<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2024/04/18/Screenshot_20240418-093605-141210647.jpg" alt="Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kini meningkatkan pengawasan terhadap ancaman teror. Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan situasi global yang sedang memanas, khususnya di Timur Tengah. Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Mayndra Eka Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyatakan bahwa ada banyak kelompok terlibat di balik konflik yang saat ini terjadi di sejumlah tempat, terutama timur tengah. &rdquo;Selain melibatkan banyak negara juga melibatkan banyak kelompok dan kepentingan. Oleh karena itu, Densus 88 (Antiteror Polri) turut meningkatkan pengawasan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi pada Selasa (3/3). Sigit menyinggung soal isu terorisme saat memimpin Rapat Lintas Sektoral di Jakarta, kemarin (2/3). Dalam rapat itu, dia meminta seluruh jajarannya mewaspadai ancaman teror. Secara khusus, tugas itu diberikan kepada Densus 88 Antiteror Polri yang bertugas menangani berbagai persoalan terorisme. Sigit menyatakan bahwa aksi teror tetap menjadi perhatian instansinya. Karena itu, sejak tahun lalu Polri sudah mengamankan 51 tersangka lewat berbagai langkah strategis. Termasuk dengan melakukan upaya preventive strike terhadap kelompok, jaringan, maupun sel-sel teror. &rdquo;Saat ini kami terus masih mengikuti eksistensi kelompok teror, ada 13.252 target yang kami pantau. Dan tentunya ini menjadi perhatian kami, karena saat ini sedang terjadi konflik global yang memang memiliki potensi akan adanya geliat terkait dengan hal ini,&rdquo; terang dia. Konflik global yang dimaksud oleh Jenderal Sigit adalah perang yang pecah di Timur Tengah. Yakni saling serang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Menurut dia, serangan itu sudah sampai membuat Iran mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan. &rdquo;Dan pertanda serangan yang terjadi di Iran dan ini tentunya menjadi PR bagi rekan-rekan, khususnya Densus (88 Antiteror Polri), untuk bisa mempertahankan zero terrorist attack. Yang tentunya ini menjadi PR besar bagi kami,&rdquo; ungkap Sigit. Tugas itu juga tetap harus dilakukan di tengah persiapan Polri bersama instansi terkait lain untuk mengawal dan mengamankan mudik tahun ini. Sigit menyinggung keberhasilan Polri mengamankan tujuh target saat pelaksanaan mudik tahun lalu. Selain Densus 88 Antiteror, dia juga mengingatkan agar jajaran intelijen bekerja keras. &rdquo;Kemudian koordinasi dengan rekan-rekan dari TNI, pemerintah daerah, bagaimana kita memantau pendataan ulang terkait dengan kelompok-kelompok teroris dan aktif teror yang saat ini sedang kita ikuti,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Densus 88 Antiteror di bawah Kapolri tingkatkan pengawasan ancaman teror saat konflik Iran, Israel, dan Amerika memanas di Timur Tengah.

