<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Intan-Fauzi-DPR-Komisi-VI-3629934146.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Intan Fauzi mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) BUMN Karya menyusul mencuatnya beberapa kasus dugaan korupsi di BUMN Karya. Menurutnya, pembentukan panja ini sangat penting guna mengurai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. "Panja BUMN Karya menjadi sebuah kebutuhan karena BUMN Karya ini memikul tanggungjawab besar dalam membangun infrastruktur, dari Sabang sampai Merauke. Pendanaannya juga sangat besar, karena itu harus diawasi betul agar cita-cita Presiden Jokowi dalam mengkoneksikan antar daerah melalui infrastruktur tidak disalahgunakan," tegas Intan kepada wartawan, Senin (11/9). Intan Fauzi mengungkapkan, Komisi VI DPR RI telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya pada 13 Juni 2023 lalu. Mereka mengadukan bagaimana piutang belum dibayar oleh BUMN selama 10 tahun lebih. Selain mengurai 'benang kusut' adanya penyalahgunaan anggaran BUMN Karya, melalui panja juga diharapkan akan memperbaiki tata kelola perusahaan BUMN Karya (good corporate governance/GCG). Dimana ada transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, mandiri dan kewajaran dalam perusahaan BUMN Karya. "Panja BUMN Karya bagian dari tugas dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah. Muaranya sama, semuanya untuk kesejahteraan rakyat tanpa kecuali," tegas Intan, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI tersebut. Intan Fauzi lantas menyinggung kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI menambah suntikan modal BUMN Karya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Tambahan suntikan modal kepada BUMN itu nilainya mencapai Rp 30,7 triliun. Besaran anggaran tersebut meningkat Rp 12,1 triliun dari sebelumnya sebesar 18,6 triliun dalam RAPBN 2024. Adapun penambahan anggaran diperuntukkan bagi perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya (Persero). "Pada prinsipnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi bersama. Apalagi akan penambahan PMN bagi BUMN Karya," jelasnya. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mendorong agar Komisi VI DPR RI turut menangani persoalan di BUMN Karya. Dalam rapat dengan Komisi VI baru-baru ini, Menteri Erick menyatakan pihaknya tengah melakukan restrukturisasi BUMN Karya. Dia menjamin, proses restrukturisasi akan selesai pada dua hingga tiga tahun ke depan. Sebagai salah satu langkah konkret, Erick mengubah skema pemberian dana. Pemerintah akan langsung mengalirkan dana ke vendor bukan ke perusahaan BUMN Karya. Langkah itu diambil agar vendor yang belum dibayar mendapatkan haknya. "Kalau ada korupsi vendor, ya kita penjarakan para pimipnan BUMN itu," tegasnya. Menteri BUMN tidak terima BUMN Karya disebut sebagai perusahaan negara yang bangkrut dan banyak utang. Hal itu dia katakan menyusul rencana konsolidasi BUMN Karya dari awalnya 9 perusahaan menjadi 4. Rencana konsolidasi BUMN Karya menjadi 4 perusahaan ini menurut Erick adalah upaya memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah tersebut. Erick memastikan agar proyek jangka panjang seperti infrastruktur ini didukung juga dengan pembiayaan jangka panjang. "Karena itu kita adakan restrukturisasi. Dan utang daripada Karya di Himbara yang tadinya Rp 120 triliun sudah turun sampai Rp 70 triliun. Artinya ada percepatan yang dilakukan, tapi harus sabar. Karena proyek infrastruktur itu perlu waktu," kata dia.

