<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/IMG-20250530-WA0005_copy_1280x839-1-287959220.jpg" alt="Jenazah Siti Nurmah Muhammad Nurdin, 67, jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, NTB yang meninggal pada Jumat (30/5/2025) pagi di Rumah Sakit King Abdullah Kota Makkah. (ANTARA/Kanwil Kemenag NTB)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Siti Nurmah Muhammad Nurdin, 67, jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, NTB yang meninggal pada Jumat (30/5/2025) pagi di Rumah Sakit King Abdullah Kota Makkah. (ANTARA/Kanwil Kemenag NTB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia selama pelaksanaan haji 2025 terus bertambah.&nbsp;&nbsp; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, memasuki hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, jumlah jamaah meninggal sudah mencapai 418 orang. Karena itu, kemenkes memandang perlu adanya pengetatan dalam memastikan kemampuan orang untuk berhaji&nbsp;atau&nbsp;istitha'ah&nbsp;dari segi kesehatan. &ldquo;Ibadah haji merupakan kegiatan pengumpulan massa terlama dan terberat bagi kaum muslimin dari sisi aktivitas fisik ibadahnya,&rdquo; kata Kabid Kesehatan PPIH Arab Saudi Mohammad Imran, Rabu (2/7) sebagaimana dilansir dari Antara. Dia mengatakan&nbsp;jumlah ini lebih tinggi dibandingkan angka kematian jamaah haji tahun sebelumnya. Penyebab dominan wafatnya jamaah haji adalah penyakit jantung, yakni syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut. Juga sindrom gangguan pernapasan akut. Imran menjelaskan, angka itu didapatkan dari data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) per 30 Juni 2025 saat&nbsp;cut-off&nbsp;pukul 16.00 WAS. Menurut dia, banyaknya jamaah haji yang meninggal dunia merupakan pertanda bahaya bagi semua pihak. Karena itu, ke depan perlu dipastikan bahwa setiap jamaah yang berangkat benar-benar memenuhi kriteria istitha&rsquo;ah kesehatan. Dia menyebutkan, Kemenkes telah mengatur istitha&rsquo;ah kesehatan jamaah haji dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024, tentang Perubahan atas Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istitha&rsquo;ah Kesehatan Haji. Aturan tersebut menjelaskan berbagai kriteria untuk memenuhi syarat istithaah kesehatan. Meliputi pemeriksaan fisik, kognitif, kesehatan mental, serta kemampuan melakukan aktivitas keseharian. Menurut Imran, implementasi istitha&rsquo;ah kesehatan yang ketat diharapkan dapat menyaring calon jamaah dengan risiko tinggi atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menjalani ibadah haji yang menuntut fisik. "Tujuannya adalah mengurangi beban pada sistem layanan kesehatan di Tanah Suci, dan&nbsp;yang terpenting&nbsp;menyelamatkan jiwa," jelasnya. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menangani isu kesehatan ini. Seperti dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, ulama, dan publik. "Pemerintah Indonesia juga perlu diberikan kemudahan dalam legalitas operasional layanan kesehatan haji selama di Arab Saudi. Persoalan penyelenggaraan kesehatan haji adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; ucapnya. Dalam keterangan yang sama, Wakil Menteri Haji Arab Saudi Abdul Fatah Mashat mengatakan, tingginya angka kematian dan kesakitan jamaah haji Indonesia jadi sorotan khusus Kementerian Haji Arab Saudi. Terutama menjelang puncak ibadah haji. &ldquo;Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik pada masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,&rdquo; kata Abdul Fatah.

Kemenkes memandang perlu adanya pengetatan dalam memastikan kemampuan orang untuk berhaji atau istitha'ah dari segi kesehatan.

