<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/6M4nNorCOe0Ys4ler4Oj44Ne97BEItiKFGNyGPz4-386139990.jpg" alt="Ilustrasi: Kehancuran di Gaza, Palestina, membuat bantuan kemanusiaan semakin mendesak namun terus dihalangi oleh Israel. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kehancuran di Gaza, Palestina, membuat bantuan kemanusiaan semakin mendesak namun terus dihalangi oleh Israel. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) kembali menyuarakan kecaman terhadap serangan militer Israel yang terus berlangsung di wilayah Palestina. Namun, alih-alih mendapat dukungan luas, pernyataan resmi Kemlu justru memicu gelombang kritik dari publik Tanah Air. Sorotan utama masyarakat tertuju pada pilihan diksi Kemlu yang tidak secara eksplisit menyebut Palestina sebagai negara, melainkan menggunakan istilah 'Jalur Gaza' dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun X (Twitter) Kemlu. Dalam pernyataan tersebut, Kemlu menyampaikan dua poin utama. Pertama, Indonesia mengecam keras serangan berulang Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan terbaru pada 31 Januari 2026 yang menyasar kawasan sipil dan fasilitas publik. Serangan itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlaku. Kedua, Indonesia menyerukan kepada Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian gencatan senjata dan menghormati kesepakatan tersebut sepenuhnya. Menurut Kemlu, pelanggaran sepihak tidak hanya memperparah penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan serta menghambat upaya menciptakan stabilitas dan solusi politik yang berkelanjutan. Namun, alih-alih dianggap tegas, pernyataan itu justru dinilai 'melempem' oleh sebagian besar warganet. Banyak pihak menilai Kemlu tengah menerapkan standar ganda, karena tidak secara terang menyebut bahwa serangan Israel merupakan bentuk agresi terhadap negara Palestina. Kolom komentar unggahan Kemlu pun dibanjiri kritik. Sejumlah netizen secara gamblang mempertanyakan alasan penggunaan istilah Jalur Gaza, seolah memisahkan wilayah itu dari entitas Palestina secara utuh. &ldquo;Palestina. Sebut nama negara yang diserang itu,&rdquo; tulis seorang warganet, mewakili sentimen publik yang ramai diperbincangkan. Unggahan yang dipublikasikan pada Minggu malam, 1 Februari 2026, tersebut juga memicu kecurigaan lebih jauh. Tak sedikit masyarakat yang menilai arah diplomasi Kemlu kini mengalami pergeseran, dari yang selama ini dikenal vokal mendukung Palestina, menjadi terkesan lebih berhati-hati, bahkan ambigu. Sejumlah komentar turut mengaitkan perubahan nada tersebut dengan posisi Indonesia yang kini bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia dalam forum itu dinilai sebagian pihak berpotensi memengaruhi narasi kebijakan luar negeri, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. &ldquo;Menyorot serangan Israel ke Jalur Gaza tanpa menyebut Palestina, apakah ini upaya menyesuaikan narasi geopolitik bahwa Gaza berada di bawah Hamas, seperti framing yang sering dipakai Barat?&rdquo; tulis komentar netizen lainnya. Hingga kini, Kemlu belum memberikan klarifikasi tambahan terkait alasan penggunaan istilah Jalur Gaza dalam pernyataan tersebut. Di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan di Palestina, publik menuntut sikap diplomasi Indonesia tetap konsisten, tegas, dan selaras dengan amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di dunia. &nbsp;

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) kembali menyuarakan kecaman terhadap serangan militer Israel yang terus berlangsung

Kemlu Kecam Serangan Israel, Tapi Tak Sebut Negara Palestina: Publik Sebut Standar Ganda

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/Gaza-Palestina-2887575751.jpg" alt="Kondisi di Gaza, Palestina semakin memilukan (Dok. Haarets)" width="100%">
<figcaption>Kondisi di Gaza, Palestina semakin memilukan (Dok. Haarets)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar Israel segera menghentikan pemboman di Jalur Gaza, dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak di tengah upaya gencatan senjata yang terus buntu.&nbsp; Seruan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan seluruh sandera Israel dan menyerahkan administrasi Gaza kepada pemerintahan teknokrat Palestina. Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan ia percaya bahwa &ldquo;Hamas siap untuk perdamaian yang langgeng&rdquo;, seraya menegaskan bahwa Israel &ldquo;harus menghentikan pengeboman Gaza sekarang juga&rdquo;.&nbsp; Pernyataan ini menjadi sinyal perubahan nada dari Washington yang selama ini dikenal condong pada kepentingan Israel. Trump sebelumnya memberikan batas waktu hingga Minggu bagi Hamas untuk menerima rencana perdamaian AS atau 'menghadapi semua neraka'. Namun, pernyataan terbarunya justru menempatkan tekanan lebih besar kepada Israel agar meredakan eskalasi. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya tengah bersiap untuk segera melaksanakan fase pertama dari rencana Trump, yang mencakup pembebasan sandera dan penghentian sementara operasi militer.&nbsp; &ldquo;Kami akan bekerja sama penuh dengan Presiden dan timnya untuk mengakhiri perang ini,&rdquo; kata Netanyahu. Rencana yang diusulkan AS disebut akan memicu jendela waktu 72 jam untuk pengembalian seluruh sandera setelah Israel menerima kesepakatan secara publik.&nbsp; Namun, sejumlah poin utama masih menjadi perdebatan, terutama syarat pelucutan senjata Hamas dan perannya di pemerintahan Gaza di masa depan. Meski begitu, seruan langsung Trump kepada Israel untuk menghentikan serangan menandai momen politik penting: pertama kalinya sejak perang Gaza dimulai hampir dua tahun lalu, pemimpin AS secara terbuka meminta Tel Aviv menahan diri. Langkah ini mendapat sambutan hati-hati dari sejumlah pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut tanggapan Hamas sebagai langkah signifikan menuju perdamaian, sementara diplomat Eropa menyerukan agar Washington memastikan gencatan senjata benar-benar dilaksanakan di lapangan. Di tengah kabar politik ini, warga Gaza masih menunggu kejelasan, apakah seruan damai dari Trump benar-benar akan mengakhiri penderitaan yang telah merenggut puluhan ribu nyawa dan memaksa jutaan orang mengungsi. </div>