Komisi VI DPR telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka

Komisi VI DPR: Panja BUMN Karya itu Sudah Menjadi Sebuah Kebutuhan 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/Agung-Themis-3074118723.jpg" alt="Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia" width="100%">
<figcaption>Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia</figcaption>
</figure> SETIDAKNYA ada 6 (enam) perusahaan plat merah (BUMN) yang akhirnya dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah pada tahun 2023 ini. Tiga diantaranya dibubarkan karena alasan putusan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu PT. Istaka Karya, PT. Merpati Airlines dan PT. Kertas Lece. Dari ketiga nama tersebut, PT. Istaka Karya lah yang menyisakan cerita yang paling menarik. Karena ternyata ada ratusan kontraktor dan supplier/vendor yang sudah menunggu selama 10 tahun agar tagihan mereka pada PT. Istaka Karya dibayarkan namun tak kunjung dibayar. Padahal apabila dilihat dari total kewajiban PT. Istaka Karya adalah berjumlah Rp 1.08 triliun, sedangkan ekuitas pada posisi minus Rp 570 miliar dan total asset perusahaan hanya sejumlah Rp 514 miliar. Hal ini tentu menambah kesedihan bagi para kreditor yang tidak tau kapan nasib tagihan mereka dapat dibayarkan. Karena meski seluruh asset perusahaan dilikuidasi, kemungkinan jumlahnya tidak akan cukup untuk membayar seluruh kewajiban. Ditambah lagi kabar tentang salah satu direksinya yang kini malah pindah ke BUMN PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Kira-kira parameter apa yang digunakan oleh para pemegang saham dalam memilih CEO yang akan menakhodai state esterprise tersebut ?. Sebelumnya di tahun 2018, Pemerintah telah melakukan pengalihan sebagian saham Negara yang ada pada PT. Istaka Karya dengan dengan mengeluarkan PP No. 44 tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan PT. Istaka Karya. Di dalam PP tersebut, Saham yang semula sebesar 100 persen hanya bersisa sebesar 7,66 persen. Sebesar 92,34 persen diberikan kepada kreditor PT. Istaka Karya sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusan perjanjian damai (homologasi) penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Langkah yang diambil pemerintah tersebut bertujuan untuk merestrukturisasi kondisi kronis yang terjadi di Istaka Karya. Namun tampaknya langkah tersebut tidak ampuh, karena akhirnya pada Juli 2022 perjanjian damai (homologasi) antara PT. Riau Anambas Samudera dan PT. Istaka Karya dibatalkan. Artinya sejak dari putusan pengadilan Niaga nomor 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2013 tersebut di bacakan, masalah utang untuk kreditor tidak dapat terlaksana juga. Makanya 9 tahun kemudian, perjanjian homologasi tersebut akhirnya dimohonkan untuk pembatalan. Akhirnya pada bulan Maret 2023 dikeluarkan PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan (Persero) PT. Istaka Karya. Prioritas Penyelesaian Utang Akibat Pailit Dengan dikeluarkannya PP No. 44 tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan PT. Istaka Karya, maka utang para kreditor PT. Istaka Karya telah dikonversi menjadi saham yang secara keseluruhan berjumlah 92,34 persen. Dengan berubahnya status para kreditor menjadi pemegang saham berakibat pada kedudukannya sebagai penerima kekayaan hasil likuidasi yang terakhir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf d UU Perseroan Terbatas. Di pasal selanjutnya, yaitu Pasal 150 ayat (4) dikatakan bahwa dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah telah dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini menambah urutan panjang permasalahan bagi kreditor PT. Istaka Karya yang telah dikonversi sebagai pemegang saham pada saat tahun 2018 yang lalu. Tentu para kreditor tidak menjadi prioritas utama dalam hal pembagian sisa kekayaan likuidasi yang akan di lakukan pada PT. Istaka Karya oleh likuidator. Salah satu asas yang dikenal di dalam kepailitan adalah pari passu prorate parte. Didalam Pasal 1132 KUHPerdata dikatakan bahwa: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagai menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Secara implisit UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) membagi beberapa jenis kreditor (pihak yang berhak menerima pembayaran tagihan atas putusan pailit) yaitu: kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditur preferen. Kreditur separatis pada umumnya adalah pemegang jaminan kebendaan seperti jaminan gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Sehingga ia memiliki pembayaran yang didahulukan dari kreditor lainnya dari hasil penjualan jaminan tersebut. Kreditor preferen sendiri adalah kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, namun oleh undang-undang mendapatkan keistimewaan untuk didahulukan dari kreditor konkuren. