<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div>&nbsp;</div> <div class="mt-5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/b5316912-eaa6-4e3d-8c79-8e4f2a2375fe-213277270.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Indonesia masuk sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) langsung memantik perdebatan. Di satu sisi, keputusan itu membuka ruang baru bagi diplomasi Indonesia di panggung global. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa Indonesia sedang memasuki arena yang sarat kepentingan kekuatan besar. Isu dominasi aktor global menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar Global Insight Forum (GIF). Dalam forum tersebut, sejumlah peneliti menilai struktur awal BoP tidak sepenuhnya steril dari pengaruh Amerika Serikat dan Israel, dua aktor yang selama ini berada di pusat dinamika geopolitik global. Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki ruang untuk memainkan diplomasi kritis dari dalam. Namun ia mengingatkan bahwa realitas konfigurasi kekuasaan tidak bisa diabaikan. "Indonesia memiliki peluang memperjuangkan diplomasi kritis dari dalam. Tetapi kita juga harus realistis melihat konfigurasi kekuasaan yang ada. Jika kepentingan nasional diabaikan, Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas," ujarnya secara daring, Sabtu (14/2). Kekhawatiran lain muncul terkait masa depan multilateralisme. Peneliti Senior GIF, Chandra Purnama, menilai model keanggotaan BoP yang selektif berpotensi menggeser prinsip kesetaraan dalam hukum internasional menuju pola yang lebih hegemonik. "Jika tata kelola global semakin berbasis hegemoni, maka norma dan multilateralisme akan tergerus. Indonesia sebagai middle power harus memperkuat otonomi strategis dan memimpin konsolidasi Global South," katanya. Dari perspektif realisme politik, langkah Indonesia dinilai bukan semata idealisme, melainkan kalkulasi kepentingan. Senior Fellow GIF Faisal Nurdin menyebut partisipasi dalam BoP sebagai langkah pragmatis untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah kompetisi global. "Negara bertindak berdasarkan self-interest dan keseimbangan kekuasaan. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan memanfaatkan perannya sebagai middle power secara strategis," ungkapnya. Ia menambahkan, kontribusi Indonesia, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian, dapat meningkatkan profil internasional Indonesia. Namun tanpa perhitungan matang, langkah tersebut juga berisiko menyeret Indonesia ke pusaran konflik kepentingan yang lebih besar. Sorotan juga datang dari persepsi global. Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional, Innayathul Fitrie, mengungkap bahwa media internasional merespons langkah Indonesia secara terbelah. "Publik internasional akan menagih konsistensi Indonesia dalam merealisasikan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina," terangnya. Artinya, Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan geopolitik dari dalam struktur BoP, tetapi juga sorotan reputasi dari luar. Jika komitmen tidak diikuti tindakan konkret, risiko kredibilitas menjadi taruhan berikutnya. Moderator diskusi, Aan Fatwa, menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan ini tidak terkesan elitis. "Diplomasi tidak boleh elitis. Harus ada keterbukaan pendanaan, kejelasan mandat, serta ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap demokratis dan sejalan dengan prinsip bebas aktif," katanya. Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia di Board of Peace menghadirkan dua sisi mata uang: peluang memperkuat pengaruh global sekaligus potensi tekanan geopolitik baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap bergabung, melainkan apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensinya. &nbsp; </div>

Indonesia masuk Board of Peace. Di balik peluang diplomasi, ada risiko hegemoni dan tekanan geopolitik yang mengintai.

Di Balik Board of Peace, Ada Bayang-Bayang Hegemoni yang Mengintai Indonesia

<div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/Screen-Shot-2026-02-05-at-141733-1255869192.png" alt="Sejumlah tokoh mendesak Kejagung menggunakan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam KUHP Baru, guna menyeret Israel ke Pengadilan atas genosida yang dilakukannya.(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tokoh mendesak Kejagung menggunakan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam KUHP Baru, guna menyeret Israel ke Pengadilan atas genosida yang dilakukannya.(Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Sebanyak 10 tokoh nasional mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (5/2). Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan dugaan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Para pelapor mendesak Kejagung untuk mengaktifkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) guna menyeret para pelaku ke pengadilan. Para pelapor mendorong penerapan Asas Yurisdiksi Universal yang tertuang dalam Pasal 598&ndash;599 KUHP Baru. Aturan ini memungkinkan Indonesia mengadili pelaku kejahatan internasional, meski kejadiannya berada di luar wilayah Indonesia. Perwakilan pelapor Fatia Maulidiyanti menjelaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar, apalagi saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. "Kejaksaan Agung inilah yang paling berperan ketika Yurisdiksi Universal ini diberlakukan. Kami berharap Kejaksaan Agung dapat segera mengimplementasikan terkait soal yurisdiksi universal ini. Tidak hanya untuk kasus Palestina, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya," ujar Fatia di lokasi, Kamis (5/2). Syarat Seret Netanyahu Sudah Terpenuhi Pelapor lainnya sekaligus Pakar Hukum Feri Amsari menegaskan, syarat untuk mengadili kejahatan luar negeri di Indonesia sudah terpenuhi. Sebab, Israel telah melakukan penyerangan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. "Ada entitas Indonesia yang terganggu, kita rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," tegas Feri. Dengan penegakkan Yurisdiksi Universal, diharapkan Indonesia tidak menjadi surga bagi pelaku kejahatan Internasional untuk berlindung. "Indonesia menunjukkan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan jadi surga bagi pelaku kejahatan internasional. Mereka bisa masuk Indonesia, mereka sesuka hatinya berbisnis di Indonesia, itu tujuan utamanya terlebih dahulu," tambahnya. Sorotan Terhadap 'Board of Peace' AS Selain laporan hukum, para tokoh juga menyoroti langkah Presiden Prabowo yang bergabung dengan Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Mereka khawatir hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di PBB. Wanda Hamidah secara tajam menyebut instrumen tersebut berada di luar hukum. Ia berharap Presiden lebih memilih menggunakan instrumen hukum nasional yang baru. "Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia, dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," kata Wanda Hamidah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017142318/kemlu-kecam-serangan-israel-tapi-tak-sebut-negara-palestina-publik-sebut-standar-ganda">Kemlu Kecam Serangan Israel, Tapi Tak Sebut Negara Palestina: Publik Sebut Standar Ganda</a> Adapun 10 tokoh pelapor tersebut Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Prof. Heru Susetyo, ⁠Feri Amsari, Fatiah Maulidiyanty, Wanda Hamidah dan Sri Vira Chandra. Kemudian, Dimas Bagus Arya Saputra, ⁠Eka Rahyadi Anash, Arif Rahmadi Haryono. Kehadiran mereka didampingi firma hukum Themis Indonesia. </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mb-4 rounded-lg border bg-white px-3 py-2 sm:mb-5">&nbsp;</div>

Fatia Maulidiyanti menjelaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar, apalagi saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB

10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu

Israel genosida palestina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Israel genosida palestina

Berita Terkini

Di Balik Board of Peace, Ada Bayang-Bayang Hegemoni yang Mengintai Indonesia

10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu

Download Aplikasi JawaPos.com