Densus 88 Antiteror Polri Tingkatkan Pengawasan Ancaman Teror, Antisipasi Eskalasi di Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/hadang-pendudukan-israel-di-palestina_m_120713.jpeg" alt="ANTIZIONIS: Warga Palestina melompati cincin api di tengah upacara kelulusan pelatihan militer di Gaza, Palestina, kemarin. Saudara mereka di Tepi Barat, wilayah yang dipisahkan oleh pendudukan Israel, tengah bergolak." width="100%">
<figcaption>ANTIZIONIS: Warga Palestina melompati cincin api di tengah upacara kelulusan pelatihan militer di Gaza, Palestina, kemarin. Saudara mereka di Tepi Barat, wilayah yang dipisahkan oleh pendudukan Israel, tengah bergolak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Izin pembangunan permukiam baru di Tepi Barat menyebabkan gelombang aksi penusukan kembali beriak. Sabtu (1/4) waktu setempat, polisi Israel menembak mati&nbsp; Ahmed Ghazzal. Pemuda Palestina yang masih berusia 17 tahun itu telah menusuk tiga orang di Kota Tua Jerusalem sebelum akhirnya ditembus timah panas. Dua diantaranya adalah warga Yahudi&nbsp; ultra-ortodoks dan yang lainnya adalah polisi. Pasca kejadian, rumah Ghazzal di Nablus, Tepi Barat, langsung dirazia. Alasan Ghazzal melakukan penusukan memang masih belum jelas. Namun mayoritas penduduk Palestina yang melakukan penyerangan adalah mereka yang menuntut agar Israel menghentikan pendudukan di tanah mereka. Kekerasan sporadis tersebut dimulai sejak Oktober 2015 dan menewaskan 242 warga Palestina, 2 turis Amerika Serikat (AS), dan 37 warga Israel. Di hari yang sama, ratusan warga Arab Israel dan Yahudi turun ke jalan menentang pendudukan Israel di tanah Palestina. Mereka tergabung dalam kelompok Standing Together dan ingin agar ada solusi damai atas konflik kedua negara. ''Apa yang terjadi pada Ghazzal adalah pengingat yang menyakitkan atas harga yang harus dibayar karena pendudukan. Ini (kekerasan Red) harus diakhiri,'' ujar anggota kelompok Itamar Avneri. Massa berjalan dari&nbsp; Gan Hasus menuju Kota Tua Jerusalem. Anggota Knesset (Parlemen Israel Red) Zehava Galon dari Partai Meretz juga ikut dalam aksi ini.  Sementara itu Gedung Putih mendiamkan pendudukan baru yang dilakukan oleh Israel. Salah seorang penjabat di Gedung Putih mengungkapkan jika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah berkomitmen menggantikan rumah warga Amona sebelum ada kesepakatan dengan Presiden Donald Trump.  Februari lalu, rumah 40 keluarga di Amonoa digusur karena dibangun tanpa izin di tanah pribadi warga Palestina. Saat itu Netanyahu berjanji untuk menggantikan rumah mereka. Pasca penggusuran itu, politisi yang akrab disapa Bibi itu bertemu dengan Trump di Gedung Putih. Trump meminta agar Israel menghentikan dulu pembangunan permukiman di tanah Pelestina. Gedung Putih seakan tidak mau tahu jika rumah pengganti untuk warga Amonoa itu juga dibangun di tanah Palestina. Terpisah, Duta Besar Swedia untuk PBB Olof Skoog menegaskan bahwa negara-negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB harus merespon langkah Israel. Sebab DK PBB sebelumnya telah mengeluarkan resolusi agar Israel menghentikan seluruh aktivitas pendudukan dan pembangunan permukiman baru di Palestina.  ''Situasi&nbsp; yang mendesak dan kemunduran di lapangan seharusnya membuat DK untuk bertindak, meski kita tahu bahwa mencari kata sepakat dalam masalah ini tidaklah mudah,'' tegasnya. (Reuters/Hareetz/sha/sof)

Hadang Pendudukan Israel di Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bangun-permukiman-baru-di-tepi-barat_m_120223.jpeg" alt="NORMAL: Peserta Palestine Marathon berlari di samping pembatas Israel, di Tepi Barat, Jumat (31/3)." width="100%">
<figcaption>NORMAL: Peserta Palestine Marathon berlari di samping pembatas Israel, di Tepi Barat, Jumat (31/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Israel mengabaikan resolusi PBB. Kamis malam (30/3), hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa kabinet keamanan Israel setuju membangun permukiman baru di puncak bukit yang dikenal dengan nama Geulat Zion di dekat Kota Nablus, Palestina. Rencananya, permukiman tersebut digunakan untuk menampung 40 keluarga yang rumahnya digusur di Amona Februari lalu. Baik Amona maupun Geulat Zion adalah tanah Palestina. &rsquo;&rsquo;Saya membuat janji untuk mendirikan permukiman baru. Saya memenuhi janji itu hari ini,&rsquo;&rsquo; ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada para jurnalis sebelum pemungutan suara di kabinet berlangsung. Ada 400 ribu warga Israel dan 2,8 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Organisasi nonprofit Peace Now mengungkapkan, itu adalah pembangunan permukiman baru di Tepi Barat sejak 1991. Selama ini, Israel memilih memperluas permukiman yang sudah ada, bukan membuat baru lagi seperti sekarang. Kabinet juga menyetujui pemasaran tanah untuk pembangunan 1.992 rumah di empat permukiman yang sudah ada di Tepi Barat. Pembangunan rumah-rumah tersebut disetujui dua bulan lalu. Namun, pemasaran lahannya terkendala masalah teknis di Kementerian Perumahan. Langkah Israel itu langsung menuai kecaman. Salah satunya dari Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Palestine Liberation Organization (PLO). &rsquo;&rsquo;Pengumuman hari ini sekali lagi membuktikan bahwa Israel lebih berkomitmen memenuhi tuntutan penduduk di permukiman ilegalnya (warga Amona, Red) dan mengabaikan pentingnya stabilitas serta kedamaian,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Hal senada dilontarkan Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres. &rsquo;&rsquo;Sekjen mengecam semua tindakan yang mengancam perdamaian dan melemahkan solusi dua negara (antara Israel-Palestina),&rsquo;&rsquo; tegasnya. Belum ada komentar dari sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS). Namun, saat Netanyahu mengunjungi Presiden AS Donald Trump Februari lalu, Trump meminta Israel tidak membangun permukiman lebih dulu. (AFP/Reuters/sha/c18/any)

Bangun Permukiman Baru di Tepi Barat