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditur yang tidak mendapatkan keistimewaan untuk didahulukan pembayarannya pada saat pelunasan utang. Hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 1134 KUHPerdata, yaitu: Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Selain ketiga jenis kreditor yang mendapatkan pembagian penjualan harta pailit, Negara mempunyai hak mendahului dari ketiga kreditor tersebut atas barang-barang milik penanggung pajak sesuai Pasal 21 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007. Tulisan dari Jurnal Pro Hukum yang ditulis oleh M.Zahlan, Adi Sujanto, Anggawira (Paritas Creditorum Dalam Putusan Kepailitan Korporasi, 2022), &nbsp;di dalam usulan perjanjian homologasi dikatakan bahwa hutang pajak PT. Istaka Karya adalah sebesar Rp 48,54 Milyar. Namun dalam perjalanannya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, majelis hakim konstitusi mengubah kententuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang dalam amar putusannya kurang lebih berbunyi: pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas jenis kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Sehingga dengan begitu, urutan prioritas penyelesaian utang kepailitan adalah: upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan, pajak negara, kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan, hak-hak pekerja/buruh lainnya seperti pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima. Lalu bagaimana nasib sisa utang yang secara kasat mata masih berjumlah lumayan besar karena asset dan piutang perusahaan tidak mungkin cukup untuk membayar kepada sisa kreditor lainnya ? Tanggung Jawab Pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham di BUMN Melalui laman jawapos.com dikatakan bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir akan menuntaskan masalah tersebut yang sebenarnya sudah ada sebelum ia menjabat di kementrian tersebut. Ia menyiapkan solusi dengan mengerahkan dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk menyelesaikan masalah terkait Istaka Karya. Salah satu skemanya, asset jaminan utang PPA akan dilelang, kemudian dana hasil lelang tersebut sebagian akan digunakan untuk pembayaran kreditur-kreditur UMKM yang terdaftar di list kreditur. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit telah memberi kemungkinan untuk diberlakukannya sebuah doktrin yang dikenal dengan nama Piercing The Corporate Veil. Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU dan Dr. L. Wira Pria Suhartana, SH, MH yang berjudul Pengantar Hukum Perusahaan dikatakan bahwa : dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham). Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebankan tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (immunity) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris dapat dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai tabir perusahaan (piercing the corporate veil). Doktrin tersebut tertuang di dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 di dalam UU PT. Dimana dikatakan bahwa setiap pengurus perusahaan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perusahaan. Pasal 97 UU PT memberikan batasan atau semacam acuan bagi anggota direksi dalam menjalankan perusahaan. Prinsip business judgment rule yang tertuang di dalam undang-undang menggaris bawahi bahwa tindakan anggota direksi yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi kerugian adalah : kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahanya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik; tidak mempunyai conflict of interest dan telah mengambil tindak tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Maka dari itu, undang-undang telah menegaskan bahwa setiap anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Di dalam Pasal 114 UU PT dikatakan bahwa tanggung jawab secara pribadi juga melekat pada dewan komisaris perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam hal tidak dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Bahkan di dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa tanggung jawab dewan komisaris tersebut dapat berlaku&nbsp; secara tanggung renteng bagi setiap anggotanya. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan, Pasal 104 ayat 2 UU PT mengatakan : dalam kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap angota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Ketentuan tanggung jawab tentang kewajiban pelunasan ini juga berlaku bagi anggota Direksi yang salah atau lalai dalam waktu jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Setidakanya langkah untuk meminta pertanggungjawaban hukum pada Direksi dan Dewan Komisaris ini dapat ditempuh sebagai upaya untuk melunasi seluruh kewajiban (utang) akibat pailitnya perusahaan. Rencana strategis yang dirancang dan target yang tercapai selama menjabat dapat menjadi bahan kajian apakah sudah dilakukan secara tepat atau tidak. Termasuk apakah kebijakan perusahaan dalam menentukan langkah operasional sudah sesuai dengan&nbsp;good corporate atau hanya kebijakan yang syarat dengan kepentingan. Tentu pertanggungjawaban secara pribadi ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu di depan pengadilan. Ada 3 unsur yang harus dibuktikan yaitu: itikad baik, penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Apabila salah satu dari unsur hukum tersebut memang ternyata terbukti tidak dilaksanakan atau setidaknya ada kelalaian atau kesalahan dalam mengambil keputusan selama menjalankan roda perusahaan, maka para pengurus perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Untuk itu, kiranya