<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Kakbah-tawaf-2004382343.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji saat melaksanakan tawaf wada dengan mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji saat melaksanakan tawaf wada dengan mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jumlah jemaah haji Indonesia 2025 yang wafat terus bertambah. Data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada 412 jemaah wafat. Pemerintah Arab Saudi titip pesan supaya kesehatan jemaah dipersiapkan dalam musim haji berikutnya. Berdasarkan data Siskohat Kemenag, jemaah haji wafat didominasi laki-laki sebanyak 249 orang (60,44 persen). Sementara jemaah haji perempuan yang wafat ada 163 orang (39,56 persen). Dari aspek usia, jemaah lansia yang wafat ada 262 orang (63,59 persen). Sisanya 150 jemaah wafat di rentang usia 41-64 tahun. Banyaknya jemaah wafat, termasuk urusan kesehatan jemaah disinggung Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Arab Saudi Abdul Fattah Mashat. Dalam kunjungan di kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah, Abdul Fattah menyebut meskipun haji tahun ini diwarnai sejumlah catatan teknis. Namun hal tersebut masih dalam batas wajar. Mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia. Dia menegaskan semua catatan teknis tersebut telah berhasil dimitigasi dengan baik berkat koordinasi yang solid antara PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan para penyedia layanan (syarikah). Abdul Fattah juga menyoroti kelancaran proses pemulangan jemaah yang berlangsung tanpa kekacauan. Serta memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan jemaah haji Indonesia. Menurut dia, tingkat istithaah kesehatan dan angka kematian jemaah perlu menjadi perhatian dalam proses persiapan haji ke depan. &ldquo;Semoga kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan demi pelayanan terbaik kepada Duyufurrahman (tamu Allah),&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut Khairunas menyatakan apresiasi dan pengakuan langsung dari Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi itu menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses. &ldquo;Pernyataan Wamenhaj menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pelayanan haji secara profesional dan terkoordinasi," kata Khairunas dalam keterangannya Minggu (29/6) malam. Menurut dia, capaian itu adalah hasil kerja keras seluruh jajaran PPIH dan bentuk nyata komitmen pelayanan terbaik kepada jemaah. Kesuksesan ini, lanjut Khairunas, sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemantau Itjen Kemenag. Dia mengatakan Itjen Kemenag telah menurunkan 17 orang untuk melakukan pemantauan langsung selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Irjen menilai bahwa secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik. &ldquo;Semua jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal atau tidak wukuf," terangnya. Secara umum jemaah telah mendapatkan layanan yang baik. Utamanya jemaah haji dapat melaksanakan wukuf di Arafah, tanpa seorang pun yang tertinggal. Menurut Khairunas, hasil itu tidak hanya mencerminkan kesiapan teknis. Tetapi juga menunjukkan bahwa sistem tata kelola haji Indonesia terus membaik. Serta berbasis pada prinsip akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor.&nbsp;"Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari Kemenag, PPIH, mitra Arab Saudi, hingga petugas lapangan," katanya. Bagi Khairunas, pengawasan yang ketat dan kolaboratif menjadi kunci utama keberhasilan tahun ini. Dia berharap keberhasilan tahun ini dapat menjadi pijakan untuk persiapan haji tahun depan yang lebih baik lagi. Terutama dalam aspek pelayanan, kesehatan, dan perlindungan jemaah haji Indonesia.&nbsp;(wan)&nbsp;

Jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 412 orang, dengan perhatian khusus dari Arab Saudi terkait kesehatan jemaah haji.