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar Israel segera menghentikan pemboman di Jalur Gaza

Hamas Isyaratkan Siap Damai, Donald Trump Minta Israel Hentikan Serangan ke Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Rapat-Paripurna-ke-9-DPR-Dery-Ridwansah-3JPG-2227115531.jpg" alt="Pidato Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Pidato Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam serangan brutal tentara Israel ke wilayah Gaza Utara, Palestina, di tengah kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, serangan udara terhadap warga sipil di jalur Gaza telah melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serangan yang dilakukan oleh Israel bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati, tetapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap nyawa manusia dan upaya perdamaian di Timur Tengah," kata Puan, Rabu, (19/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menyebut, tindakan Israel tidak dapat diterima, karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Serangan terhadap warga sipil yang dilakukan militer Israel merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan banyak hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serangan Israel tersebut mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang berlaku sejak 19 Januari 2025 lalu. Pemerintah Israel menggempur Hamas setelah berulang kali menolak membebaskan sandera mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015785697/puan-akui-transfer-tunjangan-langsung-ke-guru-bisa-kurangi-birokrasi-yang-berbelit">Puan Akui Transfer Tunjangan Langsung ke Guru Bisa Kurangi Birokrasi yang Berbelit</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari hal itu, Puan menilai keputusan Israel melancarkan serangan di tengah gencatan senjata sangat tidak bisa diterima. Terlebih, serangan terjadi sekitar pukul 02.00 waktu Gaza, ketika warga tengah bersiap untuk sahur.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengeboman di bulan suci Ramadhan menunjukkan tindakan yang tidak manusiawi dan mengabaikan norma- norma kemanusiaan global," tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, penghentian pasokan bantuan ke Gaza yang dilakukan Israel telah menimbulkan keprihatinan mendalam dan memperburuk penderitaan warga Palestina yang sudah menghadapi krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, Puan mengatakan Indonesia tidak boleh tinggal diam melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan hak asasi manusia, Indonesia harus terus menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina dan menekan komunitas internasional untuk segera menghentikan kebrutalan Israel," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan juga mendesak Pemerintah Indonesia dan komunitas Internasional untuk mengambil langkah diplomatik yang tegas dalam menanggapi agresi Israel ini. Termasuk dengan melanjutkan peran aktif Indonesia dalam keanggotaan PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera menghentikan serangan Israel dan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia harus mendesak PBB untuk mengambil tindakan nyata dalam menghentikan serangan Israel dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina," imbau Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan DPR juga terus melakukan langkah-langkah diplomasi parlemen dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Pada setiap forum-forum parlemen internasional, ia selalu membawa isu pentingnya tercipta perdamaian di Palestina dalam setiap pembahasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lewat berbagai langkah diplomasi parlemen, DPR terus menyuarakan pentingnya penghentian perang di Palestina. Tentunya ini melengkapi langkah-langkah diplomatik yang dilakukan Pemerintah,&rdquo; pungkasnya.</div>

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam serangan brutal tentara Israel ke wilayah Gaza Utara, Palestina.

Kecam Serangan Israel ke Gaza di Tengah Gencatan Senjata, Puan: Pemerintah dan Komunitas Internasional Harus Tempuh Langkah Diplonatik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-2.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah aparat keamanan Israel menembaki warga Palestina di komplek Masjid Al Aqsa pada Jumat (15/4). Akibat insiden ini, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka.  Terkait adana hal ini, Pemerintah Indonesia mengutuk aksi kekerasan bersenjata aparat keamanan Israel tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan akun resmi Twitter Kementerian Luar Negeri RI yang dipantau ANTARA pada Sabtu (16/4).  "Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan, apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadan," demikian dinyatakan Kemenlu RI di Twitter.  Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (14/4) meminta dunia agar melindungi rakyat Palestina di tengah peningkatan ketegangan di Tepi Barat, seperti dikutip dari Xinhua.  Kantor berita resmi Palestina (WAFA), melaporkan bahwa Abbas menyampaikan seruan itu saat rapat dengan perwakilan khusus Uni Eropa untuk proses perdamaian Timur Tengah Sven Koopmans.  Menurut laporan, Abbas telah mengkaji serangan berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina. Dia menyebut eskalasi ketegangan yang sedang berlangsung "tak terbendung".  Ketegangan antara Israel dan Palestina berkobar di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama tiga pekan belakangan, terutama selama bulan suci Ramadan.  Pada Senin (11/4), juru bicara presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh memperingatkan bahwa pergerakan Israel di wilayah Palestina akan mendorong masalah ke "situasi yang tak terkendali".

Indonesia Kecam Serangan Israel Terhadap Warga Palestina di Al Aqsa