kedepan para angota Direksi, Dewan Komisaris di BUMN agar lebih berhati hati, beritikad baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan perusahaan. Nama besar menjadi Direksi atau Komisaris di perusahaan plat merah tidak langsung membuat jumawa dan lupa diri, sehingga merasa tidak memiliki beban apabila perusahaan yang dikelolanya jatuh dalam kebangkrutan dan pailit. Pilihan PT. Danareksa bersama dengan Pemda DKI sebagai pemegang saham yang kemudian memilih mantan direksi PT. Istaka Karya sebagai anggota Direksi di PT. JIEP bisa jadi telah memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh PP No. 32 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengangkatan Direksi dimana salah satunya adalah dengan mempertimbangkan tentang rekam jejak. *) Dudy Agung Trisna, S.H., M.H, Konsultan Hukum Themis Indonesia *Tulisan merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili kelompok atau institusi

kedepan para angota Direksi, Dewan Komisaris di BUMN agar lebih berhati hati, beritikad baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh

Kepailitan PT Istaka Karya dan Tanggung Jawab Pribadi Mantan Direksinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurus-jitu-hindari-utang-usai-liburan-bersama-keluarga_m_200486.jpeg" alt="ilustrasi utang" width="100%">
<figcaption>ilustrasi utang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Istaka Karya (persero) terlilit utang sejak 2013 dengan sejumlah kreditur. Upaya untuk melunasi utang perusahaan pelat merah itu, Menteri BUMN Erick Thohir menawarkan solusi dengan melelang aset jaminan utang. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tawaran solusi dengan melelang aset jaminan utang adalah sebuah langkah berani dan penuh risiko. Meski begitu, langkah itu patut diapresiasi karena bentuk hadirnya negara atas utang yang melilit BUMN. Trubus berpendapat, selama ini manajemen Istaka Karya tidak berani bertanggung jawab terhadap utang perseroan. Padahal, selama ini penugasan yang dilakukan Istaka Karya merupakan tugas Negara yang harus diselesaikan. &ldquo;Berjanji untuk menyelesaikan utang Istaka Karya sebenarnya memberikan risiko buat Erick," ungkap Trubus kepada wartawan, Senin (31/7). Agar langkah penyelesaian itu tidak menjadi blunder, Trubus mengingatkan Erick agar berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku menyiapkan solusi penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero). Yaitu, dengan beberapa skema. Di antaranya, untuk utang dengan UMKM yang sejak 2013, maka seluruh aset jaminan utang PT Istaka Karya dilelang Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Setelah aset jaminan utang dilelang, kemudian dananya sebagian digunakan untuk pembayaran kepada kreditur-kreditur UMKM. Sebenarnya, kata Trubus, masih banyak permasalahan utang BUMN yang belum diselesaikan. Inisiatif penyelesaian terhadap utang Istaka Karya ini dapat menjadi momentum untuk dapat menyelesaikan permasalahan utang BUMN lainnya. Agar penyelesaian utang BUMN menjadi baku, Trubus berharap Erick dapat mengusulkan ke Presiden untuk membuat peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres). "Dengan adanya PP atau Perpres, maka terdapat kebijakan regulasi yang dipakai pedoman penyelesaian utang BUMN di kemudian hari," ungkapnya. Sehingga, penyelesaian masalah utang di BUMN menjadi transparan dan akuntabel.

PT Istaka Karya (persero) terlilit utang sejak 2013 dengan sejumlah kreditur. Upaya untuk melunasinya dengan melelang aset jaminan utang.

Pengamat Sebut Lelang Aset Jaminan Untuk Bayar Utang Istaka Karya Langkah Penuh Risiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmin-ajak-jokowi-dan-kepala-daerah-doakan-korban-penembakan-di-papua_m_.jpg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini, Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Program percepatan ini bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution diberi kesempatan untuk memberi sambutan pertama kali. Sebelum menyampaikan sambutannya, Darmin mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Oedang, menteri kabinet kerja, hingga peserta acara untuk mendoakan korban penembakan 31 orang pekerja proyek oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Nduga, Papua. "Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam untuk turut mendoakan karyawan PT Istaka Karya," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12). Lebih lanjut, Darmin berharap insiden tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah, kontraktor maupun para pekerja proyek untuk tetap mengerjakan proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air. "Semoga insiden ini tidak menyurutkan semangat kita dalam membangun infrasttruktur di seluruh Indonesia," katanya. Dalam peluncuran ini, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa peluncuran Geospasial Kebijakan Satu Peta merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Dia berharap dampak pembangunan itu akan memberi prospek cerah di masa mendatang. "Pemerintahan di bawah presiden jokowi membangun infrasatruktur secara masif dan merata. Tujuannya untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga menyatukan indoensia dan mewujudkan keadilan sosial," pungkasnya.