Jemaah Haji Wafat Tercatat 412 Orang, Pihak Saudi Titip Pesan soal Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/dahnil-anzar-botak-581484930.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) siap menerima limpahan pengelolaan haji dari Kemenag mulai pertengahan bulan depan. Pelimpahan tersebut termasuk juga setumpuk masalahnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPH menemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025. Mulai dari oknum petugas yang kurang profesional sampai mitra kerja di Saudi yang wanprestasi.&nbsp; Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti kinerja petugas haji daerah (PHD)&nbsp;tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai petugas haji.&nbsp;"Jadi ada (oknum petugas) PHD-PHD di daerah, kemudian sekadar nebeng naik haji," kata Dahnil Anzar Simanjuntak di kantornya pada Rabu (11/6) malam.&nbsp; Meskipun begitu, Dahnil mengatakan banyak sekali petugas-petugas yang memang sudah melakukan tugasnya dengan profesional, ikhlas, dan tulus. Ketika dalam menjalankan tugasnya ada yang kedodoran, dimungkinkan karena rasio mereka dengan jumlah jemaah sangat jomplang.&nbsp; BPH berencana merombak sistem rekrutmen petugas haji. Mereka tidak direkrut mepet penyelenggaraan haji dan dapat pembekalan singkat. Ke depan, petugas haji disiapkan beberapa bulan sebelum penyelenggaraan rukun Islam kelima itu. Kemudian akan dilatih di pusat pendidikan dan pelatihan khusus tentang layanan haji.&nbsp; Masalah lain yang dia sorot, yakni kinerja syarikah atau operator haji di Saudi. Tahun ini Kemenag bermitra dengan delapan syarikah. Banyaknya syarikah yang digandeng ini justru membuat banyak masalah. Termasuk keterlambatan pengangkutan sejumlah jemaah dari hotel di Makkah menuju Arafah.&nbsp; "Tahun depan kami gunakan syarikah tunggal. Maksimal dua syarikah," katanya. Harapannya layanan haji menjadi lebih terkendali. Tidak ada lagi jemaah pisah hotel, meskipun dalam satu kloter. Apalagi sampai ada jemaah suami-istri yang terpisah hotel.&nbsp; Masalah lainnya adalah dugaan manipulasi keterangan istitaah kesehatan jemaah. Dahnil menceritakan ada jemaah yang dinyatakan istitaah kesehatan sebelum berangkat. Ternyata yang bersangkutan punya penyakit kencing manis lumayan parah. "Di bagian punggungnya bolong," kata dia.&nbsp; Kasus tersebut hanya sebagian kecil saja. Karena dalam kenyataannya ada 2.000 jemaah didaftarkan menjalani safari wukuf. Yaitu layanan wukuf bagi jemaah haji dengan kondisi sakit berat. Karena keterbatasan petugas yang bisa dilayani hanya 500 orang saja.&nbsp; Dahnil prihatin banyak jemaah yang sejatinya sakit, tapi diloloskan untuk tetap berhaji. Padahal syarat mampu secara kesehatan atau istitaah, sangat penting dalam berhaji. Jemaah yang tidak memenuhi istitaah, gugur kewajiban hajinya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Dahnil kembali menyinggung ada praktik pungli dalam layanan badal haji dan safari wukuf. Dia mengatakan siapa pun pelakunya, safari wukuf itu gratis. Celakanya jemaah safari wukuf sudah bayar pungli, tetapi oleh yang memungut tetap dititipkan ke petugas resmi safari wukuf.&nbsp; "Ada yang daftar berhaji sampai jual sawah. Kemudian saat pelunasan jual rumah. Setelah pulang dia tinggal menumpang ke anak," katanya. Dengan kondisi tersebut, Dahnil prihatin masih ada yang tega melakukan pungli. Dia menegaskan setelah memegang komando penyelenggaraan haji, akan melakukan tiga perbaikan mendasar. Yaitu soal integritas, akuntabilitas, dan transparansi. (wan)&nbsp;

BPH menemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk kinerja petugas dan manipulasi keterangan kesehatan jemaah.

