<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/ditembak-polisi-1463727862.jpg" alt="Ucapan duka cita dari rekan-rekan Gamma Rizkynata Oktafandy. (Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ucapan duka cita dari rekan-rekan Gamma Rizkynata Oktafandy. (Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberi catatan pada kasus dugaan penembakan seorang pelajar SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi. Secara keseluruhan ada empat catatan yang disampaikan oleh Direktur YLBHI M. Isnur. Empat catatan itu disampaikan oleh Isnur kepada awak media di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa penembakan berujung kematian merupakan masalah serius. &rdquo;Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja,&rdquo; kata dia. Secara teknis, lanjut Isnur, kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat. Kita bisa melihat dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. &rdquo;Namun regulasi ini tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar. Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat,&rdquo; terang dia. Karena itu, YLBHI mendesak presiden dan DPR segera melakukan reformasi di tubuh kepolisian terkait kewenangan kepolisian; minimnya pengawasan; dan secara spesifik skema penggunaan senjata, pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam; Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. &rdquo;Mendesak Komnas HAM untuk melakukan audit institusi Polri terhadap kewenangan polisi membawa senjata api. Kepala Polri mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi dan menyeret pelaku di hadapan pengadilan serta membuka proses hukumnya kepada publik,&rdquo; terang Isnur.

Direktur YLBHI M. Isnur memberi catatan pada kasus dugaan penembakan seorang pelajar SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi.

4 Catatan dari Kasus Dugaan Penembakan Siswa SMK di Semarang oleh Oknum Polisi, YLBHI Desak Presiden dan DPR Turun Tangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/isnur-YLBHI-1592808642.jpg" alt="Ketua LBH-YLBHI Muhamad Isnur" width="100%">
<figcaption>Ketua LBH-YLBHI Muhamad Isnur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polisi disinyalir akan menjadi lembaga super body, bila draf Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lolos dan disahkan menjadi undang-undang.&nbsp; <div dir="auto">Pasalnya dalam draf itu, ada pasal yang menyebut bahwa polisi berwenang mengawasi dan membina teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan undang-undang. Hal itu tercantum dalam Pasal 14 ayat 1b.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua LBH-YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, dengan pasal itu, polisi akan ikut campur dalam kasus-kasus yang ditangani penyidik mulai dari kementerian, KPK, hingga Jaksa Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kita membaca definisi ini, maka kemudian dia jadi super body. Bahasa hukumnya mungkin kalau dalam agama jadi majelis syuro gitu, majelis tinggi, penyidik lembaga-lembaga lain," ujarnya kepada wartawan, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena berarti Jaksa Agung sebagai penyidik di undang-undang HAM berat, KPK sebagai penyidik undang-undang korupsi, harus berkoordinasi dibina diawasi oleh penyidik kepolisian," sambung Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pasal itu dalam RUU Kepolisian, ia mengaku sulit membayangkan kerja-kerja para penyidik KPK hingga Jaksa Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi kasus-kasus yang ditangani dua lembaga itu rerata merupakan kasus besar yang melibatkan pejabat negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014716847/3-zodiak-yang-berhasil-mengatasi-rasa-takutnya-pada-2-juni-2024-apakah-kamu-termasuk-salah-satunya">3 Zodiak yang Berhasil Mengatasi Rasa Takutnya pada 2 Juni 2024, Apakah Kamu Termasuk Salah Satunya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bisa membayangkan bagaimana konsekuensi dari penyidik KPK yang harus dibina, diawasi, berkoordinasi kepada penyidik kepolisian. Bagaimana Jaksa Agung dalam hal ini memeriksa Jiwa Sraya, memeriksa timah, sekarang yang terbaru antam," tutur Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian kewenangan kepada kepolisian untuk mengawasi lembaga-lembaga penyidik lain seperti PPNS, KPK, maupun Jaksa Agung, katanya, bertentangan dengan harmonisasi antar-lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jadi kalau kita membaca definisi ini, maka kemudian dia jadi super body. Bahasa hukumnya mungkin kalau dalam agama jadi majelis syuro gitu