Darmin Ajak Jokowi dan Kepala Daerah Doakan Korban Penembakan di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baku-tembak-dengan-separatis-papua-tni-polri-temukan-jenazah-korban_m_.jpg" alt="Peti-peti jenazah korban kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua dari Wamena ke Timika dengan menggunakan pesawat, Kamis (6/12)." width="100%">
<figcaption>Peti-peti jenazah korban kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua dari Wamena ke Timika dengan menggunakan pesawat, Kamis (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencarian korban meninggal maupun selamat di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, berlanjut kemarin (6/12). Pasukan TNI-Polri yang sudah berada di sana terus menyisir lokasi kejadian. Hasilnya, mereka kembali menemukan satu jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Dengan demikian, hingga kemarin total yang mereka temukan 16 jenazah. Sesuai rencana, evakuasi jenazah mulai berlangsung kemarin. Dengan menggunakan helikopter milik TNI-AD, 9 di antara 16 jenazah korban meninggal yang diduga pekerja PT Istaka Karya itu sudah dibawa ke Timika. Seluruh jenazah langsung ditangani tim dari Puslabfor Bareskrim Polri. "Sekarang (kemarin, Red) menjalani otopsi," terang Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi. Perwira menengah TNI-AD yang biasa dipanggil Aidi itu menyampaikan, instansinya belum bisa memaparkan identitas setiap jenazah yang ditemukan di Distrik Yigi. Di antara sembilan jenazah yang sudah dibawa ke Timika, tadi malam baru tujuh jenazah yang sudah teridentifikasi. Mereka adalah Agustinus T., Jepry Simaremare, Carly Zatrino, Alpianus, Muh. Agus, Fais Syahputra, dan Yousafat. Seluruhnya pekerja dari PT Istaka Karya. Berdasar pengamatan fisik, sambung Aidi, ada beragam luka tembak pada tubuh sembilan jenazah itu. Mulai luka tembak di bagian kepala hingga dada. "Tertembak di organ-organ yang mematikan semua," imbuhnya. Adakah tanda-tanda bekas serangan benda tajam? Dia kembali menyebut informasi secara detail akan dilaporkan setelah otopsi. "Nanti, itu tim Puslabfor (Bareskrim) Polri," tambahnya. Mengenai tujuh jenazah lain, sampai kemarin sore, menurut Aidi, mereka belum bisa dievakuasi. Dia tidak menjelaskan secara pasti kapan jenazah-jenazah itu bakal dibawa. Yang pasti, TNI-Polri berusaha secepatnya. "Yang jelas, kalau malam ini (tadi malam) cuaca sudah tidak memungkinkan. Berarti menunggu besok (hari ini)," terang Aidi. Selain cuaca, faktor keselamatan dan keamanan jadi perhatian. Sebab, KKSB terus menyerang para personel TNI-Polri yang bergerak di Distrik Yigi. Kontak senjata dilaporkan kembali terjadi kemarin siang. "Saya dapat laporan jam 12.30 WIT kurang lebih, tim evakuasi mendapat serangan dari KKSB," ucap dia. Beruntung, tidak ada satu pun aparat yang menjadi korban. Berdasar laporan sebelumnya, memang sudah diidentifikasi bahwa KKSB akan memilih Bukit Kabo sebagai lokasi penyerangan. Harapannya, aksi itu akan mengganggu TNI-Polri yang datang untuk melaksanakan evakuasi. Namun, gangguan tersebut tidak membuat prajurit TNI dan Polri mundur. Aidi memastikan, mereka bakal terus melaksanakan tugas. Baik pencarian maupun evakuasi. Aidi mengakui, sejumlah keluarga korban dari PT Istaka Karya sudah berdatangan ke Papua. Ada yang menunggu di Timika dan Wamena. "Ada dari Makassar, ada orang Jawa," ungkapnya. Khusus Serda Handoko yang gugur setelah kena timah panas dari senjata KKSB, TNI sudah menaikkan pangkatnya menjadi sertu. Jenazah Sertu Anumerta Handoko juga sudah diterbangkan dari Timika ke Sorong. Selain mengevakuasi sembilan jenazah, kemarin TNI-Polri mengevakuasi delapan masyarakat sipil dari Distrik Yigi. Di antara delapan orang itu ada pekerja PT Istaka Karya. Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Dax Sianturi menjelaskan, delapan orang itu ditemukan dua hari lalu (5/12). Mereka ditemukan bersama pekerja PT Istaka Karya bernama Jhony Arung. "Namun, baru bisa dilaporkan pagi ini (kemarin) karena keterbatasan kemampuan alat komunikasi," ujarnya. Selain pegawai PT Istaka Karya, delapan orang sipil itu terdiri atas dokter yang bertugas di Distrik Yigi dan para pekerja di rumah dokter tersebut. Kemarin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan pejabat teras TNI-Polri lainnya turut memimpin upaya evakuasi korban dari Distrik Yigi. Dalam kesempatan itu, Hadi menegaskan kembali bahwa seluruh anggota KKSB bakal dikejar sampai tertangkap. Hadi juga menjelaskan rencana TNI dan Polri membentuk tim keamanan di Papua. Tim tersebut bertugas memastikan pembangunan infrastruktur di Nduga berjalan lancar. Kedua pihak sudah membicarakan hal itu. Selanjutnya, mereka tinggal berkoordinasi dengan pemerintah. "Nanti segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR," ungkap orang nomor satu di institusi militer tanah air tersebut. Sementara itu, Kadivhumas Polri Brigjen M. Iqbal menjelaskan, operasi pengejaran KKSB pimpinan Egianus Kogoya terus dilakukan. Yang disayangkan, sebenarnya Distrik Yigi awalnya merupakan daerah aman. "Lalu KKSB Egianus Kogoya masuk ke Yigi saat melarikan diri dari pengejaran TNI dan Polri," ungkapnya. Masuknya KKSB itu berdampak besar terhadap keamanan Yigi. Distrik Yigi yang semula masuk kategori aman akhirnya menjadi zona merah atau daerah rawan. "Namun, kami akan berupaya menegakkan hukum terhadap mereka," papar mantan Wakapolda Jatim tersebut. Versi TPNPB-OPM Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom tidak mengakui sebutan KKSB dari pemerintah. Yang ada merupakan TPNPB-OPM yang bertujuan mendapatkan kemerdekaan. "Kami ini dalam posisi dijajah," ucapnya. Sebby menceritakan sejarah terbentuknya TPNPB-OPM. Menurut dia, kelompoknya terbentuk karena berbagai kejahatan luar biasa yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri. "Berbagai pelanggaran HAM terjadi dan tidak diadili, korbannya warga asli Papua," ujarnya. Pelanggaran HAM yang paling diingatnya diduga terjadi pada 1977. Dia mengklaim, 500 ribu warga Papua terbunuh saat itu. "Saya masih kecil, tidak mengetahui jelas apa yang terjadi. Tapi, kami memiliki dokumen soal pelanggaran HAM itu." Jumlah dokumen terkait pelanggaran HAM di Papua tersebut, menurut Sebby, sudah menggunung. Dia menjelaskan, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. "Kalau mau, saya berikan dokumen itu, sangat banyak," paparnya kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyebut TNI-Polri memperlakukan rakyat Papua seperti binatang. "Entah mengapa, kalau polisi di Jawa ramah, tapi begitu di Papua menjadi kejam," tuturnya.&nbsp;

Baku Tembak dengan Separatis Papua, TNI-Polri Temukan Jenazah Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-senator-papua-jangan-sampai-kkb-jadi-perhatian-internasional_m_.jpg" alt="Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai OPM menyatakan siap berperang dengan pemerintah." width="100%">
<figcaption>Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai OPM menyatakan siap berperang dengan pemerintah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat TNI-Polri terus berupaya menyelesaikan kasus pembantaian sadis di Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Pengejaran terhadap para pelaku pun masih terus dilakukan. Namun, Wakil Ketua Komite II DPD RI dari Papua Carles Simaremare memberikan peringatan agar lebih berhati-hati dalam mengungkap kasus ini. Karena jangan sampai dengan kejadian ini justru membuat gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini semakin mendapat panggung. "TNI dan Polri harus hati-hati. Jangan sampai membuat kasus ini menjadi sorotan internasional," ujar Carles di kantor DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Carles menduga bahwa KKB memiliki niat menjadikan kejadian ini sebagai ajang mereka unjuk gigi ke dunia internasional. Terutama agar mereka semakin dikenal dan diakui keberadaannya oleh negara-negara lain. "Bisa jadi itu kasus yang mereka (KKB, Red) harapkan. Semakin terberitakan ke seluruh&nbsp; dunia. Karena selama ini mereka sebenarnya ingin menarik perhatian dunia," terang Senator Papua itu.&nbsp; Di sisi lain, Carles pun menghimbau agar TNI-Polri tidak sampai salah tangkap. Apalagi jika sampai terjadi baku tembak dengan orang yang salah. Sebab, menurutnya bagi masyarakat pendatang baru yang belum lama tinggal di Papua, akan mengalami kesulitan membedakan warga lokal dengan KKB ini. "Juga jangan sampai salah tangkap. apalagi salah tembak. Jangan sampai karena terbawa emosi akhirnya serba salah, orang yang tidak berdosa jadi korban lagi," pungkas Carles.