Setumpuk Masalah Perhajian 2025: Petugas Daerah Nebeng Haji, Keterangan Istitaah Dimanipulasi, hingga Syarikah Wanprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/safari-wukuf-3141589617.jpg" alt="Wamenag Romo Muhammad Syafii (kedua kiri) didampingi anggota Amirul Hajj Muhadjir Effendy (kiri) dan Arifatul Fauzi (ketiga kanan) berbincang dengan peserta safari wukuf khusus lansia. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Wamenag Romo Muhammad Syafii (kedua kiri) didampingi anggota Amirul Hajj Muhadjir Effendy (kiri) dan Arifatul Fauzi (ketiga kanan) berbincang dengan peserta safari wukuf khusus lansia. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fase pemulangan jemaah haji Indonesia resmi dimulai&nbsp;sejak Rabu (11/6). Ribuan jemaah bersiap kembali ke Tanah Air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, termasuk fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Namun, di tengah pelaksanaan ibadah yang secara umum berjalan baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan evaluasi penting: urgensi mengkaji kembali makna istitaah atau kemampuan berhaji. Dalam kunjungannya ke hotel transit yang menjadi tempat perawatan sementara bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia (lansia), Arifah -sapaan akrabnya- mengaku tergugah oleh kondisi beberapa jemaah yang benar-benar tidak lagi memiliki kemandirian fisik. &ldquo;Buang air kecil saja harus dibantu, buang air besar juga harus dibantu, tidak bisa mandi, makan di tempat tidur. Ini kan kasihan,&rdquo; ujarnya, Selasa (10/6). Secara istilah, istitaah merupakan syarat wajib ibadah haji yang berarti mampu. Selama ini, istitaah lebih sering dimaknai secara materi, yakni seseorang dianggap mampu berhaji jika memiliki biaya dan dokumen perjalanan yang memadai. Namun menurut Arifah, pemahaman ini perlu dilengkapi dengan aspek lain yang sangat penting: kemampuan fisik. &ldquo;Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kalau sudah sepuh dan tidak mampu menjalani aktivitas harian tanpa bantuan, maka sebaiknya dibadalkan saja. Sama nilai ibadahnya,&rdquo; kata Arifah, yang juga Ketua Umum Muslimat NU. Arifah juga menyoroti peran pendamping, khususnya keluarga yang menyertai lansia dalam berhaji. Ia menegaskan bahwa pendamping bukan sekadar pendamping administratif, tetapi harus bertanggung jawab penuh atas kebutuhan jemaah lansia atau disabilitas yang didampinginya. &ldquo;Saya bertemu dengan beberapa petugas, ada anak yang mendampingi orang tuanya yang memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi anaknya pergi sendiri dan pasrahkan ke petugas. Ini tidak bisa dibiarkan,&rdquo; tegasnya. Arifah pun mengusulkan agar ke depan, semua pendamping menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesanggupan mereka untuk tidak meninggalkan jemaah yang didampingi selama berhaji. Dalam banyak kasus, keterbatasan fisik jemaah memang memerlukan perhatian khusus. Namun, Arifah menekankan bahwa petugas haji memiliki peran yang sangat terbatas dan tidak bisa sepenuhnya menggantikan tanggung jawab keluarga. &ldquo;Petugas jumlahnya terbatas. Petugas tugasnya hanya membantu, bukan menyelesaikan semuanya. Harus ada kerja sama dengan semua pihak,&rdquo; ucapnya. Menurutnya, bila prinsip-prinsip ini tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah beban berlebih pada sistem pelayanan haji, terutama pada aspek kesehatan dan pendampingan lansia. Karena itu, Arifah mendorong agar pemerintah segera melakukan kajian khusus mengenai makna dan standar istitaah yang lebih menyeluruh, termasuk memasukkan parameter kesehatan fisik dan tingkat kemandirian jemaah dalam penilaian awal. &ldquo;Menurut saya, istitaah ini harus menjadi bahasan khusus, sejauh mana seseorang bisa berangkat tidak hanya dari segi materi tetapi juga kekuatan fisiknya,&rdquo; tutupnya. <h3>&nbsp;</h3>

Arifah Choiri usul istitaah dikaji ulang, bukan hanya materi tapi juga fisik. Pendamping lansia diminta bertanggung jawab penuh.

