<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau pada 6 Februari 2020 mendatang. Di sana dia mewakili pemerintah akan menggelar doa bersama untuk menenangkan masyarakat setempat agar tidak khawatir meskipun tengah ada proses karantina di sana.   Hal itu disampaikan Mahfud usai menggelar pertemuan dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal serta Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Terawan Agus Putranto, dan sejumlah perwakilan masyarakat Natuna. Pertemuan digelar di Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (4/2).  "Saya tanggal 6 bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri istighotsah, doa bersama, cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," kata Mahfud.  Kedatangannya ke Natuna juga untuk memastikan proses karantina WNI yang baru kembali dari Wuhan, Tiongkok dilakukan manusiawi. Sehingga masyarakat setempat tak perlu khawatir beraktivitas.  "Maksudnya begini, tidak menakutkan lah, bukan tidak manusiawi dalam arti kejam misalnya posko-posko di mana orang bekerja seperti biasa tidak seperti memakai masker atau apa gitu yang diusulkan tadi oleh teman-teman dari Natuna," ucap Mahfud.  Di sisi lain, Mahfud memastikan pemerintah menjamin keselamatan warga Natuna selama proses karantina berjalan. Proses karantina pun dipastikan aman, karena dijalankan sesuai standar WHO.  "Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana, itu dilakukan dengan akurat tidak membahayakan masyarakat Natuna," tegasnya.  Sebelumnya, sebanyak 238 WNI telah kembali menggunakan pesawat Batik Air dan telah mendarat di Bandar Udara Hang Nadim Batam. Di mana, saat ini sedang dalam proses perpindahan pesawat ke pesawat milik TNI Angkatan Udara yang akan segera bertolak ke Natuna, Kepulauan Riau guna melakukan observasi kesehatan lebih lanjut.  Di waktu yang bersamaan, Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah pun mengatakan bahwa hanya 238 WNI ditambah dengan 5 orang dari tim AJU KBRI yang tiba. Padahal kabar yang beredar sebanyak 241 atau 245 orang. Jumlah totalnya ternyata adalah 243 orang bersama tim AJU. “WNI ada 238 plus 5 tim AJU KBRI, (jadi 243),” kata Teuku Faizasyah kepada JawaPos.com, Minggu (2/2).

Lusa ke Natuna, Mahfud Akan Gelar Istighotsah dengan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/JKT-WNI-dari-wuhan-tiba-di-Batam-haritsah-almudatsir1.jpg" alt="Sebanyak 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, China turun dari pesawat setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalan" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, China turun dari pesawat setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal memastikan kondisi warganya mulai kondusif menerima proses isolasi dilakukan di wilayahnya. Awalnya memang sempat terjadi kegaduhan, karena warga khawatir bisa tertular virus korona dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok.   Hamid mengatakan, awalnya masyarakat hanya menerima informasi Natuna akan dijadikan lokasi karantina dari media massa. Saat itu belum ada sosialisasi langsung dari pemerintah daerah maupun pusat.  "Biasa, namanya orang kampung, belum pernah ada yang begitu jadi merasa was-was, ada apa ini karantina," kata Hamid di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).  Dia menuturkan, saat ini kondisi sudah berangsur kondusif. Pemda sudah menerjunkan tim-tim lapangan untuk melakukan sosialiasi langsung kepada masyarakat. Dalam pertemuan bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mereka menjamin keselamatan warga Natuna.   Oleh karena itu, masyarakat setempat tidak lagi perlu khawatir. Di sisi lain, Hamid tak memungkiri sampai saat ini masih ada sejumlah warga Natuna yang memilih pulang kampung maupun pergi ke daerah lain sementara waktu.   Hanya saja, Pemda memastikan tidak ada eksodus warga Natuna akibat adanya karantina. "Jadi tidak ada istilah eksodus, kalau eksodus kosong lah Natuna itu," ucap Hamid.  Sementara itu, proses belajar mengajar di Natuna pun sudah kembali normal. Sebelumnya sempat diliburkan untuk memastikan keselamatan warga dari imbas proses karantina.   Lebih lanjut, Hamid mengatakan, lokasi isolasi dengan permukiman warga jaraknya cukup jauh. Hampir 2 kilometer. "Jadi kalau 2 kilometer saya kira masih amanlah. memang itu kan pangkalan militer, ditutup, nggak bisa masuk lagi," tegasnya.  Meski begitu, pemda tetap menyiagakan seluruh puskesmas di Kabupaten Natuna serta membuka posko-posko pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Sehingga bisa mencegah masyarakat sakit.