Pesan Senator Papua, Jangan Sampai KKB Jadi Perhatian Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-tni-elen-sebut-kakaknya-akrab-dengan-warga-di-distrik-yigi_m_.jpg" alt="Ilustrasi penembakan di Papua" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku menyerang anggota TNI, bukan warga sipil di Distrik Yigi dan Distrik Mbua, Nduga, Papua. Namun sayangnya beberapa korban merupakan warga sipil dan bukan anggota TNI. Hal tersebut disampaikan oleh&nbsp;Eleneora Bano yang merupakan adik dari Emanuel Beli Naiktes Bano. Elen mengaku, kakaknya merupakan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di atas Kali Yigi-Kali Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Dirinya memastikan bahwa sang kakak adalah warga sipil. "Kakak Eman kerja di Papua itu di bagian jembatan Yigi di PT Istaka. Kakak Eman karyawan bukan anggota TNI," kata dia saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (5/12). Ia mengatakan, Emanuel sudah bekerja selama 1 tahun 2 bulan di Papua untuk membangun jembatan itu. Jadi karyawan PT Istaka Karya, Emanuel langsung ditugaskan untuk membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. "(Kerja sejak) Bulan Oktober tahun lalu. Langsung tugas di sana," ujar Elen. Ada beberapa jembatan katanya yang bakal ditangani Eman. Namun, pembangunan berikutnya dilakukan setelah jembatan di Distrik Yigi tuntas. "Katanya ada beberapa jembatan. Satu tuntas dulu, baru pindah ke jembatan lain," sebutnya. Hingga kini, Elen mengaku belum mendapat kabar dari kakaknya pascainsiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di dua distrik itu. Ia dan keluarga hanya mengikuti perkembangan informasi dari berita yang ada. Namun dipastikan, dari 4 orang pekerja PT Istaka Karya yang berhasil selamat, tidak ada Emanuel di sana. "Jadi kami tidak tahu kabar kakak Emanuel sekarang bagaimana," tuturnya dengan suara penuh cemas. Adapun Emanuel terakhir menghubunginya pada 8 November lalu melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Setiap kali mengabari, kakaknya mengatakan bahwa masyarakat di Distrik itu sangat ramah. Emanuel tinggal di kamp yang dibuat PT Istaka Karya dan lokasinya dekat dengan rumah warga. "Kakak Eman selalu bilang akrab dengan mereka, akrab sekali. Malah setiap kali foto ditunjukkan ke kami sama masyarakat Papua itu," bebernya. Karenanya, Elen mengaku kaget ketika mendengar ada penyerangan di lokasi kakaknya bekerja. "Baru dengar kemarin kami kaget sampai ada begitu berlawanan dengan biasa kakak Eman cerita," ucapnya dengan nada sedih. Elen dan keluarga pun kini hanya bisa berharap agar ada kabar baik datang dari Eman. "Semoga pihak TNI dan Polri untuk evakuasi kalau bisa secepatnya dan ketemu Kakak Eman dalam keadaan sehat dan selamat," pungkasnya dengan penuh harap.