YLBHI Kritisi RUU Kepolisian yang Atur Polisi Awasi PPNS hingga Penyidik KPK dan Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Presiden-Joko-Widodo-mengenakan-baju-adat-Tanimbar-Maluku-3-349694739.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu dinilai berpotensi merusak demokrasi jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan. Meski begitu, parpol-parpol memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden tersebut. PKS, misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen yang masuk ke Jokowi. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. &rdquo;Kami tidak ada beban,&rdquo; ucapnya. Pada bagian lain, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan Jokowi. Hal yang positif, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi menghadapi berbagai persoalan. &rdquo;Presiden memang harus memiliki data intelijen,&rdquo; tuturnya. Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan kepada pihak lain. Sebab, akan sangat berbahaya jika data intelijen tersebut digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data itu untuk intervensi arah parpol, hal tersebut akan merusak tatanan politik dan demokrasi. &rdquo;Itu sisi negatifnya,&rdquo; ungkap dia. Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menambahkan, parpol memiliki kemandirian dan independensi dalam menentukan arah politik pemilu. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai surveillance terhadap parpol merupakan bentuk skandal dan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi. &rdquo;Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden dan perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan,&rdquo; tandas anggota koalisi M. Isnur kepada Jawa Pos kemarin. Isnur mengakui, data intelijen memang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada presiden. Namun, informasi tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara dan masalah keamanan nasional. &rdquo;Bukan terkait dengan politik atau partai politik,&rdquo; ungkapnya. Fungsi intelijen itu, lanjut Isnur, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mengacu ketentuan tersebut, presiden tidak pantas dan tidak boleh memantau, menyadap, serta mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden. (lum/syn/tyo/c9/oni)

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan.

Pidato Jokowi soal Data Intelijen Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/laporkan-isnur-ylbhi-ke-bareskrim-kivlan-malah-disuruh-pulang-lagi_m_158188.jpeg" alt="Kivlan Zein didampingi kuasa hukumnya saat menyambangin Kantor Bareskrim Polri. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kivlan Zein didampingi kuasa hukumnya saat menyambangin Kantor Bareskrim Polri. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein menyambangi Bareskrim Polri, di Gambir Jakarta Pusat, Selasa (19/9) sore. Dia bermaksud melaporkan Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kivlan yang juga mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), merasa tudingan terhadap dirinya tak benar. Karena dia dianggap menjadi dalang pengepungan kantor LBH, Senin (18/9) dini hari lalu. "Saya tidak ada ikut di dalam sebagai operator atau sebagai dalang. Dan saya tidak hadir dalam acara itu, baik pada waktu hari Sabtu atau Minggu. Malah hari Minggu saya ada di Bogor,&rdquo; terang dia. Dia juga mengaku telah membawa sejumlah barang bukti terkait ucapan Muhammad Isnur di Komnas Perempuan.&nbsp; "Ada yang barbuk Public news. Bukti satu lagi ada kiriman di FB dan WA saya bahwa mereka ada rapat dan menggunakan lambang kacamata seperti Marxisme,&rdquo; tutur dia. Menurut dia, hal itu sudah bisa dijadikan bukti untuk menjerat Muhammad Isnur. Dia lantas melampirkan bukti itu ke penyidik seraya bermaksud membuat laporan. Usai bertemu penyidik, Kivlan bersama dengan tim penasihat hukumnya keluar dengan tangan hampa. Pasalnya, penyidik malah menyuruh pulang Kivlan guna melengkapi barang bukti.&nbsp; Oleh sebab itu, polisi belum menerima laporan Kivlan. "Laporan sama bukti-buktinya kurang,&rdquo; ucap dia. Sementara itu, penasihat hukum Kivlan Zein, Mohammad Yuntri menjelaskan, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah barang bukti berupa video dan press release. Dia menyebut akan kembali lagi setelah melengkapi itu semua.&nbsp; &ldquo;Barusan laporan pendahuluan, kami punya kepentingan, nama kami ini dicemarkan padahal tidak demikian. Dengan demikian kami mendahului, melengkapi syarat baru kami laporakan secara resmi,&rdquo; terang dia.

Laporkan Isnur YLBHI ke Bareskrim, Kivlan Malah Disuruh Pulang Lagi

isnur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isnur

Berita Terkini

4 Catatan dari Kasus Dugaan Penembakan Siswa SMK di Semarang oleh Oknum Polisi, YLBHI Desak Presiden dan DPR Turun Tangan

YLBHI Kritisi RUU Kepolisian yang Atur Polisi Awasi PPNS hingga Penyidik KPK dan Jaksa Agung

Pidato Jokowi soal Data Intelijen Disorot

Laporkan Isnur YLBHI ke Bareskrim, Kivlan Malah Disuruh Pulang Lagi

Download Aplikasi JawaPos.com