Jamaah Haji Meninggal jadi 418 Orang, Kemenkes Minta Implementasi Syarat Istitha'ah Kesehatan Diperketat 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/72506C29-4305-4591-AAD8-2A00F584424B-2567971553.jpeg" alt="Petugas dari KKHI Madinah menyiapkan jemaah haji yang sudah kembali sehat untuk dipindahkan ke Makkah menggunakan ambulans. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas dari KKHI Madinah menyiapkan jemaah haji yang sudah kembali sehat untuk dipindahkan ke Makkah menggunakan ambulans. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tingginya angka jemaah haji Indonesia yang wafat pada musim haji 2025 menjadi perhatian serius Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf. Hingga Minggu (1/6), menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tercatat sudah 115 jemaah wafat, terdiri atas 71 laki-laki dan 44 perempuan. &ldquo;Bagaimana proses istithaah kesehatan di Indonesia? Kok ada beberapa jemaah yang belum sampai pelaksanaan haji pun sudah ada yang meninggal?&rdquo; ujar Irfan dalam Grand Hajj Symposium ke-49 di Jeddah. Istithaah adalah kemampuan jemaah secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Salah satu aspek penting istithaah adalah kesehatan. Menurut Irfan, evaluasi serius diperlukan agar prinsip istithaah benar-benar diterapkan secara maksimal mulai tahun depan. &ldquo;Salah satu poin adalah intinya istithaahnya itu harus benar-benar dijalankan. Jangan sekadar sehat pada saat awal, tapi benar-benar dijalankan sehingga dipastikan tidak akan ada masalah,&rdquo; tegasnya. Selama ini, jemaah haji memang wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, tetapi menurut Irfan, prosesnya perlu diperketat dan diperbaiki. &ldquo;Kementerian Kesehatan berharap bahwa istithaah kesehatan benar-benar dijalankan secara baik dan benar, sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintahan Saudi,&rdquo; tambahnya. Irfan juga menyoroti bahwa peningkatan angka kematian jemaah harus menjadi alarm bagi semua pihak. &ldquo;Itu menjadi catatan bagi kami untuk tahun depan: bagaimana istithaah kesehatan benar-benar kita maksimalkan, kita seriuskan, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti sekarang ini,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, dari 115 jemaah yang wafat, 55,65 persen adalah lansia, sementara 44,3 persen berusia 41&ndash;64 tahun. Embarkasi terbanyak yang melaporkan jemaah wafat adalah Embarkasi Solo (SOC) dan Surabaya (SUB), masing-masing 17 orang. Irfan menegaskan bahwa seluruh pihak harus memandang serius pelaksanaan haji sebagai ibadah yang menuntut kesiapan fisik dan mental. &ldquo;Insya Allah kalau istithaah ini dipenuhi, baik kesehatannya maupun persiapan lain, maka ibadah haji bisa dijalankan dengan aman, nyaman, dan lancar,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

BP Haji tegaskan pentingnya istithaah kesehatan. Pemeriksaan kesehatan jemaah perlu diperketat sebelum pelunasan biaya haji.

Istithaah Kesehatan Wajib Diperketat, Kepala BP Haji: Jangan Hanya Sehat di Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cjh-tak-sehat-tidak-diperkenankan-lunasi-biaya-haji_m_196879.jpeg" alt="Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda." width="100%">
<figcaption>Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para calon jamaah haji (CJH) tidak boleh meremehkan urusan kesehatan. Tahun ini pemerintah memperketat urusan kelayakan istithaah (kemampuan) kesehatan jamaah. Bahkan, rekomendasi istithaah menjadi syarat utama pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Ketentuan "pengetatan" ibadah haji dari aspek kesehatan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nomor 4001/2018. Di dalam surat itu ditegaskan bahwa jamaah yang mendapatkan surat keterangan tidak istithaah alias tak mampu berhaji dari aspek kesehatan tidak dapat melunasi BPIH. Teknisnya, data kesehatan CJH dikontrol. Lalu, di-input dokter ke pusat data siskohat kesehatan (siskohatkes) dan terhubung ke siskohat Kemenag. Kemudian, dikaji apakah seorang jamaah dinyatakan istithaah atau tidak. Jika dinyatakan tidak memenuhi istithaah, mereka tidak bisa melakukan pelunasan di bank. "(Aturan ini, Red) bukan ketat, bukan disiplin. Memang itu seharusnya," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kemenkes Eka Yusuf Singkat kemarin (17/3). Dia menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya masih ada jamaah yang tidak memenuhi syarat istithaah dari sisi kesehatan, tetapi tetap diperbolehkan melunasi BPIH. Bahkan, ada jamaah yang sudah berada di asrama haji, kemudian dinyatakan tidak mampu berhaji dari sisi kesehatan. Eka mengungkapkan, tahun ini persentase CJH risiko tinggi mencapai 67 persen. Hampir sama dengan tahun lalu. Penyakitnya, antara lain, adalah jantung, paru-paru, kejiwaan, diabetes, dan hipertensi. Calon jamaah juga diimbau untuk mengantisipasi cuaca Arab Saudi saat musim haji nanti yang bisa mencapai 50 derajat Celsius, bahkan lebih. Cek kesehatan bagi calon jamaah haji sejatinya sudah dilakukan pada Januari. Tim Puskeshaj Kemenkes sudah memiliki data CJH yang diperkirakan berhaji tahun ini. Hasil rekapitulasi per 13 Maret menunjukkan tingkat pemeriksaan CJH di Provinsi Riau tertinggi dengan angka 82,23 persen. Disusul DIJ (75,87 persen), Jawa Barat (66,47 persen), dan DKI Jakarta (38 persen). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad mengimbau CJH menjaga kesehatan dan terus menjalani kontrol. Imbauan itu diutamakan juga kepada CJH kategori risiko tinggi. Noor menjelaskan, selain urusan kesehatan, CJH diminta memperhatikan persiapan ibadah. Mereka diimbau mem&shy;perdalam dan memperbanyak latihan manasih kaji.&nbsp;

CJH Tak Sehat Tidak Diperkenankan Lunasi Biaya Haji

istithaah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#istithaah

Berita Terkini

Jamaah Haji Meninggal jadi 418 Orang, Kemenkes Minta Implementasi Syarat Istitha'ah Kesehatan Diperketat

Istithaah Kesehatan Wajib Diperketat, Kepala BP Haji: Jangan Hanya Sehat di Awal

CJH Tak Sehat Tidak Diperkenankan Lunasi Biaya Haji

Download Aplikasi JawaPos.com