Bukan TNI, Elen Sebut Kakaknya Akrab dengan Warga di Distrik Yigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-basuki-pastikan-korban-pembantaian-dapat-konpensasi_m_.jpg" alt="Pekerja sedang membangun Jembata Kali Merek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua" width="100%">
<figcaption>Pekerja sedang membangun Jembata Kali Merek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadinya pembantaian sadis terhadap para pekerja PT Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, menyisakan duka mendalam bagi Indonesia. Terutama bagi pemerintah selaku pemilik proyek pembangunan Trans Papua. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan bahwa seluruh pekerja yang menjadi korban akan mendapat konpensasi dari pemerintah. Hal itu untuk mengapresiasi sumbangsih mereka atas pembangunan di tanah mutiara hitam. "Pasti akan ada penghargaan untuk para karyawan yang melakukan pengorbanan pembangunan di Papua," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Basuki menuturkan, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi ini. Mereka mendoakan korban yang meninggal dalam keadaan baik dan mendapat balasan atas kebaikan mereka membangun di Papua. "Saya atas nama pimpinan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/12/2018/sadis-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua-dibantai" target="_blank">PT Istaka Karya</a> menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini. Mudah-mudahan yang tewas di sana mati sahid," imbuhnya. Di tempat sama, Direktur Utama PT Istaka Karya, Sigit Winanto belum bisa memastikan jumlah konpensasi bagi karyawannya yang menjadi korban. Perusahaan masih membicarakan hal itu. "Nilai kompensasi belum kita pastikan," sambungnya. Di sisi lain, Sigit menerangkan bahwa mayoritas pekerjanya yang di tempatkan di pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aurak berasal dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Namun identitas pastinya belum dapat diungkap. "Untuk sementara, kemungkinan besar adalah para pekerja kami dari Kalimantan, dan Sulawesi. Sekali lagi identitas dan jumlah korban sedang kita pastikan," tukasnya.

Menteri Basuki Pastikan Korban Pembantaian dapat Konpensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/opm-bantai-31-pekerja-sigit-telepon-satelit-di-lokasi-mendadak-mati_m_.jpg" alt="Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mematikan pelaku pembantaian itu adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mematikan pelaku pembantaian itu adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembantaian terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua masih terus didalami. Sejumlah prajurit TNI-Polri pun telah diterjunkan untuk menyelidiki kasus yang kabaranya menewaskan satu prajurtit TNI itu. Direktur Utama PT Istaka Karya Sigit Winanto mengungkap sejumlah fakta penting. Salah satunya soal mendadak matinya telpon satelit di wilyah tersebut. "Sebetulnya disana ada telepon satelit. Tapi sekitar 1-2 hari sebelum kejadian sudah tidak bisa dihubungi," kata Sigit di kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Kerusakan pada satelit telepon di wilayah tersebut masih terjadi sampai saat ini. Sehingga jaringan komunikasi ke wilayah tersebut masih terganggu. Efeknya sampai saat ini Sigit belum bisa memastikan total korban seluruhnya. Termasuk identitas asli korban. "Jadi sekali lagi jumlah maupun identitas korban masih kami verifkasi dan konfirmasi," jelasnya. Di catatan milik PT Istaka Karya sendiri total pekerja yang berada di lokasi pembantaian sebanyak 28 orang. Jumlah yang berbeda dengan keterngan polisi yang memperkirakan 31 yang meninggal. Begitu pun dengan kabar dua orang yang diisukan berhasil selamat dari kejadian nahas ini belum pula dapat dikonfirmasi. Hingga saat ini PT Istaka Karya masih menunggu konfirmasi dari petugas TNI-Polri yang telah diterjunkan ke lokasi. "Soal dua orang yang lari sedang kita pastikan kondisinya," pungkas Sigit. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan penembakan 31 pekerja proyek PT Istaka Karya dilakukan oleh anggota Organiasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Ryamizard, yang bisa melakukan penembakan seperti itu adalah kelompok separatis yang ahli memegang senapan atau senajata. "Ya kalau begitu (yang bisa menembak) adalah OPM. Masa orang biasa pinter nembak. Itu OPM," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/12). Mengenai 31 pekerja proyek yang tertembak, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku bertanggung jawab adanya insiden itu. Sehingga tanggung jawab bukan hanya dibebankan ke TNI dan juga pihak kepolisian. "Saya sebagai menteri pertahanan juga bertanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab bukan hanya polisi dan tentara saja," katanya. Sementara mengenai medan yang sulit dilalui. Ryamizard mengatakan pihaknya akan mengirmkan helikopter supaya bisa menjangkau dan melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertembak. "Segara saja bawa helikopter yang lebih besar, pesawat yang lebih besar ke tempat itu," pungkasnya.&lrm; &lrm;Sebelumnya,&nbsp;Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz&lrm; mengatakan sebanyak 31 pekerja proyek Istaka Karya ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).&nbsp; Adapun pembantaian itu terjadi ketika para pekerja sedang membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Hingga saat ini dari 31 pekerja yang tertembak dinyatakan meninggal sebanyak 24 orang.&lrm;&nbsp;

OPM Bantai 31 Pekerja, Sigit: Telepon Satelit di Lokasi Mendadak Mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#istaka karya

Berita Terkini