Evaluasi Menteri PPPA: Istitaah Bukan Hanya Soal Uang, tapi Juga Soal Kekuatan Fisik Jemaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/66C91AB7-B813-4DF0-9DF9-011B0753CD8B-2355081870.jpeg" alt="Jemaah haji Indonesia saat memasuki area Jamarat di Mina untuk lempar jumrah Aqabah, Jumat (6/6). (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji Indonesia saat memasuki area Jamarat di Mina untuk lempar jumrah Aqabah, Jumat (6/6). (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musim haji 2025 sudah selesai dari sisi pemerintah Arab Saudi. Biasanya disusul dengan pengumuman kuota haji 2026 untuk negara pengirim. Muncul wacana kuota haji Indonesia tahun depan dikurangi separuh. Imbas dari sejumlah catatan negatif oleh Saudi untuk merah-putih.&nbsp; Kabar mengejutkan itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf usai bertemu Deputi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Selasa (10/6) di Jeddah. Pertemuan itu membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta kick-off persiapan musim haji 2026. Seperti diketahui mulai musim 2026, penyelenggaraan haji sudah bukan di Kementerian Agama (Kemenag). Sepenuhnya sudah geser ke BPH.&nbsp; Irfan mengatakan di momen pertemuan itu, dibahas sejumlah isu strategis. Termasuk belum pastinya kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia.&nbsp; Kondisi itu disebabkan beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025. Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50 persen. Jika wacana ini terlaksana, maka kuota haji Indonesia tinggal 110.500 orang. Pasalnya kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu orang.&nbsp; Dia mengatakan biasanya ketetapan angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai. "Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," katanya. Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyampaikan manajemen haji di Indonesia untuk tahun depan akan beralih dari Kemenag ke BPH.&nbsp; Dia juga mengatakan, pemerintah Arab Saudi mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait aspek kesehatan atau istitoah. Selain itu juga untuk akurasi data penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dalam diskusi tersebut, pemerintah Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah. "Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?" ungkap perwakilan Saudi. Selain itu, Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru. Diantaranya pembatasan jumlah syarikah maksimal dua perusahaan. Syarikah adalah perusahaan yang menjadi operator layanan haji di Saudi. Tahun ini Kemenag bermitra dengan delapan unit Syarikah. Yang akhirnya memicu persoalan jemaah pisah kloter. Pasangan suami-istri pisah hotel. Serta sejumlah persoalan layanan haji lainnya.&nbsp; Saudi juga memberlakukan pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per jemaah. Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi. Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan Dam atau denda haji hanya diperbolehkan di dua tempat. Yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad-Dhahi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi. (wan)&nbsp;

Kuota haji Indonesia 2026 terancam berkurang 50 persen akibat kurangnya transparansi data kesehatan jemaah, ungkap Kepala BPH M Irfan.

