, beberapa orang berupaya membuka kunci pintu gerbang secara paksa. Sementara lainnya berjaga di sekitar rumah megah di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut. Sebagian mengenakan seragam dinas kepolisian.  Beberapa saat kemudian, pintu pagar yang berwarna cokelat dan berukuran cukup tinggi tersebut berhasil dibongkar. Suasana di beranda rumah itu temaram. Semua pintu tertutup rapat.  Untuk mengendalikan situasi, seorang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mematikan sekring listrik. Lampu-lampu di dalam rumah yang masih menyala seketika mati. Gelap total.  Di saat nyaris bersamaan, berkali-kali pintu-pintu kayu itu digedor petugas yang ditemani pengurus RW setempat. Suaranya terdengar keras.  Namun, tak ada suara yang menyahut dari dalam rumah. Bergegas tim membongkar pintu utama, persis membuka paksa kunci gerbang depan rumah. Tim kemudian masuk dan mencari penghuni rumah.  Setelah 112 hari, pencarian Senin malam (1/6) itu akhirnya membuahkan hasil. Seorang pria diketahui bersembunyi di salah satu kamar. Pria itu adalah Nurhadi Abdurrachman, mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA). Di kamar lain, tim menemukan pula Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi.  Beberapa orang lain di rumah itu juga diketahui sedang bersembunyi. Mereka ”orang-orang” Nurhadi. Tin Zuraida, istri Nurhadi, juga diamankan dari rumah yang berada di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan tersebut.  Setelah menunjukkan surat tugas penggeledahan dan perintah membawa (penangkapan), tim memeriksa semua orang yang diamankan. Kemudian menyisir setiap kamar. Beberapa dokumen yang dianggap penting disita. ”Ada penjaga rumah yang kabur,” ujar salah seorang petugas KPK kepada Jawa Pos.  Kemarin pagi (2/6) Nurhadi dan istrinya beserta Rezky dibawa ke gedung KPK. Mereka diperiksa lebih intensif. Penyidik lantas memutuskan untuk menahan Nurhadi dan menantunya di rumah tahanan negara (rutan) KPK di Gedung Penunjang Kavling 4 (K4). ”Penahanan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK.  Nurhadi dan menantunya diduga kerap berpindah tempat sejak nama mereka masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 11 Februari lalu. Keduanya diketahui baru dua bulan menempati rumah bernuansa cokelat kalem itu. Selama ini, hunian dengan kolam renang di dalamnya itu dijaga beberapa orang.  Sarmin, salah seorang penjaga kompleks perumahan tersebut, mengungkapkan bahwa rumah itu sebelumnya kosong. Tanpa penghuni. ”(Mulai dihuni, Red) bulan puasa kemarin. Rumahnya (biasanya) dikontrakin,” ujar Sarmin saat ditemui Jawa Pos.  Sekitar 25 meter dari rumah tersebut, terdapat warung kelontong kecil yang dijaga Ratimah. Dia juga menyebut rumah itu biasanya sepi.  Baru-baru ini saja terlihat aktivitas. Hanya, penghuninya jarang terlihat keluar rumah. ”Cuma orang yang kerja di sana (yang keluar-keluar, Red),” ungkap Ratimah.  Orang-orang yang bekerja di rumah dengan carport cukup luas itu kerap membeli makanan atau minuman di warung Ratimah. Rata-rata anak muda. Namun, Ratimah tidak pernah tahu siapa majikan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Menurut Ratimah, biasanya penghuni keluar rumah dengan menaiki mobil dengan kaca tertutup rapat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/menantu-nurhadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AKHIRNYA TERTANGKAP: Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi, tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)  Warung Ratimah masih buka ketika sejumlah mobil petugas KPK datang ke rumah tersebut pukul 20.00 atau selepas isya. ”Warung saya buka sampai jam 22.00,” lanjut Ratimah.  Kemudian, saat dia membuka warungnya lagi pagi hari pukul 07.00, rumah itu sudah sangat sepi. Lebih sepi daripada biasanya.  Sekitar pukul 12.00 seorang pengantar paket datang ke rumah tersebut. Meski sudah berteriak menyampaikan paket, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Pengantar paket yang bernama Egi Ali Pasha tersebut mengaku kerap mengantar paket di sekitar kompleks Simprug Golf itu. ”Bisa sebulan sekali. Terakhir kemarin sudah sebulan lebih. Sekitar April lah,” ucap dia.  Paket yang diantarkan atas nama Rayi. Egi menyebutkan, biasanya ada yang menjaga rumah tersebut. Namun, saat paket diantar, penjaga biasanya meminta dia melemparkan saja paket melewati atas pagar.  Sayang, belum ada keterangan dari KPK soal siapa itu Rayi. Sedangkan paket yang Egi antarkan kemarin akhirnya dititipkan kepada petugas keamanan.  Ada dua dugaan terkait dengan pemilik rumah tersebut. Pertama, punya Nurhadi. Kedua, milik seseorang yang memfasilitasi pelariannya. KPK masih mempelajari lebih lanjut.  KPK juga tak banyak menjelaskan bagaimana pencarian Nurhadi dan menantunya. Lembaga antirasuah itu hanya menyebutkan bahwa informasi persembunyian dua tersangka dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar yang terkait dengan pengurusan perkara di MA tersebut diperoleh dari laporan masyarakat.  Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penangkapan Nurhadi dan Rezky berawal dari penjejakan Tin Zuraida. Selama beberapa bulan tim KPK membuntuti mantan pegawai MA itu.  Dari beberapa kali pengintaian, Zuraida kerap singgah di rumah tersebut. ”Kami pelajari kebiasaan Tin Zuraida,” ungkap sumber Jawa Pos di internal KPK.  Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto tidak bisa mengungkapkan secara detail terkait teknis penangkapan itu. Dia menyatakan, kegiatan meringkus buron tersebut merupakan hasil pengolahan informasi dari banyak pihak.  ”Kami punya cara untuk mengolah informasi itu dan dicocokkan dengan informasi yang sudah ada,” paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Setelah Tim KPK Pelajari Kebiasaan Istri Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida kembali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, pada hari ini Senin (24/2) Tin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB. Namun, ia kembali tak penuhi panggilan KPK.  Lembaga antirasuah sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tin pada Selasa (11/2) lalu, dia pun mangkir saat hendak diteliaik soal perkara dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang menjerat suaminya.  "Ini panggilan yang kedua, otomatis yang berikutnya nanti penyidik akan melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan di hukum acara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/2).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini mengharapkan, Tin dapat kooperatif penuhi panggilan KPK. Hal ini semata untuk mengklarifikasi terkait kasus yang menjerat suaminya. "Kami tetap berharap agar saksi ini tetap kooperatif ya kami menunggu tetap kehadiran dari para saksi sebelum penyidik bertindak sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tegas Ali.  Ali pun menegaskan, KPK sudah melayangkan surat pemanggilan secara patut kepada para saksi. Namun para saksi tidak kooperatif memenuhi panggilan KPK. "Perlu kami garis bawahi surat panggilan kepada para saksi telah kami layangkan secara patut dan semua dokumentasinya penyidik telah memilikinya," sesal Ali.  Untuk diketahui, tersangka pengurusan kasus di MA Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono dan Hiendra Soejonto menjadi buronan KPK. Hingga kini KPK belum juga menemukan keberadaan Nurhadi beserta dua tersangka lainnya.  KPK menerapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2 Kali Mangkir Panggilan KPK, Istri Nurhadi Berpeluang Dijemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-ada-masukan-publik-istri-nurhadi-jadi-staf-ahli-di-kemen-panrb_m_173941.jpeg" alt="Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman, membenarkan Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris MA Nurhadi, menjadi staf ahli di tempatnya. Tepatnya, staf ahli bidang Politik dan Hukum. "TZ terpilih, antara lain karena latar belakang pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja (di MA) dipandang lebih relevan," ujar Herman melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Senin (11/12). Dia menjelaskan, proses diterimanya Tin sebagai staf ahli bermula ketika Kemen-PANRB mengadakan seleksi terbuka tahun lalu untuk mengisi tiga jabatan staf ahli. Salah satunya adalah staf ahli bidang politik dan hukum. Tin, kata dia, masuk tiga besar untuk jabatan staf ahli bidang politik dan hukum. Nah, hasil tiga besar tersebut kemudian diumumkan secara terbuka melalui website www.menpan.go.id, yang salah satu butir pengumumannya, meminta masukan dari publik guna mengetahui rekam jejak calon untuk memberikan masukan kepada Pansel. "Namun tidak ada masukan yang disampaikan dari publik," jelas Herman. Karena tidak ada masukan dari publik, pansel lantas menerima rekomendasi tentang integritas dan kinerja peserta yang masuk tiga besar dari instansi asal para peserta. Ahkirnya, Tin-lah yang dipilih karena dinilai kompeten mengisi jabatan tersebut. Akan tetapi, penetapan dan pelantikan Tin diakuinya sempat ditunda karena ada pemberitaan di media tentang status sebagai saksi terkait permasalahan di Mahkamah Agung. Kemen-PANRB lantas menunggu perkembangan fakta hukum selanjutnya. "Setelah hampir setahun tidak ada perkembangan fakta hukum tentang yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan dan dilantik," tutur Herman. Kendati demikian, dalam perkembangannya nanti, jika terdapat fakta hukum yang mengarah pada masalah integritas kepada Tin, hal itu akan menjadi bahan untuk evaluasi dan pertimbangan status istri mantan Sekretaris MA Nurhadi itu. Sekadar informasi, Tin diduga sempat merobek berkas dan membuang uang asing ke toilet dengan nilai Rp 1,7 miliar ketika penyidik KPK menggeledah kediamannya. Adapun penggeledahan itu setelah KPK menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution karena menerima suap dari pengusaha Doddy untuk mengurus perkara PK.

Tak Ada Masukan Publik, Istri Nurhadi Jadi Staf Ahli di Kemen-PANRB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#istri nurhadi

Berita Terkini