Bupati Natuna Pastikan Warganya Mulai Menerima Isolasi WNI dari Wuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/IMG-20200204-WA0005.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan isolasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Natuna yang baru dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, sempat menuai polemik. Warga setempat menolak daerahnya dijadikan lokasi isolasi karena khawatir bisa tertular virus Korona. Mereka bahkan beberapa kali menggelar unjuk rasa penolakan.  Terkait sempat adanya penolakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak mendapat informasi utuh terkait rencana proses isolasi di Natuna.  "Memang terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi," kata Mahfud seusai menggelar pertemuan dengan kementerian dan pejabat daerah Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).  Mahfud menjelaskan, keterlambatan informasi itu terjadi karena proses diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok begitu cepat. Ketika Tiongkok memberikan izin penjemputan, pemerintah langsung bergerak cepat.  Natuna kemudian dipilih sebagai tempat isolasi yang paling memungkinkan. Dengan pertimbangan lokasinya yang aman, mudah terjangkau, dan dekat dari instalasi militer.  "Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya dimaklumi," imbuh Mahfud.  Senada dengan hal itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membenarkan telah terjadi keterlambatan informasi dari pemerintah pusat. Hanya saja dia tak menjelaskan kapan pertama kali rencana evakuasi ke Natuna baru diterima pemerintah daerah.  "Karena terlalu cepat evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat," ucap Hamid.  Kendati demikian, Hamid memastikan saat ini kondisi di Natuna sudah mulai kondusif. Informasi terkait pelaksanaan isolasi tersebut mulai diberitahukan kepada warga setempat.  "Sekarang tampaknya (masyarakat) sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah mulai tenang," pungkas Hamid.  Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna, hingga perwakilan Pemuda Pancasila Natuna.

Muncul Penolakan Isolasi, Pemerintah Sebut Ada Keterlambatan Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/korona-natuna.jpg" alt="BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Kepulauan Riau mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah Natuna agar tidak khawatir setelah Natuna menjadi tempat isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru dievakuasi dari Tiongkok. Polisi memastikan seluruh prosedur keamanan dan keselamatan sudah dijalankan untuk mencegah penyebaran virus korona.  "Pemerintah enggak gegabah dengan membahayakan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Harry Golden Hart, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/2).  Harry menjelaskan, lokasi karantina juga tidak berdekatan dengan pemukiman warga. Aspek keselamatan warga tetap menjadi prioritas Polri dan pemerintah.  Polda Kepulauan Riau, kata Harry, juga mengerahkan sejumlah tim medis untuk membantu proses observasi kepada WNI yang baru kembali dari Tiongkok. Observasi kepada mereka akan dilakukan setidaknya 14 hari.  "Polda Kepri juga melibatkan 5 tim medis, 2 di antaranya adalah dokter, yang saat ini sudah 2 hari berada di Natuna," jelasnya.  Di sisi lain, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara itu mengimbau kepada masyarakat Natuna yang menggelar unjuk rasa penolakan karantina, agar dijalankan secara tertib. Hindari bentuk provokasi yang bisa mengakibatkan kerusuhan.  "Kalau terkait dengan adanya observasi di sana, itu kan sudah direncanakan dan dipertimbangkan oleh pemerintah dan lokasi sangat jauh berada di dalam pangkalan militer, jauh dari penduduk dan pemukiman," pungkas Harry.  Sebelumnya, sebanyak 238 WNI telah kembali ke Indonesia dari Tiongkok dengan diangkut menggunakan pesawat Batik Air dan telah mendarat di Bandar Udara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2) pagi WIB. Mereka kemudian dibawa ke Natuna untuk diisolasi dan dilakukan observasi selama kurang lebih 14 hari.  Di waktu yang bersamaan, Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah pun mengatakan bahwa hanya 238 WNI ditambah dengan 5 orang dari tim AJU KBRI yang tiba. Padahal kabar yang beredar sebanyak 241 atau 245 orang. Jumlah totalnya ternyata adalah 243 orang bersama tim AJU. “WNI ada 238 plus 5 tim AJU KBRI, (jadi 243),” kata Teuku Faizasyah kepada JawaPos.com, Minggu (2/2).

Isolasi Direncanakan Matang, Polisi Minta Warga Natuna Tak Khawatir

isolasi wni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isolasi wni

Berita Terkini

Lusa ke Natuna, Mahfud Akan Gelar Istighotsah dengan Warga

Bupati Natuna Pastikan Warganya Mulai Menerima Isolasi WNI dari Wuhan

Muncul Penolakan Isolasi, Pemerintah Sebut Ada Keterlambatan Informasi

Isolasi Direncanakan Matang, Polisi Minta Warga Natuna Tak Khawatir

Download Aplikasi JawaPos.com