Data Istitaah Jemaah Kurang Transparan, Kuota Haji Indonesia 2026 Terancam Dikurangi 50 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/72506C29-4305-4591-AAD8-2A00F584424B-2567971553.jpeg" alt="Petugas dari KKHI Madinah menyiapkan jemaah haji yang sudah kembali sehat untuk dipindahkan ke Makkah menggunakan ambulans. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas dari KKHI Madinah menyiapkan jemaah haji yang sudah kembali sehat untuk dipindahkan ke Makkah menggunakan ambulans. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tingginya angka jemaah haji Indonesia yang wafat pada musim haji 2025 menjadi perhatian serius Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf. Hingga Minggu (1/6), menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tercatat sudah 115 jemaah wafat, terdiri atas 71 laki-laki dan 44 perempuan. &ldquo;Bagaimana proses istithaah kesehatan di Indonesia? Kok ada beberapa jemaah yang belum sampai pelaksanaan haji pun sudah ada yang meninggal?&rdquo; ujar Irfan dalam Grand Hajj Symposium ke-49 di Jeddah. Istithaah adalah kemampuan jemaah secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Salah satu aspek penting istithaah adalah kesehatan. Menurut Irfan, evaluasi serius diperlukan agar prinsip istithaah benar-benar diterapkan secara maksimal mulai tahun depan. &ldquo;Salah satu poin adalah intinya istithaahnya itu harus benar-benar dijalankan. Jangan sekadar sehat pada saat awal, tapi benar-benar dijalankan sehingga dipastikan tidak akan ada masalah,&rdquo; tegasnya. Selama ini, jemaah haji memang wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, tetapi menurut Irfan, prosesnya perlu diperketat dan diperbaiki. &ldquo;Kementerian Kesehatan berharap bahwa istithaah kesehatan benar-benar dijalankan secara baik dan benar, sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintahan Saudi,&rdquo; tambahnya. Irfan juga menyoroti bahwa peningkatan angka kematian jemaah harus menjadi alarm bagi semua pihak. &ldquo;Itu menjadi catatan bagi kami untuk tahun depan: bagaimana istithaah kesehatan benar-benar kita maksimalkan, kita seriuskan, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti sekarang ini,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, dari 115 jemaah yang wafat, 55,65 persen adalah lansia, sementara 44,3 persen berusia 41&ndash;64 tahun. Embarkasi terbanyak yang melaporkan jemaah wafat adalah Embarkasi Solo (SOC) dan Surabaya (SUB), masing-masing 17 orang. Irfan menegaskan bahwa seluruh pihak harus memandang serius pelaksanaan haji sebagai ibadah yang menuntut kesiapan fisik dan mental. &ldquo;Insya Allah kalau istithaah ini dipenuhi, baik kesehatannya maupun persiapan lain, maka ibadah haji bisa dijalankan dengan aman, nyaman, dan lancar,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

BP Haji tegaskan pentingnya istithaah kesehatan. Pemeriksaan kesehatan jemaah perlu diperketat sebelum pelunasan biaya haji.

Istithaah Kesehatan Wajib Diperketat, Kepala BP Haji: Jangan Hanya Sehat di Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebijakan istitaah kesehatan mulai diterapkan sebagai syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahun ini. Hingga kemarin (21/1), hampir separo calon jemaah haji (CJH) dinyatakan memenuhi syarat tersebut. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie mengungkapkan, sebanyak 100.181 CJH sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, seluruhnya memenuhi syarat istitaah kesehatan. Artinya, hampir 50 persen CJH dari total kuota haji 241 ribu sudah bisa melanjutkan proses berikutnya. &rdquo;Jumlah ini akan bertambah karena proses pemeriksaan kesehatan jemaah terus berjalan,&rdquo; ujarnya kemarin (21/1). Anna melanjutkan, CJH yang sudah memenuhi syarat istitaah kesehatan bisa mulai melunasi bipih. Pelunasan bagi jemaah reguler dibuka sejak 10 Januari 2024. Tahap pertama rencananya berlangsung hingga 12 Februari 2024. Sebagai informasi, pada tahap pertama, pelunasan diperuntukkan CJH yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan, prioritas jemaah haji reguler lanjut usia, dan jemaah haji reguler cadangan. &rdquo;Siskohat mencatat sudah ada 22.927 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji,&rdquo; ungkapnya. Jumlah tersebut terdiri atas 22.161 orang yang masuk kuota jemaah berhak lunas, 277 jemaah kuota lanjut usia prioritas, dan 489 jemaah cadangan. (mia/c7/oni)

Kebijakan istitaah kesehatan mulai diterapkan sebagai syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahun ini.

Hampir 50 Persen CJH Penuhi Syarat Istitaah

Istitaah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Istitaah